Lagi-lagi urusan pinjaman cepat berbasis digital atau pinjaman online, memantik polemik. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjaman digital, membuat banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan muda terjerembab dalam utang dan repotnya ngemplang alias tidak bayar cicilan. Tanpa disadari, perkembangan industri digital keuangan menjadikan semua data dan informasi peminjam mudah terekam. Hal yang dikhawatirkan terkait dengan tunggakan utang di kelompok muda yakni pengaruhnya terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Dua tahun merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah memosisikan Indonesia memiliki operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Namun, apakah skala arus bongkar muat barang bisa menjamin arah masa depan yang membawa nilai lebih untuk manusia, bisnis, dan lingkungan? Kini dengan pelabuhan dan hinterland (wilayah pendukung pelabuhan) dari Sabang sampai Merauke, Pelindo mungkin menjadi pemangku kepentingan keberlanjutan terbesar di pesisir Asia Tenggara. Mampukah Pelindo menjaga keberlanjutan masa depan industri pelabuhan Indonesia dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG)?. Sektor maritim Indonesia sangat beragam, mulai dari pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, perikanan, pariwisata, hingga pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam. Segala anugerah tersebut berpotensi tinggi untuk menjadi baling-baling mesin pendorong perekonomian Indonesia selama dapat dikelola sesuai Prinsip ESG yang baik. Namun, pelabuhan merupakan belanga kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang menyebabkan kompleksitas relasi. Penyelarasan pengelolaan pelabuhan yang mengakomodir harapan, tuntutan, dan kebutuhan pemangku kepentingan makin menantang, baik karena kurangnya cakupan regulasi, maupun akibat dari tumpang-tindihnya cakupan regulasi. Pelindo sebagai BUMN merupakan perpanjangan tangan negara yang sepatutnya mengelola potensi pelabuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya sejumlah lembaga pemerintah, pendidikan/kajian, maupun entitas swasta, sudah merencanakan, merancang, menyempurnakan dan menerbitkan berbagai dokumen terkait peta jalan maritim negeri yang bertolak dari latar belakang dan lingkup kepentingan masing-masing.

Maka tantangannya bukanlah ketiadaan, tetapi terseraknya berbagai arahan. Setiap negara perlu fokus dalam menentukan visi maritim untuk menjadi ekosistem yang terintegrasi yang membentengi kepentingan bangsa. Setiap regional atau forum multilateral juga perlu fokus memandang luas di anjungan kapal untuk menuju ke tujuan pelabuhan yang sama, meski dapat melintasi berbagai rute pelayaran yang berbeda. Komunitas maritim berada di garis depan risiko ancaman perubahan iklim. Bukan hanya karena bahaya pasang air laut, badai, gelombang panas, tetapi juga ancaman laten: naiknya level permukaan air laut.Kerangka kerja ESG memiliki banyak titik temu dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) dan 3 bidang prioritas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan oleh Kementerian BUMN. Prinsip ESG sebagai kerangka kerja sangat potensial sebagai panduan arah perusahaan. Konsep 3BL, yang terdiri atas “people, profit, planet,” menekankan bahwa kesuksesan bisnis juga harus diukur berdasarkan dampak positifnya pada manusia (kesejahteraan sosial), keuntungan (kinerja finansial), dan planet (kelestarian lingkungan). Selain itu, ketiga bidang prio­ritas Program TJSL mem­bu­ka ruang untuk ek­se­­ku­si im­ple­mentasi kerangka ker­ja ESG: lingkungan se­ba­gai wujud loyalitas pa­da pelestarian Tanah Air, pen­didikan untuk turut men­cer­daskan bangsa, serta pe­ngembangan UMK sebagai wujud keberpihakan pa­da pelaku usaha kecil mitra membangun perekonomian negeri. 

