Industri perdagangan elektronik Indonesia memasuki tahapan baru setelah pemerintah memangkas fungsi perniagaan penyelenggara media sosial di Tanah Air. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengatur lebih ketat tata niaga lokapasar (marketplace). Tahapan baru industri perdagangan elektronik (e-dagang) yang lebih ketat dan menantang itu terangkum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid itu merupakan revisi atas Pemendag No.50/2020. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Permendag No.31/2023 menghilangkan peluang lokapasar dan penyelenggara media sosial dengan fitur dagang (social commerce) melakukan praktik jual rugi atau predatory pricing. Dia menduga platform milik ByteDance China, TikTok, dengan TikTok Shop melakukan strategi bisnis menjual produk dengan harga rendah untuk menghilangkan persaingan. Praktik jual rugi dijalankan selama beberapa bulan, sebelum akhirnya menjual barang dengan harga normal. Setidaknya, Mendag mensinyalir praktik jual rugi social commerce ke pelanggan berjalan 6 bulan. “Habis itu, dia naikkan ke harga normal,” kata Zulkifli.

Hasil perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor UMKM berkontribusi hingga 60,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun. Wakil Ketua Bidang Digital Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tirza Reinata Munusamy menyatakan Permendag No.31/2023 memang mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di e-dagang. Tata niaga bisnis e-dagang juga memberikan kepastian bahwa tidak ada platform yang menguasai rantai perdagangan daring dari hulu ke hilir. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga meminta pemerintah memitigasi UMKM yang terdampak akibat pemisahan transaksi perniagaan dengan media sosial dalam platform social commerce. Head of Government Relation Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan segera menyiapkan langkah penyesuaian mengacu beleid baru. Sementara itu, dalam pernyataan resminya TikTok Indonesia menyayangkan terbitnya Permendag No. 31/2023. Manajemen menyatakan beleid itu berdampak pada penghidupan dari 13 juta pihak yang menggunakan TikTok Shop.

Dalam rangka melindungi pelaku UMKM dan produk nasional berskala kecil-menengah pemerintah resmi melarang keberadaan media sosial yang sekaligus menjadi e-commerce. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang merupakan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 jelas disebutkan bahwa media sosial tidak lagi diperkenankan melakukan transaksi dan membuka toko menjual produk. Dalam aturan baru itu dinyatakan media sosial hanya diperbolehkan menjadi platform promosi, tetapi dilarang menyediakan tran­saksi pembayaran. Tak kurang Presiden Joko Widodo sendiri mengakui bahwa media sosial seperti TikTok Shop telah mengganggu kelangsungan UMKM di Tanah Air. Kehadiran TikTok Shop telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Di berbagai daerah, pasar-pasar konvensional banyak yang sepi pengunjung. Di saat yang sama tidak sedikit pelaku UMKM yang terancam bangkrut karena kalah bersaing dengan produk-produk impor yang ditawarkan melalui media sosial.

Tujuan dikeluarkannya Permendag No. 31/2023 adalah untuk melindungi nasib pelaku UMKM dan pedagang pasar yang selama ini mengandalkan penjualan produknya secara langsung. Dalam 5 tahun terakhir, kita bisa melihat sejumlah pasar yang sebelumnya sangat populer, seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Mangga Dua Jakarta dan pasar-pasar lain di berbagai kota besar, penjualan mereka anjlok. Di sini, yang paling banyak dikeluhkan pedagang adalah fenomena masifnya penjualan di TikTok Shop. Alih-alih produk mereka laku, justru ekspansi agresif dari pelaku usaha berskala besar melalui TikTok Shop dan platform digital lain membuat pasar-pasar sepi dan pelaku UMKM terancam gulung tikar karena kehilangan pembeli. Ada beberapa faktor yang membuat pedagang pasar dan pelaku UMKM sulit bersaing di era perdagangan digital yang memanfaatkan media sosial. Pertama, karena harga berbagai produk yang ditawarkan di media sosial seringkali jauh lebih murah daripada harga produk yang dijual di toko konvensional karena tanpa pajak dan lebih efisien. Kedua, karena produk yang ditawarkan di media sosial kebanyakan adalah produk-produk impor yang di mata konsumen dinilai lebih bergengsi. Ketiga, produk yang ditawarkan di media sosial didukung oleh para selebriti dalam pemasaran.

