Ruang fiskal yang mulai longgar setelah terimpit pandemi dan lesatan inflasi, hingga solidnya pemulihan ekonomi nasional dimanfaatkan betul oleh pemerintah untuk mengakselerasi pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Beragam upaya pun telah dilakukan untuk memacu progres pembangunan PSN, mulai dari mengutak-atik jenis proyek, hingga melakukan negosiasi dengan banyak investor agar bersedia menanamkan modalnya di Tanah Air. Termutakhir, pemerintah juga merevisi regulasi yang menjadi pijakan dalam pendanaan pengadaan lahan di proyek strategis, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 95/2023 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Dalam beleid yang diundangkan pada 15 September 2023 itu, otoritas fiskal melakukan perubahan sederet substansi krusial untuk memperlicin kucuran dana pengadaan lahan di proyek strategis. Di antaranya memperbaiki mekanisme penggantian rugi lahan yang akan dijadikan lokasi PSN, mengubah jenis lahan yang bisa dijadikan lokasi PSN, menambah sumber dana jangka panjang untuk pengadaan lahan, hingga mekanisme penggunaan lahan ulayat atau adat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menjelaskan perubahan PMK ini ditujukan untuk menyelaraskan dengan PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selain itu, aturan terbaru tersebut juga memberikan fleksibilitas penggunaan dana jangka panjang. Kementerian Keuangan pun tak menampik, LMAN menjadi aktor kunci dalam pembebasan lahan untuk proyek strategis. Oleh sebab itu, LMAN mendapatkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp15 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, mengatakan ada tiga fokus dari penggunaan anggaran tersebut. Pertama, melakukan optimalisasi aset negara yang didasarkan pada kemanfaatan. Kedua, melakukan inovasi terkait optimalisasi aset dengan memiliki satu platform. Ketiga, pembebasan lahan untuk seluruh PSN. "Nantinya itu untuk pembangunan semua proyek infrastruktur," katanya. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah berupaya untuk menangani seluruh persoalan yang muncul dalam pengerjaan PSN. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan pada dasarnya pemerintah membutuhkan anggaran untuk pengadaan lahan cukup besar.

Atas nama pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan jenis tanah ulayat atau adat dalam daftar lahan yang dapat diambil alih oleh Negara melalui skema pembayaran ganti rugi. Kebijakan ini khusus untuk memuluskan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 95/2023 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  Aturan yang diteken pada 15 September 2023 itu hasil revisi dari PMK No. 139/2020. Pengubahan PMK itu bertujuan meningkatkan tata kelola dan mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi PSN. Secara lengkap, revisi itu mengatur jenis lahan yang masuk kategori tanah instansi yang merupakan barang milik negara dan daerah yang dimiliki BUMN/BUMD. Selain itu, tanah wakaf, tanah kas desa, aset desa, tanah ulayat, dan pemakaman umum.  Ganti rugi yang diberikan pada pemilik tanah dalam bentuk uang atau nonmateri berupa penyediaan aset pengganti atau relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LMAN yang mendapatkan manfaat dari revisi itu. LMAN adalah satuan kerja di lingkungan Kemenkeu yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dana jangka panjang yang dimaksud adalah hasil akumulasi dari pembiayaan, serta hasil pengelolaan untuk pengadaan tanah PSN. Pada dasarnya, LMAN mendapatkan alokasi anggaran pengadaan tanah bagi PSN langsung dari kas umum negara. Sebagaimana diketahui, persoalan tanah sering menjadi masalah utama dalam pelaksanaan PSN. Presiden Joko Widodo berulang menyampaikan bahwa pembebasan lahan masih menjadi momok dalam pengerjaan proyek strategis nasional.  Saat pembebasan lahan, kerap terjadi konflik dengan masyarakat. Peristiwa yang baru saja terjadi adalah kerusuhan warga dengan aparat di Pulau Rempang yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri. Kawasan di bawah kuasa BP Batam itu dikelola oleh perusahaan milik pengusaha Tomy Winata dengan proyek bernama Rempang Eco City. Perusahaan kaca asal China, Xinyi Group, bakal menjadi investor dengan komitmen awal Rp175 triliun.

