;

Impor Jagung Pakan Belum Diperlukan

Yuniati Turjandini 27 Sep 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa impor jagung untuk pakan ternak  belum diperlukan. Sebab, tahun ini Indonesia masih bisa surplus produksi jagung 1,5-2 juta ton. Di sisi lain, kalaupun saat ini diputuskan impor, jagung dari luar negeri itu baru tiba di Tanah Air  pada 1-1,5 bulan ke depan atau ketika suplai domestik telah normal, sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengganggu harga di petani. Menurut koordinator jagung dan Serealia Lain dari Direktorat Budi daya Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan tidak pernah memberikan rekomendasi impor jagung untuk pakan ternak. Kalau pun saat ini ada jagung impor yang masuk ke Indonesia, itu dipastikan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. "Impor jagung pakan dari 2019 hingga saat ini belum ada, kalaupun ada barang yang masuk itu untuk pangan. Kementan semaksimal mungkin untuk tidak memasukkan jagung (pakan) impor. Dari dulu, Kementan selalu bilang, impor adalah sesuatu yang harus kami perjuangkan untuk tidak dilakukan karena akan mengganggu kondisi petani lokal," ungkap Indra. (Yetede)

Percepatan Transisi Energi, RI Libatkan AIIB

Yuniati Turjandini 27 Sep 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) melakukan penandatanganan letter of intent (Lol) dengan Asian Infrastructure Investment bank (AIIB). Dengan Lol tersebut, maka AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan  kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transisi di Sumatera, dengan perkiraan biaya US$ 657 juta untuk tahun 2024-2026 dan tambahan US$ 213 juta pada 2023.  Penandatanganan Lol tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PLN dan Direktur Utama SMI dengan perwakilan AIIB, pada saat rangkaian acara Annual Meeting ke-8 AIIB di Sharn El Seikh, Mesir. Proses penandatanganan  Lol disaksikan langsung oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani berkeyakinan bahwa LoI dengan total dana pembiayaan pembangunan yang telah disetujui sebelumnya sebesar  US$ 3,1 miliar dan proyek-proyek  yang sudah dalam tahap persiapan dengan nilai total US$ 4,3 miliar. (Yetede)

Profil Inka, BUMN yang Bergerak di Bidang Perkeretaapian

Yuniati Turjandini 27 Sep 2023 Tempo
Nama PT Industri Kereta Api (Inka) dalam setahun terakhir beberapa kali disorot masyarakat dan pemerhati transportasi. Sejumlah produk kereta api buatan badan usaha milik negara (BUMN) itu ditengarai belum menyamai kualitas kereta buatan produsen luar negeri. Beberapa produk kereta buatan Inka, seperti rangkaian kereta layang ringan atau light rail transit (LRT) yang digunakan pada proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) serta rangkaian kereta rel diesel elektrik untuk jalur Trans Sulawesi, menghadapi sejumlah kendala pada masa awal pengoperasiannya.  

Rangkaian LRT Jabodebek, misalnya, yang hingga saat ini masih dikeluhkan pengguna. Beberapa masalah yang mencuat, antara lain, adalah sistem pengereman yang terlalu kasar, titik henti kereta yang tak sesuai dengan pintu pembatas peron, hingga kebocoran air dari mesin penyejuk ruangan ke dalam kabin penumpang. Begitu juga dengan kereta Trans Sulawesi, yang pada Maret lalu sempat dilaporkan tak kuat menanjak saat menjalani uji dinamis pada petak Mandalle-Tenete jalur kereta Makassar-Parepare. 

Sorotan lainnya adalah saat pemerintah berkeras menggunakan kereta listrik buatan Inka untuk menggantikan armada kereta listrik di wilayah Jabodetabek. Kepastian produksi kereta listrik Inka sempat diragukan karena perseroan bermitra dengan perusahaan kereta asal Swiss, Stadler Rail AG. Teknologi kereta buatan Stadler dianggap tak cocok dengan sistem kereta listrik Jabodetabek. Karena itu, akhirnya Inka menggandeng J-TREC, perusahaan teknologi kereta asal Jepang. (Yetede)

Cara Halus Menaikkan Harga BBM

Yuniati Turjandini 27 Sep 2023 Tempo
Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax bersubsidi dengan nama Pertamax Green 92. Pergantian ini sangat tidak sesuai dengan istilah “pergantian” itu sendiri karena harga Pertamax Green 92 direncanakan jauh lebih mahal dibanding harga Pertalite. “Pergantian” seharusnya menjurus pada pertukaran setara atau aple to aple, bukan apel dengan buah lain yang lebih mahal. Apakah setara antara Pertalite yang dibanderol dengan harga Rp 10 ribu per liter dan Pertamax Green 92 yang dihargai Rp 13.500 per liter? Jawabannya tentu sangat tidak setara.

Mengapa Pertamina berniat mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92? Apakah gagasan tersebut sebenarnya merupakan upaya pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM atau mengembalikan harga BBM ke harga keekonomiannya atau apa? Jika memang demikian, bagaimana imbasnya pada anggaran dan inflasi serta ekonomi masyarakat?