Sorotan terhadap layanan keuangan berbasis digital tak pernah sepi. Tumbuh sebagai bagian dari inovasi keuangan digital yang pertumbuhannya atraktif, industri masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang butuh banyak penataan. Dalam suatu perbincangan santai di sore hari, seorang teman bernama Aldi, 30 tahun, tiba-tiba mendapati ponselnya berdering. Dia membiarkan panggilan dari sebuah nomor tak dikenal itu terus berbunyi selama beberapa menit. Rupanya panggilan itu berasal dari bagian penagihan satu platform pinjaman online (pinjol) resmi ternama. Aldi baru menyadari belakangan, kalau adik kandungnya, sebut saja Indra, sudah terjerat utang sekitar Rp25 juta di platform tersebut. Aldi ikut dihubungi karena nomor ponselnya dijadikan sebagai salah satu penjamin. Aldi bercerita, ternyata adiknya sudah terlambat bayar cicilan selama beberapa hari. Pokok pinjaman asalnya hanya Rp15 juta, guna membangun sebuah komputer canggih. Tapi utang membengkak disebabkan denda telat bayar, ditambah praktik gali lubang tutup lubang pada beberapa cicilan sebelumnya. Kisahnya menjadi tambah ruwet, karena Indra ternyata memang sengaja tak mau membayar, sebab mengaku sudah menyerah, sekaligus kecewa. Biaya layanan dan denda keterlambatan harian yang nilainya tak masuk akal menjadi penyebabnya. Kisah yang diceritakan Aldi menggambarkan sejumlah kasus besar di ranah bisnis pinjaman online belakangan. Korban menyerah dengan keadaan, karena nilai utangnya makin jumbo hingga melampaui kemampuannya. Beberapa perkara menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, regulator merespons atas perkembangan informasi di media sosial terhadap salah satu platform P2P lending AdaKami. “Menyikapi maraknya pemberitaan adanya dugaan korban bunuh diri dan penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh salah satu platform penyelenggara fintech peer-to-peer lending yaitu PT Pembiayaan Digital Indonesia, atau AdaKami, OJK telah memanggil penyelenggara P2P tersebut pada Rabu (20/9) dan Kamis (21/9),” demikian pernyataan tertulis OJK.

Layanan pinjaman online maupun P2P lending, sejatinya merupakan bagian dari inovasi keuangan digital yang kini tumbuh menjamur. Ancaman di balik perkembangan inovasi keuangan digital ini muncul ketika populasi nasabah pengakses pinjaman yang dominan dari kalangan muda, generasi milenial, maupun generasi Z. Berdasarkan data OJK sampai dengan Juli 2023, jumlah rekening penerima pinjaman aktif di kelompok usia 19—34 tahun sebanyak 10,69 juta dengan outstanding senilai Rp27,1 triliun. Jumlah itu mewakili 54,1% dari total outstanding pinjaman perseorangan yang mencapai Rp50,13 triliun. Menurut Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu, jumlah debitur pinjaman online mayoritas berasal dari generasi milenial dengan kategori umur 26—42 tahun. Komposisi pinjaman generasi milenial paling tinggi mencapai 57,68%, diikuti oleh generasi Z sebesar 27,36%. Pefindo Biro Kredit (IdScore) merupakan lembaga penyedia data dan informasi perkreditan. Data yang dihasilkan lembaga itu diolah untuk mengukur risiko dan profil calon debitur yang akan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, seperti perbakan, perusahaan pembiayaan, hingga entitas P2P lending. Satu sisi, kecepatan pinjaman yang diterima oleh kelompok itu belum diimbangi dengan literasi. Padahal, berbagai risiko terhadap gagal bayar di layanan jasa keuangan sangat memengaruhi penilaian dan kualitas terhadap profil risiko kredit peminjam di masa depan. Jumlah peminjam generasi milenial dan generasi Z yang hampir 11 juta orang berpotensi memperlambat prospek ekonomi karena beberapa pertimbangan. Pertama, peminjam gagal bayar tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga ke­uangan ke depan. Kedua, peminjam gagal bayar kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketiga, dampak terhadap industri P2P lending. Ketua Bidang Hukum, Etika dan Perlindungan Konsumen di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Tambunan menyatakan peminjam kelompok muda mesti bersikap bijak memahami dan mengecek kemampuan membayar yang dimiliki di tengah kemudahan akses pinjaman online. Peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai banyak masyarakat yang beralih dari pinjaman bank lewat kartu kredit maupun kredit tanpa agunan (KTA), beralih ke pinjaman online.

