Meski telah berhasil lepas dari jeratan pandemi Covid-19 yang mengoyak ruang fiskal sejak 2020, belanja negara pada 2024 didesain tetap adaptif dan ekspansif menjaga stabilitas perekonomian nasional. Maklum, teropong ekonomi pada warsa depan masih sedikit gelap yang disebabkan tingginya ketidakpastian global, dampak perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, hingga transisi kepemimpinan di dalam negeri. Pada saat bersamaan, akhir bulan ini pemerintah akan mengumumkan fase peralihan dari pandemi menuju endemi yang sekaligus membuka pintu normalisasi jauh lebih lebar. Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaikkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam pembahasan yang dilakukan secara intensif sejak pekan lalu, belanja negara 2024 akhirnya dikatrol dari sebelumnya 13,97%—15,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 14,03%—15,01% terhadap PDB. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan meski pandemi relatif terkendali gejolak ekonomi masih cukup dinamis sehingga membutuhkan mitigasi dini. "Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian sehingga perlu strategi untuk antisipasi dan mitigasi risiko," katanya kepada Bisnis, Rabu (14/6). Penaikan porsi belanja dalam RAPBN 2024 secara linier wajib diikuti dengan mengerek penerimaan negara. Sejalan dengan itu, pendapatan negara pun dinaikkan dari 11,81%—12,38% menjadi 11,88%—12,38%, sedangkan defisit tetap sebesar 2,16%—2,64% terhadap PDB. 

Artinya, pemerintah wajib mengatrol rasio perpajakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belanja dan meminimalkan penarikan utang. Dalam kaitan ini, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan idealnya pemerintah mampu mencatatkan rasio perpajakan dua digit pada 2024 karena ada banyak faktor penopang. Pertama, implementasi penuh UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diikuti dengan sederet aturan teknisnya. Kedua, pemanfaatan data dari peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketiga, realisasi penerimaan perpajakan yang pada tahun ini diproyeksikan mampu menembus target. Berbekal tiga faktor itu, menurutnya rasio perpajakan pada 2024 berpotensi menembus 10%—15%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, mengatakan secara historis pemimpin baru cenderung melakukan discontinuity kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan menciptakan policy U-turn yang mengganggu kondusivitas iklim usaha. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, memandang kenaikan belanja menandakan tingginya kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan transisi dari pandemi menuju endemi.

Seakan belum puas dengan problem di Blok Masela yang mulai terurai, pemerintah masih berharap ada perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi mumpuni untuk mengelola wilayah kerja dengan total cadangan gas sebesar 18,54 triliun standar kaki kubik itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memastikan pengembangan Wilayah Kerja (WK) Masela berjalan lancar. Terlebih, proyek tersebut diproyeksikan bisa memproduksi 1.600 MMscfd gas, dan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari (bph). Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengatakan bahwa pemerintah berkepentingan untuk memastikan proyek Blok Masela bisa berjalan dengan baik, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk ikut serta mengembangkan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu. “Kami ingin memastikan bahwa proyek ini juga bisa didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi memadai,” katanya, dikutip Rabu (14/6). Shell Upstream Overseas Services Ltd. yang akan melepas seluruh hak partisipasinya di Blok Masela pun sempat dirayu untuk tetap mengembangkan blok tersebut dengan harapan bisa menggunakan kompetensi yang dimilikinya. Arifin pun optimistis pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan lebih cepat setelah Shell setuju untuk menyerahkan hak partisipasinya kepada PT Pertamina (Persero). Apalagi, Inpex Masela Ltd. sebagai operator blok tersebut juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa calon pembeli gas potensial dari dalam dan luar negeri. Di sisi lain, meski Blok Masela dinilai memiliki produktivitas reservoir yang sangat bagus, tetapi investor menyoroti tingginya modal yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan lelang pembuatan desain detail atau front end engineering design (FEED) fasilitas LNG Blok Masela dapat dilakukan tahun ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan bahwa kompetensi dan pemanfaatan teknologi diperlukan untuk membuat pengelolaan Blok Masela berjalan efektif dan efisien.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, pendanaan dari Export Credit Agency (ECA) dan beberapa commercial bank lain bakal ikut mendukung kelanjutan ekspansi kilang yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). “Sudah mau closing, fasilitas yang kita peroleh kurang lebih US$3,1 miliar. Saat ini proyek masih on the track, sudah 72% progresnya,” katanya, Rabu (14/6). Saat ini, perseroan sedang memfinalisasi skema pinjaman dan pendanaan lain dari beberapa lembaga keuangan internasional agar proyek penugasan pemerintah tersebut bisa dirampungkan tepat waktu. “Untuk PSN Balikpapan sudah disiapkannya, bulan ini kita closing dengan para lenders,” ujarnya. Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu PSN yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan yang didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph. Proyek itu juga akan meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi dari Euro II menjadi Euro V.

