Meski dinilai lamban, pemerintah akhirnya bergerak simultan memberantas fenomena judi daring yang sudah sedemikian meresahkan dan membawa banyak korban. Aparat penegak hukum tak hanya memburu para pemain dan pihak-pihak yang memasarkan atau terafiliasi dengan judi daring, termasuk para pesohor yang ikut mengiklankan. OJK menindaklanjuti laporan Kemenkominfo, memerintahkan bank memblokir rekening yang terlibat kegiatan judi daring. Langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi konsumen atau masyarakat. Judi daring bukan baru sekarang ada, tetapi kian menjadi-jadi beberapa tahun terakhir. Keberadaan aturan yang tegas mengancam pelaku, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19/2016, tak mampu membendung fenomena ini.

Tidak tanggung-tanggung, berbagai laman pemerintah dan perguruan tinggi juga disusupi. Akun Youtube DPR diretas dan menayangkan siaran langsung judi daring. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta bahkan ”tepergok” bermain gim judi slot saat mengikuti rapat paripurna. Jaringan judi ilegal lintas negara ini memanfaatkan rentannya keamanan siber dari laman-laman itu untuk menyusup dan menanam beberapa script yang langsung terindeks di mesin pencari. Masifnya fenomena judi daring tak bisa kita biarkan karena membawa dampak sosial-ekonomi luas bagi masyarakat dan keseluruhan ekosistem digital. Hingga 14 September lalu, Kemenkominfo telah menutup 957.452laman internet dan konten media sosial terkait judi. Ribuan laman pemerintahan yang terselip konten judi juga dihapus. Perputaran uang dari aktivitas judi daring ini, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mencapai Rp 69 triliun tahun lalu, dari Rp 58 triliun tahun 2021. Peningkatan transaksi judi daring ini sejalan dengan kenaikan pinjaman daring dan angka kredit macetnya. (Yoga) 

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Indonesia telah menyiapkan strategi pendanaan pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan secara umum melalui bursa karbon. Mekanisme ini dinilai menjanjikan karena investasi global juga mulai mengarah ke sana. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, Presiden Jokowi akan meluncurkan Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9). Bursa ini memperdagangkan unit karbon yang dihasilkan perusahaan penghasil emisi karbon dengan proyek pengurangan emisi dari perusahaan berbasis inovasi. ”Ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pasar yang akan mendukung target NDC (Nationally Determined Contribution) pemerintah sekaligus menyeimbangkan transisi ke ekonomi berkelanjutan,” katanya saat membuka acara Forum Penelitian Internasional OJK 2023, Senin (25/9), di Jakarta.

 NDC adalah dokumen kontribusi nasional yang menjadi pijakan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Dari hasil pembaruan pada 2022, target itu ditingkatkan sebesar 31,89-43,2 % sampai 2030 dengan total pengurangan 3.000 juta ton lebih CO2 dari estimasi emisi pada 2010 (Kompas, 26/7). Dalam skenario itu, lima sektor penghasil emisi yang menjadi target adalah energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan penggunaan produk dan pemrosesan industrial. Bursa karbon yang akan dijalankan Indonesia menyasar sektor energi, kehutanan, dan industri. Mahendra meyakini, Indonesia berada di jalan yang tepat. ”Perdagangan karbon ini bisa menjadi yang paling unik di dunia karena menawarkan begitu banyak variasi unit karbon dari modal alam (60 %) ataupun energi berdasarkan kepatuhan atau offset market,” ujarnya. (Yoga) 

Potensi pendapatan daerah Sultra dari pajak sektor pertambangan di tiga kabupaten diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ironisnya, perusahaan tambang terus menunggak meski berulang kali ditagih. Berdasarkan evaluasi sementara BPKP di tiga kabupaten, potensi pendapatan dari sektor pertambangan mencapai Rp 1 triliun. Potensi itu dari beberapa sampel pajak yang belum terealisasi sampai saat ini. ”Kami melakukan kajian terhadap tiga wilayah, yaitu Kolaka, Konawe, dan Buton, potensi PAD sektor pertambangannya triliunan rupiah. Kajian itu kami ambil dari tahun 2017 hingga saat ini,” kata Kepala Perwakilan BPKP Sultra Panut seusai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan, di Kendari, Senin (25/9).

Kegiatan ini  diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK. Potensi pajak itu berasal dari Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LBMB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perhitungan potensi ini juga hanya mengambil beberapa sampel dari setiap wilayah. Di Kolaka, misalnya, Pajak Air Permukaan dari sektor pertambangan mencapai Rp 193 miliar. Di Konawe, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik senilai Rp 246 miliar. Di Buton, BPHTB untuk aspal Rp 630 miliar. Nilainya lebih dari Rp 1 triliun. (Yoga)