Kemenkes bekerja sama dengan perusahaan rintisan penyedia platform genetik, PT Asa Ren Global Nusantara, untuk mengumpulkan informasi genetik manusia dan patogen di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyediakan layanan pengobatan presisi bagi masyarakat. Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes Lucia Rizka Andalucia mengatakan, pemerintah menargetkan pengumpulan 10.000 genom manusia Indonesia pada 2024. Keterlibatan swasta membuat program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi) yang dicanangkan Kemenkes jadi inklusif guna mewujudkan transformasi ketahanan kesehatan. Jika teknologi genom di Indonesia makin canggih, warga tidak perlu lagi berobat keluar negeri. Data genom tiap orang akan membuat diagnosis penyakit lebih presisi sehingga pengobatan bisa spesifik dan personal. Hal ini mengingat 278,69 juta penduduk Indonesia memiliki kondisi kesehatan beragam. Dengan data genom, biaya pengobatan bisa ditekan.

”Kita ingin memperkuat sistem surveilans suatu penyakit dengan laboratorium memakai teknologi terdepan agar dapat melihat pola penyakit di Indonesia. Jadi, kalau ada pandemic selanjutnya atau krisis kesehatan kita tak gagap,” kata Lucia, Jumat (29/9) di Jakarta. Meski bekerja sama dengan swasta, Lucia menegaskan, masyarakattidak perlu khawatir akan kerahasiaan data genom mereka. Sebab, Pasal 342 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi jaminan kerahasiaan data genetik tiap orang Indonesia. Namun, aturan turunan yang mengatur teknis perlindungannya masih digodok. CEO PT Asa Ren Global Nusantara (Asa Ren) Aloysius Liang menegaskan, pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah dalam mengumpulkan data genom masyarakat Indonesia. ”Kami mengikuti aturan di Indonesia. Semua data dari dan untuk orang Indonesia, kami tak akan menjualnya (data genom Indonesia) ke pihak luar,” kata Aloysius. (Yoga) 

Perpres No 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan bertujuan memastikan permintaan dan penawaran tenaga kerja lebih tepat sasaran. Hanya saja, pelaksanaan perpres itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan program lowongan kerja yang sarat pungutan liar. Perpres No 57/2023 ditetapkan dan diundangkan pada 25 September 2023. Sesuai pasal perpres itu, lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam negeri wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Menaker melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan itu tidak dipungut biaya. Adapun menurut Pasal 5, pelaporan memuat identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa berlaku lowongan pekerjaan, serta informasi jabatan. Pelaporan lowongan pekerjaan diverifikasi oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja.

Berdasar Pasal 13, pemerintah pusat bertugas, membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan serta melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemberi kerja terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan. Selain itu, memberi sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, Perpres No 57/2023 menjadi perbaikan Kepres No 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. ”Meski Perpres No 57/2023 menyatakan tidak dipungut biaya, kami mengkhawatirkan program wajib lapor lowongan pekerjaan menjadi ajang korupsi dan pungutan liar oleh pengantar kerja sehingga menjadi masalah bagi perusahaan dan pencari kerja,” tutur Timboel. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, KSPI pernah menemukan beberapa kasus pencari kerja mendatangi dinas tenaga kerja di daerah, tetapi oleh dinas malah diminta membayar sejumlah uang agar bisa dihubungkan dengan pemberi kerja. (Yoga) 

Pemerintah memutuskan memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 %, dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024. Keputusan itu cukup mengejutkan di tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit, seiring dengan bertambahnya keluarga-keluarga baru. FLPP digulirkan sejak tahun 2010 berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik lajang maupun berkeluarga. Batasan penghasilan bulanan saat ini dipatok pada kisaran Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Sejak berlakunya FLPP pada tahun 2010 hingga 25 September 2023, sebanyak 1.330.163 masyarakat berpenghasilan rendah telah mengakses rumah bersubsidi. Jika dirata-rata, alokasi FLPP selama hampir  3 tahun itu berkisar 102.000 unit per tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, pemerintah menargetkan total penyaluran FLPP sejumlah 900.000 unit. Keterbatasan itu menyebabkan angka kekurangan (backlog) rumah sulit teratasi. Besarnya kebutuhan rumah sejatinya adalah peluang bagi pertumbuhan industri dan penyerapan lapangan kerja. Industri properti yang memiliki keterkaitan dengan 185 industri terkait memberikan efek berganda yang sangat masif untuk menggerakkan industri lain, mulai dari material bangunan sampai peralatan rumah tangga. Keberpihakan dan komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemenuhan kebutuhan dasar papan sepatutnya semakin ditingkatkan. (Yoga) 

Pemerintah berencana menyusun regulasi untuk mencegah makanan terbuang, baik sebelum maupun setelah diolah. Kerugian ekonomi akibat fenomena ini mencapai triliunan rupiah per tahun. Indonesia dapat berkaca pada negara lain dalam menyusun dan menerapkan regulasi itu. Laporan Kementerian PPN / Bappenas menyebut, kehilangan dan pemborosan makanan (food loss and waste/FLW) mengakibatkan kerugian ekonomi pada setiap tahap rantai pasok makanan. Dalam rentang tahun 2000-2019, FLW mencapai 23-48 juta ton per tahun. Kerugian ekonominya Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun atau 4-5 % PDB Indonesia per tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, besaran tumpukan FWL setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun. Padahal, makanan-makanan itu jika dapat dimaksimalkan penggunaannya berpotensi dikonsumsi 61-125 juta orang atau 29-47 % populasi Indonesia. ”Dalam hal ini, pemerintah, kemudian DPR, menginisiasi (masalah) ini perlu diregulasi,” ujar Arief dalam seminar ”Komitmen dan Aksi Bersama Transformasi Sistem Pangan Melalui Upaya Pencegahan Food Waste di Indonesia”, di Jakarta, Jumat (29/9). (Yoga) 