PT Perikanan Indonesia bersiap mempeluas pangsa pasar ekspor produk perikanan khususnya ke negara Timur Tengah, menyusul 99 produk meraih sertifikasi halal. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Perindo) Sigit Muhartono mengatakan bahwa perluasan pasar ekspor guna menambah portofolio perseroan yang ekspornya didominasi negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Serikat. “Kami berharap produk BUMN PT Perikanan Indonesia mampu menjangkau negara-negara di UAE dan Timur Tengah agar dapat dinikmati oleh jemaah haji atau umrah, baik jemaah dari Indonesia dan negara-negara lainnya,” katanya dalam siaran pers, Rabu (14/6). Menurutnya, PT Perikanan Indonesia resmi mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang telah terfatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat Halal yang dikantongi PT Perikanan Indonesia dalam ketegori jenis produk Ready to Cook yaitu Ikan Pelagis seperti Kembung Frozen, Tuna Frozen, Tuna Loin, Tuna Steak, Layang Frozen, Deho serta Ikan Demersal yaitu Fillet Kakap, Fillet Kerapu, Kuwe, Pisang-Pisang, Lemadang, Layur. Selain itu, ada juga jenis Cephalopoda seperti Gurita Cutting, Gurita Flower, Cumi Ring, Cumi Tube serta jenis Crustaceae seperti Udang Kupas, dan Udang block.

Setelah mendapat laporan terkini kondisi pandemi Covid-19 di sejumlah negara, Presiden Jokowi akan mengumumkan perihal kondisi pandemi di Indonesia. Keputusan pencabutan kedaruratan nasional Covid-19 diikuti penetapan status endemi mesti memperhatikan kesiapan warga dan pemerintah. ”Tadi baru update ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi sekarang, negara-negara lain di G-20 dan ASEAN seperti apa, (dan) kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil. Beliau berjanji mengumumkan dalam waktu yang tepat,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6).  

Pada Sabtu lalu, pemerintah telah menghapus aturan wajib pemakaian masker dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Masyarakat diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik. Menurut Jubir Satgas  Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kebijakan itu diambil setelah menimbang kondisi Covid-19 yang telah terkendali, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencabut status kedaruratan kesehatan global penularan Covid-19 (Kompas, 11/6). WHO telah memutuskan situasi penularan Covid-19 bukan lagi sebagai kedaruratan kesehatan global pada 5 Mei. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. (Yoga)

Kemenhan telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Pembelian pesawat bekas itu mengundang beberapa pertanyaan. Kepala Biro Humas Kemenhan Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi pada Selasa (13/6) mengatakan bahwa menurut informasi dari Kabid Matra Udara Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan, kontrak pembelian pesawat-pesawat tersebut sudah ditandatangani. Kemenhan melakukan pembelian sejumlah pesawat tempur itu dengan tujuan memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sambal menunggu pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan, jangan beli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Pada akhir Mei lalu, Kastaf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo, di sela-sela pemberian KSAU Award, mengatakan, Mirage 2000 adalah pilihan untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU. Menunggu kedatangan pesawat baru membutuhkan waktu sekitar lima tahun. ”Bapak Menteri (Pertahanan) memiliki perencanaan untuk mengisi gap tersebut,” kata Fadjar. Menurut informasi dari pejabat Kemenhan, anggaran untuk pembelian pesawat asal Perancis itu sebesar 734,5 juta USD yang berasal dari pinjaman luar negeri sebagaimana disetujui Menkeu. Pesawat tempur bekas itu pertama kali diperoleh Qatar dari Perancis pada 1997 dan unit pesawat yang tertua berusia 26 tahun. (Yoga)

