OJK bersama semua anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian / lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal. Sejak 1 Januari hingga 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman daring ilegal. Satgas juga memblokir 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47 rekening bank. Tujuan berinvestasi tentu untuk mendapatkan imbal hasil. Iming-iming mendapat imbal hasil tinggi dengan dana sedikit dan risiko kecil menjadi modus pelaku. Namun, alih-alih untung, malah buntunglah yang diperoleh.

Di pinjaman daring ilegal. Kemudahan pencairan dana dengan syarat yang relatif mudah tidak serta-merta menjamin cerita manis ketika korban gagal mengembalikan dana tepat waktu. Penagih utang (debt collector/DC) pinjaman daring ilegal akan mulai meneror korban, bahkan ke semua kontak di gawai korban, menyebarkan data pribadi, dan mempermalukan korban. Banyak korban pinjaman daring ilegal bercerita bahwa jumlah dana yang dicairkan dan waktu pengembalian tidak sesuai kesepakatan.

Tips Hindari Investasi Bodong : 1. Ingat prinsip 2L Ingat untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) ketika berinvestasi. Legal artinya perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan berizin. Logis artinya keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. 2. Kenali ciri-ciri investasi bodong, yang biasanya menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Perusahaan investasi bodong juga menawarkan produk investasi melalui media sosial yang terkadang menggunakan foto tokoh publik serta informasi terkait proses bisnis investasi yang dilakukan tidak jelas.

Tips Hindari Pinjaman Daring Ilegal : 1. Cek legalitas pinjaman daring dan gunakan aplikasi resmi. 2. Jaga kerahasiaan data pribadi, dengan menghindari mengunduh tautan atau aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial. 3. Gunakan jaringan pribadi ketika bertransaksi, dan hindari penggunaan jaringan publik. 4. Fintech lending yang berizin OJK hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan location (camilan), jika diminta akses lain, seperti galeri dan kontak, pinjaman daring tersebut ilegal. 5. Hapus SMS tawaran pinjaman daring, Fintech lending resmi yang berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lain, tanpa persetujuan konsumen. 6. Lapor ke polisi Jika telah menjadi korban pinjaman daring ilegal dan menerima penagihan tidak beretika dari DC. (Yoga)

Sebagai ASN di daerah, Tienneke Adam mengerti bahwa sesuatu yang ditetapkan pemerintah pusat tidak dapat dibatalkan pemda. Meski terbersit enggan, ia tetap mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang telah diwacanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2021. ”Kebijakan PIT (penangkapan ikan terukur) ini bukan jelek. Bagus,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut itu, Rabu (1/11). Enam bulan lalu, ratusan nelayan di Bitung berunjuk rasa menolak kebijakan tersebut. Bitung merupakan kota perikanan strategis yang berada 50 km di timur Manado. ”Semua (nelayan) menolak. Kalau ditanya, enggak ada yang setuju,” tambahTienneke. Kondisi itu menunjukkan kontrasnya kepentingan di atas dan sikap di akar rumput.

Tienneke menyatakan hingga kini mayoritas nelayan di Sulut belum siap. Padahal, kebijakan itu akan berlaku pada 2024, dimana lautan Republik Indonesia yang dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dibagi lagi menjadi enam zona, dengan kuota bobot ikan yang boleh ditangkap selama setahun, termasuk dalam skala besar di empat zona industri. Dengan produksi perikanan tangkap yang hampir mencapai 300.000 ton per tahun, Sulut akan diapit dua zona, yakni Zona 02 dan 03. Menurut perhitungan KKP pada 2022, kuota tangkapan di Zona 02 adalah 738.000 ton per tahun senilai Rp 15,8 triliun, sementara Zona 03 sebanyak 2,26 juta ton per tahun atau senilai Rp 46,12 triliun.

Pada November 2021, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Bitung untuk apel kesiapan pasukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Di sela-sela acara, ia menyinggung wacana penangkapan ikan terukur di depan para wartawan. Meski mayoritas nelayan belum siap, lanjut dia, kebijakan penangkapan ikan terukur tidak bisa ditunda. Namun, ia minta kebijakan itu diberlakukan hanya kepada kapal-kapal dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang diterbitkan pemerintah pusat. Artinya, hanya kapal-kapal berukuran di atas 30 gros ton (GT) dengan wilayah penangkapan Jalur III atau di atas 12 mil dari garis pantai yang sebaiknya diwajibkan mematuhi ketentuan kebijakan penangkapan itu. Untuk kapal-kapal yang lebih kecil, Tienneke menyebut, butuh sosialisasi dan persiapan lebih panjang, mulai dari infrastruktur sampai petugas di lapangan. (Yoga)

