Hati-hati bila Anda  mengajukan pinjaman online ke perusahaan teknologi finansial alias fintech. Debitur fintech bisa jadi harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga dan biaya lainnya yang nilainya sama besar dengan pinjaman pokok. Yang juga layak Anda perhatikan, besaran bunga plus biaya lain-lain yang nilainya sama dengan pokok pinjaman ini tidak menyalahi aturan, lo. Ketentuan besar bunga dan biaya pinjaman di fintech diatur dalam code of conduct yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut ketentuan tersebut, bunga pinjaman ditetapkan maksimal 0,4% per hari, atau 12% per bulan. Sementara biaya-biaya lain ditetapkan maksimal 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Ini juga termasuk biaya denda atas keterlambatan bila pinjaman sudah lewat batas waktu. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan memberi simulasi, misal debitur mendapat pinjaman Rp 10 juta dengan tenor sembilan bulan dan bunga harian sebesar 0,4% per hari. Dengan demikian, nilai maksimal pengembalian dana plus bunga serta biaya lainnya adalah Rp 20 juta. Ini terdiri dari pengembalian pinjaman pokok Rp 10 juta dan pembayaran bunga plus biaya lainnya sebesar Rp 10 juta. Namun Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, menegaskan, 360Kredi selalu memberi perincian biaya di borrowers agreement sebelum pinjaman disepakati. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan juga menyebut telah memberitahu borrower sebelum mengambil pinjaman. "Semua biaya dipaparkan dengan jelas, nominalnya juga jelas sehingga konsumen bisa menghitung, besaran pinjaman, serta biaya-biayanya," kata dia. Pengamat dan Direktur Center of Law & Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi, OJK sudah seharusnya meregulasi penetapan biaya kepada para  borrower fintech lending. "OJK juga perlu mengatur denda, biaya layanan dan asuransi," kata dia. Ia menilai biaya layanan pinjol saat ini tinggi dan tidak wajar. Ini antara lain terlihat pada kasus AdaKami. Sempat viral disebutkan nasabah AdaKami yang harus membayar biaya dengan nilai hampir sama dengan pokok pinjaman. Meskipun pihak AdaKami beralasan ini karena ada biaya asuransi yang tinggi.

Mari bersiap-siap.  Masih ada peluang bagi investor untuk menadah cuan di sisa tahun ini. Setelah tahun lalu absen, para analis memproyeksikan fenomena memoles kinerja alias window dressing akan kembali hadir di tahun 2023. Selama lima tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencatatkan imbal hasil positif pada akhir tahun. Rata-rata lima tahun terakhir, IHSG sudah menguat 2,21% di bulan Desember. Equity and Economics Analyst KGI Sekuritas, Rovandi  melihat dari pergerakan IHSG yang sideways satu tahun terakhir, fenomena window dressing tahun ini akan terjadi. Jika dicermati, IHSG baru menguat 1,07% ke level 6.998,38 per Selasa (26/9). Di kawasan ASEAN, bursa saham Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang telah melesat 12,99%. Rovandi menyebutkan, pergerakan IHSG akan tersulut oleh sentimen  pemilu di 2024. Jika proses perhelatan kampanye dan pemilu berjalan lancar bakal menjadi sentimen positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, meski dihembus sentimen negatif global, tapi Indonesia masih punya fundamental kuat. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani juga melihat, hilal window dressing mulai terlihat, kendati laporan keuangan kuartal III-2023 belum dirilis. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyebut, September adalah bulan yang baik untuk akumulasi, tetapi masih belum terlambat untuk mulai mencicil. Sedangkan Nico meramal sektor yang akan berjaya di akhir tahun ini adalah sektor energi, perbankan, infrastruktur dan konsumen primer.  Secara teknikal, saham pilihan Nico dari sektor perbankan jatuh pada BBCA, BBRI, BBNI dan BMRI. Sektor ini juga menjadi pilihan dari analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto.

