Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberikan insentif tambahan bagi para eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam RPP tersebut akan ditambah instrumen yang cakupan insentifnya lebih luas selain deposito. “Karena selama ini dalam PP, insentif PPh dan penurunan PPh hanya dikaitkan dalam penempatan deposito saja,” katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (3/11). Namun, insentif ini kata Sri Mulyani, hanya berlaku untuk penempatan DHE di instrumen deposito dan belum mengakomodir pemberian insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya.Di samping perluasan insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya, Menkeu mengatakan aturan terbaru tersebut nantinya juga akan mengaitkan besaran insentif dengan jangka waktu penempatan DHE tersebut. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penempatan DHE SDA di Term Deposit Valas yang diteruskan perbankan dari eksportir telah mencapai US$1,9 miliar. Angka itu belum maksimal, karena aturan DHE baru efektif November 2023.

Usulan penghapusan ketentuan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat didukung oleh maskapai penerbangan sehingga harganya sesuai dengan mekanisme pasar. President & CEO Citilink Indonesia Dewa Rai mengatakan, kendati penghapusan TBA diserahkan ke mekanisme pasar, bukan berarti harga tiket pesawat akan langsung melonjak. Menurutnya, harga tiket pesawat akan disesuaikan dengan pasokan dan permintaan pasar yang ada pada satu waktu. Di sisi lain, Dewa menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator tetap perlu menentukan tarif batas bawah (TBB)( tiket pesawat. Dia mengatakan, adanya batas bawah untuk tiket pesawat memungkinkan maskapai untuk menutupi biaya dasar atau basic safety cost.Secara terpisah, Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra menyebut, penghapusan tarif batas atas tiket pesawat akan berimbas pada pergeseran pilihan moda transportasi yang digunakan masyarakat. Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) merekomendasikan pemerintah untuk menghapus ketentuan TBA tiket pesawat seiring dengan meningkatnya biaya operasional yang dipicu pergerakan harga avtur dan pelemahan nilai tukar mata uang.

Lulus dari perguruan tinggi, Gus Rai menyanggupi tantangan ayahnya untuk melanjutkan bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi pionir anggur asli Bali. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, Bali juga tempat berdirinya berbagai bisnis yang berhasil menarik perhatian dunia, salah satunya Hatten Wines, perusahaan anggur lokal yang telah meraih reputasi internasional. Namun, saat dirinya mendapatkan mandat dari sang ayah, Gus Rai berkeinginan menciptakan inovasi baru yang dapat menjadi kebanggan Bali. Melalui proses riset dan pengembangan bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan anggur yang tepat untuk ditanam dan diproses menjadi wine di Bali. Awalnya, Hatten Wines Rosé pertama kali dibuat pada 1994 menggunakan anggur Alphonse-Lavallée asal Prancis yang ditanam secara lokal. Sayang kualitasnya tidak sebagus harapan saat itu.  “Tahun 1992-1998 merupakan masa yang berat, tapi dari sini perjalanan Hatten dimulai. Kami kembangkan varietas anggur lainnya yang sesuai dengan mutu kualitas Hatten untuk ditanam di Bali. Hingga akhirnya produk kami berkembang ada white wine, red wine, hingga sparkling rosé,” tuturnya kepada Bisnis di Hatten Wines Vineyard, Singaraja, Bali, Kamis (2/11).  Produk Hatten, semua bahan baku berasal dari anggur yang tumbuh di Kebun Hatten di Singaraja dengan luas total 25 hektare (ha), dan 60 ha termasuk mitra. Gus rai juga bekerja sama dengan sejumlah mitra petani untuk memproduksi anggur. Setahun, Hatten bisa melakukan dua kali panen pada Juni-Juli dan September—Oktober. Tidak seperti winery di negara Eropa dan Amerika, di mana pohon anggur menjadi dormant sepanjang musim dingin, pohon anggur di Bali berbuah sepanjang tahun. Gus Rai juga bekerja sama dengan winemaker, James Kalleske, Yeni Iramahayani dan Péter Gajdics untuk menemukan spesifikasi anggur yang berkualitas. Spesifikasi ini meliputi kadar gula, keasaman, dan warna.  Menurut Gus Rai, akademi wine ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menawarkan program pendidikan seluas itu. Pesertanya mulai dari sommelier, hotelier, pencinta wine, atau bahkan masyarakat awam yang sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang wine.

