Lesu pasar surat utang merambat ke penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, terlihat pada penawaran Obligasi Negara Ritel seri ORI024 yang terpaut jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawaran seri sebelumnya menjelang masa penutupan penawaran. Berdasarkan data realisasi penjualan pada platform Investree, Rabu (1/11) pukul 20:41, realisasi penjualan ORI024 tenor 3 tahun atau ORI024 T3 mencapai Rp11,65 triliun dari kuota Rp15 triliun. Sementara itu, seri tenor yang lebih panjang yakni 6 tahun atau ORI024 T6 mencapai Rp2,56 triliun dari kuota Rp3,5 triliun. Secara total, realisasi penjualan instrumen tersebut belum mampu menyaingi realisasi penjualan ORI023 yang melampaui Rp20 triliun. Kepala Ekonom BCA David E. Sumual mengatakan bahwa lesunya penawaran ORI024 ini menunjukkan bahwa efek kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tidak terduga turut terasa. Terlebih, instrumen tersebut ditawarkan mulai 9 Oktober hingga 2 November. Waktu penawaran panjang itu tak mampu mengangkat penjualan instrumen buatan pemerintah itu. Di sisi lain, dia menuturkan bisa saja investor memiliki likuiditas yang lebih terbatas pada sisa tahun karena pembelian SBN ritel tergolong agresif sejak awal tahun. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa imbal hasil pada SBN ritel berikutnya, yakni Sukuk Tabungan seri ST011 akan sangat menentukan minat investor. Secara umum, dia menyebut respons investor tahun ini positif terhadap instrumen yang ditawarkan pemerintah. Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan permintaan SBN ritel yang tecermin pada penawaran ORI024 lesu akibat sentimen global selama Oktober. Dia menuturkan kondisi pasar tersebut mendorong ekspektasi penurunan lanjutan harga ORI yang merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan atau tradable.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memburu calon pembeli gas alam cair yang belum terkontrak untuk jangka waktu hingga 10 tahun ke depan guna memastikan keseimbangan neraca gas nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat setidaknya masih ada 304,6 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang belum terkontrak pada 2030. Jumlah tersebut pun berpotensi meningkat seiring dengan banyaknya temuan gas di wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas yang ada di dalam negeri. Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya akan menawarkan LNG yang belum terkontrak kepada pembeli potensial di dalam negeri, sebelum dilepas ke pasar. Kurnia meyakini pasar di dalam negeri bisa menyerap seluruh LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo, mengingat sejumlah fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) bakal beroperasi dalam waktu dekat. SKK Migas juga bakal mendekati PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait dengan kemungkinan untuk mengurangi kargo LNG yang belum terkontrak saat ini. Menurutnya, kedua perusahaan tambang itu bakal menyerap kargo LNG dengan jumlah signifikan melalui operasi smelter tembaga mulai pertengahan tahun depan. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan bahwa besarnya uncommitted cargo LNG bisa jadi karena berasal dari lapangan migas yang baru terbukti dari kegiatan eksplorasi, dan belum masuk ke dalam lifting. Untuk diketahui, produksi LNG pada 2030 diperkirakan berada di level 432,6 kargo. Sementara itu, kontrak LNG domestik dan ekspor tidak banyak bergeser masing-masing di level 62 kargo dan 66 kargo. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sempat mengatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan serapan gas untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa melimpahnya pasokan LNG di pasar global membuat banyak komoditas tersebut belum mendapatkan kepastian pembeli. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan melempar LNG ke pasar spot agar bisa segera mendapatkan kepastian pembeli. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menyebut belum optimalnya penerapan harga gas bumi tertentu berimpak kepada industri manufaktur nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa beberapa sektor industri yang seharusnya menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) masih membeli gas dengan harga di atas US$6 per MMbtu, yang kemudian memicu penurunan daya saing produk.

