Operator telekomunikasi seluler ramai-ramai melepas aset fasilitas pusat data. Aksi korporasi ini tidak membuat industri pusat data meredup, tetapi justru bisa lebih optimal. Operator telekomunikasi seluler yang memutuskan melepas aset fasilitas pusat data yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren). Pada Desember 2023, melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset fasilitas pusat data pada PT Starone Mitra Telekomunikasi atauBDx Indonesia. Total nilai transaksi yang diperoleh oleh Indosat Rp 2,625 triliun. BDx Indonesia yang bergerak di pusat data adalah perusahaan joint venture antara PT Aplikanusa Lintasarta, anak usaha Indosat Ooredoo Hutchison, dan BDx Asia Data Center Holdings Pte Ltd. Keputusan manajemen Indosat Ooredoo Hutchison melepas sisa aset pusat data mempertimbangkan agar BDx Indo-nesia dapat lebih optimal mengembangkan bisnis pusat data di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) Hendra Suryakusuma, saat dihubungi terpisah, berpendapat, rata-rata operator telekomunikasi seluler tengah fokus ke bisnis solusi teknologi. Jika bisnis ini mau dikuatkan agar mampu melayani konsumen, bisnis hulu berupa infrastruktur dilepas ke pihak lain. ”Mengembangkan bisnis pusat data perlu keahlian yang berbeda dengan bisnis telekomunikasi,” ujarnya. Menurut Hendra, bisnis pusat data di Indonesia tetap akan kemilau. Sebab, penetrasi peng-guna internet di Indonesia sudah menyentuh 70 % dari total populasi penduduk. Pada akhir Desember 2023, kapasitas pusat data di antara perusahaan pusat data anggota Idpro sudah mencapai 300 MW.

Kapasitas ini diyakini lebih tinggi karena ada perusahaan teknologi bangun sendiri, seperti AWS dan Microsoft. Pada 2024, di antara perusahaan anggota Idpro masih akan menambah 300 MW lagi. Hendra memperkirakan tahun 2030 kapasitas pusat data di Indonesia bisa menyentuh di atas 2 gigawatt (GW). ”Keputusan Pemerintah Singapura untuk melarang pembangunan fasilitas pusat data berkapasitas besar di negaranya akan mendorong investasi di negara-negara sekitar. Tantangan Indonesia cuma perizinan yang masih dianggap investor kalah mudah dengan negara ASEAN lainnya,” ucapnya. Menurut laporan ”2023 Global Data Center Market Comparison” yang dirilis oleh Cushman and Wakefield, pasar pusat data di kawasan Asia Pasifik meningkat, seperti di Bangkok, Johor, Ho Chi Minh, dan Manila. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta melaporkan realisasi APBD DKI Jakarta 2023 berjalan optimal. Namun, realisasi itu masih dominan untuk belanja aparatur ketimbang belanja modal bagi pelayanan warga. APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 79,52 triliun, berkurang dari penetapan awal Rp 83,78 triliun karena masih dalam pemulihan dari pandemi Covid-19. Pemprov DKI melaporkan, realisasi pendapatan daerah Rp 71 triliun dari target Rp 70,6 triliun, naik Rp 3,7 triliun dari tahun 2022 sebesar Rp 67,3 triliun. Realisasi pendapatan daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 49,1 triliun, melewati target Rp 48,4 triliun. PAD terdiri dari pajak daerah Rp 43,5 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 545,8 miliar, dan lain-lain yang sah Rp 4,6 triliun, serta retribusi daerah Rp 454 miliar. Selain PAD, ada pula pendapatan dari transfer pemerintah pusat Rp 20,2 triliun dan lain-lain yang sah Rp 1,7 triliun.

Realisasi belanja daerah Rp 66,7 triliun dari anggaran Rp 72,1 triliun. Realisasi ini naik dari tahun 2022 sebesar Rp 64,8 triliun. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp 57,5 triliun untuk pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal Rp 8,8 triliun untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, dan aset tetap lainnya, serta bantuan keuangan Rp 356,4 miliar. APBD DKI Jakarta di atas kertas terealisasi dengan optimal, tapi, realisasinya lebih dominan untuk belanja aparatur ketimbang belanja modal bagi pelayanan warga. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Ary Subagyo Wibowo mengatakan, di lapangan realisasi anggaran tidak optimal karena lebih banyak untuk belanja aparatur. Seharusnya lebih banyak belanja modal bagi pelayanan warga. (Yoga)

