Tradisi dutu atau upacara antar harta dalam upacara peminangan memuat sejumlah hasil bumi yang wajib dibawa oleh calon mempelai pria, salah satunya kelapa yang ada tunasnya (tumula). Bagi  masyarakat Gorontalo, tunas kelapa memiliki makna filosofi kehidupan baru sekaligus menjadi teladan bagi kedua calon mempelai agar dapat hidup di mana pun dan memberikan banyak manfaat kepada siapa pun. Sebagai masyarakat asli Gorontalo, Mohamad S Hulopi atau akrab disapa Adi tak mau tradisi yang telah diturunkan dari generasi pendahulunya pudar. Kelapa menjadi salah satu hantaran yang amat penting dan bahkan dibicarakan secara serius dalam adat tolobango atau upacara musyawarah saat hendak melangsungkan pernikahan.

”Saya senang bisa menyediakan tunas kelapa untuk kebutuhan adat. Tak jarang, mereka yang butuh tunas kelapa untuk lamaran, biasanya enam butir, tidak saya patok harga. Berapa pun saya terima,” katanya, Sabtu (23/9).  Pada 1999, Adi mendirikan CV Hati Mas sebagai badan usaha pembibitan kelapa. Di lahan seluas 3 hektar, pria paruh baya itu membudidayakan tiga varietas kelapa lokal, yakni molowahu, kramat, dan panua. Dalam setahun, Adi mampu membibitkan 300.000 bibit kelapa. Rata-rata harga bibit kelapa tersebut dijual Rp 18.000- Rp 32.500 per bibit, bergantung varietasnya. CV Hati Mas merupakan satu-satunya produsen bibit kelapa lokal di Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam e-katalog. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Peran industri pelayaran nasional dalam kegiatan ekspor impor (perdagangan internasional) di wilayah perairan di Indonesia masih relatif kecil yakni hanya 37% dan sisanya yakni 63% dilakukan oleh asing. Upaya melakukan kiprah industri pelayaran nasional harus dilakukan secara terpadu. Pelayaran nasional sangat perlu mendapatkan kebijakan yang equal atau setara dengan internasional, yang selama ini dianggap berat sebelah. "Kendala utamanya adalah daya saing kita yang lemah terhadap pelayaran internasional. Dimana untuk investasi pengadaan kapal, pinjaman dua digit dengan loan tenure yang pendek, serta jaminan kolateral. Dibandingkan dengan pendanaan internasional yang hanya 1 atau 2 persen diatas libor/sibor, loan tenure yang panjang dan hanya kapalnya saja sebagai jaminan," kata ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (28/09/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sebagai payung hukum bagi upaya melindungi UMKM dan membangun ekosistem  niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Namun, secara bersamaan, pelaku UMKM juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. "Tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja, enggak ada. Pemerintah harus hadir, karena di negara manapun kalau UMKM enggak berkembang negaranya enggak akan maju," ujar Menteri Perdagangan  (Mendag) Zlkifli Hasan kepada awak media usai mengunjungi area Blok A, Pasar Tanah Abang di Jakarat Pusat, Kamis. (28/9/2023). Namun Mendag menekankan, disamping pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi UMKM dari derasnya impor produk  yang diperjual belikan secara online. (Yetede)

JAKARTA,ID-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan program penjamin polis (PPP), yang mulai berlaku pada Januari 2028. Tugas baru yang akan dijalankan LPS merupakan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (P2SK). Persiapan unutk perlengkapan PPP melingkupi antara lain perubahan organisasi, pengembangan sumber saya manusia (SDM), dan penyusunan peraturan turunan dari UU P2SK terkait PPP. "UU P2SK memberikan waktu 5 tahun untuk  masa transisi sejak UU ini ditetapkan sampai dengan PPP dimulai, yaitu dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2028," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih kepada Investor Daily. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 100 karyawan  PT Smartfren Telecom Tbk mengindikasikan persaingan  pada industri telekominikasi (telko) seluler di Tanah Air makin berat dan perlu inovasi baru untuk terus  tumbuh dan berkembang. Rencana merger perseroan  dengan  PT XL Axiata Tbk bisa saja terus didorong untuk lebih meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Hanya saja, jumlah empat operator seluler saat ini juga dinilai justru ideal untuk menjaga persaingan tetap kuat. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asisoasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP Aspek Indonesia), sebagai induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren, Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa  ada sebanyak 100 karyawan Smartfren yang terdampak PHK pada Agustus 2023. Bahkan, PHK biasa saja mencapai sedikitnya 300 karyawan tahun ini. Sementara itu, Director Investor Relations & Media Smartfren Gisela Yenny Lesmana mengonfirmasi, PHK sulit terhindarkan. Smartfren tengah melakukan beberapa  inisiatif penajaman startegi bisnis, benchmarking, dan perbaikan kinerja, seperti redifinisi tugas dan fungsi karyawan. (Yetede)

Hati-hati bila Anda  mengajukan pinjaman online ke perusahaan teknologi finansial alias fintech. Debitur fintech bisa jadi harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga dan biaya lainnya yang nilainya sama besar dengan pinjaman pokok. Yang juga layak Anda perhatikan, besaran bunga plus biaya lain-lain yang nilainya sama dengan pokok pinjaman ini tidak menyalahi aturan, lo. Ketentuan besar bunga dan biaya pinjaman di fintech diatur dalam code of conduct yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut ketentuan tersebut, bunga pinjaman ditetapkan maksimal 0,4% per hari, atau 12% per bulan. Sementara biaya-biaya lain ditetapkan maksimal 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Ini juga termasuk biaya denda atas keterlambatan bila pinjaman sudah lewat batas waktu. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan memberi simulasi, misal debitur mendapat pinjaman Rp 10 juta dengan tenor sembilan bulan dan bunga harian sebesar 0,4% per hari. Dengan demikian, nilai maksimal pengembalian dana plus bunga serta biaya lainnya adalah Rp 20 juta. Ini terdiri dari pengembalian pinjaman pokok Rp 10 juta dan pembayaran bunga plus biaya lainnya sebesar Rp 10 juta. Namun Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, menegaskan, 360Kredi selalu memberi perincian biaya di borrowers agreement sebelum pinjaman disepakati. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan juga menyebut telah memberitahu borrower sebelum mengambil pinjaman. "Semua biaya dipaparkan dengan jelas, nominalnya juga jelas sehingga konsumen bisa menghitung, besaran pinjaman, serta biaya-biayanya," kata dia. Pengamat dan Direktur Center of Law & Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi, OJK sudah seharusnya meregulasi penetapan biaya kepada para  borrower fintech lending. "OJK juga perlu mengatur denda, biaya layanan dan asuransi," kata dia. Ia menilai biaya layanan pinjol saat ini tinggi dan tidak wajar. Ini antara lain terlihat pada kasus AdaKami. Sempat viral disebutkan nasabah AdaKami yang harus membayar biaya dengan nilai hampir sama dengan pokok pinjaman. Meskipun pihak AdaKami beralasan ini karena ada biaya asuransi yang tinggi.