Rulan (54) bergegas setelah mendapat kabar Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jabar, terbakar, Rabu (27/9) sekitar pukul 20.00. Ia tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya di kios Blok A. Ia dan pedagang lain tidak berdaya saat api cepat menyebar dan membesar. ”Habis semua, tidak ada satu pun dagangan pakaian terselamatkan. Saya datang sudah gede apinya. Hanya bisa pasrah,” kata Rulan, Jumat (29/9) di lokasi pasar. Akibat kebakaran itu, Rulan mengalami kerugian Rp 700 juta. ”Mungkin lebih. Yang pasti ini saya rugi besar,” katanya. Hingga Kamis (28/9) pukul 13.30, asap pekat masih menyelimuti gedung utama di Blok A dan B Pasar Leuwiliang. Sejumlah pedagang tampak mengais-ngais barang dagangannya di tengah hawa panas. Setidaknya 66 petugas dan 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Ujang (68), pedagang pakaian di Blok A, hanya bisa berdiri menatap lapaknya yang hangus terbakar. Tidak banyak barang yang bisa ia selamatkan karena api cepat menyebar. Ia hanya berharap, pascakebakaran bisa segera berjualan kembali sehingga tak terus merugi. Pemerintah diharapkan juga bisa memberikan bantuan ke pada pedagang yang terdampak agar bisa melanjutkan roda ekonomi. Akibat kebakaran itu, dari total 590 kios, sebanyak 550 kios terbakar. Selanjutnya, dari 641 los, 580 los terbakar. Sementara dari total 835 lapak tenda, yang terbakar sebanyak 450 lapak. Di luar itu, ada total 1.619 lapak yang terbakar dan 2.066 pedagang terdampak. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyadari kebakaran Pasar Leuwiliang merugikan pedagang. Insiden itu juga berdampak pada warga yang hendak membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Pasar yang berdiri tahun 2004 itu merupakan pasar terbesar di Kabupaten Bogor selatan. Karena dinilai penting dan roda ekonomi harus terus berputar, menurut Iwan, Pasar Leuwiliang perlu segera direvitalisasi. Pasar sementara juga perlu disiapkan agar para pedagang bisa segera berjualan. (Yoga) 

JAKARTA,ID-PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) membukukan laba bersih US$ 118,8 juta atau setara Rp1,83 triliun pada semester I-2023, turun 78,85% dibandingkan periode sama tahun lalu. Penurunan laba periode  berjalan yang dapat diditribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut, sejalan dengan berkurangnya penjualan bersih perseroan  dari US$ 1,38 miliar pada semester satu tahun lalu menjadi US$ 580,52 juta akibat cuaca buruk dan kendala  ekspor. "Lokasi tambang kami mengalami curah hujan tinggi, hampir dua kali lipat rata-rata tahunan historis, selama hampir tujuh bulan dari Oktober 2022 hingga April 2023," kata Direktur Utama Amman  mineral Internasional Alexander Ramlie dalam keterbukaan informasi, Jumat (29/9/2023). Di sisi lain, produksi emas Amman juga turun 51% (yoy) menjadi 172 kilo ons pada semester !-2023. Sedangkan emas terjualnya turun 63% (yoy) jadi 119 kilo ons dengan harga bersih emas US$ 2.004 per ons yang naik 8% (yoy). (Yetede)

JAKARTA,ID-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memantau pergerakan suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas). Berdasarkan kelompoknya, kelompok bank berdasarkan model inti (KBMI) 2 tercatat menawarkan suku bunga spesial (special rate) tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, meskipun suku bunga global dalam tren meningkat, namun suku bunga pasar, belum naik terlalu signifikan. Dengan begitu, perbankan belum merasa tertekan dari sisi likuiditas yang mengharuskan bank untuk mengerek bunga simpanan lebih tinggi. Oleh karena itu, likuiditas ke depannya masih tetap mengalir dengan deras untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan. "Untuk special rate, per September terbesar itu ada di KBMI 2 sebesar 5,46%. KBMI 4 sebesar 5,46%. Secara rata-rata industri  4,18%, jadi masih di bawah tingkat bunga penjaminan LPS untuk industri," ujar Purbaya dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (29/9/2023). (Yetede)

WASHINGTON,ID-Government shutdown atau terhentinya sebagian layanan pemerintah federal Amerika Serikat (AS) tampaknya tak terelakkan lagi terjadi akhir pekan waktu setempat. Walau mengaku masih punya waktu untuk menghindarkannya, tapi Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Kamis (28/9/2023) bersumpah untuk menjaga pemerintah federal tetap berjalan.  Pada saat yang sama, para Anggota DPR dari Partai Republik kesulitan untuk satu suara mencari alternatif solusi pendanaan pemerintah. Kongres AS menemui jalan buntu hanya beberapa hari sebelum shutdown yang akan menghentikan gaji bagi sekitar 2 juta pegawai pemerintah federal serta 2 juta tentara aktif dan cadangan. Namun DPR dan Senat AS tetap bersebrangan jalan untuk menghindari konsekuensi tersebut. Meskipun waktu hampir habis sebelum dana pemerintah berakhir setelah tengah malam Sabtu (30/9/2023) waktu setempat. (Yetede)