Di tengah ketatnya likuiditas akibat melambatnya ekonomi global dan tren suku bunga tinggi, perbankan terus berupaya menggenjot penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari masih derasnya aliran kredit perbankan di sepanjang tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan jadi Rp 6.966 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang hanya tumbuh 3,43% secara tahunan menjadi Rp 8.216,21 triliun per November 2023. Upaya bank mendorong penyaluran kredit juga terlihat dari menyusutnya penempatan dana di sejumlah instrumen invetasi. Contohnya portofolio dana perbankan di surat berharga negara (SBN). "Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, awal pekan ini. Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon bilang, saat ini penempatan dana bank, baik di obligasi korporasi maupun SBN, dilakukan sesuai kondisi di pasar. Per November 2023, penempatan dana CIMB Niaga di surat berharga juga mengempis 7,5% secara tahunan jadi Rp 60,7 triliun. Sedangkan penyaluran kredit CIMB Niaga tumbuh 1,5% secara tahunan jadi Rp 145,7 triliun per November 2023. John yakin, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi ke depannya. Sindhu Rahadian Ardita, EVP Treasury Division Head PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menimpali, fokus utama BTN saat ini tetap pada fungsi intermediasi. Dus, dana yang dihimpun bank lebih diutamakan untuk penyaluran kredit. Di sisi lain, dana berlebih dioptimalkan untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan pendapatan. Cuma, saat ini BTN masih wait and see terkait prospek pemangkasan suku bunga acuan, baik dari The Fed dan Bank Indonesia. Sebab, kebijakan bank sentral akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) akan melakukan optimalisasi distribusi semen di tahun ini.  Langkah ini dilakukan menyusul adanya tambahan produksi paska akuisisi PT Semen Grobogan. Aksi akuisisi ini merupakan upaya Indocement memperkuat penguasaan pasar di Jawa Tengah. Melalui PT Semen Grobogan, INTP berharap bisa lebih maksimal dalam mendistribusikan semen untuk pelanggan toko bangunan dan juga ready mix serta kontraktor di Jawa Tengah. "Indocement akan mendapatkan tambahan volume penjualan semen sekitar 1,5 juta ton yang selama ini telah dijual oleh Semen Grobogan," ungkap Dani Handajani, Corporate Secretary INTP kepada KONTAN, Selasa (9/1). Tak hanya memaksimalkan penjualan semen dari volume yang sudah ada,  INTP juga akan lebih mendorong penggunaan semen hijau atau semen Non Ordinary Portland Cement (OPC). Selain pasar domestik, INTP juga berupaya memaksimalkan penjualan di pasar ekspor. Sejauh ini, INTP telah mengekspor klinker dan semen ke empat negara. Yakni, Brunei Darussalam, Bangladesh, Australia, dan Filipina. "Ekspor melalui fasilitas yang kami miliki, yaitu Kompleks Pabrik Tarjun dan fasilitas yang kami sewa dari Bosowa Group, yaitu Kompleks Pabrik Maros," jelasnya. Untuk menggenjot kinerja penjualan di tahun ini, INTP menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Hingga November 2023 lalu, Indocement mencatatkan penjualan sebanyak 15,8 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi 9% dibandingkan penjualan semen pada periode yang sama tahun 2022. Dani mengatakan, angka penjualan hingga bulan Desember 2023 masih dihitung. Pihaknya berharap, angka pertumbuhan penjualan semen hingga akhir tahun bisa lebih baik dari capaian di bulan November 2023. "Khususnya setelah pengambil alihan dengan Perjanjian Sewa Pakai Aset dengan Bosowa Group untuk Pabrik di Maros, Sulawesi Selatan dan juga Unit Grinding Mill di Banyuwangi, Jawa Timur pada 2022," ujar Dani. Indocement sendiri memprediksi konsumsi semen nasional akan tetap bertumbuh di tahun 2024 sebesar 2%-3%.Optimisme INTP itu sejalan dengan giatnya agenda ekspansi perusahaan, termasuk akuisisi Semen Grobogan.

Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt-peak pada akhir tahun lalu tidak mampu menggairahkan investasi energi terbarukan yang banyak tersedia di Tanah Air. Kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN selama ini dinilai telah menjerat investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam negeri. Terlebih, Indonesia hingga kini disebut belum memiliki industri yang mampu menopang pemenuhan TKDN di PLTS. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/2017 disebutkan bahwa nilai TKDN minimal untuk modul surya sebesar 60% sejak 1 Januari 2019. Padahal, di Indonesia baru ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak per modul surya. Adapun, pabrikan lainnya mayoritas hanya mampu memproduksi modul surya dengan kapasitas mencapai 450 watt-peak per modul surya. Sementara itu, 21 pabrikan lainnya hanya sebagai perusahaan perakitan yang mendatangkan sel surya dari luar negeri. Problem tersebut ditambah dengan harga modul surya buatan dalam negeri yang lebih mahal sekitar 30%—45% ketimbang produk impor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengusulkan agar ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS dipangkas menjadi 40%. Dengan begitu, investor bisa lebih leluasa dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri. “Jadi penerapan TKDN ada peta jalannya. Sekarang berapa, tahun depan berapa, hingga nanti sampai ke angka yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kamis (11/1). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS hingga akhir 2025. Fabby berpendapat, ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS yang sebesar 60% justru menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.