Sejak Januari 2024, pemerintah melanjutkan pemberlakuan enaikan tarif cukai rokok yang sudah diputuskan lewat Permenkeu (PMK) No 191Tahun 2022. Rokok konvensional mengalami kenaikan tarif CHT rata-rata 10 %. Tarif CHT rokok elektronik rata-rata naik sebesar 15 % dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata naik 6 %. Kebijakan menaikkan harga eceran rokok itu membuat perokok seperti Fajar Dharmawan (33) harus kembali memutar otak untuk menghemat pengeluaran. Saat ini ia mengonsumsi rokok konvensional jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan rokok elektrik setelah kenaikan cukai rokok 12 % pada tahun 2021. ”Kenaikan harga di 2021 itu membuat rokok saya yang sebelumnya Rp 30.000 naik jadi Rp 32.000-Rp 33.000. Kenaikan harga ini membuat saya beralih ke rokok elektrik,” ujar karyawan swasta di Jakarta itu, Selasa (9/1/2024). Setahun terakhir, Fajar menemukan rokok murah di bawah Rp 30.000. Ia kemudian menyelingi konsumsi rokok batang tersebut dengan rokok elektrik yang dinilai lebih hemat.

Selain untuk mengendalikan dampak kesehatan dari konsumsi rokok, penerapan pajak ini bertujuan agar pemerintah dapat mendulang pemasukan, antara lain, penerimaan CHT yang ditargetkan Rp 230,4 triliun tahun ini atau 95 % dari total target penerimaan cukai di 2023 sebesar Rp 245 triliun. Namun, di sisi lain, masyarakat masih bisa mencari substitusi pengganti untuk produk adiktif yang biasa mereka konsumsi. Head of Research Center Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger MM mengamati, kenaikan cukai dari tahun ke tahun menimbulkan dua bentuk perilaku di masyarakat. ”Kalau ada kenaikan harga rokok, sebagian ada yang pindah ke tier bawah, sebagian ada yang kuat atau konsisten dengan kenaikan rokok,” katanya kepada Kompas, di Jakarta, Senin (8/1).

Bursa Efek Indonesia mencatat empat perusahaan rokok di Indonesia, yakni HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), dan Bentoel International Investama (RMBA). Sejauh ini, indeks kinerja emiten-emiten tersebut bergerak beragam pasca penetapan kenaikan CHT 2024. Sepekan terakhir, harga saham HMSP naik turun antara Rp 865 - Rp 910 per lembar. Demikian juga dengan saham GGRM yang bergerak di antara level 20.500-21.000, dan WIIM di antara Rp 1.740 - Rp 1.890 per lembar. Adapun RMBA sedang masuk dalam daftar pemantauan khusus sejak pertengahan 2021. Mirae Asset Sekuritas Indonesia menganalisis, emiten-emiten tersebut tidak hanya akan terpengaruh oleh kenaikan CHT, tetapi juga factor penurunan daya beli dan tariff ekspor. (Yoga)

Bukan mustahil untuk berlibur di sekitar Ibu Kota Nusantara, terutama setelah sebuah tempat wisata alam dibuka. Namanya Goa Batu Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), 30 km dari Titik Nol IKN. Pada Minggu (31/12/2023) ratusan warga melancong ke kompleks goa tersebut. Sebagian warga mengeksplorasi goa batu yang menjadi inti dari tempat wisata itu, sementara beberapa anak bergantian meluncur di lintangan tali wahana flying fox dari atas goa. Di sudut lain kompleks wisata itu, para remaja larut dalam tawa canda sembari mengarungi danau bekas tambang dengan perahu karet, dengan bukit-bukit yang ditumbuhi berbagai jenis pohon kayu melingkupi mereka. Sebagian pengunjung bersantai di jajaran warung di seberang goa atau menggelar tikar untuk piknik keluarga.

Goa Batu Tapak Raja, yang mulai dibuka untuk wisata pada 28 Mei 2022, adalah goa batu dengan stalaktit atau juntaian batu-batu yang meruncing dari atap liang goa. Air senantiasa menetes dari ujung-ujung stalaktit, yang terbentuk dari endapan mineral, ke lantai goa yang rata dengan tanah. Sesekali tampak kelelawar yang terbang sekelabat menuju tempatnya bergantung. Kasiyono, Kepala Desa Wonosari, menyebut, ada 10 jenis kelelawar di goa itu, juga berbagai jenis burung dan monyet di hutan sekitar goa sehingga ekowisata cocok dikembangkan di sana. Nama ”Tapak Raja”, kata Kasiyono, berasal dari stalaktit yang mirip bentuk tapakan kaki seseorang. Goa tersebut dipercaya sebagai lokasi bertapa pada zaman Kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Paser antara abad ke-14 dan ke-20.