Melandainya harga komoditas tak menyurutkan minat sektor pertambangan untuk melakukan aksi korporasi dengan menjalankan strategi akuisisi. Upaya itu dilakukan sebagai taktik memperkuat portofolio hingga diversifikasi aset. Emiten tambang milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menandatangani telah Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) dengan dua anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) untuk mengakuisisi 100% kepemilikan PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU). Dua anak usaha INDY tersebut ialah PT Indika Indonesia Resources (IIR) dan Indika Capital Investments Pte. Ltd. (ICI). CUAN akan membeli seluruh 2,26 miliar saham MUTU, termasuk hak pemasaran terkait yang dimiliki oleh ICI, dengan total nilai sebesar US$218 juta. Direktur Petrindo Daniel J. Laurente mengatakan bahwa akuisisi kepemilikan saham di MUTU ini adalah komponen mendasar dari strategi jangka panjang CUAN yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional menjadi lebih efisien dan efektif, dengan mengintegrasikan operasi serta memperkuat portofolio bisnis CUAN di bidang batu bara termal berkalori tinggi dan batu bara metalurgi. Hal itu mengukuhkan posisi kami sebagai produsen batu bara termal berkualitas tinggi, memberikan efisiensi yang baik, dan memberikan efisiensi yang unggul dan keunggulan kompetitif kepada para pelanggan kami.

Dari sisi lain, CEO dan Wakil Presiden Direktur INDY Azis Armand mengatakan divestasi saham MUTU merupakan bagian dari strategi INDY sebagai perusahaan investasi dengan portofolio bisnis yang beragam. Dia menuturkan INDY bertujuan untuk mengurangi eksposur dalam bisnis batu bara dan meningkatkan portofolio investasi non-batu bara. INDY menargetkan untuk mencapai 50% pendapatan dari sektor non-batu bara pada 2025. Sebagai informasi, hingga akhir 2022 segmen batu bara INDY masih memberikan kontribusi 88,3% dari total pendapatan, meningkat dari 2021 sebesar 87,1%. PT United Tractors Tbk. (UNTR) merampungkan akuisisi 19,99% saham Nickel Industries Limited senilai 942,7 juta dolar Australia sebagai strategi diversifikasi usaha ke sektor pertambangan mineral logam. Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara K. Loebis mengatakan transaksi tersebut telah rampung pada 21 September 2023. UNTR mengakuisisi saham NIC melalui entitas PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) dengan total nilai transaksi sebesar 942,7 juta dolar Australia atau setara dengan Rp9,3 triliun. Presiden Direktur United Tractors Frans Kesuma sebelumnya menjelaskan salah satu strategi diversifikasi UNTR saat ini adalah memperluas usaha ke tambang mineral, salah satunya nikel. “Kami melakukan diversifikasi dalam rangka mengurangi keterkaitan dengan batu bara. Melihat kondisi yang ada, paling memungkinkan adalah nikel,” kata Frans. Di sektor migas, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dan emiten migas Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) juga menempuh aksi senada.

Beragam pemanis dan janji perbaikan iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak langsung membuat kontraktor kontrak kerja sama memacu kegiatannya di Tanah Air. Setelah mempersoalkan keekonomian dan skema kontrak, kini investor juga meminta penyederhanaan syarat dan alur yang harus ditempuh untuk menggarap lapangan migas. Sterlalu panjang, sehingga memperlambat kepastian produksi. Padahal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menginginkan investasi yang dikeluarkannya bisa segera kembali melalui bagian produksi yang diperolehnya. Permintaan itu pun sebenarnya sudah disampaikan oleh KKKS kepada pemerintah, karena di sejumlah negara lain sudah menerapkan penyederhanaan proses setelah plan of development (PoD) disetujui guna mempercepat realisasi produksi. Pemerintah pun menjanjikan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas akan terbit dalam waktu dekat. Finalisasi beberapa ketentuan penting dalam beleid tersebut pun akan dituntaskan pada pekan ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa rancangan Perpres itu diharapkan dapat memangkas, serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan alur itu sekaligus bakal menjadi instrumen non-fiskal yang ditempuh pemerintah untuk menarik minat investor di sisi industri hulu migas. Rencananya, kata Jodi, beberapa perizinan selepas penandatanganan kontrak bagi hasil atau production cost sharing (PSC) akan dipangkas. Misalnya pemerintah bakal menghapus perizinan untuk melakukan kegiatan eksplorasi selepas penandatanganan PSC atau sebelum PoD.