Ketentuan TKDN, kata dia, juga membuat akses pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seret. Musababnya, lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah untuk tidak gegabah dalam merevisi aturan terkait dengan TKDN modul surya untuk PLTS. Eddy berpendapat, TKDN menjadi isu krusial untuk menjaga ketahanan industri domestik di tengah masifnya investasi untuk pembangkit dan infrastruktur EBT. Ketua Asosiasi Pabrik­an Modul Surya Indonesia Linus Andor Mulana Sijabat menyarankan agar pemerintah memisahkan pengembangan EBT dari PT PLN (Persero) agar bisa meningkatkan kapasitas terpasangnya di dalam negeri. Pengembang energi hijau, kata dia, harus diberi ruang yang lebih luas untuk memasarkan listrik yang diproduksinya ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan yang terkait dengan tarif dan jaringan kelistrikan nasional. Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, kebijakan TKDN yang terlalu agresif bisa berimbas kepada standar peralatan yang tersedia, biaya proyek, dan kelayakan pengembangan proyek di Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi modul surya di dalam negeri, menurutnya, memerlukan kepastian pasar yang memadai. Alasannya, pasar domestik yang belum stabil justru akan membuat industri modul surya menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Soal ketahanan energi, pemerintah harus punya banyak akal. Harus terus mempertajam strategi pengelolaan energi berbasis fosil, sembari mencari peluang baru untuk mengakselerasi upaya transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Selain sumber energi fosil yang makin terbatas, ancaman perubahan iklim juga menuntut banyak negara untuk menekan emisi dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Belum lagi dengan situasi geopolitik dunia juga sedang tidak menentu. Gesekan-gesekan kepentingan antarnegara berisiko makin sering terjadi, seiring tensi politik yang memanas. Imbasnya bisa melebar ke berbagai sektor krusial, salah satunya pasokan energi berbasis fosil. Toh faktanya, ketahanan energi Indonesia sejauh ini masih dipegaruhi pula oleh pasokan dari negara lain. Minyak contohnya. Sebagian kebutuhan minyak mentah nasional masih dipenuhi dari impor. Jika menengok jauh ke belakang, volume impor minyak mentah sejak 2020 hingga 2022 memang terus meningkat. Belum lagi fakta bahwa realisasi lifting minyak nasional juga kerap meleset dari target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) mencatat lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bph). Angka itu lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 660.000 bph. Selain menjadi bentuk tanggung jawab agar bumi lestari lebih lama, upaya tersebut juga sekaligus menjadi fondasi dalam menopang ekonomi di masa depan, yakni berbasis energi hijau.

Perihal transisi energi, Pemerintah Indonesia memang tak hanya berpangku tangan. Beragam inisiatif dijalankan melalui serangkaian kebijakan mulai dari pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan sumber-sumber energi baru seperti tenaga surya dan geotermal, hingga memperluas ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu pengguna listrik EBT. Peta jalan transisi energi juga telah disusun, yang salah satunya mencapai netral karbon pada 2060. Kendati demikian, aneka ragam tantangan masih mengadang. Misalnya perihal iklim investasi EBT yang belum masif. Meskipun sejatinya beragam insentif sudah ditebar. Agaknya investor masih gamang dengan pemanfaatan EBT di Indonesia. Adapun pada 2022 dan 2023 realisasi baru menyentuh 12,% dan 12,5% dari target masing-masing 15,7% dan 17,9%. Dus, masih dibutuhkan upaya masif untuk memompa investasi EBT sekaligus serapannya. Jalan transisi energi masih panjang, berliku, dan menantang karena berkaitan dengan ketahanan energi. Namun, dengan langkah inovatif, strategis, dan kompak antar-pihak terkait, amat mungkin akselerasi dilakukan.

