;

Bansos El Nino untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang  pemberian bantuan sosial (bansos) El Nino pada tahun ini, sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemberian bantuan ini akan diberlakukan hingga Juni mendatang. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi terbesar. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% dan memberikan kontribusi 52,62% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, upaya memperpanjang bansos sudah disampaikan dalam gelaran Sidang Kabinet pada Selasa (9/1/2024). Dia mengatakan rencana tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. "Kemarin dalam kabinet paripurna sudah diputuskan, untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan kembali," kata Susiwijono (Yetede)

Lelang Tujuh SBSN Serap Dana Rp 12 Triliun

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Investor Daily
Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 Januari 2024. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/1/2024), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menjelaskan jumlah penawaran yang masuk untuk ketujuh seri tersebut yaitu Rp 28,30 triliun. Tujuh seri yang dilelang adalah SPNS09072024 (penerbitan baru), SPNS07102024 (penerbitan baru), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (penerbitan baru), dan PBS038 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Pada lelang tersebut, penyerapan terbesar berasal dari seri PBS032 dengan jumlah nominal yang dimenangkan senilai Rp7,19 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,53797%. (Yetede)

Kenaikan Pajak Hiburan Bukan 'Kiamat' Pariwisata

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Investor Daily
Kenaikan pajak hiburan yang sebelumnya 15% menjadi 40% diklaim tidak akan mematikan industri pariwisata yang baru pulih dari pandemi Covid-19. Pemerintah akan berupaya menghadirkan kesejahteraan bagi para pelaku wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno menjelaskan, pemerintah akan memfasilitasi sekaligus mengakomodir kepentingan pelaku usaha, agar tidak perlu khawatir atas kenaikan pajak tersebut. Kami pastikan bahwa filosofi kebijakan pemerintah ini adalah memberdayakan dan memberikan kesejahteraan. Bukan untuk mematikan usaha, jadi jangan khawatir, tetap akan kita fasilitasi." ujar Sandiaga. Beliau menerangkan, industri pariwisata Indonesia masih diminati wisatawan asing, khususnya Bali, karena pulau dewata itu berhasil menarik lebih dari lima juta wisatawan asing dari total 11,5 juta wisatawan mancanegara. (Yetede)

World Water Forum Pacu Peluang Investasi Infrastruktur Air

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Investor Daily
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai penyelenggara World Water Forum (WWF) ke-10 pada Mei 2024 di Bali dapat menciptakan peluang investasi untuk membangun infrastruktur. Deputi bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan Indonesia  kembali mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah  event internasional, World Water for Shared Prosperity. Forum tersebut direncanakan digelar di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. "Ini nanti akan dibagi untuk didiskusikan untuk bagaimana direplika dan dikembangkan sehingga akan ada aksi-aksi konkret di lapangan. Ini arahan Presiden bahwa air adalah untuk kesejahteraan bersama. Semua orang harus punya  akses untuk air bersih," kata Nani. (Yetede)

Naiknya Rasio Pembayaran Utang Masyarakat

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Tempo
Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat rasio pembayaran cicilan utang terhadap pendapatan masyarakat melonjak menjadi 10 persen pada Desember 2023 dari 9,3 persen pada bulan sebelumnya. Kenaikan cicilan utang tersebut menunjukkan pendapatan masyarakat belum bisa menutupi kebutuhan pokok. Masyarakat masih bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Mengingat harga bahan pokok terus naik, tapi upah pekerja tetap rendah,” kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Rabu, 10 Januari 2024. Proporsi pembayaran cicilan terhadap pendapatan masyarakat pada Desember 2023 juga lebih tinggi ketimbang pada tahun sebelumnya. Pada Desember 2022, rasionya hanya 9,2 persen.

Bhima mengatakan kenaikan porsi cicilan utang tak lepas dari maraknya pinjaman online. Per November lalu, outstanding pembiayaan pinjaman online sebesar Rp 59,38 triliun atau tumbuh 18,05 persen secara tahunan. Angka tersebut melesat dibanding pada bulan sebelumnya, yang sebesar Rp 58,05 triliun. “Belum lagi utang konsumsi dari pinjol ilegal, bisa lebih besar lagi.” (Yetede)

Kebut Aturan Pengerukan Sedimentasi Laut

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Tempo
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut akan diterapkan pada Maret 2024. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan saat ini tim pengkajian yang dibentuk pemerintah tengah menyiapkan dokumen perencanaan. Dokumen ini akan berisi kajian sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi laut. 

“Ditargetkan dokumennya selesai pada awal Maret. Setelah itu sudah bisa digunakan untuk seluruh kegiatan,” ujarnya saat pemaparan Outlook Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemarin.

Regulasi sedimentasi laut ini disahkan pada Mei 2023. Lima bulan setelah itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023. Pemerintah mengklaim peraturan ini dibuat untuk mengatur pengerukan sedimentasi laut agar lebih terkontrol. Namun aturan ini juga menuai kritik. Selain mengenai dampak lingkungan, PP Nomor 26 Tahun 2023 dianggap akan membuka kembali ekspor pasir laut. (Yetede)

Beda Rupa Rupiah Digital

Yuniati Turjandini 11 Jan 2024 Tempo
Alur kerja central bank digital currency (CBDC) atau Rupiah Digital berbeda dengan alat atau sistem pembayaran yang telah ada selama ini. Praktisi sistem pembayaran dan pengamat perbankan Arianto Muditomo berujar perbedaan utamanya adalah Bank Indonesia terlibat secara penuh sebagai penerbit hingga pengawas dalam peredaran dan pemanfaatannya.

