Harga Komoditas Anjlok, Laba Emiten MIND.ID Melorot
Suku Bunga Deposito Naik Terbatas
Awasi Dampak Pergeseran EL-Nino Terhadap Stabilitas Inflasi
Pertumbuhan Manufaktur Meleset dari Target
Penyaluran KUR 2023 Terhambat Persyaratan
Greenback Masih Tetap Jadi Safe Haven Favorit
Pilih-Pilih LQ45 dengan Cuan Tinggi
Proyek Besar Topang Emiten Konstruksi
KETAR-KETIR GERAK INFLASI
Bayang-bayang kenaikan inflasi nyatanya tak sekadar ilusi. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) terkini, serta aneka faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi nasional, menjadi pemantik lesatan inflasi pada sisa tahun ini. Terlebih, secara historis inflasi pada pengujung tahun acapkali menanjak yang dipicu oleh momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemberat lain adalah pelemahan rupiah yang memiliki daya dorong cukup signifikan terhadap inflasi barang impor, serta tingginya harga komoditas pangan. Belum lagi efek dinamika geopolitik di Timur Tengah yang merongrong harga minyak, sehingga menekan daya beli masyarakat sebagaimana terjadi pada paruh kedua tahun lalu. Apalagi, World Bank dalam Commodity Markets Outlook 30 Oktober 2023, mengestimasi harga minyak berpotensi menyentuh US$90 per barel—US$157 per barel jika efek ketegangan geopolitik Timur Tengah setara dengan krisis minyak 1973 silam. Sementara itu, data dari dalam negeri tak bisa dibilang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi umum pada Oktober 2023 sebesar 2,56% (year-on-year/YoY). Tentu ini menjadi alarm bagi otoritas fiskal dan moneter untuk lagi-lagi menyiapkan manuver pengaman, tak hanya sisi permintaan atau konsumsi juga penawaran alias produksi. Maklum, pada saat bersamaan S&P Global mencatat perlambatan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia ke posisi 51,5, terendah dalam 5 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, mengatakan efek pelemahan rupiah tampak nyata pada komoditas yang mengandung komponen impor, seperti output manufaktur dan inflasi inti.
Dalam konteks ini, baik otoritas fiskal maupun otoritas moneter menyadari betul beratnya pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan konsisten bersinergi dengan pemerintah melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan dalam mengamankan daya beli masyarakat. Pemerintah pun telah menambah alokasi perlindungan sosial melalui bantuan besar hingga 2023 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Di sisi lain, manufaktur masih amat membutuhkan pendampingan fiskal. Sebab, meski PMI masih ekspansif, kinerja manufaktur menunjukkan perlambatan lantaran terimbas pelemahan ekonomi global. Perihal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dari sisi fiskal akan terus menggunakan berbagai instrumen, mulai dari pemberian insentif perpajakan, juga dari sisi belanja baik terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun reformasi birokrasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan kunci menjaga inflasi dengan mengendalikan rupiah sehingga peningkatan beban impor dan harga minyak dapat dikendalikan.
Penggerak Roda Ekonomi di Tahun Politik
Angin sakal ekonomi, belum juga mereda. Potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi di tahun politik karena dorongan konsumsi, berbenturan dengan eskalasi politik dan ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Akankah setiap musim Pemilu, kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) nasional selalu dirundung tulah? Itulah sekelumit kegelisahan yang terpantik, saat membaca judul artikel harian Bisnis Indonesia edisi 26 Oktober 2023 “Membalik Tulah Tahun Politik” Dus, sejak Pemilu 2004—2019, pertumbuhan ekonomi selalu memperlihatkan kinerja melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, idealnya, sepanjang Pemilu, sejatinya konsumsi pemerintah dan konsumsi Rumah Tangga (RT) menderukan mesin ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi melaju di tahun-tahun politik tersebut. Namun, pada kenyataannya, bak jauh panggang dari api. Dari data kinerja ekonomi yang dipaparkan Bisnis Indonesia, grafik pertumbuhan ekonomi selalu melambat sejak Pemilu 2004—2019. Jika kita menengok ke belakang, kontribusi konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi pemerintah terhadap PDB, pun selalu mengalami koreksi di tahun politik. Hal ini menunjukkan ada faktor-faktor politik yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, seperti ketidakpastian, eskalasi politik, atau kekhawatiran terkait dengan hasil Pemilu dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Konsumsi RT merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi RT menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sekitar 56%. Namun, porsi konsumsi RT terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun, dari 61,6% pada 2004 menjadi 51,5% pada 2019. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah adanya siklus politik lima tahunan yang berdampak pada dinamika konsumsi masyarakat. Dari dalam negeri, fluktuasi pasar juga terlihat dari arus modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap saham yang masih terombang ambing dengan IHSG di bawah 7.000. Kurs Rupiah yang bergerak tembus level psikologis baru Rp16.000/US$ adalah impak dari ketidakpastian ekonomi saat ini. Dari krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel Palestina yang meluas ke kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga minyak mentah dunia (crude price), fluktuasi harga pangan dan kebijakan suku bunga global (policy rate) adalah gambaran kondisi yang mencemaskan. Jalur transmisi dari momok ketidakpastian tersebut, berdampak pada ekspektasi inflasi dan terkereknya suku bunga kebijakan dalam negeri yang berkonsekuensi pada mahalnya beban pembiayaan usaha ke depan. Sementara dari sisi kebijakan moneter, diarahkan untuk menjaga stabilitas. Inflasi terkendali dalam sasaran 3%±1%, adalah bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan makroprudensial, yang longgar melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor perbankan untuk mendukung realisasi kredit ke sektor produktif untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.