PENCURI SEPEDA MOTOR, Pensiun dari Dunia Hitam demi Anak dan Istri
Di ujung petang, AP (25) akhirnya muncul juga. AP adalah mantan
pencuri sepeda motor yang baru beralih profesi menjadi kurir layanan
pengantaran barang. AP termasuk ”fresh graduate”, baru enam bulan lalu dia keluar
penjara. ”Saya pernah kena (tangkap) bareng Ongki,” ujarnya membuka obrolan,
Senin (4/9) di Negara Batin, Lampung Timur, Lampung. Ongki adalah tersangka pencurian
kendaraan bermotor (curanmor) yang kini ditahan di Polsek Tambora, Jakbar. Mereka
pernah sama-sama masuk bui di Lampung tahun 2018 dan 2020. AP pertama kali
merasakan penjara lima tahun lalu. Dia dan Ongki ”memetik” Honda Beat di Bandar
Lampung. Bermodal kunci T dan kunci pembuka tutup magnet, pencurian itu
berlangsung mulus. Namun, saat membawa barang curian, mereka dicegat polisi
lalu dijebloskan ke penjara. Saat itu, dia hanya dikurung 1,5 bulan karena
pemilik kendaraan yang dicurinya sepakat berdamai. Setelah Ongki dicokok
polisi, AP dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap buron dengan risiko didor
polisi atau menyerahkan diri.
Dia pilih opsi kedua. ”Saya takut mati,” katanya saat
ditanya alasannya menyerahkan diri. Ironis, AP memakai baju tahanan hanya
berselang beberapa hari setelah menikahi kekasihnya. Kado untuk sang istri
bukanlah emas berlian, melainkan suami dengan status sebagai tahanan. AP pun
harus meringkuk di sel selama satu tahun delapan bulan. Istri yang
ditinggalkannya ternyata mengandung benih cinta mereka, bayinya itu pun lahir
saat ayahnya masih berstatus narapidana. ”Saat di penjara, saya terpikir mereka
bakal makan apa,” kenangnya waktu itu. Rasa tanggung jawab terhadap anak dan
istri jadi titik balik pria lulusan SMA ini. Keluar penjara, ia mulai kerja serabutan
dengan menjadi buruh harian kebun singkong. Kemudian, pemilik kebun menawarinya
bekerja sebagai kurir di salah satu layanan pengantaran barang. Tawaran ini langsung
dia terima. AP menekuni pekerjaan barunya. ”Untuk kawan-kawan yang masih ’main
motor’, semoga cepat berubah. Yang kini dalam penjara, semoga dalam keadaan
sehat,” ujarnya. (Yoga)
Menggairahkan Bursa Karbon Kita
Dibukanya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh Presiden
Jokowi, 26 September lalu, menandai dimulainya aktivitas perdagangan karbon di
Indonesia. Presiden mengungkapkan, dari besaran target pengurangan emisi gas rumah kaca, potensi
perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Dana ini selanjutnya
bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. Keberadaan
bursa itu wujud konkret komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju nol emisi
karbon pada 2060. Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (NDC) terbaru, kita
ditargetkan mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 hingga 2030.
Pada perdagangan perdana, Selasa (27/9) berhasil diperdagangkan
459.953 ton unit karbon senilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. Penjualnya
Pertamina, pembelinya didominasi industri perbankan dan keuangan. Sayangnya,
hari berikutnya tak terjadi transaksi. Ibarat barang baru, mungkin kita semua
masih belajar. Bagaimana menggairahkan bursa karbon menjadi tantangan mendesak
kita selanjutnya. Perlu kerja keras, komitmen, konsistensi, dan transparansi.
Hal ini penting bukan hanya karena potensi dan komitmen di NDC, melainkan juga
karena kita menjadi salah satu pihak yang paling akan merasakan dampak
perubahan iklim ekstrem. (Yoga)
Proyek Genom Manusia Indonesia Melibatkan Swasta
Kemenkes bekerja sama dengan perusahaan rintisan penyedia platform genetik, PT Asa Ren Global Nusantara, untuk mengumpulkan informasi genetik manusia dan patogen di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyediakan layanan pengobatan presisi bagi masyarakat. Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes Lucia Rizka Andalucia mengatakan, pemerintah menargetkan pengumpulan 10.000 genom manusia Indonesia pada 2024. Keterlibatan swasta membuat program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi) yang dicanangkan Kemenkes jadi inklusif guna mewujudkan transformasi ketahanan kesehatan. Jika teknologi genom di Indonesia makin canggih, warga tidak perlu lagi berobat keluar negeri. Data genom tiap orang akan membuat diagnosis penyakit lebih presisi sehingga pengobatan bisa spesifik dan personal. Hal ini mengingat 278,69 juta penduduk Indonesia memiliki kondisi kesehatan beragam. Dengan data genom, biaya pengobatan bisa ditekan.