Di sisi lain, Perpres itu juga bakal mengamanatkan pengadaan barang dan jasa hulu migas melalui platform digital atau marketplace yang telah dibangun oleh SKK Migas. “Tujuan utama kami adalah agar melalui Perpres ini, kita dapat membangun iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia yang lebih attractive dan competitive,” ucapnya. Deputi Dukungan Bisnis SKK M­­­­­igas Rudi Satwiko mengatakan bahwa lembaganya telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang. Pri Agung juga melihat Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengadaan hulu migas, di mana verifikasi teknis dan proses pengecekan sebelum persetujuan terkait dengan pengadaan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, KKKS merasa alur investasi di Tanah Air masih terlalu panjang dan berliku. ExxonMobil, salah satu KKKS yang mengelola blok migas di Tanah Air pun sudah secara terbuka meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan PoD lapangan migas diperoleh.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, proses pembangunan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara atau ASN dan aparat pertahanan dan keamanan mulai dilakukan agar bisa mengejar target penyelesaian pada Juli 2024. “Rusun ASN, serta aparat hankam yang dibangun nantinya sudah dilengkapi dengan furnitur, dan didesain dengan baik,” katanya, dikutip Senin (25/9). Dalam pembangunan rusun untuk ASN dan aparat hankam tersebut, Kementerian PUPR telah menandatangani kontrak paket pekerjaan pembangunan 47 tower di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam kontrak tersebut dijelaskan pembangunan rusun ASN memiliki enam paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan 47 tower rusun ASN dan hankam, serta dua paket manajemen konstruksi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum berencana memperpanjang tarif promosi tetap Rp5.000 untuk LRT Jabodebek di tengah tren pertumbuhan penumpang pada masa awal operasionalnya. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan hingga saat ini skema pemberlakuan tarif LRT Jabodebek masih belum mengalami perubahan. Secara terperinci, Adita memaparkan pemerintah menetapkan tarif promosi sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas perjalanan yang berlaku hingga 30 September 2023. Setelahnya, pemerintah akan memberlakukan pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh yang akan berlaku mulai Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024. Adapun, setelah Februari 2024, LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif normal sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (KM) No. 67/2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek. Manajer Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap LRT Jabodebek terbilang cukup tinggi. Hal tersebut terindikasi dari jumlah penumpang moda transportasi ini yang menunjukkan tren pertumbuhan setiap pekannya. Bila dihitung menggunakan jarak terjauh, tarif normal rute Dukuh Atas—Jatimulya sepanjang 27,3 km sekitar Rp23.000 hingga Rp24.000. “Tarifnya sekitar Rp23.000-Rp24.000. Ini perhitungan kami berdasarkan kilometer jarak,” jelas Kuswardojo.

Pemerintah diminta turun tangan untuk menstabilkan harga beras di sejumlah daerah yang terus bergejolak, setelah produksi padi menurun sebagai dampak fenomena El Nino. Kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar beras di sejumlah lokasi belum efektif menahan laju kenaikan harga komoditas pangan utama tersebut. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus dikucurkan ke berbagai saluran pasar. Sepanjang Januari hingga 23 September 2023, total beras yang digelontorkan Perum Bulog untuk SPHP mencapai 784.000 ton. Sebanyak 4.500 ton beras dijatahkan untuk stabilisasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Na­sional (Bapanas) pada Senin (25/9), harga beras medium menunjukkan tren peningkatan. Tercatat harga beras medium pada Senin menjadi Rp13.140 per kilogram (kg) atau naik 0,08% dibandingkan sehari sebelumnya. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga beras terus mengalami tren kenaikan hingga pekan ketiga September 2023. Dalam acara itu, dia memberikan peringatan bahwa tren kenaikan harga itu berisiko pada inflasi. Menurutnya, mayoritas kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di pekan ketiga disumbang oleh kenaikan harga beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Amalia melanjutkan tren harga beras kini belum menunjukkan tanda-tanda menurun ataupun stagnan. Oleh karena itu, BPS telah memberikan ancang-ancang bahwa beras akan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi September 2023. Catatan BPS menyebutkan bahwa inflasi harga beras secara tahunan pada Agustus 2023 sebesar 13,76% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras yang tinggi disebabkan masih tingginya harga gabah kering panen (GKP) di petani. Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga GKP sudah berada di kisaran Rp6.580 per kg—Rp7.200 per kg. “Kami ke Sukoharjo pun harga GKP sudah Rp7.200 dan GKG sudah mencapai Rp8.200 per kilogram,” ujar Ketut. Di tengah upaya pemerintah mengulirkan bansos pangan dan SPHP, Serikat Petani Indonesia (SPI) cuma bisa gigit jari karena tidak merasakan dampak positif saat harga beras meroket selama beberapa hari terakhir. Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menegaskan terdapat sejumlah alasan pemicu petani tidak menikmati kenaikan harga beras yakni biaya produksi yang cukup tinggi dan produksi gabah yang sangat rendah. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono meminta pemerintah melakukan penyelidikan kepada perusahaan besar yang diduga melakukan penimbunan beras. Alasannya, tindakan tersebut memicu terjadinya lonjakan harga di pasar rakyat. “Ini menjadi hal yang krusial,” katanya.