Inggris merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Benua Eropa. Kedua negara memiliki sejumlah skema kemitraan untuk mempererat hubungan bilateral dan terus menggali potensi kerja sama di berbagai sektor. Salah satu fokus kerja sama saat ini adalah bidang energi terbarukan. Dari berbagai bidang kerja sama, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, Inggris melihat banyak potensi investasi di antara kedua negara, terutama industri masa depan seperti penggunaan mineral untuk teknologi baru dan kendaraan listrik. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar untuk energi terbarukan yang murah, bersih, dan andal. Untuk mempererat hubungan bilateral, Indonesia dan Inggris sudah memiliki dokumen Peta Jalan Kemitraan 2022-2024 yang disepakati di tingkat menlu pada April 2022. Peta jalan itu memuat program kerja sama bidang ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, transisi energi, dan lingkungan hidup.

 Inggris mendukung Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil (JETP) yang diluncurkan saat KTT G20. Kemitraan ini akan membantu Indonesia mempercepat transisi energi, beralih dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. ”Indonesia sangat kaya akan energi alternatif itu,” kata Jenkins seusai acara peringatan ulang tahun Raja Inggris Raya, Rabu (7/6) di Jakarta. Empat tema Kerja sama di bidang keberlanjutan dan perubahan iklim dengan Indonesia, menurut Jenkins, sesuai dengan empat tema yang selalu menjadi perhatian Raja Inggris Raya Charles III, yakni generasi muda, keberagaman, komunitas, dan keberlanjutan. Namun, hubungan bilateral kedua negara tidak terbatas pada empat tema itu. Kedua negara ingin meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Apalagi karena nilai perdagangan Inggris dan Indonesia meningkat 33 % tahun lalu. (Yoga)

Risiko kekeringan, kebakaran, serangan hama, dan penurunan produktivitas pertanian berpotensi muncul jika El Nino terjadi. Oleh sebab itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif sehingga penurunan produktivitas yang berujung pada merosotnya produksi tidak menimbulkan lonjakan harga yang signifikan. Dampak El Nino di sektor pertanian menjadi salah satu bahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya, Selasa (13/6) di Jakarta. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog. Syahrul mengatakan, berdasarkan data yang dia himpun, kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino ekstrem bisa mencapai 560.000-570.000 hektar.

Padahal, ketika El Nino lemah hanya sekitar 200.000 hektar. El Nino berpotensi meningkatkan potensi kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan serangan hama penyakit tanaman. Dia menambahkan, produktivitas diperkirakan turun 15-20 %. ”Kami memantau prediksi yang menyebutkan El Nino berpeluang terjadi pada semester II-2023 dan puncaknya pada Agustus (2023),” ujarnya. Guna memitigasi risiko tersebut, Kementan akan mengidentifikasi dan memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Setelah itu, lokasi-lokasi tersebut akan diklasifikasikan ke tiga kelompok berdasarkan tingkat keparahan akibat kekeringan. Pihaknya juga mendorong percepatan tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang masih ada serta menyokongnya dengan alat mesin pertanian. Pemerintah turut menyediakan benih yang tahan kering dan organisme pengganggu tanaman. (Yoga)

Rencana kerja sama Indonesia dan Singapura dalam mengekspor listrik energi terbarukan dari Batam ke Singapura, disertai pengembangan modul surya dalam negeri, dinilai sebagai terobosan. Kerja sama serupa perlu dipacu di kawasan ASEAN, mengingat kawasan itu menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, Selasa (13/6/2023). (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Selasa (13/6/2023), mengatakan, proses akuisisi saham hak partisipasi Shell di proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela ditargetkan selesai akhir Juni 2023. Pengganti Shell, yang memiliki saham 35 % di Blok Masela, kemungkinan besar PT Pertamina dan Petronas. Keduanya akan membentuk konsorsium baru bersama Inpex Corporation sebagai pemegang saham 65 %. (Yoga)