Penyelenggaraan pameran otomotif bertajuk Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung pada 20-24 September 2023 di Surabaya, telah usai digelar. Dari ajang tahunan ini, sejumlah multifinance berhasil membukukan pembiayaan baru. Salah satunya grup Astra Financial. Di GIIAS Surabaya, pembiayaan kendaraan roda empat yang dikucurkan grup Astra Financial melalui Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) mencapai Rp 457,62 miliar, naik 93% dibandingkan ajang serupa di 2022 yang hanya Rp 237,62 miliar. Project Director Astra Financial GIIAS 2023 Tan Chian Hok mengatakan, total surat pemesanan kendaraan (SPK) di GIIAS 2023 juga meningkat 24,41% secara tahunan. Yakni, dari 1.245 SPK di GIIAS 2022 jadi 1.554 SPK di GIIAS 2023. Direktur Keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Cincin Lisa mengakui, pameran otomotif seperti GIIAS memang memberikan efek positif terhadap pertumbuhan pembiayaan multifinance. "Namun, dampaknya masih relatif terbatas pada wilayah yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan pameran," kata Cincin, Selasa (26/9). Cincin mengatakan, hingga Agustus 2023, WOM Finance berhasil melakukan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 3,9 triliun, naik 38% secara tahunan dari Rp 2,8 triliun.Pertumbuhan pembiayaan baru ditopang oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Pencapaian berbeda dicatat PT CIMB Niaga Auto Finance Tbk (CNAF). Hingga Agustus 2023, CNAF mencetak total pembiayaan baru, termasuk pembiayaan otomotif sebesar Rp 5,32 triliun. Realisasi ini turun 6% secara tahunan dari Rp 5,66 triliun. "Tapi, penurunan itu jauh mengecil bila dibandingkan kuartal I-2023 yang masih di atas 20% secara tahunan," ujar Ristiawan Suherman, Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance.

Kehadiran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menjadi batu loncatan penting dalam strategi penanganan perubahan iklim di Tanah Air. Besarnya potensi perdagangan karbon bisa menjadi insentif bagi dunia usaha untuk lebih ‘hijau’. Bursa karbon utamanya bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki inisiatif pengurangan karbon serta keberlanjutan. Dengan bursa karbon, korporasi dapat membuat komitmen pengurangan karbonnya menjadi lebih bernilai. Terlebih, Presiden Joko Widodo mengatakan potensi bursa karbon mencapai Rp3.000 triliun. Peluang tersebut kian mendorong perusahaan untuk lebih menyadari inisiatif hijau dan berkelanjutan. Keberadaan bursa karbon dapat menjadi langkah konkret Indonesia untuk mengejar target net zero emission pada 2060, berkesinambungan dengan upaya lainnya mulai dari komitmen transisi energi hingga masalah fiskal. Meski begitu, sejumlah pekerjaan rumah lanjutan siap menanti jika Indonesia bermimpi menjadi poros perdagangan karbon dunia, antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Pemerintah pun masih harus merampungkan sejumlah peraturan pendukung, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait Nationally Determined Contribution (NDC) dan perdagangan karbon luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon bakal mengawal PMK Pajak Karbon. “Supaya ini tidak lari dari hasil keputusan ratas lalu,” katanya. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana.

IDXCarbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik KLHK sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Adapun pembeli unit karbon a.l. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, juga beberapa anak usaha PT Pertamina (Persero). Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi untuk ikut perdagangan karbon. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut bursa karbon akan memberikan tekanan agar pelaku usaha memacu berbagai inisiatif pengurangan emisi karbon. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai bahwa kinerja keberhasilan perdagangan karbon tahap awal akan terlihat pada Februari 2024.