Upaya pemerintah mengangkat performa ekspor terus dilakukan dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian. Adanya satuan tugas harapannya mampu memperpendek birokrasi dan mengakselerasi arus perdagangan ke luar negeri.  Pembentukan satuan tugas atau satgas untuk meningkatkan ekspor nasional ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 24/2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.Satuan Tugas (satgas) Peningkatan Ekspor Nasional terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Bertindak sebagai tim pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pembentukan satgas tersebut menjadi satu upaya koordinasi di tengah terobosan pemerintah melakukan penataan ekspor, khususnya di komoditas pertambangan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan keinginan Indonesia untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan melakukan kegiatan penghiliran di dalam negeri.Jika melihat tren ekspor Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir, nilai ekspor Indonesia meningkat. Sampai dengan Agustus 2023, Indonesia mencatatkan nilai ekspor US$171,52 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2022, saat itu nilai ekspor mencapai US$195,57 miliar.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Keppres tersebut akan memperkuat berbagai upaya dan strategi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Pemerintah juga akan terus memperluas informasi mengenai peluang pasar bagi eksportir dan mendorong peran aktif para Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) sebagai marketing produk ekspor Indonesia di luar negeri. Dalam perkembangan lain, Indonesia mempromosikan sejumlah proyek clean and clear (CnC) yang telah terkurasi bagi investor China pada Indonesia-China Business Forum yang digelar pada Selasa (26/9).Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa terdapat empat fokus sektor yang diminati investor China adalah energi terbarukan, proyek di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur transportasi, dan industri kendaraan listrik. Pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor diperlukan untuk melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mengerek kinerja ekspor Tanah Air. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa dalam negosiasi untuk negara tujuan ekspor serta penentuan tarif sehingga produk apa saja yang dapat diekspor, perlu koordinasi oleh kementerian dan lembaga terkait.  Untuk itu, Yusuf melihat setidaknya dua strategi ekspor yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, mengandalkan negara tujuan utama ekspor tetapi dengan melakukan diversifikasi produk hasil hilirisasi yang diekspor. Kedua, melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Artinya ekspor tidak hanya difokuskan kepada negara-negara tujuan utama, juga ke negara-negara lain yang punya potensi pasar yang relatif baik bagi ekspor produk Indonesia.

Pemerintah menyatakan para penjual barang di TikTok tak akan dirugikan meskipun aktivitas jual beli di platform media sosial itu kini dilarang. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan para penjual tetap dapat menaikkan konten promosinya di media sosial TikTok. Selanjutnya, penjual dapat mengarahkan calon konsumen ke platform lain, seperti Whatsapp, toko online, landing page atau ke mana pun yang diinginkan penjual. Dengan begitu, pilihan penjual untuk melakukan transaksi justru menjadi lebih banyak. “Jangan mau dibodoh-bodohin-lah. Pembelinya juga enggak bakal kesulitan. Hanya tinggal klik link out-nya, checkout, beres deh,” ujar Teten dalam unggahan di Instagramnya @tetenmasduki, Rabu (27/9). Unggahannya itu sekaligus menangkis protes bahwa pemisahan media sosial TikTok dan TikTok Shop akan merugikan para penjual yang selama ini menjajakan dagangannya di platform tersebut. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Aturan itu merupakan perubahan dari Permendag No. 50/2020. Salah satu yang diatur dalam beleid itu adalah larangan penyatuan bisnis antara media sosial dan e-commerce atau social commerce. Social commerce hanya diperbolehkan sebagai sarana untuk memberikan penawaran barang dan atau jasa. Berangkat dari kondisi itu, Teten mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah cepat. Jika dibiarkan, dampak ekonomi dan sosial akan sangat besar.

