JAKARTA,ID-Beragam ikhtiar dilakukan untuk mempercepat proses transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel yang berasal dari kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel. Hal ini lantaran Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang melimpah, sehingga penggunaannya sebagai sumber daya bahan bakar nabati bisa lebih dioptimalkan. "Potensi cukup besar karena kita negara agraris, beberapa wilayah bisa menjadi basis pengembangan biofuel, baik untuk supporting solar maupun untuk gas-online (bensin)," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (03/11/2023). Menurut Komaidi, pengembangan biofuel ke depan juga sangat prospektif, apalagi ditengah transisi energi. "Kedepan sangat besar market sizenya. Kalau selama ini biodiesel yang diproduksi lebih banyak ekspor, mungkin karena serapan didalam negeri masih terbatas, tetapi di pasar internasional kebutuhannya cukup besar," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bukit Asam Tk (PTBA) mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit listrik dengan nilai investasi US$ 1,68 miliar ini akan memasok listrik ke PT PLN yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Sumatera. "PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 berkapasitas 2x660 MW telah mencapai status  Commercial Operation Date (COD) alias beroperasi secara komersial. Tangggal COD ditetapkan efektif mulai 7 Oktober 2023 oleh PLN," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail dalam resminya, Jumat (3/11?2023). Arsal mengungkapkan, PLTU MT Sumsel-8 merupakan bagian dari Program Pembangunan  Pembangkit Listrik 35.000 MW berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Lalang, pembangkit ini dibangun oleh PT Huadin Bukti Asam Power yang merupakan kerja sama strategi antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan China Huadin Hongkok Company Ltd. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, masih ada sejumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lnding yang belum memenuhi ketentuan  batas ekuitas minimum dan dan belum berniat  meningkatkan modal. Padahal, OJK telah memberikan tambahan waktu bagi penyelenggara fintech tersebut, hingga Pktober 2023. Perihal permodalan fintech p2p lending in telah diatur dalam POJK 10/1022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech P2P Lending). Adapun POJK ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Juli 2022, dan sekaligus mencabut POJK 77/2026. Dalam ketentuan tersebut, setiao penyelenggara eksisting diwajibkan untuk memenuhi ekuitas minimum secara berkala sejak aturan diterbitkan. Pada tahun pertama tepatnya hingga Juli 2023 perushaan fintech harus memenuhi kecukupan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar, kemudian naik menjadi Rp7,5 miliar pada Juli 2024, dan menjadi Rp12,5 miliar pada Juli 2025. (Yetede)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menuntaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terkait putusan perkara uji materi No 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden di UU Pemilu. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan, dugaan pelanggaran etik tersebut terbukti, saat ditanya wartawan seusai memeriksa pelapor dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia dan advokat Zico Leonard Djagardo, Jumat (3/11) di Gedung MK, Jakarta. Saat itu, wartawan bertanya kepada Jimly, ”Prof, artinya yang banyak dipermasalahkan ini terbukti bersalah?” Jimly menjawab, ”Iyalah.” MKMK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran etik terkait putusan perkara uji materi No 90. Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan, antara lain karena dugaan adanya konflik kepentingan.

MKMK akan menggelar rapat pleno untuk membuat rancangan putusan mulai Senin (6/11). Selanjutnya, putusan akan dibacakan Selasa (7/11). Jimly mengatakan, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan laporan terbanyak terhadap Anwar Usman, bukan kasus yang sulit. MKMK juga sudah mempunyai sejumlah bukti, keterangan ahli, rekaman kamera pemantau (CCTV), dan para saksi. Menurut Jimly, MKMK sudah membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan seluruh laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Kesimpulan itu dihasilkan setelah menggelar rapat bersama Wahiduddin Adams dan Bintan R Saragih selaku anggota MKMK. ”Selanjutnya, tinggal membuat rumusan hingga menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu,” katanya. (Yoga)