Sebenarnya, kalau kita menelusuri rencana strategis pemerintah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, niat awal penciptaan merek dagang Pertalite adalah sebagai “bridging product” (produk antara) sebelum menuju ke Pertamax alias varian nonsubsidi untuk kemudian menghapus atau meninggalkan BBM jenis Premium. Dengan kata lain, pemerintah memang memiliki tujuan jangka panjang untuk menghilangkan subsidi BBM dan mengembalikan harganya ke mekanisme pasar (liberalisasi harga). Nah, tujuan awal ini sebenarnya sudah dicapai ketika Premium dihapus. (Yetede)

Pemerintah Perketat Aturan E-dagang

Yoga 26 Sep 2023 Kompas(H)
Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia di Istana Negara,Jakarta, Senin (25/9) menyampaikan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi mengenai perkembangan teknologi digital, termasuk yang terkait dengan UMKM. Hal ini sedang dikerjakan pemerintah dan Presiden memperkirakan aturan tersebut terbit pada Selasa (26/9).

”Industri kreatif harus dipayungi, UMKM harus dipayungi dari terjangan dunia digital, dan ini yang sedang dikerjakan pemerintah. Tadi kita ratas (rapat terbatas) memutuskan media sosial yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar (aturannya),” ujar Presiden, kemarin.Presiden menambahkan, payung transformasi digital harus holistik. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada. (Yoga) 

Inflasi, Inggris Pangkas Rute Kereta Cepat

Yoga 26 Sep 2023 Kompas
Pemerintah Inggris menyatakan kemungkinan memangkas proyek pembangunan kereta api cepat atau High Speed 2 akibat molor dan anggaran membengkak. Padahal, proyek itu digadang-gadang sebagai cara menarik lapangan  pekerjaan dan investasi ke wilayah utara Inggris. Media Inggris, BBC, Minggu (24/9) melaporkan, pekan ini diperkirakan pemerintah bakal mengumumkan bahwa jalur High Speed 2 (HS2) akan berakhir di Birmingham, 160 km dari ibu kota London. Semula rute HS2 akan berakhir lebih jauh di utara, yakni di Manchester. Namun, pemerintah menegaskan belum ada keputusan apa pun soal proyek HS2.

Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan, mempertimbangkan ulang proyek HS2 adalah langkah yang ”tepat dan bertanggung jawab”. Ini mengingat biaya proyek membengkak akibat inflasi yang dipicu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina. Proyek HS2 diperkirakan membutuhkan anggaran 33 miliar poundsterling (Rp 620 triliun), tetapi membengkak menjadi lebih dari 100 miliar poundsterling. Nilai itu belum memperhitungkan lonjakan biaya bahan baku dan upah. ”Kita telah melihat inflasi global yang sangat tinggi dengan cara yang tidak bisa diprediksi pemerintahan mana pun. Tentu tidak bertanggung jawab jika kita mengeluarkan uang, terus berjalan, seolah-olah tidak ada hal yang berubah,” katanya kepada BBC. (Yoga)

Memberantas Judi Daring

Yoga 26 Sep 2023 Kompas

Meski dinilai lamban, pemerintah akhirnya bergerak simultan memberantas fenomena judi daring yang sudah sedemikian meresahkan dan membawa banyak korban. Aparat penegak hukum tak hanya memburu para pemain dan pihak-pihak yang memasarkan atau terafiliasi dengan judi daring, termasuk para pesohor yang ikut mengiklankan. OJK menindaklanjuti laporan Kemenkominfo, memerintahkan bank memblokir rekening yang terlibat kegiatan judi daring. Langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi konsumen atau masyarakat. Judi daring bukan baru sekarang ada, tetapi kian menjadi-jadi beberapa tahun terakhir. Keberadaan aturan yang tegas mengancam pelaku, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19/2016, tak mampu membendung fenomena ini.

Tidak tanggung-tanggung, berbagai laman pemerintah dan perguruan tinggi juga disusupi. Akun Youtube DPR diretas dan menayangkan siaran langsung judi daring. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta bahkan ”tepergok” bermain gim judi slot saat mengikuti rapat paripurna. Jaringan judi ilegal lintas negara ini memanfaatkan rentannya keamanan siber dari laman-laman itu untuk menyusup dan menanam beberapa script yang langsung terindeks di mesin pencari. Masifnya fenomena judi daring tak bisa kita biarkan karena membawa dampak sosial-ekonomi luas bagi masyarakat dan keseluruhan ekosistem digital. Hingga 14 September lalu, Kemenkominfo telah menutup 957.452laman internet dan konten media sosial terkait judi. Ribuan laman pemerintahan yang terselip konten judi juga dihapus. Perputaran uang dari aktivitas judi daring ini, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mencapai Rp 69 triliun tahun lalu, dari Rp 58 triliun tahun 2021. Peningkatan transaksi judi daring ini sejalan dengan kenaikan pinjaman daring dan angka kredit macetnya. (Yoga) 

Beras, Gula, dan BBM Bakal Picu Inflasi September Ini

Yoga 26 Sep 2023 Kompas

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Agustus 2023, Uang Beredar Tumbuh Positif

Yoga 26 Sep 2023 Kompas
Uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2023 tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2023 tercatat sebesar Rp 8.363,2 triliun atau tumbuh 5,9 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 8,4 persen. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (25/9/2023). (Yoga)

OJK Dorong Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Yoga 26 Sep 2023 Kompas
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengampanyekan pentingnya upaya penguatan tata kelola perusahaan (corporate governance) di sektor jasa keuangan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam Kuliah Umum bertema ”Peran OJK dalam Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (25/9/2023). (Yoga)

Pilihan Editor