Lengkingan suara penyanyi Trie Utami melantunkan lagu ”Leleng” memecah kesepian di kawasan glamping IKN, Kaltim, Kamis (2/11). Diiringi kelompok musik Kua Etnika, nuansa rindu dari Kalimantan dalam lagu tersebut coba disampaikan di hadapan Presiden Jokowu dan peserta Kompas100 CEO Forum Powered By PLN. Semuanya bagai selaras dengan asa banyak pihak agar Nusantara yang modern tetap menjaga nilai-nilai kebaikan. ”Semoga infrastruktur yang ada di sini bisa selaras dengan budaya yang terus terjaga. Lebih dari sekadar kesejahteraan ekonomi, tapi muncul juga kesejahteraan budaya di kawasan ini,” kata Trie seusai mendapat apresiasi langsung dari Presiden atas penampilannya, siang itu. Harapan tidak hanya diutarakan Trie. Dalam kesempatan bertanya, Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto juga menaruh asa besar. Ia ingin pembangunan IKN tidak terburu-buru. Upaya membangun SDM, penegakan hukum, kepastian hukum, dan reformasi hukum diharapkan bergulir bersamaan.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai kota biasa. Kota ini dirancang untuk mewujudkan konsep kota hutan, kota yang asyik ditinggali, ramah anak, aman bagi perempuan, peduli masyarakat adat, dan kota yang bisa tumbuh bersama teknologi. Harapannya, IKN kelak bisa menarik banyak orang untuk datang, termasuk pelaku usaha. Presdir PT Infra Solusi Indonesia Agus Setiono menyebut IKN sebagai proyek out of the box dan luar biasa. ”Karena kita akan punya ibu kota negara yang hijau (green), kemudian juga dengan konsep yang memberikan solusi total (total solution). Jadi, saya berharap (pemindahan) bisa dilakukan tahun depan dan sukses selalu,” katanya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konektivitas dan infrastruktur digital, Agus berharap perusahaannya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. (Yoga) 

Defisit dana program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi kembali terjadi. Potensi defisit ini seiring dengan semakin banyaknya peserta yang memanfaatkan layanan dalam program tersebut. Inovasi pembiayaan perlu segera disiapkan untuk menekan besaran defisit. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, manfaat yang ditanggung dalam program JKN-KIS makin luas. Tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) dan kapitasi dalam layanan yang ditanggung dalam program itu meningkat. Hal itu bisa berdampak pada kondisi keuangan yang dikelola.

”Mekanisme pembiayaan perlu disiapkan. Jika tidak, potensi defisit bisa kembali terjadi pada 2025,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (2/11). Tarif INA CBGs merupakan tarif yang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan jenis penyakit. Adapun dana kapitasi adalah pembayaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta. Timboel mengatakan, sejumlah mekanisme bisa dilakukan untuk menekan besaran defisit yang terjadi dalam program JKN-KIS. Mekanisme pertama adalah menaikkan tarif iuran peserta. Selain melalui kenaikan tariff iuran, mekanisme berikutnya bisa dilakukan dengan potensi urun biaya (cost sharing).

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, mengutarakan, beban biaya manfaat jaminan layanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat. ”Pada 2023 ini diproyeksi terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 147-Rp 148 triliun. Jadi, ada kenaikan sekitar Rp 30 triliun. Kenaikan ini terjadi, selain karena kenaikan tarif INA-CBGs dan kapitasi serta biaya Covid-19, lebih banyak karena utilisasi masyarakat yang meningkat,” tutur Ali, dalam Lokakarya Media BPJS Kesehatan di Martapura, Kalsel, Rabu (1/11). (Yoga) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar. Ini merupakan kasus gugatan yang dilayangkan KLHK atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 di lokasi konsesi PT KU di Jambi. Eksekusi ini dilakukan setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT KU pada 30 Oktober 2023. Majelis hakim kemudian menghukum PT KU dengan denda Rp 25,5 miliar yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp 15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp 9,7 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan, putusan PK ini telah menguatkan putusan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan putusan PN Jaksel yang telah berpihak pada lingkungan hidup. Ketiga putusan pengadilan tersebut juga telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ”Komitmen KLHK untuk menghentikan karhutla dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik PT KU tidak berhenti,” tutur Rasio melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11). Menurut Rasio, penolakan permohonan PK oleh MA memberi pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Mereka juga tidak boleh membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. (Yoga) 

Kepastian hukum masih menjadi momok bagi dunia usaha dalam melakukan ekspansi ataupun menggenjot investasi. Padahal, stabilitas dunia usaha di dalam negeri merupakan ”suplemen” untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi global. Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, pada dasarnya pengusaha bersemangat mengembangkan usaha di Indonesia. Namun, masih ada kendala, terutama di sisi kepastian hukum yang harus terus dibenahi untuk mendorong investasi.