Beberapa tahun sebelum kehadiran TikTok Shop Indonesia, dunia e-commerce Tanah Air memang tengah bertumbuh. Apalagi sejak Maret 2020, Indonesia dan dunia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas online. Saat itu, e-commerce mulai dari Tokopedia (berdiri 2009), Bukalapak (2010), Blibli (2011), Lazada (2012), hingga Shopee (2015) terus memanfaatkan momentum tingginya keinginan masyarakat berbelanja online guna menghindari pandemi tersebut. Tingginya minat ini tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat nilai transaksi e-commerce 2021 menembus Rp401 triliun. Pada 2022 angkanya naik 19% menjadi Rp476,3 triliun, sangat besar untuk ukuran negara berkembang, pasar yang tak bisa dielakkan begitu saja oleh para pelaku e-commerce mana pun. Jika ditarik ke belakang, sebelum nama-nama besar seperti Tokopedia hingga Shopee, sudah ada para pendahulu yang bisa dibilang menjadi pionir e-commerce. Meski punya potensi sangat besar, faktanya perjalanan e-commerce Indonesia selalu mulus. Beberapa di antaranya terpaksa mengibarkan bendera putih dan melakukan PHK—sesuatu yang sangat disayangkan. Di November 2022, GoTo yang menaungi Tokopedia mulai melakukan PHK, dan di awal tahun baru 2024 Lazada pun dikabarkan akan melakukan PHK. JDID tutup per 31 Maret 2023 setelah beroperasi November 2015. Blanja.com, milik Grup Telkom dan e-Bay, tutup 1 September 2020, lalu Elevenia juga tutup per 1 Desember 2022 setelah ber­operasi 9 tahun.

Salah satu wujud inovasi itu adalah tren belanja langsung via aplikasi (live shopping) yang ditawarkan TikTok Shop. Maka hadirnya kembali TikTok Shop Indonesia sejak 12 Desember 2023 dengan menggandeng Tokopedia bisa jadi merupakan game changer yang mungkin bisa membawa wajah baru di lanskap e-commerce Indonesia, lantaran mereka berhasil berinovasi via konten video pendek dan fitur live shopping yang dimanfaatkan lebih dari 6 juta pebisnis lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate. Ketika TikTok Shop menghentikan operasi per 4 Oktober 2023 menyusul terbitnya Permendag No. 31/2023, para pengguna termasuk UMKM pun berdampak karena telah memanfaatkan layanan sejak pertama kali hadir di April 2021. Apa yang dilakukan TikTok-Tokopedia memicu per­ubahan lanskap persaing­an e-commerce nasional ke depan. Persaingan antara Shopee dengan Tokopedia-TikTok bakal makin sengit, sementara Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak punya pekerjaan rumah mengejar para kompetitor yang didukung ekosistem yang besar dan modal kuat. Namun, yang wajib sama-sama dilakukan semua e-commerce dalam persaingan yang sehat ini adalah: bagaimana membuat transaksi lintas negara (cross border selling) tidak membunuh UMKM, mencegah predatory pricing (jual rugi di bawah harga pasar), dan bagaimana menempatkan produk lokal menjadi jawara di negeri sendiri. Inovasi melalui live shopping tak bisa dibendung, yang perlu dilakukan pemerintah dan sudah tepat adalah membuat regulasi: Permendag 31/2023, yang memisahkan marketplace (boleh transaksi) dan social commerce (hanya etalase, tak boleh transaksi).

Di sektor telekomunikasi, integrasi bisa memakan waktu hingga setahun lebih, bahkan sinergi data pemerintahan yakni Indonesia Satu Data, butuh bertahun-tahun. Dengan begitu, tinggal bagaimana TikTok-Tokopedia memenuhi ketentuan 4 bulan itu agar mematuhi regulasi. Kepatuhan tak hanya soal sistem backend yang mesti terpisah di belakang layar, tapi juga harus dipastikan pertukaran data TikTok dan Tokopedia harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengutamakan persetujuan pengguna. Jangan lupa, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih punya pekerjaan rumah besar buat UMKM. Target 30 juta UMKM onboarding digital mesti tercapai di 2024. Di Oktober 2022, ada 20,2 juta UMKM onboarding digital, artinya 67% dari target. Jadi, selayaknya pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa mendukung apa pun langkah strategis dan positif demi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan UMKM. TikTok-Tokopedia bisa dibilang menjadi salah satu katalis positif untuk mencapai target itu. 