Kehadiran Bursa Karbon di Indonesia (IDXCarbon) diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, selain bertujuan ikut berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang membuka perdagangan perdana IDXCarbon pada Senin (26/9), menyampaikan bahwa kehadiran bursa karbon sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Dengan potensi karbon yang besar, Presiden optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri. Menariknya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Presiden juga menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, Indonesia mempunyai potensi 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap. Bila dikalkulasikan, potensi bursa yang bisa diraih mencapai Rp3.000 triliun. Angka yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan karbon perdana kemarin sampai dengan pukul 11.30 WIB, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon, dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana, yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas. Selain itu, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan properti, serta peletakan batu pertama sejumlah proyek pionir di Ibu Kota Negara Nusantara menjadi katalis positif untuk mendorong performa emiten-emiten semen dalam jangka menengah. Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk yang melibatkan kalangan pengusaha swasta. Dari sisi penjualan semen, menurut laporan Asosiasi Semen Indonesia (ASI), volume penjualan semen domestik tumbuh sebesar 1,9% year-on-year (YoY) menjadi 6 juta ton per Agustus 2023. Pada periode yang sama, penjualan semen di Kalimantan melesat 27,7% secara tahunan. Corporate Secretary PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Dani Handajani mengatakan bahwa priyek IKN Nusantara belum sepenuhnya mengangkat penjualan semen, terutama di Kalimantan. Hal itu lantaran pembangunan IKN masih dilakukan oleh korporasi pelat merah. Di sisi lain, INTP mencatatkan volume penjualan semen sebanyak 1,6 juta ton selama periode Agustus 2023. Volume tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,8% secara tahunan. Adapun secara kumulatif, volume penjualan naik 8,4% YoY per Agustus lalu. Dani mengatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi di luar Pulau Jawa karena didukung oleh penjualan semen kantong khususnya di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur, sedangkan semen curah khususnya di Kalimantan. Direktur Operasi Semen Indonesia Reni Wulandari sebelumnya mengatakan kolaborasi ini nantinya diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih komprehensif terhadap IKN. Dalam risetnya, analis Samuel Sekuritas Daniel Widjaja dan Yosua Zisokhi memaparkan SMGR mencatatkan penjualan sebesar 3,1 juta ton pada Agustus 2023. Realisasi itu naik 4,2% secara bulanan atau 13,4% secara tahunan. Dengan demikian, volume penjualan SMGR sepanjang 8 bulan 2023 mencapai 20,2 juta ton atau naik 6,2% YoY atau jauh di atas industri yang terkontraksi 3,1% YoY. Samuel Sekuritas optimistis permintaan semen terus pulih 1%—2% pada 2023 berkaca dari angka penjualan 2 bulan pertama semester I/2023 yang naik 6,1% YoY menjadi 11,8 juta ton.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi, memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah.Kepala KPw BI Riau Muhamad Nur menyoroti berbagai tantangan dalam pengendalian infl asi di Provinsi Riau. Dia menilai pasokan pangan di Riau hingga kini masih bergantung kepada daerah-daerah tetangga.“Khususnya komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging sapi, dan lainnya merupakan komoditas yang sangat penting, dan Riau masih sangat bergantung kepada pasokan dari daerah tetangga,” katanya saat peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Infl asi Pangan (GNPIP) di Desa Pambang Baru, Bengkalis, Selasa (26/9).Oleh karena itu, KPw BI Riau dan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya ekstra, termasuk lewat tujuh program unggulan GNPIP.  Nur meyakini bahwa jika program ini berhasil, maka inflasi akan tetap terkendali dalam level rendah dan stabil, yang akan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.Gubernur Riau Syamsuar mengakui pentingnya upaya bersama seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam pengendalian inflasi.

Peneliti ekonomi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri mengatakan, keputusan pemerintah melarang media sosial memfasilitasi e-dagang dalam platform atau social commerce tidak membuat warga berhenti berbelanja daring. Pasalnya, model berbelanja seperti ini memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan berbelanja, pilihan produk, hingga soal harga. ”Warga dipastikan akan tetap berbelanja daring, baik bertransaksi langsung di lokapasar maupun bertransaksi di luar platform media sosial, setelah ada komunikasi dengan penjual di media sosial,” ujar Adinova saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/9).

Sebelumnya, pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Inti revisi itu, antara lain, pemisahan media sosial dengan social commerce. Social commerce hanya boleh untuk promosi barang dan jasa (Kompas, 26/9). Adinova menambahkan, apabila tujuan pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 hanya untuk memulihkan pasar tradisional, seperti Tanah Abang, hal itu akan sulit tercapai, karena perilaku konsumen yang berbelanja daring saat pandemic Covid-19 tak berubah ketika pandemi usai. (Yoga) 

Potensi nilai perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Nilai tersebut berasal dari besaran target pengurangan emisi gas rumah kaca atau karbon yang bisa diperjualbelikan. Dananya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. ”Di catatan saya, ada lebih kurang 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi karbon bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau, karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa dan sudah kita rasakan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9). Presiden Jokowi berharap bursa karbon yang resmi diselenggarakan BEI dan diawasi OJK menjadi langkah konkret Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tersebut.

Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (nationally determined contribution/NDC) yang diperbarui pada 2022, Indonesia ditargetkan dapat mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 sampai tahun 2030. Pada acara yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon, mengharapkan potensi perdagangan karbon lewat bursa tersebut juga bisa ditangkap pelaku perdagangan karbon internasional. Bursa nasional diyakini unik karena keberagaman sektor usaha penghasil emisi, yang mayoritas berbasis alam. Pelaku usaha atau industri yang emisi karbonnya telah tersertifikasi dan masuk dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dapat mendaftar ke bursa. Berikutnya, kegiatan pembelian efek unit karbon bisa dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak emisi karbon. Adapun perusahaan  yang kegiatannya mampu menyerap dan menghasilkan sedikit emisi bisa menjual efek lewat proyek pengurangan emisi karbon. IDX Carbon mencatat, sampai penutupan bursa pukul 16.00 pada Selasa (26/9) sebanyak 459.953 ton unit karbon telah diperdagangkan dengan nilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. (Yoga)