Lembaga Penjamin Simpanan memproyeksikan kinerja industri perbankan terjaga stabil, di tengah proses pemulihan ekonomi global sepanjang 2023 hingga tahun depan. Dengan kondisi itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan lagi tingkat bunga penjaminan (TBP) bank umum sebesar 4,25%, valuta asing (valas) 2,25%, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 6,75%. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan beberapa kondisi yang dihadapi berada di bawah ekspektasi, mulai dari tekanan inflasi global hingga dampak dari pemulihan ekonomi China. “Kinerja industri perbankan stabil, dari sisi permodalan, likuiditas dan rentabilitas. Fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana,” katanya dalam agenda Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, Jumat (29/9). Pada sisi lain, ROA perbankan pada periode yang sama stabil sebesar 2,75%. Dari sisi fungsi intermedia­si, kredit perbankan per Agustus 2023 tumbuh 9,06% (YoY) dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24% YoY. Tak hanya itu, LPS juga mencatatkan ekonomi domestik tumbuh solid ditopang sisi konsumsi dan produksi yang tetap kuat. “Hal ini tercermin antara lain dari, PMI manufaktur yang terus berada pada zona ekspansi, inflasi yang terjaga di level yang terkendali, dan indeks kepercayaan konsumen dan penjualan ritel tumbuh positif,” ungkapnya.  Berdasarkan data per Agustus 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan hingga Rp2 miliar) sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 530,72 juta rekening. Selain itu, penetapan tingkat bunga penjaminan tersebut juga mempertimbangkan tiga aspek perkembangan lain. Pertama, prospek pemulihan ekonomi. Kedua, perkembangan pasar keuangan dan kinerja perbankan. Ketiga, kondisi likuiditas dan tren suku bunga simpanan.

Pemangkasan fungsi perniagaan dalam platform media sosial di Indonesia tidak dipungkiri berpengaruh terhadap aktivitas usaha sejumlah merek lokal. Meskipun masih banyak saluran lain untuk berdagang, tetapi dipastikan ada pengurangan omzet dari lini social commerce, terutama Tiktok Shop. Dari survei bertajuk Think with Hypefast, sebanyak 67% local brand telah memiliki Tiktok Shop. Dari jumlah tersebut, 88% di antaranya melakukan live streaming setidaknya sekali sehari. “Merek lokal memanfaatkan strategi live shopping melalui kanal seperti Tiktok Shop dan Shopee Live, untuk menghabiskan stok lama ataupun memasarkan produk baru,” ujar Adinda Paramita Pandjaitan, VP Men and Women Category Hypefast dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (28/9). CEO dan Co-Founder Selleri Jayant Kumar menyebut kehadiran Tiktok Shop menjadi ‘lapak baru’ bagi UMKM untuk dapat berkompetisi langsung dengan brand besar secara kreatif, lewat suguhan konten yang lucu dan menarik. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan aturan baru terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini menyasar ketentuan jual-beli dalam media sosial atau social commerce yang berujung pada pelarangan Tiktok Shop Cs untuk menyelenggarakan transaksi jual beli.

CEO PT Brodo Ganesha Indonesia Yukka Harlanda mengaku cukup kaget ketika pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang transaksi dagang di platform media sosial. Pasalnya, produk sepatu Brodo miliknya juga dipasarkan melalui platform tersebut. “Cukup berpengaruh, 9% dari pendapatan kita di Tiktok, kita antisipasi next seperti apa,” ucapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/9). Sebagai brand fashion yang menjual produknya langsung di outlet, Founder ISSHU Rheza Paleva mengatakan media sosial bisa menjadi wadah untuk mengenalkan produk. Meskipun memanfaatkan e-commerce, menurutnya konsumen loyal ISSHU pada akhirnya akan langsung belanja di toko. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pelarangan Tiktok Shop belum cukup atau akan menyelesaikan masalah. Pasalnya para pelaku UMKM dipastikan berpindah ke platform e-commerce lainnya, artinya kasusnya akan tetap sama karena mereka akan kalah saing dengan produsen besar dan impor. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, pada dasarnya, Permendag Nomor 31/2023 jauh lebih baik dibandingkan dengan Permendag 50/2020. Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmi Adrianto mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari Permendag No.31/2023.