Lokasi wisata itu dibangun tidak hanya dengan lahan desa, tetapi juga lahan pribadi warga, ada 15 orang yang merelakan tanahnya untuk digunakan. Lambat-laun, aktivitas wisata pun terbentuk dan kabar tentang wisata goa mulai menyebar ke seluruh Sepaku. Geliatnya terhenti pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tetapi kembali menguat pada 2022, terutama setelah diresmikan oleh Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam. Pada hari terakhir 2023, jalan menuju goa belum jadi, bahkan masih rusak. Tapi, geliat pariwisata sudah terlihat jelas. Warga terus berdatangan setelah membayar tiket Rp 10.000 per orang ditambah karcis parkir mobil Rp 5.000. Wisata perahu juga dapat dinikmati dengan tiket seharga Rp 10.000 per orang, sedangkan flying fox Rp 25.000. Ismawati (34), warga Desa Suka Raja yang berpiknik di dekat goa, menyebut kehadiran Goa Batu Tapak Raja memberi referensi baru bagi warga Sepaku untuk berwisata. (Yoga)

Pemerintah benar-benar royal menebar insentif demi menggenjot populasi kendaraan listrik di Tanah Air. Hujan insentif terus bergulir sejak program pengembangan industri kendaraan listrik dimulai pada 2019. Aneka insentif itu ditebar mulai sisi hulu produksi kendaraan maupun sisi hilir dan pasar. Dikeluarkan di ujung 2023, insentif anyar mobil listrik kembali ditebar dan berlaku sejak awal tahun ini. Insentif berlaku atas impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) serta impor secara terurai atau completely knocked down (CKD). Insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6/2023 itu memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah atas impor CBU dan CKD mobil listrik. Importir mobil listrik bebas bea masuk dan PPnBM. Selain bangun pabrik, produsen yang mendapat insentif juga wajib memenuhi target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Makanya, berbarengan dengan terbitnya beleid tentang insentif, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menerbitkan beleid baru soal aturan TKDN mobil listrik. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebut, beleid ini bisa mendorong aktivitas produksi di dalam negeri. "Sebab, ada kewajiban produksi dalam negeri," ujarnya. (9/1) Gaikindo juga yakin harga jual mobil listrik impor menjadi lebih murah setelah ada pembebasan bea masuk dan PPnBM. Selama ini, impor mobil listrik CBU kena Bea Masuk impor di kisaran 50%, dan PPnBM sebesar 10%. Beberapa agen pemegang merek (APM) yang dihubungi mengaku masih mempelajari beleid anyar ini. Tapi, mereka menyambut baik insentif ini. "Karena akan memacu pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Franciscus Soerjopranoto, Selasa (9/1). Marketing Director Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, selama ini pihaknya mengimpor mobil listrik BZ4X secara CBU dari Jepang. TAM baru memproduksi mobil hybrid di Indonesia melalui model Kijang Innova Zenix Hybrid EV dan Corolla Cross Hybrid EV. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, perkembangan industri mobil listrik masih lambat sekalipun ada beragam insentif. "Jumlah charging station masih terbatas, konsumen juga ragu dengan purna jual mobil listrik karena harga baterai masih mahal," ujar Tauhid, Selasa (9/1).

Pemerintah mencatat setoran pajak yang berasal dari wajib pajak besar, termasuk para orang kaya dan tajir melintir, meningkat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengatakan, penerimaan pajak yang dicapai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 526,2 triliun atau setara 101,75% dari target. Bahkan penerimaan pajak itu tumbuh 11,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dihitung, penerimaan pajak dari large tax office (LTO) itu menyumbang 28,15% terhadap total penerimaan pajak nasional pada 2023. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1.869, 2 triliun.Kanwil LTO hanya menangani kelompok wajib pajak besar dan secara administratif mengelola hanya jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).Adapun wajib pajak besar yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi yang memegang saham perusahaan, saham pengendali dan profesional sekaligus pemegang saham dan yang pelaporan pengasilan dalam Surat Pembertahuan (SPT) di atas Rp 1 miliar per tahun dan sumber penghasilan di luar gaji. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kekayaan bruto di atas Rp 100 miliar, yang berasal lebih dari satu jenis harta serta kekayaan berupa aset keuangan dan properti, juga masuk dalam sasaran Kanwil LTO.Secara khusus, administrasi LTO dibagi menjadi empat bagian.