Setelah lama bergulat dengan banjirnya produk impor di pasar dalam negeri, industri tekstil dan produk tekstil mendapat tekanan tambahan dari aturan mengenai kawasan berikat yang memungkinkan hasil produksinya masuk ke dalam pasar domestik. Kementerian Perindustrian membeberkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat memungkinkan barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah kepabeanan yang diorientasikan untuk ekspor disalurkan ke pasar domestik. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa aturan tersebut membuat banyak produk dari kawasan berikat yang sesungguhnya diorientasikan untuk ekspor justru dialihkan ke pasar dalam negeri. Untuk diketahui, Pasal 31 PMK No. 131/2018 memang menyebut, pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% dari penjumlahan nilai realisasi ekspor dan penjualan ke berbagai kawasan. “Kami melihat itu salah satu yang menjadi masalah. Jadi, ada produk-produk industri yang ada di kawasan berikat dan berorientasi ekspor malah masuk ke pasar domestik,” jelasnya. Hal tersebut pun diamini oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier yang menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi regulasi agar bisa merumuskan skema pembenahan pasar untuk industri TPT. Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membenarkan bahwa pengusaha di kawasan berikat dapat melempar produknya ke pasar domestik. “Dalam situasi tertentu, terutama saat permintaan global menurun, seperti terjadi saat pandemi, dapat diberikan fasilitas penyerahan ke dalam negeri setelah dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi sektor industri,” katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (1/10). Berkaitan dengan melemahnya industri TPT nasional akibat banjir barang impor, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan akan aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan instansi lainnya, termasuk asosiasi pengusaha kawasan berikat. Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewanti-wanti serbuan eksportir TPT dari negara maju, seperti Amerika Serikat hingga Uni Eropa, sebagai akibat dari melemahnya permintaan global. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, Indonesia menjadi sasaran empuk sebagai pangsa pasar produk TPT di tengah pelemahan daya beli di negara tersebut akibat inflasi yang terjadi.

Kurang dari 20 hari lagi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sebagian partai terus melakukan konsolidasi. Bakal capres pun bersafari mencari dukungan. Dinamika ini tak lepas dari kekuatan politik pada pemilihan presiden di Indonesia yang masih terletak pada figur, bukan dukungan parpol. PDI-P, de ngan koalisi yang ramping bersama PPP, Perindo, dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, cukup percaya diri dapat memenangi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng ini pun lebih menekankan pada soliditas dan kesetiaan kader menghadapi pemilu yang tinggal lima bulan lagi. Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung Partai Gerindra bersama Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), meminta dukungan kepada guru hingga cendekiawan saat ia menyampaikan gagasannya terkait Indonesia ke depan di seminar kebangsaan. ”Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Sabtu (30/9).

Untuk menambah dukungan, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, bakal capres-cawapres yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS dalam Koalisi Perubahan, Jumat (29/9), sowan kepara kiai di sejumlah pondok pesantren di Jatim. Pada Sabtu, Anies menghadiri IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, untuk berdialog dengan kaum muda. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam pengarahan di hari kedua Rakernas IV PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, menekankan pentingnya soliditas untuk meme nangi Pemilu 2024, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pilpres untuk ketiga kalinya. Ditemui seusai pengarahan, Puan menyampaikan, komitmen dan kesetiaan setiap kader terhadap partai ketika menghadapi berbagai ujian menjadi kunci keberhasilan di 2024 nanti. Dari segi dukungan politik, PDI-P didukung satu parpol parlemen dan dua parpol non-parlemen. Berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari empat parpol parlemen dan tiga parpol nonparlemen. Koalisi Perubahan terdiri atas tiga parpol parlemen. (Yoga) 

Selain negeri agraris, Sumbar juga provinsi yang kaya potensi laut dan perikanan. Memasuki usia ke-78 pada 1 Oktober 2023, provinsi di pesisir barat Sumatera ini masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Kekayaan laut Sumbar dalam beberapa dekade terakhir belum tergarap secara baik, terlihat dari kontribusi sektor perikanan yang masih kecil dibanding pertanian. BPS mencatat, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Sumbar tahun 2022 sebesar Rp 285,38 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 21,20 % atau Rp 60,50 triliun atas PDRB Sumbar. Akan tetapi, sumbangan sektor perikanan masih jauh lebih kecil dibanding pertanian. Porsi sektor perikanan Rp 12,22 triliun, sedangkan porsi sektor pertanian mencapai Rp 45 triliun. Adapun sektor kehutanan menyumbang Rp 3,27 triliun.