Data Bank Indonesia mencatat nilai transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp476 triliun dengan volume transaksi menembus 3,49 miliar kali. Nilai transaksi perdagangan secara online pada 2022 telah melonjak 18,8% dari tahun sebelumnya sebesar Rp401 triliun. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengkritisi menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo yang menggagas larangan transaksi jual beli secara langsung. Menurutnya, aturan itu berdampak negatif kepada 13 juta pedagang daring. Oleh sebab itu, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan ini meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunda pemberlakuan aturan baru tentang larangan social commerce itu. Muhaimin mengatakan sudah menugaskan Komisi VI DPR untuk memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan pihak terkait lainnya untuk membahas soal larangan social commerce. Selain Mendag, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyindir Menkop dan UKM Teten Masduki. Menurutnya, Teten tidak mau membela pelaku online sellers padahal sudah membantu perkembangan UMKM di Indonesia.

KPK menggeledah rumah dinas Mentan, Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Kamis (28/9). Saat penggeledahan, Syahrul Yasin Limpo sedang bertugas ke Roma, Italia. Dari pantauan di lokasi, terlihat beberapa mobil terparkir di halaman rumah dinas Syahrul. Gerbang rumah tertutup rapat. KPK mengumpulkan sejumlah barang dan dokumen yang dimasukkan ke mobil yang terparkir di halaman, sejak pukul 17.00. Hingga pukul 22.10, penggeledahan masih berlangsung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, saat dihubungi, membenarkan tim KPK sedang berada di rumah dinas Mentan. ”Benar, ada kegiatan tim KPK di sana,” ujar Ali Fikri.

Sejak awal 2023, KPK memang menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Kementan. KPK telah meminta keterangan puluhan orang, baik staf maupun pejabat, di lingkungan Kementan. Penyelidikan digelar sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. KPK juga sudah memintai keterangan Syahrul pada Senin (19/6). Seusai pemeriksaan itu, Syahrul mengaku dimintai keterangan terkait dugaan korupsi. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus tersebut. Ia hanya menyebutkan penyelidikan KPK untuk mencari peristiwa yang diduga tindak pidana. Dia juga meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan di KPK. ”Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh KPK sudah sesuai prosedur. Saya sudah mengatakan semuanya, sudah saya jelaskan kepada KPK di atas. Saya akan tetap kompromi dan kooperatif, kapan pun dibutuhkan pasti akan hadir,” tuturnya kala itu. (Yoga) 

Embel-embel impor membuat barang dinilai lebih berkelas. Di sisi lain, barang impor produksi massal berharga murah sehingga menekan produk dalam negeri. Topik perihal social commerce mencuat, yang dipicu, antara lain, barang impor yang dijual lewat platform digital dan kios-kios di Pasar Tanah Abang yang sepi. Pemerintah, melalui Permendag, lantas menegaskan, e-commerce tidak boleh menyatu dengan medial sosial dalam satu platform. Hal lain, kedua platform itu tak boleh menjual produknya sendiri, tetapi menjual UMKM (Kompas.id, 27/9). Kedua hal itu disebutkan dalam Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Permendag itu merupakan revisi atas Permendag No 50/2020.

Di balik riuh rendah pembahasan soal social commerce, ada persoalan lain yang tak kalah mendesak  untuk dituntaskan. Persoalan itu berupa kekuatan industri di dalam negeri untuk menghasilkan produk yang diperlukan masyarakat. Produk berkualitas dengan harga murah dan mudah diperoleh akan membuat masyarakat berpaling dari barang impor. Berdasarkan data BPS, impor pada Januari-Agustus 2023 senilai 147,178 miliar USD. Dari jumlah itu, 72,92 % berupa bahan baku/penolong, 17,57 % barang modal, dan 9,51 % berupa barang konsumsi. Barang impor, yang dijual melalui berbagai platform, ada di mana-mana. (Yoga) 

Dengan konsumsi minyak makan 23,87 juta ton setiap tahun, India menjadi pasar penting minyak sawit. Namun, citra minyak sawit di negara berpopulasi 1,4 miliar itu terus menurun dan hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah. Hal itu dipicu munculnya citra negatif minyak sawit di kelas menengah atas. ”Minyak sawit dapat memenuhi permintaan global minyak nabati berkelanjutan. Namun, kampanye negatif kelapa sawit harus dihentikan,” kata Wakil Mendag RI, Jerry Sambuaga saat memberikan sambutan pada Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan (SVOC) di kota Mumbai, India, Rabu (27/9).