Melalui pembahasan panjang dan tarik ulur kepentingan, Kementerian Perdagangan akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023, yang di dalamnya mengatur social commerce dan e-commerce. Permendag bertajuk Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini berlaku pada 26 September 2023. Selain menghalau social commerce berjualan langsung, melalui beleid itu, pemerintah tegas melarang penjualan atas produk impor dengan harga di bawah US$ 100 di toko online Indonesia. "Latar belakang penerbitan aturan ini di antaranya untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen dan pelaku usaha di dalam negeri," ungkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers pada Rabu (27/9). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag, Isy Karim bilang, akan ada produk impor yang harganya di bawah US$ 100 yang dikecualikan dan bisa masuk secara lintas negara. Untuk itu, pemerintah menyiapkan positive list. Namun jenis barang yang dikecualikan ini masih dalam kajian. Sementara Tiktok Indonesia menyayangkan regulasi pelarangan social commerce sebagai media berdagang di Indonesia. Pasalnya, Tiktok Shop adalah salah satu social commerce yang menyediakan layanan transaksi penjualan. Reaksi keras juga datang dari pebisnis logistik. Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) berancang-ancang menggugat Permendag 31/2023. "Pembatasan cross border justru akan berdampak negatif bagi industri UMKM dalam negeri karena serangan produk impor ilegal," jelas Ketua APLE Sonny Harsono kepada KONTAN, kemarin.

Pemerintah terus gencar mencari pendapatan pajak dari berbagai lini. Salah satu lini yang bisa menjadi andalan adalah pajak digital. Sejak diimplementasikan pada tahun 2020, penerimaan dari pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang masuk ke kas negara telah mencapai Rp 14,57 triliun sampai akhir Agustus 2023. Setoran tersebut berasal dari 158 pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk secara resmi untuk melakukan pemungutan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan agar saluran ilegal tersebut tidak menggerus PPN PMSE yang masuk ke kas negara. "Kami terus mengawasi transaksi PMSE dan mengusahakan transaksi di luar platform resmi tidak mempengaruhi penerimaan PPN PMSE," ujar dia kepada KONTAN, Rabu (27/9). Wajar saja, jasa produk digital ilegal mulai menjamur di media sosial hingga e-commerce. Bahkan, di salah satu akun e-commerce telah melayani ribuan pembuatan akun ilegal streaming film dan musik, sebut saja Netflix dan Spotify. Padahal, jumlah pelanggan streaming Netflix tergolong cukup banyak dan pemerintah sudah menunjuk Netflix sebagai salah satu perusahaan yang wajib memungut PPN PMSE. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel gencar melakukan akuisisi anorganik. Emiten berkode saham MTEL ini telah mengakuisisi 105 menara telekomunikasi dari tiga perusahaan sepanjang September 2023.Teranyar, MTEL mengakuisisi 54 menara milik PT XL Axiata Tbk (EXCL). Keduanya sepakat melakukan penyewaaan kembali (lease back). Direktur Investasi MTEL, Hendra Purnama menjelaskan, transaksi pembelian menara dan penyewaan kembali dilakukan pada 25 September 2023 dengan nilai sebesar Rp 36,62 miliar. Adapun 54 menara telekomunikasi milik EXCL itu telah memiliki 63 tenant atau penyewa. Sehingga, tenancy ratio 54 menara tersebut mencapai 1,16 kali. "Menara yang menjadi objek transaksi Mitratel dan XL Axiata merata di seluruh Indonesia," jelas Hendra kepada KONTAN, Rabu (27/9). Menara EXCL yang diakuisisi MTEL itu tersebar dari Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan hingga Sulawesi. Beberapa hari sebelumnya, MTEL juga telah mengakuisisi 51 menara milik dua perusahaan lain. Namun Hendra tak merinci besaran transaksi tersebut. Hendra bilang, seluruh menara ini di Bali dan Jakarta Bogor. Dari pembelian itu, MTEL mendapatkan 79 tenant baru dengan tenancy ratio 1,55 kali. Selain melakukan akuisisi menara telekomunikasi. MTEL mengincar pertumbuhan dari segmen fiber optik. MTEL berencana mengakuisisi aset fiber optik. Sebagai amunisi, MTEL menyiapkan belanja modal (capex) senilai Rp 7 triliun pada tahun ini. Sebesar 40% capex untuk aktivitas anorganik dan sisanya ekspansi organik. Per Juni 2023, MTEL merealisasikan separuh dari anggaran capex.

PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) membentangkan sayap bisnis ke segmen nikel dan mineral lain. Demi ekspansi itu, SGER sedang bersiap membawa anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. Anak usaha SGER yang akan dilepas ke pasar saham adalah PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA). Business Development Head SGER, Julius Edy Wibowo mengatakan, secara internal, SGER menargetkan initial public offering (IPO) anak usahanya itu bisa tuntas pada 30 November 2023. Dalam IPO SMGA ini, SGER membidik dana segar sekitar Rp 200 miliar. "SMGA sudah persiapan untuk IPO. Target realisasi tahun ini, sekitar akhir November, untuk pengembangan trading usaha kami," ungkap Julius, dalam paparan publik, Rabu (27/9). SMGA sedang menjajaki peluang bisnis pengolahan mineral pasir silika dan pasir besi untuk kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Di samping itu, Julius mengatakan, pertambangan batu gamping (limestone) ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2024. Hingga semester I-2023, penjualan batubara masih mendominasi pendapatan SGER. Kontribusi dari penjualan batubara mencapai Rp 6 triliun atau 99,5% dari total pendapatan bersih SGER. Sedangkan penjualan nikel baru menyumbang sekitar Rp 28,82 miliar. Harga saham SGER juga masih melaju. Jika dihitung sejak awal tahun 2023, harga saham SGER sudah naik 233,85%. Pada Rabu (27/9), harga SGER ditutup turun 3,12% ke posisi Rp 2.170 per saham.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) masih berpotensi menghasilkan kinerja lebih baik pada semester II-2023 dibanding separuh pertama tahun ini. Analis Sinarmas Sekuritas, Michael Filbery memprediksi, kinerja JPFA pada kuartal ketiga dan keempat akan sejalan dengan kinerja kuartal II-2023 yang sudah membukukan laba bersih. Sehingga mampu menutupi rugi bersih pada kuartal I-2023. Menurut Michael, perbaikan kinerja JPFA didukung oleh harga ayam broiler yang tetap tinggi melampaui breakeven point. Hal ini didukung oleh adanya pengurangan suplai day old day old chicken final stock (DOC FS) pada culling keempat tahun ini, yakni sebanyak 10,1 juta DOC FS sepekan dalam tujuh pekan. Kemudian, dari segmen pakan ternak (feed), Michael memperkirakan margin JPFA sudah lebih stabil. Pasalnya, di tengah harga jagung domestik yang masih tinggi, JPFA telah mengamankan bahan mentah yang lebih murah pada awal kuartal III-2023. Pada enam bulan pertama 2023, pendapatan JPFA mencapai Rp 24,16 triliun atau turun 1,34% secara tahunan atau year on year (yoy) dengan laba bersih Rp 112 miliar atau merosot 90,65% yoy. Sentimen ketiga dari kinerja segmen feed yang sudah lebih baik pada kuartal III-2023 dibanding kuartal sebelumnya. JPFA berhasil mengamankan bahan mentah dengan harga yang lebih murah serta menaikkan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) sebesar 2%-3% yoy. Pada riset 25 September 2023, Analis Phintraco Sekuritas, Rio Febrian mengatakan, untuk setahun penuh 2023, penjualan JPFA berpotensi naik 8,44% yoy menjadi Rp 53,1 triliun. Kenaikan ini didukung potensi peningkatan permintaan produk ternak dan produk konsumen di tengah pemulihan ekonomi. Berdasarkan riset 13 September 2023, Analis Ciptadana Sekuritas, Muhammad Gibran melihat pada Agustus 2023, harga broiler telah mencapai Rp 21.032 per kg, lebih tinggi dari rata-rata tahun 2023 berjalan Rp 19.800 per kg.

Transaksi transfer antar bank dengan menggunakan infrastruktur BI-Fast meningkat pesat. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), transaksi transfer sepanjang paruh pertama 2023 sudah mencapai 1,51 miliar. BI-Fast lebih diminati karena biayanya lebih murah, yakni maksimal Rp 2.500 per transaksi. Frekuensi transaksi BI-Fast ini menjadi gambaran besarnya tekanan yang diberikan infrastruktur pembayaran anyar itu ke perusahaan switching di Tanah Air. Oleh karena itu, perusahaan switching harus segera berbenah jika ingin tetap bertahan. Asal tahu saja, dari biaya BI-Fast itu BI hanya memungut Rp 19 dan Rp 2.481 jadi pendapatan peserta BI-Fast yang bertindak sebagai issuer. Jika bank berinvestasi sendiri untuk membangun jaringan penghubung layanan ke infrastruktur BI-Fast, maka nominal Rp 2.481 itu sepenuhnya jadi pendapatan issuer. SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas Wahyudi mengatakan, transaksi BI-Fast sudah menyumbang 65% terhadap transaksi transfer antar bank.  "Sampai akhir tahun, transaksi BI-Fast ditargetkan bisa mendekati 400 juta," kata dia pada KONTAN, Rabu (27/9). EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn sebelumnya mengungkapkan, transaksi BI-Fast yang diproses BCA juga sangat besar, yakni 457 juta transaksi pada semester I-2023 senilai Rp 1.369 triliun. Itu artinya, BCA sudah mengantongi pendapatan Rp 1,13 triliun. Sedangkan BTN memproses transaksi BI-Fast 3 juta-4 juta setiap bulannya. Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto bilang, transaksinya rata-rata naik 20% setiap bulannya sejak diimplementasikan pada Desember 2021.