Pertama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan dan jasa keuangan.Kedua, KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga, KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang mengadministrasikan wajib pajak perusahaan negara atau badan usaha milik negara sektor industri dan perdagangan. Keempat, KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mengadiministrasikan wajib pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi. Pada 2023, KPP ini menyetor PPh sebesar Rp 90,29 triliun atau 100,73% dari target. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, berdasarkan laporan Knight Frank Global, Indonesia menempati urutan tiga teratas di Asia untuk urusan peningkatan jumlah ultra high net worth individual (UHNWI) atau crazy rich tercepat dengan kekayaan minimal mencapai US$ 30 juta atau Rp 447,1 miliar.Knight Frank Global juga memprediksikan jumlah crazy rich di Indonesia menjadi 651 orang, tumbuh 17,1% pada 2027. Karena itu, Ariawan menilai penerimaan pajak dari kelompok itu harus digenjot agar lebih signifikan ke penerimaan pajak. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintah masih bisa mengerek kontribusi penerimaan PPh dari LTO. Meski pemerintah sudah membuat lapisan tarif PPh bagi wajib pajak tajir.Hanya saja, hal itu hanya dihitung dari penghasilan dan belum menghitung aset kekayaaan atau harta bersih yang dimilikinya. Karena itu, dia mendorong pemerintah menerapkan wealth tax.

Momentum pemilihan umum dinilai belum banyak mendongkrak optimisme konsumen. Lihat saja, keyakinan konsumen terhadap kondisi lapangan kerja saat ini maupun ke depan cenderung menurun. Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen pada Desember 2023 di level 123,8, meningkat daripada November 2023 di level 123,6. Meski demikian, indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini menurun 0,4 poin menjadi 112,7 pada Desember 2023. Penurunan optimisme tersebut terutama terjadi pada kelompok konsumen lulusan sarjana dan pascasarjana, masing-masing sebesar 11,1 poin dan 30,6 poin. Sementara keyakinan kelompok lulusan SMA terhadap ketersediaan lapangan kerja naik 0,5 poin. Tak hanya itu, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja pada enam bulan ke depan juga turun 1,5 poin menjadi 129,9. Sementara itu, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) meningkat dari 15,4% menjadi 15,7%. Rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar utang juga naik dari 9,3% menjadi 10%. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, penurunan ini sejalan adanya mekanisme digitalisasi dan automatisasi dalam dunia usaha yang mulai mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. "Harga komoditas yang masih stagnan juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede bilang, perekonomian global yang cenderung melambat pada tahun 2024, berdampak terhadap sektor ekonomi yang berorientasi ekspor. Hal ini yang menyebabkan optimisme terhadap lapangan pekerjaan menurun.

Tahun pemilu tak meredupkan rencana perusahaan mencari dana di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, ada 60 rencana penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) dalam pipeline penghimpunan dana. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan, nilai IPO dari 60 perusahaan tersebut sekitar Rp 10,01 triliun. Selain IPO, ada 11 perusahaan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) senilai Rp 5,40 triliun. Lalu, akan ada delapan rencana penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) sebesar Rp 9,26 triliun. Terakhir, terdapat 6 rencana penerbitan PUB EBUS Tahap I & II senilai Rp 4,01 triliun. Jika ditotal, OJK telah mengantongi 85 rencana aksi korporasi dengan nilai indikasi Rp 28,68 triliun. Sejumlah sekuritas pun optimistis kondisi pasar modal masih kondusif sehingga memicu perusahaan untuk menjaring dana dari pasar. Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana menilai, terdapat sejumlah katalis yang bisa mendukung pasar saham tahun ini. Salah satunya suku bunga yang diproyeksikan akan menurun di pertengahan tahun 2024. Sentimen ini diyakini bisa berdampak positif ke pasar ekuitas. "Ke depan saya yakin prospeknya masih bagus," kata Oki, saat ditemui di Gedung BEI, Selasa (9/1). Oki mengatakan, saat ini Mandiri Sekuritas sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan yang akan diantar melantai ke bursa. Meski tak merinci, Oki menyebut perusahaan ini berasal dari berbagai sektor, seperti barang konsumen hingga sumber daya alam. "Ada beberapa yang lagi kami diskusikan," katanya. Tapi, dia memastikan belum ada perusahaan yang akan IPO melalui Mandiri Sekuritas pada kuartal I-2024. Kebanyakan rencana IPO akan dilakukan pada semester pertama dan kedua 2024.