Dalam konferensi yang diselenggarakan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPO) itu, Jerry menyebut, India merupakan salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit terbesar. Pada 2022, ekspor minyak sawit Indonesia ke India mencapai 5,5 juta ton dengan nilai 5,6 miliar USD. India memenuhi kebutuhan minyak makan dengan impor yang mencapai 16,5 juta ton dari sejumlah negara.  Minyak sawit menjadi sumber utama kebutuhan minyak makan India dengan porsi 33 %. Sedangkan minyak kedelai 24 %, minyak mustar 16 %, minyak bunga matahari 8 %, dan sisanya dari sumber lain. Saat ini minyak sawit di India hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah, rumah makan, hotel, restoran, dan katering. Dengan menyasar kelas menengah, potensi peningkatan konsumsi minyak sawit di India sangat besar. (Yoga) 

Pengelolaan utang negara menghadapi risiko ganda di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang diperkirakan berlanjut sampai paruh pertama tahun 2024. Tren kenaikan suku bunga acuan serta perlambatan ekonomi negara maju yang berlangsung lebih lama dari perkiraan bisa menambah beban ongkos utang pemerintah sekaligus menekan penerimaan negara. Jika pengelolaan utang dan belanja  pemerintah tidak berhati-hati, defisit APBN 2024 bisa melebar di atas target yang ditetapkan, yakni 2,29 % dari PDB. Beban belanja bunga utang yang harus ditanggung pemerintah ke depan bisa kian membengkak. Mengacu pada proyeksi terakhir yang dikeluarkan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) pada September 2023, tren kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) dapat bertahan lebih lama dari perkiraan awal (higher for longer).

Hal itu tampak dari proyeksi The Fed bahwa suku bunga acuan hanya bisa diturunkan dari level 5,75 % tahun ini ke 5,25 % pada tahun 2024, lebih tinggi dari perkiraan awal. Pemangkasan suku bunga secara lebih agresif baru akan terjadi pada tahun 2025, yaitu ke level 4 % serta menyentuh level 2,5 % untuk jangka panjang (long run). ”Ini diartikan pasar bahwa ada tren kenaikan suku bunga yang higher for longer. Kemungkinan, suku bunga acuan The Fed baru bisa dipangkas di semester II-2024,” kata Chief Economist Bank Permata Andry Asmoro, dikutip Kamis (28/9). Kenaikan suku bunga acuan The Fed otomatis berdampak terhadap semakin tingginya imbal hasil (yield) obligasi AS (US Treasury), yang turut mengerek imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Demi menarik minat investor, pemerintah menawarkan imbal hasil SUN yang lebih tinggi untuk menandingi imbal hasil obligasi AS, terutama untuk surat utang berdenominasi valuta asing (valas). Itu membuat ongkos atau biaya utang yang ditanggung pemerintah juga ikut meningkat. (Yoga) 

Pemblokiran rekening transaksi yang ditengarai berhubungan dengan judi daring menjadi salah satu upaya pemerintah memberi efek jera terhadap pelaku perjudian. Nilai transaksi perjudian daring di Indonesia saat ini ditaksir mencapai Rp 200 triliun. Per 21 September 2023, sebanyak 201 rekening bank telah diblokir otoritas karena terkait  dengan perjudian. Sebanyak 1.931 rekening lainnya sedang diproses. Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah, di Jakarta, Kamis (28/9) mengatakan, penghentian sementara sebagian atau seluruh transaksi terkait perjudian daring melalui jasa keuangan seperti perbankan menjadi salah satu upaya untuk menertibkan transaksi yang dicurigai atau sudah diketahui melanggar pidana.

”Penghentian sementara transaksi itu dilakukan case by case karena waktu yang diberikan oleh aturan terbatas. Tapi, masyarakat tetap perlu hati-hati terhadap rekening pribadi. Jangan sampai disalahgunakan atau dipakai langsung untuk tindak kejahatan karena bandar dan pemain judi sama-sama melanggar hukum,” tutur Natsir. Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK berhak meminta penyedia jasa keuangan memblokir sementara rekening pengguna jasa keuangan. Setelah disetuji penyedia jasa keuangan, pemblokiran dapat dilakukan dalam waktu 5-20 hari kerja dengan tujuan penyidikan pidana. (Yoga)