Sumbar yang berhadapan dengan Samudra Hindia punya wilayah laut yang luasnya mencapai 186.580 km persegi, terdiri dari 57.880 km persegi zona teritorial dan 128.700 km persegi zona ekonomi eksklusif, empat kali lipat luas daratan Sumbar. Provinsi ini juga memiliki total panjang garis pantai 2.285,96 km dan 219 pulau di tujuh kabupaten / kota. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar tahun 2023 menyebutkan, potensi perikan an tangkap mencapai 565.100 ton per tahun, tapi produksi perikanan tangkap tahun lalu baru 207.976,05 ton dan tahun ini 89.463,144 ton. ”Masih besar peluang kita untuk mengembangkan perikanan tangkap, apalagi wilayah penangkapan perikanan Sumbar berada pada WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 572,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023). Selain perikanan tangkap, Sumbar juga punya potensi lahan perikanan budidaya seluas 425.047 hektar. Sebanyak 74 % di laut, 13 % daerah payau/pesisir, dan 13 % budidaya air tawar. (Yoga) 

Di ujung petang, AP (25) akhirnya muncul juga. AP adalah mantan pencuri sepeda motor yang baru beralih profesi menjadi kurir layanan pengantaran barang. AP termasuk ”fresh graduate”, baru enam bulan lalu dia keluar penjara. ”Saya pernah kena (tangkap) bareng Ongki,” ujarnya membuka obrolan, Senin (4/9) di Negara Batin, Lampung Timur, Lampung. Ongki adalah tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kini ditahan di Polsek Tambora, Jakbar. Mereka pernah sama-sama masuk bui di Lampung tahun 2018 dan 2020. AP pertama kali merasakan penjara lima tahun lalu. Dia dan Ongki ”memetik” Honda Beat di Bandar Lampung. Bermodal kunci T dan kunci pembuka tutup magnet, pencurian itu berlangsung mulus. Namun, saat membawa barang curian, mereka dicegat polisi lalu dijebloskan ke penjara. Saat itu, dia hanya dikurung 1,5 bulan karena pemilik kendaraan yang dicurinya sepakat berdamai. Setelah Ongki dicokok polisi, AP dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap buron dengan risiko didor polisi atau menyerahkan diri.

Dia pilih opsi kedua. ”Saya takut mati,” katanya saat ditanya alasannya menyerahkan diri. Ironis, AP memakai baju tahanan hanya berselang beberapa hari setelah menikahi kekasihnya. Kado untuk sang istri bukanlah emas berlian, melainkan suami dengan status sebagai tahanan. AP pun harus meringkuk di sel selama satu tahun delapan bulan. Istri yang ditinggalkannya ternyata mengandung benih cinta mereka, bayinya itu pun lahir saat ayahnya masih berstatus narapidana. ”Saat di penjara, saya terpikir mereka bakal makan apa,” kenangnya waktu itu. Rasa tanggung jawab terhadap anak dan istri jadi titik balik pria lulusan SMA ini. Keluar penjara, ia mulai kerja serabutan dengan menjadi buruh harian kebun singkong. Kemudian, pemilik kebun menawarinya bekerja sebagai kurir di salah satu layanan pengantaran barang. Tawaran ini langsung dia terima. AP menekuni pekerjaan barunya. ”Untuk kawan-kawan yang masih ’main motor’, semoga cepat berubah. Yang kini dalam penjara, semoga dalam keadaan sehat,” ujarnya. (Yoga) 

Dibukanya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh Presiden Jokowi, 26 September lalu, menandai dimulainya aktivitas perdagangan karbon di Indonesia. Presiden mengungkapkan, dari besaran target  pengurangan emisi gas rumah kaca, potensi perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Dana ini selanjutnya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. Keberadaan bursa itu wujud konkret komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju nol emisi karbon pada 2060. Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (NDC) terbaru, kita ditargetkan mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 hingga 2030.

Pada perdagangan perdana, Selasa (27/9) berhasil diperdagangkan 459.953 ton unit karbon senilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. Penjualnya Pertamina, pembelinya didominasi industri perbankan dan keuangan. Sayangnya, hari berikutnya tak terjadi transaksi. Ibarat barang baru, mungkin kita semua masih belajar. Bagaimana menggairahkan bursa karbon menjadi tantangan mendesak kita selanjutnya. Perlu kerja keras, komitmen, konsistensi, dan transparansi. Hal ini penting bukan hanya karena potensi dan komitmen di NDC, melainkan juga karena kita menjadi salah satu pihak yang paling akan merasakan dampak perubahan iklim ekstrem. (Yoga)