Prospek penyaluran kredit industri perbankan biasanya mengikuti tren bisnis sektor tertentu atau follow the business. Selama ini, angin berembus menyusuri sektor pertambangan yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah lewat hilirisasinya. Sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, salah satu penggerak agar Indonesia mampu menjadi negara maju sekaligus terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah adalah reindustrialisasi, terutama sektor manufaktur. Sebab, sektor manufaktur merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meski secara keseluruhan perbankan optimistis jika sektor manufaktur prospektif pada 2024, peyaluran kredit tidak lepas dari faktor permintaan, utamanya pada sektor riil itu sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan pada sektor industri pengolahan terus bertumbuh. Pada 2022, penyaluran kredit sektor manufaktur tercatat Rp 1.067 triliun atau tumbuh 12,19 % dibandingkan periode 2021. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai BUMN, telah menyalurkan kredit manufaktur sebesar Rp 149,96 triliun per akhir November 2023, setara 15 % total penyaluran kredit manufaktur periode 2022.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman secara tertulis menyampaikan, pihaknya terus berfokus membidik penyaluran kredit manufaktur guna mempercapat laju pertumbuhan ekonomi nasional. ”Penyaluran kredit manufaktur itu paling banyak kami salurkan kepada subsektor industri makanan dan minuman, industri dan perdagangan besar logam, industri pupuk dan obat hama, industri pulp and paper, serta industri kimia,” katanya, Kamis (4/1/2024). Teuku menambahkan, pihaknya akan melakukan ekspansi kredit sesuai dengan alat ukur yang digunakan, yakni loan portfolio guideline (LPG) untuk mengidentifikasi sector-sektor yang prospektif dengan risiko yang rendah. Selain itu, juga dilakukan penyeleksian calon debitor melalui industry acceptance criteria guna dan secara aktif menjaga eksposur kredit agar sesuai dengan batasan limit sectoral yang telah ditetapkan dalam industry limit. (Yoga)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Sabtu (30/12/2023) pagi, Kereta Api Argo Dwipangga New Generation dengan bodi stainless steel terparkir di Stasiun Jakarta Kota. Tidak hanya eksterior, interior kereta juga menarik perhatian, terutama di kelas luxury yang kapasitas tempat duduknya hanya 26 unit. Kursinya empuk, berbalut kulit sintetis. Tersedia pula bantalan kepala dan sandaran kaki. Penumpang bisa menidurkan kursinya dengan memencet tombol di bawah sandaran tangan. Mereka juga dapat menonton film dari layar di depan atau mengakses internet nirkabel sepuasnya.

”Dengan aplikasi Access by KAI, kita bisa men-track (melacak) perjalanan kereta ini sampai ke tujuan. Fasilitasnya tidak kalah dengan pesawat,” ucap Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo saat mengajak sejumlah awak media mencoba kereta itu. Di restorasi, misalnya, Didiek menunjukkan ruang makan mirip restoran cepat saji. Di belakang meja kasir terpampang gambar digital berbagai menu pada bagian atas. Menu mi godok, sei sapi, serta nasi goreng Parahyangan yang melegenda ada di sana. Aneka minuman juga tersedia. Beginilah potret kereta generasi baru KAArgo Dwipangga yang diluncurkan sejak 13 Desember.

KA ini melayani rute Stasiun Gambir ke Solo Balapan dalam tujuh jam. Harga kelas luxury bisa mencapai Rp 1,5 juta per orang, sedangkan eksekutif sekitar Rp 500.000 per penumpang. Meski lebih mahal dari tiket pesawat, kereta ”mewah” ini tetap laris. Harga pesawat dari Jakarta ke Surakarta mulai dari Rp 850.000 per orang. ”Dulunya hanya satu kereta (luxury), para pelanggan itu selalu mengeluh tidak mendapatkan tempat. Sekarang tiga (kereta) ini selama angkutan Natal dan Tahun Baru itu full (penuh),” ucap Didiek. Selain KA Argo Dwipangga, kelas luxury juga dirasakan di KA Argo Lawu dan KA Taksaka. Selama masa Natal dan Tahun Baru pada 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, kereta luxury ini telah melayani 8.739 penumpang atau rata-rata 485 orang per hari. Tingkat okupansi hampir 100 %. (Yoga)

Lampu kuning menyala bagi perekonomian Indonesia. Di tahun politik, yang digadang-gadang bisa mengerek permintaan, justru memperlihatkan sejumlah indikator konsumsi dan bisnis bergerak dalam tren melemah. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap perekonomian enam bulan ke depan melorot. Hasil Survei Konsumen oleh Bank Indonesia (BI) di Desember 2023, IEK di level 133,9, turun 0,3 poin dari bulan sebelumnya. Dari komponennya, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja turun 1,5 poin ke level 129,9. Selain itu, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha juga menurun 1 poin menjadi 132,2. Demikian pula pandangan pebisnis maupun pelaku usaha. Hasil Survei Penjualan Eceran oleh BI menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) kuartal IV-2023 hanya tumbuh 1,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini naik tipis dibandingkan pertumbuhan pada kuartal III-2023 yang sebesar 1,4% yoy. Dari survei KONTAN, kalangan dunia usaha tetap akan melanjutkan ekspansi bisnis i sepanjang tahun ini, hanya ekspansi dilakukan dengan sangat terbatas dan hati-hati. Para pebisnis menimbang  stabilitas politik dalam negeri, seraya menunggu kepastian pemimpin dari hasil pemilihan umum serta mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Sikap wait and see pelaku usaha juga terlihat dari data kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik alias undisbursed loan pada Oktober 2023 sebesar Rp  2.092,13 triliun. Angka ini naik dari posisi Januari 2023 yang sebesar Rp 1.924,27 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, pola tersebut telah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. David pernah mengungkapkan, pertumbuhan belanja modal (capital expenditure) perusahaan-perusahaan di dalam negeri mengalami perlambatan. 