JAKARTA,ID-Stabilitas sistem keuangan  domestik tetap terjaga pada kuartal III-2023 ditengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan  global ini berkat harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem keuangan (KSSK). KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kemekeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat sinergi  dalam mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap perekonomian domestik. "KSSK juga meningkatnya kewaspadaan terhadap resiko global kedepan, termasuk pada rambatan  efek ekonomi global ke domestik," ujar Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala  KSSK IV tahun 2023 di kantor.  Jika dilihat dari kondisi ekonomi global, Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan  ekonomi global tahun 2023  mencapai 3%, sedangkan tahun 2024 melambat menjadi ke 2,9%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Beragam ikhtiar dilakukan untuk mempercepat proses transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel yang berasal dari kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel. Hal ini lantaran Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang melimpah, sehingga penggunaannya sebagai sumber daya bahan bakar nabati bisa lebih dioptimalkan. "Potensi cukup besar karena kita negara agraris, beberapa wilayah bisa menjadi basis pengembangan biofuel, baik untuk supporting solar maupun untuk gas-online (bensin)," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (03/11/2023). Menurut Komaidi, pengembangan biofuel ke depan juga sangat prospektif, apalagi ditengah transisi energi. "Kedepan sangat besar market sizenya. Kalau selama ini biodiesel yang diproduksi lebih banyak ekspor, mungkin karena serapan didalam negeri masih terbatas, tetapi di pasar internasional kebutuhannya cukup besar," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bukit Asam Tk (PTBA) mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit listrik dengan nilai investasi US$ 1,68 miliar ini akan memasok listrik ke PT PLN yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Sumatera. "PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 berkapasitas 2x660 MW telah mencapai status  Commercial Operation Date (COD) alias beroperasi secara komersial. Tangggal COD ditetapkan efektif mulai 7 Oktober 2023 oleh PLN," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail dalam resminya, Jumat (3/11?2023). Arsal mengungkapkan, PLTU MT Sumsel-8 merupakan bagian dari Program Pembangunan  Pembangkit Listrik 35.000 MW berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Lalang, pembangkit ini dibangun oleh PT Huadin Bukti Asam Power yang merupakan kerja sama strategi antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan China Huadin Hongkok Company Ltd. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, masih ada sejumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lnding yang belum memenuhi ketentuan  batas ekuitas minimum dan dan belum berniat  meningkatkan modal. Padahal, OJK telah memberikan tambahan waktu bagi penyelenggara fintech tersebut, hingga Pktober 2023. Perihal permodalan fintech p2p lending in telah diatur dalam POJK 10/1022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech P2P Lending). Adapun POJK ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Juli 2022, dan sekaligus mencabut POJK 77/2026. Dalam ketentuan tersebut, setiao penyelenggara eksisting diwajibkan untuk memenuhi ekuitas minimum secara berkala sejak aturan diterbitkan. Pada tahun pertama tepatnya hingga Juli 2023 perushaan fintech harus memenuhi kecukupan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar, kemudian naik menjadi Rp7,5 miliar pada Juli 2024, dan menjadi Rp12,5 miliar pada Juli 2025. (Yetede)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menuntaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terkait putusan perkara uji materi No 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden di UU Pemilu. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan, dugaan pelanggaran etik tersebut terbukti, saat ditanya wartawan seusai memeriksa pelapor dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia dan advokat Zico Leonard Djagardo, Jumat (3/11) di Gedung MK, Jakarta. Saat itu, wartawan bertanya kepada Jimly, ”Prof, artinya yang banyak dipermasalahkan ini terbukti bersalah?” Jimly menjawab, ”Iyalah.” MKMK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran etik terkait putusan perkara uji materi No 90. Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan, antara lain karena dugaan adanya konflik kepentingan.

MKMK akan menggelar rapat pleno untuk membuat rancangan putusan mulai Senin (6/11). Selanjutnya, putusan akan dibacakan Selasa (7/11). Jimly mengatakan, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan laporan terbanyak terhadap Anwar Usman, bukan kasus yang sulit. MKMK juga sudah mempunyai sejumlah bukti, keterangan ahli, rekaman kamera pemantau (CCTV), dan para saksi. Menurut Jimly, MKMK sudah membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan seluruh laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Kesimpulan itu dihasilkan setelah menggelar rapat bersama Wahiduddin Adams dan Bintan R Saragih selaku anggota MKMK. ”Selanjutnya, tinggal membuat rumusan hingga menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu,” katanya. (Yoga)

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut ketiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen mereka pada aksi nyata penanganan krisis iklim dan transisi energi. Salah satu caranya dengan berani transparan membuka aliran dana kampanye mereka kepada publik. Koordinator Climate Rangers Jakarta Ginanjar Ariyasuta mengatakan, visi dan misi ketiga pasangan bakal capres dan cawapres memang sudah mencantumkan beberapa rencana penanganan krisis iklim. Akan tetapi, orang-orang di sekelilingnya, seperti tim pemenangan, relawan, dan lain-lain, di balik ketiganya masih terafiliasi dengan perusahaan energi kotor.

”Komitmen masing-masing pasangan calon masih belum serius dalam penanganan krisis iklim. Ketidakpastian penanganan krisis iklim dan transisi energi semakin kuat menjelang Pemilihan Presiden 2024 ini,” kata Ginanjar saat berunjuk rasa di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/11). Dalam unjuk rasa itu, puluhan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam gerakan ”Power Up” ini berjalan kaki dari Kantor YLBHI menuju ke Kantor KPU. Sepanjang jalan mereka bernyanyi, berorasi, dan menyuarakan dampak krisis iklim yang semakin memburuk. Mereka mendesak KPU agar transparan membuka semua aliran dana kampanye dari ketiga pasangan calon kepada masyarakat calon pemilih. Setiap pasangan calon yang masih menerima dana dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan atau badan nonpemerintah yang terafiliasi dengan industri energi kotor dianggap tidak berkomitmen menyelamatkan bumi. (Yoga)