”Kita ingin memperkuat sistem surveilans suatu penyakit dengan laboratorium memakai teknologi terdepan agar dapat melihat pola penyakit di Indonesia. Jadi, kalau ada pandemic selanjutnya atau krisis kesehatan kita tak gagap,” kata Lucia, Jumat (29/9) di Jakarta. Meski bekerja sama dengan swasta, Lucia menegaskan, masyarakattidak perlu khawatir akan kerahasiaan data genom mereka. Sebab, Pasal 342 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi jaminan kerahasiaan data genetik tiap orang Indonesia. Namun, aturan turunan yang mengatur teknis perlindungannya masih digodok. CEO PT Asa Ren Global Nusantara (Asa Ren) Aloysius Liang menegaskan, pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah dalam mengumpulkan data genom masyarakat Indonesia. ”Kami mengikuti aturan di Indonesia. Semua data dari dan untuk orang Indonesia, kami tak akan menjualnya (data genom Indonesia) ke pihak luar,” kata Aloysius. (Yoga)
Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Dikhawatirkan Sarat Pungutan Liar
Perpres No 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan bertujuan memastikan permintaan dan penawaran tenaga kerja lebih
tepat sasaran. Hanya saja, pelaksanaan perpres itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan
program lowongan kerja yang sarat pungutan liar. Perpres No 57/2023 ditetapkan
dan diundangkan pada 25 September 2023. Sesuai pasal perpres itu, lowongan pekerjaan
yang berasal dari dalam negeri wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada
Menaker melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan
itu tidak dipungut biaya. Adapun menurut Pasal 5, pelaporan memuat identitas
pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, masa
berlaku lowongan pekerjaan, serta informasi jabatan. Pelaporan lowongan
pekerjaan diverifikasi oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja.
Berdasar Pasal 13, pemerintah pusat bertugas, membangun, memelihara,
dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan serta melakukan monitoring
dan evaluasi kepada pemberi kerja terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.
Selain itu, memberi sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban
melaporkan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, Perpres No 57/2023 menjadi perbaikan
Kepres No 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. ”Meski Perpres
No 57/2023 menyatakan tidak dipungut biaya, kami mengkhawatirkan program wajib
lapor lowongan pekerjaan menjadi ajang korupsi dan pungutan liar oleh pengantar
kerja sehingga menjadi masalah bagi perusahaan dan pencari kerja,” tutur Timboel.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
KSPI pernah menemukan beberapa kasus pencari kerja mendatangi dinas tenaga
kerja di daerah, tetapi oleh dinas malah diminta membayar sejumlah uang agar
bisa dihubungkan dengan pemberi kerja. (Yoga)
PERUMAHAN, Keberpihakan yang Meredup
Pemerintah memutuskan memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan atau FLPP tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk
masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 %, dari 220.000 unit pada tahun
ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024. Keputusan itu cukup mengejutkan di
tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7
juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum
termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit,
seiring dengan bertambahnya keluarga-keluarga baru. FLPP digulirkan sejak tahun
2010 berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR FLPP) untuk masyarakat
berpenghasilan rendah, baik lajang maupun berkeluarga. Batasan penghasilan
bulanan saat ini dipatok pada kisaran Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.