Calon Presiden Ganar Pranowo dan Anies Baswedan berkomitmen memperkuat industri dalam negeri serta iklim usaha tetap kondusif. Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti dialog capres bersama Kadin Indonesia. Sementara itu, capres Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dialog bertema ‘Menuju Indonesia Emas 2045’ tersebut pada hari ini, Jumat (11/1). “Insyaallah Pak Prabowo besok jadinya jam 9.30 pagi di tempat yang sama,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan pertama dialog, kemarin. Dia berkomitmen menjaga iklim usaha tetap kondusif yang tecermin saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tony Wenas terkait strategi mengerek rasio pajak Indonesia dan persaingan usaha tidak sehat lantaran ada pengusaha membayar pajak penuh dan ada yang tidak. Ganjar menyampakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pajak menjadi jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. “Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras, beda lho ini. Bahas ini enggak enak banget di pengusaha,” katanya. Sementara itu, intensifikasi melalui optimalisasi pajak bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pasalnya, tercatat tingkat kepatuhan pajak per 2023 masih belum mencapai 100%. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku/penolong akan dibatasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pelaku industri. Meskipun demikian, dia tidak menepis peran penting mitra strategis untuk perdagangan komoditas, sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi lain, persoalan minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia yang 90% masih impor juga menjadi perhatian. Ganjar menyinggung pentingnya peningkatan research and development (R&D). Sementara itu pada dialog kedua, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas diiringi dengan pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginginkan pengusaha dalam negeri dapat menjadi tuan rumah yang gemilang tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi tamu yang mengesankan dan mempesona di negeri orang. Sementara itu, terkait upaya untuk memajukan industri farmasi, Anies menilai perlunya studi banding kebijakan atau benchmarking dari negara-negara lain guna memajukan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

PT Kereta Commuter Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp8,65 triliun untuk memenuhi upaya peremajaan dan penambahan armada kereta rel listrik hingga 2027. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan peremajaan armada kereta rel listrik (KRL) dilakukan melalui sejumlah cara yakni impor, retrofit, dan juga pengadaan sarana trainset baru. Dari kebutuhan Rp8,65 triliun, dia menyatakan sekitar Rp3,65 triliun diperoleh melalui pinjaman bank, sementara sebanyak Rp5 triliun akan diperoleh melalui penyertaan modal negara (PMN). “Kebutuhan capex [capital expenditure] pengadaan KRL baik impor dan retrofit ini diajukan Rp 8,65 triliun, dari pemerintah itu PMN Rp5 triliun ke KAI yang akan dialirkan ke KCI,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (11/1). Saat ini, KCI Commuter mengupayakan impor sebanyak tiga rangkaian kereta. Dia menuturkan trainset yang akan diimpor itu masing-masing akan terdiri atas 12 kereta. Asdo mengatakan KAI Commuter menargetkan tiga rangkaian kereta impor tersebut sudah diterima pada tahun ini sehingga dapat dioperasikan untuk melayani pelanggan. Saat ini, KAI Commuter menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 trainset baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada periode 2025—2026. Direktur Utama Inka Eko Purwanto menuturkan mulai membuat 16 unit KRL pesanan KAI Commuter pada tahun ini.

Pemerintah tengah memfinalisasi konsep dan skema tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi rantai yang hingga kini dinilai masih dalam kondisi carut marut. Langkah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut. Setidaknya akan berpegang pada tiga prinsip hidup. Ketiganya meliputi pertama, mengubah kebijakan subsidi pupuk yang semula ditujukan kepada komoditas, selanjutnya akan diberikan langsung ke petani. Kedua, menggunakan data yang telah  dibenahi, paling mutakhir, dan terintegrasi. Sedangkan prinsip ketiga, pengembangan sistem baru ini semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi atau teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, arahan soal perlunya  perbaikan sistem tata kelola penyaluran subsidi pupuk telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret tahun lalu. (Yetede)

Pemerintah mengkaji revisi kenaikan tarif pajak hiburan dari 15% menjadi 40% dan maksimal 75%. Hal itu dilakukan setelah para pelaku usaha pariwisata memprotes keras kebijakan tersebut. Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno menjelaskan, seluruh kebijakan, termasuk pajak akan disesuaikan dengan tujuan penguatan sektor pariwisata, sehingga bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja. Apalagi, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama tranformasi ekonomi Indonesia dan berperan besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). "Kami dapat mengerti kekhawatiran para pelaku usaha. Tetapi jangan terlalu gusar dan khawatir, karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga. (Yetede)

Tahun ini industri asuransi jiwa diperkirakan akan mencatat kinerja  yang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Dimana pendapatan premi 2024 diperkirakan bisa rebound atau tumbuh positif, setelah mengalami pertumbuhan negatif  pada 2022-2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun Jasa Otoritas Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi jiwa telah mengimplementasikan  Surat Edaran OJK (SEOJK)  terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), dan diharapkan berdampak positif pada kinerja tahun ini dan ke depannya. "Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan telah terbentuknya ekuilibrium baru untuk produk unitlink di tengah implementasi SEOJK PAYDI, premi asuransi jiwa pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,4% dengan akumulasi premi sebesar Rp 165,92 triliun," ungkap Ogi. (Yetede)