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut ketiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen mereka pada aksi nyata penanganan krisis iklim dan transisi energi. Salah satu caranya dengan berani transparan membuka aliran dana kampanye mereka kepada publik. Koordinator Climate Rangers Jakarta Ginanjar Ariyasuta mengatakan, visi dan misi ketiga pasangan bakal capres dan cawapres memang sudah mencantumkan beberapa rencana penanganan krisis iklim. Akan tetapi, orang-orang di sekelilingnya, seperti tim pemenangan, relawan, dan lain-lain, di balik ketiganya masih terafiliasi dengan perusahaan energi kotor.

”Komitmen masing-masing pasangan calon masih belum serius dalam penanganan krisis iklim. Ketidakpastian penanganan krisis iklim dan transisi energi semakin kuat menjelang Pemilihan Presiden 2024 ini,” kata Ginanjar saat berunjuk rasa di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/11). Dalam unjuk rasa itu, puluhan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam gerakan ”Power Up” ini berjalan kaki dari Kantor YLBHI menuju ke Kantor KPU. Sepanjang jalan mereka bernyanyi, berorasi, dan menyuarakan dampak krisis iklim yang semakin memburuk. Mereka mendesak KPU agar transparan membuka semua aliran dana kampanye dari ketiga pasangan calon kepada masyarakat calon pemilih. Setiap pasangan calon yang masih menerima dana dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan atau badan nonpemerintah yang terafiliasi dengan industri energi kotor dianggap tidak berkomitmen menyelamatkan bumi. (Yoga)

Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.

”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis) tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)

Ekspor produk udang Indonesia terkena tuduhan praktik dumping dan praktik subsidi di pasar AS. Hal itu dinilai perlu segera disikapi agar perdagangan komoditas unggulan perikanan itu tidak terganjal di negara tujuan utama ekspor. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023. ASPA juga menyebut program subsidi Pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang, termasuk subsidi pinjaman, pajak, hibah, dan kredit ekspor.  Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk antidumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping serta bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Petisi tersebut diajukan ke Departemen Perdagangan AS (DOC) dan Komisi Perdagangan Internasional AS. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono, di Jakarta, Jumat (3/11) mengemukakan, dua tuduhan yang diperkarakan, yaitu praktik dumping dan subsidi, tengah direspons melalui koordinasi yang melibatkan Kemendag, KKP, asosiasi-asosiasi pelaku usaha perikanan, serta pengacara. Deny mengemukakan, AS merupakan negara tujuan utama ekspor udang Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait harus solid dalam membuktikan bahwa tuduhan  petisi tersebut tidak tepat. Jika upaya diplomasi gagal, bea masuk tambahan yang dike- nakan pasar AS bakal menghancurkan daya saing ekspor udang Indonesia. (Yoga)

Pemerintah Indonesia mengupayakan setidaknya satu transaksi pengakhiran lebih dini operasi PLTU terjadi tahun ini. Sekretariat Just Energy Transition Partnership atau JETP memastikan bahwa kesepakatan yang diupayakan tersebut adalah PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt. Menurut data Kementerian ESDM, berdasarkan kajian bersama para pemangku kepentingan, ada 15 PLTU yang bisa dipercepat masa operasinya dengan total kapasitas 4,8 gigawatt (GW). Kementerian ESDM juga tengah menyusun regulasi terkait peta jalan pengakhiran dini operasi PLTU batubara tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (3/11) mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan fokus pada satu PLTU lewat komitmen pendanaan JETP. ”Paling tidak ada satu yang bisa maju (deal). Memang, kami siapkan 4,8 GW, tetapi paling tidak ada satu, 600 megawatt (MW) terlebih dahulu,” ujarnya. Ia menambahkan, ke depan, perlu ada penelitian untuk membuka peluang-peluang lainnya dalam pengakhiran dini operasi PLTU dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan. Berbagai persiapan pun perlu dimatangkan. (Yoga)