Wajah ibu kota baru Indonesia dalam waktu dekat ditargetkan lebih terlihat nyata. Pembangunan berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara terus diakselerasi. Mulai dari rumah sakit, sekolah, apartemen dan hotel, hingga pusat perbelanjaan dibangun. Begitu pula kantor-kantor pemerintahan, seperti Istana negara, kantor kementerian/lembaga, serta infrastruktur dasar berupa jalan, bandara, dan bendungan. Sepanjang Rabu (1/11/2023), Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan Bandara Internasional IKN, Mayapada Hospital Nusantara, RS Hermina Nusantara, kawasan campuran superblok Pakuwon Nusantara, Nusantara Intercultural School, dan Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku. Presiden juga meresmikan dimulainya pembangunan jalan tol untuk mempercepat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN.

”Fasilitas-fasilitas yang diinginkan masyarakat, warga Nusantara nantinya, seperti rumah sakit, sudah ada tiga. Kemudian, sekolah sudah ada, tadi kita letakkan batu pertama. Hotel saya enggak tahu sudah berapa, empat atau lima... (ternyata) empat. Mal sudah dua,” tutur Presiden Jokowi, di kawasan IKN. Sejumlah fasilitas, seperti bandara dan tol bahkan ditargetkan tuntas pada Juni 2024. Kerja-kerja akselerasi pun dilakukan. Bandara Internasional IKN dibangun di atas lahan seluas 347 hektar dengan landas pacu 3.000 meter dan lebar 45 meter. Dengan kapasitas ini, bandara bisa didarati pesawat berbadan besar, seperti Boeing 777-300 ER dan Airbus A380. ”Dilengkapi terminal seluas 7.350 meter persegi sehingga penumpang bisa dilayani dengan nyaman dan akan membuat kawasan IKN terbuka dan memiliki konektivitas baik dan mudah dijangkau dari mana pun,” tutur Presiden. (Yoga) 

Indonesia menargetkan jadi negara maju pada 2045. Namun, hingga kini kita belum mampu membalikkan tren deindustrialisasi yang terjadi 20 tahun terakhir di manufaktur. Secara umum, seperti dilaporkan BI, kinerja industri pengolahan pada triwulan III-2023 masih meningkat dan berada pada fase ekspansi. Ini tecermin dari Prompt Manufacturing Index BI yang di atas 50 %, naik dari triwulan sebelumnya. Demikian pula, tahun lalu ekspor terus meningkat, pernah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni 27,91 miliar USD pada Agustus 2023. Namun, semua itu tidak mewakili gambaran utuh industri manufaktur kita. Lonjakan ekspor tersebut lebih dipicu kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah, CPO, karet, timah, tembaga, dan batubara, sejalan dengan melonjaknya harga-harga di pasar dunia karena disrupsi rantai pasok global akibat perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Setelah itu, ekspor kembali melandai dan relatif stagnan, sejalan dengan mulai meredanya tekanan harga di tingkat global.

Faktanya, jika dicermati, apa yang kita sebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini setidaknya tecermin dari kontribusi manufaktur yang terus menurun dan pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita. Kondisi ini terjadi sejak 2012 dan belum mampu kita balikkan hingga kini. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi 5,31 %, sementara industri manufaktur hanya tumbuh 4,89 %. Penyusutan industri manufaktur itu semakin terlihat terutama delapan tahun terakhir. Ini juga pemicu kian menurunnya kemampuan penyerapan tenaga kerja kita. Pertumbuhan disebut inklusif dan berkualitas jika mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok usia yang kita harapkan akan menjadi penyokong bonus demografi kita untuk bisa membawa kita ke Indonesia Emas 2045. Untuk bisa membalikkan keadaan yang kurang menguntungkan ini, kuncinya, benahi problem struktural yang membuat manufaktur kita susah naik kelas. Kebijakan strategis untuk membuat terobosan dan lompatan menjadi penting. (Yoga) 

Menjelang akhir tahun, kenaikan komoditas pangan dan jasa transportasi akan memberikan andil terhadap tingkat inflasi, akibat pola permintaan masyarakat yang cenderung memiliki mobilitas tinggi dalam rangka menyambut hari raya Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024. Kendati demikian, tingkat inflasi hingga akhir tahun diperkirakan masih berada dalam target pemerintah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, pada konferensi pers hibrida di Jakarta, Rabu (1/11) mengatakan, tren inflasi pada akhir tahun biasanya dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Permintaan tersebut berkaitan dengan momentum hari raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2024.