Misalnya, data belanja modal perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal II-2023 tercatat tumbuh 22,12% yoy, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 28,16% yoy. Bahkan pada kuartal IV-2022, pertumbuhannya tercatat sebesar 55,27% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap, merosotnya sejumlah indikator dini perekonomian lantaran pada awal tahun 2024 ada pemilu yang biasanya memberi sentimen wait and see bagi para penanam modal. Hal tersebut akan menahan laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. "Dari sisi investasi, bukan hanya investor asing yang wait and see. Tapi juga penanam modal dalam negeri. Setidaknya, sampai hasil pemilu keluar," terang Josua kepada KONTAN, Rabu (10/1). Sementara masyarakat kelompok berpenghasilan rendah telah disokong pemerintah lewat bantuan sosial (bansos), dan juga terdampak aktivitas kampanye pemilu. Hitungan Josua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan berada di kisaran 5,05% hingga 5,1%, sedikit lebih tinggi dari ramalan ekonomi tahun 2023 yang tumbuh sekitar 5% hingga 5,05%.

Rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak tinggi untuk sektor jasa hiburan menuai penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, pemerintah diminta menunda penerapan kebijakan yang dinilai merugikan dunia usaha tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mengerek tarif pajak hiburan menjadi minimal 40%. Pasal 58 Ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. UU HKPD mengamanatkan aturan pajak ini berlaku Januari 2024. Namun, tarif PBJT itu akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah (perda). Sejauh ini, Kabupaten Badung, Bali, telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan sebesar 40% dari sebelumnya sebesar 15%. Aturan ini berlaku 1 Januari 2024. Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunda tarif pajak tersebut. Ia menilai, tarif pajak yang baru memberatkan pelaku usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menilai, aturan itu akan memberatkan para pebisnis, mengingat saat ini sejumlah sektor usaha berupaya bangkit pasca pandemi Covid-19. Sektor pariwisata juga akan terdampak kebijakan ini. Padahal, pemerintah sedang menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tarif di UU HKPD khusus untuk sektor diskotik, bar, kelab malam, spa dan sejenisnya di Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Di Thailand, diskotek dan sejenisnya dikenakan dalam bentuk cukai dengan tarif 5%. Sementara di Malaysia masuk service tax dengan tarif 6%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan pemerintah tidak akan mematikan usaha para pelaku di sektor pariwisata, khususnya industri hiburan.

Dampak pemilihan umum terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sepertinya akan lebih rendah dari ekspektasi. Pasalnya, banyak keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bahwa orderan atribut kampanye sangat minim. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) menyatakan, ada partai politik yang membeli berbagai atribut kampanye seperti baliho, kaos, kemeja, jaket, dan topi dari luar negeri alias barang impor. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengungkapkan, pemesanan atribut itu dilakukan melalui transaksi e-commerce. Kondisi ini menekan omzet UMKM. Dia bilang, UMKM biasanya mengalami lonjakan omzet dari penjualan alat peraga kampanye yang signifikan setiap pemilu. Pada Pemilu 2024, meski ada peningkatan, tak sebesar biasanya. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, memang sejak awal ada kekhawatiran belanja atribut parpol malah akan dikuasai dan dimiliki sendiri oleh calon legislatif (caleg) maupun tim sukses calon presiden. "Jadi enggak langsung ke pelaku usaha UMKM untuk cetak baliho dan atribut kampanyenya," tutur dia, kemarin. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia berpendapat, wajar apabila pilpres tahun ini relatif lebih kecil dalam memberikan kontribusi terhadap PDB, mengingat terjadi penyesuaian terkait atribut yang digunakan dalam kampanye dibandingkan pemilu sebelumnya. Pola kampanye pemilu tahun ini mulai melibatkan beragam pihak dan menggelar panggung untuk diskusi.

Transaksi bursa karbon alias IDXCarbon masih sepi. Nilai transaksi, jumlah penjual dan pembeli di bursa karbon sepanjang tahun 2023 masih sepi dan tak berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Desember 2023, jumlah penjual unit karbon baru ada dua pihak, dengan jumlah pembeli mencapai 27. Sementara, jumlah pengguna jasa bursa karbon sebanyak 46 dengan nilai perdagangan sebesar Rp 30,91 miliar. Adapun total volume bursa karbon mencapai 494.254 ton CO2. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara IDXCarbon menargetkan tahun ini setidaknya ada 50 pengguna jasa bursa karbon hingga tutup tahun 2024. Untuk mencapai itu, BEI telah menyiapkan sejumlah strategi. "Diharapkan ada penambahan minimal 50 pengguna jasa, dari total 46 pengguna jasa di 2023," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, kepada KONTAN, Rabu (10/1). Dari sisi supply unit karbon, BEI masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena pencatatan karbon ada di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendorong perkembangan bursa karbon di dalam negeri. Pertama, adanya kenaikan unit karbon yang ditransaksikan. Inarno menyebut ada potensi penambahan unit karbon dari skema carbon credit atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dan allowance atau persetujuan batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU). Kedua, adanya realisasi perdagangan untuk investor asing. Pengamat Investasi dan Sustainability Rio Christiawan mencermati, persoalan utama yang membuat bursa karbon sepi adalah belum adanya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) oleh pemerintah. "Jadi ambangnya belum ditetapkan untuk setiap industri sehingga belum diketahui perusahaan yang harus membeli maupun menjual karbon," jelas dia.