Sejak berlakunya FLPP pada tahun 2010 hingga 25 September
2023, sebanyak 1.330.163 masyarakat berpenghasilan rendah telah mengakses rumah
bersubsidi. Jika dirata-rata, alokasi FLPP selama hampir 3 tahun itu berkisar 102.000 unit per tahun.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, pemerintah
menargetkan total penyaluran FLPP sejumlah 900.000 unit. Keterbatasan itu
menyebabkan angka kekurangan (backlog) rumah sulit teratasi. Besarnya kebutuhan
rumah sejatinya adalah peluang bagi pertumbuhan industri dan penyerapan
lapangan kerja. Industri properti yang memiliki keterkaitan dengan 185 industri
terkait memberikan efek berganda yang sangat masif untuk menggerakkan industri
lain, mulai dari material bangunan sampai peralatan rumah tangga. Keberpihakan
dan komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemenuhan kebutuhan dasar papan
sepatutnya semakin ditingkatkan. (Yoga)
Digitalisasi Dorong Inklusi Keuangan Syariah
Pengembangan Transportasi Massal Didorong
Makanan Terbuang Akan Dicegah
Pemerintah berencana menyusun regulasi untuk mencegah
makanan terbuang, baik sebelum maupun setelah diolah. Kerugian ekonomi akibat
fenomena ini mencapai triliunan rupiah per tahun. Indonesia dapat berkaca pada negara
lain dalam menyusun dan menerapkan regulasi itu. Laporan Kementerian PPN / Bappenas
menyebut, kehilangan dan pemborosan makanan (food loss and waste/FLW)
mengakibatkan kerugian ekonomi pada setiap tahap rantai pasok makanan. Dalam
rentang tahun 2000-2019, FLW mencapai 23-48 juta ton per tahun. Kerugian
ekonominya Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun atau 4-5 % PDB Indonesia per
tahun.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, besaran tumpukan
FWL setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun. Padahal, makanan-makanan itu
jika dapat dimaksimalkan penggunaannya berpotensi dikonsumsi 61-125 juta orang
atau 29-47 % populasi Indonesia. ”Dalam hal ini, pemerintah, kemudian DPR,
menginisiasi (masalah) ini perlu diregulasi,” ujar Arief dalam seminar
”Komitmen dan Aksi Bersama Transformasi Sistem Pangan Melalui Upaya Pencegahan
Food Waste di Indonesia”, di Jakarta, Jumat (29/9). (Yoga)
Saat Nadi Ekonomi Leuwiliang Terbakar
Rulan (54) bergegas setelah mendapat kabar Pasar Leuwiliang,
Kabupaten Bogor, Jabar, terbakar, Rabu (27/9) sekitar pukul 20.00. Ia tidak
bisa menyelamatkan barang dagangannya di kios Blok A. Ia dan pedagang lain tidak
berdaya saat api cepat menyebar dan membesar. ”Habis semua, tidak ada satu pun
dagangan pakaian terselamatkan. Saya datang sudah gede apinya. Hanya bisa pasrah,”
kata Rulan, Jumat (29/9) di lokasi pasar. Akibat kebakaran itu, Rulan mengalami
kerugian Rp 700 juta. ”Mungkin lebih. Yang pasti ini saya rugi besar,” katanya.
Hingga Kamis (28/9) pukul 13.30, asap pekat masih menyelimuti gedung utama di Blok
A dan B Pasar Leuwiliang. Sejumlah pedagang tampak mengais-ngais barang
dagangannya di tengah hawa panas. Setidaknya 66 petugas dan 16 mobil pemadam kebakaran
dikerahkan untuk memadamkan api.
Ujang (68), pedagang pakaian di Blok A, hanya bisa berdiri
menatap lapaknya yang hangus terbakar. Tidak banyak barang yang bisa ia
selamatkan karena api cepat menyebar. Ia hanya berharap, pascakebakaran bisa
segera berjualan kembali sehingga tak terus merugi. Pemerintah diharapkan juga bisa
memberikan bantuan ke pada pedagang yang terdampak agar bisa melanjutkan roda
ekonomi. Akibat kebakaran itu, dari total 590 kios, sebanyak 550 kios terbakar.
Selanjutnya, dari 641 los, 580 los terbakar. Sementara dari total 835 lapak tenda,
yang terbakar sebanyak 450 lapak. Di luar itu, ada total 1.619 lapak yang
terbakar dan 2.066 pedagang terdampak. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyadari
kebakaran Pasar Leuwiliang merugikan pedagang. Insiden itu juga berdampak pada
warga yang hendak membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Pasar yang
berdiri tahun 2004 itu merupakan pasar terbesar di Kabupaten Bogor selatan. Karena
dinilai penting dan roda ekonomi harus terus berputar, menurut Iwan, Pasar Leuwiliang
perlu segera direvitalisasi. Pasar sementara juga perlu disiapkan agar para pedagang
bisa segera berjualan. (Yoga)