”Secara historis, komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi selama dua bulan terakhir pada setiap tahunnya adalah beberapa komoditas pangan, seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, serta cabai merah dan cabai rawit. Kemudian, dari transportasi, terutama angkutan udara yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat mobilitas masyarakat saat momentum Natal dan Tahun Baru,” katanya. Hingga Oktober 2023, tingkat inflasi bulanan tercatat 0,17 %. Tingkat inflasi tahun kalender tercatat 1,8 %. Secara tahunan, tingkat inflasi Oktober 2023 mencapai 2,56 %, lebih tinggi dibanding tingkat inflasi September 2023 sebesar 2,28 %. (Yoga)

Bappebti menerima kurang dari 1 % aduan nasabah dari total nasabah perdagangan berjangka komoditas Sistem Perdagangan Alternatif setiap tahunnya. Pengaduan yang ditangani mayoritas terkait ketidakpahaman nasabah terhadap aturan perdagangan tersebut. Pada 2023, dari total 30.415 nasabah, ada 151 nasabah (0,49 %) yang membuat pengaduan. Tahun sebelumnya, sebanyak 257 nasabah (0,36 %) dari total 69.956 nasabah membuat aduan. Aduan ini terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), seperti di perdagangan atau investasi indeks emas, indeks valas, dan indeks harga saham. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023), mengatakan, sebagian besar pengaduan yang sudah mereka klasifikasi terkait masalah ketidakpahaman nasabah pada produk berjangka komoditas itu.

”Mereka harus paham SPA. Kenyataannya, banyak yang tidak paham, tetapi tanda tangan (kontrak). Kalau sudah tanda tangan, kan, ada perikatan,” katanya. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, aduan itu banyak dilayangkan ketika nasabah mengalami kerugian saat berinvestasi. Mereka lalu menuntut ganti rugi atau menuduh kecurangan kepada perusahaan pialang atau Bappebti selaku pengawas perdagangan berjangka komoditas. ”Sekarang, kan, banyak tawaran (investasi) lewat iklan masuk ke publik. Kemudian, mereka tertarik mentransfer sejumlah uang ke akun itu. Kalau enggak terjadi(keuntungan), mereka akan marah karena janji tidak terpenuhi atau tidak sesuai yang diiklankan. Sesederhana itu sebenarnya pengaduan-pengaduan yang terjadi,” ujarnya. (Yoga) 

Tulisan di The Economist bertajuk ”Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis”, 12 Oktober 2023, menyebutkan, penduduk Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, The Economist memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di Thailand dengan negara-negara lain yang terkenal dengan populasinya yang mulai menua. Antara tahun 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7 % jadi 14 %. Transisi yang sama memakan waktu 24 tahun bagi Jepang, AS 72 tahun, dan Perancis 115 tahun. Tidak seperti negara-negara tersebut, Thailand menjadi tua sebelum menjadi kaya. PDB per kapita Thailand pada 2021 adalah 7.000 USD.

Ketika populasi Jepang memiliki usia yang sama, pada tahun 1994, PDB per kapita mereka hampir lima kali lipat lebih tinggi. Permasalahan yang terjadi di Thailand itu menggaris bawahi bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang sangat besar. Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang Thailand. Penduduk Vietnam dan Thailand mungkin hanya butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berubah dari ”menua” menjadi ”tua”. Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih lama, seperti Indonesia (26 tahun) dan Filipina (37 tahun), tingkat pendapatannya bakal jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Asia Tenggara sebagai suatu kawasan akan ”menua” pada 2042. Kecepatan transisi demografi Asia merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. (Yoga) 

Bisnis sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka. Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dihubungi pada Rabu (1/11) Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai aktivitas politik para calon yang berkompetisi. Selain pemilihan presiden, mengutip data Litbang Kompas, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan calon yang melakukan  aktivitas politik sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.

Untuk penyelenggaraan pemilu, Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi KPU sebesar Rp 27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas, 12/9). Belanja jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen. ”Ini akan mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebe- lumnya,” ujar David. Lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Peningkatan jumlah uang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. (Yoga)