PERUMAHAN, Keberpihakan yang Meredup

;

PERUMAHAN, Keberpihakan yang Meredup

Ekonomi Yoga 30 Sep 2023 Kompas

Pemerintah memutuskan memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 %, dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024. Keputusan itu cukup mengejutkan di tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit, seiring dengan bertambahnya keluarga-keluarga baru. FLPP digulirkan sejak tahun 2010 berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik lajang maupun berkeluarga. Batasan penghasilan bulanan saat ini dipatok pada kisaran Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Sejak berlakunya FLPP pada tahun 2010 hingga 25 September 2023, sebanyak 1.330.163 masyarakat berpenghasilan rendah telah mengakses rumah bersubsidi. Jika dirata-rata, alokasi FLPP selama hampir 3 tahun itu berkisar 102.000 unit per tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, pemerintah menargetkan total penyaluran FLPP sejumlah 900.000 unit. Keterbatasan itu menyebabkan angka kekurangan (backlog) rumah sulit teratasi. Besarnya kebutuhan rumah sejatinya adalah peluang bagi pertumbuhan industri dan penyerapan lapangan kerja. Industri properti yang memiliki keterkaitan dengan 185 industri terkait memberikan efek berganda yang sangat masif untuk menggerakkan industri lain, mulai dari material bangunan sampai peralatan rumah tangga. Keberpihakan dan komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemenuhan kebutuhan dasar papan sepatutnya semakin ditingkatkan. (Yoga)