PT Asia Mega Pasifik (AMP) kini siap berkompetisi di bidang jasa konstruksi setelah 22 tahun mengukir berbagai prestasi dalam industri pengadaan barang dan jasa di sektor minyak dan gas bumi (migas).Marcom Manager AMP Ninno Setyawan mengatakan bahwa awalnya memang pihaknya dikenal sebagai distributor pengadaan barang dan jasa berbagai produk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di industri migas, khususnya untuk K3 pekerjaan di ketinggian.“Dengan strategi ini kami telah berhasil meraih status sebagai agen tunggal atau exclusive agent di sektor industri migas, dan menjadi vendor perusahaan migas terkemuka di Tanah Air,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini. Keberhasilan ini diakuinya berkat dukungan dari 3 supplier, salah satunya PT Kencana Tiara Gemilang (KTG) sebagai salah satu mitra penting bagi perusahaan. Hal itu direalisasikan dengan rencana perseroan ikut serta pada kegiatan pameran Konstruksi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di JIEXPO pada awal November 2023.Menurutnya, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan, adalah komitmennya terhadap isu lingkungan. Marketing Manager PT AMP, Denny Christian menekankan pentingnya penggunaan plastik dengan tujuan yang tepat.

Para pemburu dividen bisa mulai mempersiapkan dana investasi. Pasalnya, di kuartal keempat tahun ini, ada sederet emiten yang kemungkinan bakal membagikan dividen interim untuk para pemegang sahamnya. Secara historis, sejumlah emiten big caps jarang absen membagikan dividen interim pada kuartal IV saban tahun. Contohnya adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Astra International Tbk (ASII), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Emiten penghuni Indeks LQ45 lain seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga langganan membagikan dividen di kuartal terakhir. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, kemungkinan emiten-emiten ini masih akan membagikan dividen interim. Meski demikian, bisa jadi nilainya mungkin tak akan sebesar tahun buku 2022. Sementara Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menyebut, pembagian dividen interim di kuartal keempat biasanya akan dimulai pada bulan November. Dus, investor bisa mulai melakukan pembelian saham pembagi dividen interim paling lambat di awal Oktober 2023. Sementara Praska menilai, rencana dividen ASII, ADRO, dan SIDO lebih menarik untuk dicermati pada kuartal akhir ini. "Terutama jika dipertimbangkan dari sisi dividend yield, ujarnya, Minggu (24/9).

Pemerintah Indonesia masih rajin menghimpun utang baru. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga Agustus tahun ini mencapai Rp 7.870,35 triliun. Angka itu lebih tinggi 0,19% dibandingkan posisi Juli 2023 yang sebesar Rp 7.855,53 triliun.Berdasarkan laporan APBN KITA, posisi utang Indonesia sedikit meningkat. Namun pemerintah memastikan utang Indonesia aman. Salah satunya tergambar dari rasio utang yang menurun menjadi 37,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan akhir tahun 2022. "Rasio utang ini juga masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tulis laporan Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (24/9). Kendati demikian, pemerintah berencana membayar bunga utang lebih besar pada tahun 2024, yakni mencapai Rp 497,3 triliun. Pembayaran tersebut meningkat 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang tahun ini. Pemerintah memastikan pembayaran bunga utang yang sudah menjadi outstanding akan dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan. "Misalnya Januari akan bayar berapa, tanggal berapa saja, dan seterusnya sampai September," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto, belum lama ini. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan agar pemerintah fokus pada produktivitas utang. Maksudnya, utang dibelanjakan untuk memproduksi nilai tambah atas pengelolaan sumber daya alam. Baik itu industri manufaktur yang padat modal maupun padat karya. Keduanya perlu menjadi fokus pemerintah dalam mengefektifkan utang agar menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi. Sementara Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap, kabar baik ini akan mendukung penguatan faktor fundamental ekonomi Indonesia, yang muaranya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid. "Kenaikan utang pemerintah cenderung terbatas sehingga rasio utang terhadap PDB pada akhir Agustus 2023 menurun menjadi 37,84% dibandingkan akhir Agustus 2022," tutur Josua.