”Untuk menuju Indonesia emas, selain pengembangan infrastruktur dan SDM, dunia usaha juga perlu kepastian hukum,” ujar Anne dalam dialog bersama Presiden yang menjadi acara puncak Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (2/11). ”Karena semua yang dunia usaha butuh kepastian hukum. Jangan sampai pengusaha yang niatnya berusaha terseret masalah hukum,” lanjutnya. (Yoga) 

Platform media sosial Tiktok menekankan, iklan politik, termasuk iklan berbayar ataupun kreator, yang dibayar untuk membuat konten dengan elemen merek politik dilarang di platform tersebut. Penggalangan dana kampanye dalam platform juga dianggap sama seperti iklan politik sehingga dilarang. Semua kebijakan tersebut dilakukan karena Tiktok ingin menegakkan tujuan awal platform didirikan. Perusahaan menyatakan, tujuan menciptakan platform Tiktok sebagai tempat menyatukan semua orang. Selain kebijakan iklan politik, Tiktok juga akan menonaktifkan akses ke fitur iklan politik yang teridentifikasi sebagai akun milik pemerintah, politikus, atau partai politik

Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, dalam acara temu media di kantor TikTok di Singapura, Kamis (2/11) menyebutkan, setidaknya ada 13 kategori yang dianggap sebagai akun pemerintah, politikus, dan partai politik (GPPPA) itu. Misalnya, kategori juru bicara resmi, anggota staf senior, atau pimpinan eksekutif di sebuah partai politik. Lalu, kategori calon pejabat dan pejabat terpilih di tingkat negara bagian/provinsi dan lokal sebagaimana ditentukan kebijakan publik regional. Selanjutnya, kategori mantan pemimpin negara bagian/ketua pemerintahan. Ada pula kategori entitas yang dikelola pemerintah nasional/federal, seperti badan/kementerian/kantor.

”Kami juga melarang mereka melakukan promosi mandiri. Akun GPPPA juga tertutup untuk fitur gift,” ujar Faris. Terkait iklan kementerian, Faris menjelaskan bahwa Tiktok masih membolehkan ada di platform sepanjang itu bersifat layanan publik. Pada waktu pandemi Covid-19, Tiktok mendedikasikan informasi berhubungan dengan layanan public terkait penanganan pandemi. Apabila pemengaruh dan pendengung tertentu ingin pasang iklan politik, Tiktok juga akan melarangnya. Akan tetapi, jika pemengaruh dan pendengung tertentu membuat konten dengan tema politik, itu masih diperbolehkan sepanjang tidak melanggar Panduan Komunitas Tiktok. (Yoga) 

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) berambisi menjadikan Dubai sebagai pusat bisnis global untuk sektor perdagangan, logistik, pariwisata, dan keuangan. Dubai siap bersaing dengan kota-kota dunia lainnya, seperti Tokyo, New York, London, dan Singapura, memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Hal tersebut mengemuka dalam Dubai Business Forum (DBF) 2023. Kegiatan ini digelar kamar dagang Dubai (Dubai Chambers) di Madinat Jumeirah, Dubai, pada 1-2 November 2023. DBF tahun ini bertema ”Shifting Economic Power: Dubai and the Future of Global Trade” dan diikuti 2.000 peserta dari Asia, Afrika, Eropa, dan AS.

Wapres dan PM UEA yang juga Emir Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pada Januari 2023 meluncurkan Agenda Ekonomi Dubai yang dikenal dengan ”D33”. Selain menjadi kota global dunia, target D33 dalam 10 tahun mendatang adalah melipatgandakan nilai perdagangan luar negeri menjadi 25,6 triliun dirham, dan menambahkan 400 kota sebagai mitra perdagangan. Tahun 2033 dipilih untuk menandai 200 tahun berdirinya Dubai. Pada tahun 2033, Dubai diharapkan sudah menyelesaikan agenda ekonominya dan memosisikan diri sebagai pusat bisnis global paling penting. (Yoga)