Industri perdagangan elektronik Indonesia memasuki tahapan baru setelah pemerintah memangkas fungsi perniagaan penyelenggara media sosial di Tanah Air. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengatur lebih ketat tata niaga lokapasar (marketplace). Tahapan baru industri perdagangan elektronik (e-dagang) yang lebih ketat dan menantang itu terangkum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid itu merupakan revisi atas Pemendag No.50/2020. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Permendag No.31/2023 menghilangkan peluang lokapasar dan penyelenggara media sosial dengan fitur dagang (social commerce) melakukan praktik jual rugi atau predatory pricing. Dia menduga platform milik ByteDance China, TikTok, dengan TikTok Shop melakukan strategi bisnis menjual produk dengan harga rendah untuk menghilangkan persaingan. Praktik jual rugi dijalankan selama beberapa bulan, sebelum akhirnya menjual barang dengan harga normal. Setidaknya, Mendag mensinyalir praktik jual rugi social commerce ke pelanggan berjalan 6 bulan. “Habis itu, dia naikkan ke harga normal,” kata Zulkifli.

Hasil perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor UMKM berkontribusi hingga 60,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun. Wakil Ketua Bidang Digital Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tirza Reinata Munusamy menyatakan Permendag No.31/2023 memang mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di e-dagang. Tata niaga bisnis e-dagang juga memberikan kepastian bahwa tidak ada platform yang menguasai rantai perdagangan daring dari hulu ke hilir. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga meminta pemerintah memitigasi UMKM yang terdampak akibat pemisahan transaksi perniagaan dengan media sosial dalam platform social commerce. Head of Government Relation Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan segera menyiapkan langkah penyesuaian mengacu beleid baru. Sementara itu, dalam pernyataan resminya TikTok Indonesia menyayangkan terbitnya Permendag No. 31/2023. Manajemen menyatakan beleid itu berdampak pada penghidupan dari 13 juta pihak yang menggunakan TikTok Shop.

Dalam rangka melindungi pelaku UMKM dan produk nasional berskala kecil-menengah pemerintah resmi melarang keberadaan media sosial yang sekaligus menjadi e-commerce. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang merupakan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 jelas disebutkan bahwa media sosial tidak lagi diperkenankan melakukan transaksi dan membuka toko menjual produk. Dalam aturan baru itu dinyatakan media sosial hanya diperbolehkan menjadi platform promosi, tetapi dilarang menyediakan tran­saksi pembayaran. Tak kurang Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa media sosial seperti TikTok Shop telah mengganggu kelangsungan UMKM di Tanah Air. Kehadiran TikTok Shop telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Di berbagai daerah, pasar-pasar konvensional banyak yang sepi pengunjung. Di saat yang sama tidak sedikit pelaku UMKM yang terancam bangkrut karena kalah bersaing dengan produk-produk impor yang ditawarkan melalui media sosial.

Tujuan dikeluarkannya Permendag No. 31/2023 adalah untuk melindungi nasib pelaku UMKM dan pedagang pasar yang selama ini mengandalkan penjualan produknya secara langsung. Dalam 5 tahun terakhir, kita bisa melihat sejumlah pasar yang sebelumnya sangat populer, seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Mangga Dua Jakarta dan pasar-pasar lain di berbagai kota besar, penjualan mereka anjlok. Di sini, yang paling banyak dikeluhkan pedagang adalah fenomena masifnya penjualan di TikTok Shop. Alih-alih produk mereka laku, justru ekspansi agresif dari pelaku usaha berskala besar melalui TikTok Shop dan platform digital lain membuat pasar-pasar sepi dan pelaku UMKM terancam gulung tikar karena kehilangan pembeli. Ada beberapa faktor yang membuat pedagang pasar dan pelaku UMKM sulit bersaing di era perdagangan digital yang memanfaatkan media sosial. Pertama, karena harga berbagai produk yang ditawarkan di media sosial seringkali jauh lebih murah daripada harga produk yang dijual di toko konvensional karena tanpa pajak dan lebih efisien. Kedua, karena produk yang ditawarkan di media sosial kebanyakan adalah produk-produk impor yang di mata konsumen dinilai lebih bergengsi. Ketiga, produk yang ditawarkan di media sosial didukung oleh para selebriti dalam pemasaran.