“Pertama, bank sentral bertindak sebagai penerbit resmi CBDC dan dapat mengkonversi mata uang fisik menjadi bentuk digital,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Distribusi Rupiah Digital dapat dilakukan melalui saluran perbankan tradisional atau lembaga keuangan lainnya, yang di dalamnya masyarakat dapat menyimpannya dalam dompet digital atau rekening yang diakui.

Keamanan dan enkripsi yang canggih pun diterapkan untuk melindungi transaksi Rupiah Digital, yaitu dengan beberapa implementasi mempertimbangkan penggunaan teknologi distributed ledger atau blockchain untuk meningkatkan transparansi. “Rupiah Digital memiliki status legal tender dan diakui sebagai bentuk uang resmi yang dapat digunakan untuk semua transaksi di dalam negara tersebut,” ucap Arianto. Bank Indonesia memiliki kontrol penuh atas Rupiah Digital dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter sehingga Rupiah Digital memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (Yetede)

TIMUR TENGAH, Semakin Sulit Cegah Perluasan Perang

Yoga 10 Jan 2024 Kompas (H)

Upaya mencegah perluasan perang di Timur Tengah semakin sulit. Pada Selasa (9/1/2024), serangan udara di Ghandouriyeh, Lebanon selatan, menewaskan tiga anggota Hezbollah. Nama dan jabatan mereka tidak diungkap. Hezbollah malah mengumumkan serangan ke markas militer Israel di Safed, yang disebut pembalasan atas pembunuhan komandan Hezbollah, Wisam Hassan al-Tawil, dan petinggi Hamas, Saleh Mohammed al-Arouri. Arouri tewas akibat serangan pada 2 Januari 2024 di Beirut. Sementara Tawil tewas akibat serangan pada Senin di Khirbet Silem, Lebanon selatan. Pembunuhan Tawil terjadi di tengah tur lawatan Menlu AS Antony Blinken ke sejumlah negara Timur Tengah, yang menurut Deplu AS, untuk mengurangi ketegangan kawasan akibat perang Hamas-Israel, juga mencegah eskalasi perang ke Lebanon.

Menlu Israel, Israel Katz, mengonfirmasi Israel di balik pembunuhan Tawil. ”Terkait serangan di Lebanon selatan,  kami bertanggung jawab atas pembunuhan Komandan Pasukan Radwan,” ujar Katz kepada televisi Israel, Channel 14, seperti dikutip The Jerusalem Post. Pembunuhan Tawil merupakan rangkaian lanjutan bibit-bibit eskalasi meluasnya perang Hamas-Israel ke Lebanon. Selama beberapa pekan terakhir, pejabat Israel mendesak agar Pasukan Radwan ditarik menjauh dari area perbatasan. Tujuannya, Israel ingin me- ngembalikan lagi puluhan ribu warga Israel di sekitar perbatasan yang diungsikan karena intensifnya pertempuran lintas perbatasan menyusul perang Hamas-Israel di Gaza. Dalam kunjungan ke Israel, Desember 2023, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan hasil negosiasi merupakan cara terbaik guna memastikan kembalinya warga Israel utara di wilayah perbatasan dengan Lebanon, yang tengah diungsikan, ke permukiman masing-masing. Saran itu hanya indah diucapkan, tetapi sulit dijalankan, setidaknya saat ini.

Menlu Lebanon Abdallah Bou Habib, seperti dikutip harian Israel, Haaretz, menyatakan siap mengimplementasikan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang berisi pasukan Hezbollah tidak akan dikerahkan ke selatan Sungai Litani. Di sisi lain, tentara Lebanon akan mengontrol seluruh wilayah negeri hingga wilayah perbatasan dengan Israel. Namun, Israel ”harus mundur sepenuhnya dari seluruh teritorial Lebanon dan tidak lagi melanggar wilayah darat, laut, dan udara (Lebanon)”. Salah satu pelanggaran itu adalah serangan yang menewaskan Arouri. Beirut mengadukan serangan itu ke DK PBB. Sementara Hezbollah menetapkan syarat penghentian agresi Israel ke Gaza jika situasi keamanan di perbatasan Lebanon-Israel akan dinegosiasikan. Hal ini ditegaskan Sheikh Ali Damoush, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah, seperti dikutip Al Jazeera. (Yoga)

OJK: Permodalan Sektor Jasa Keuangan Solid

Yoga 10 Jan 2024 Kompas

Permodalan sektor jasa keuangan tetap solid menghadapi berbagai risiko di tengah perlambatan ekonomi. Di sisi lain, ekspektasi penurunan tingkat suku bunga acuan di negara maju dinilai akan membuka ruang bagi masuknya aliran modal ke negara berkembang. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Desember 2023 secara daring, Selasa (9/1/2024). Beberapa faktor risiko yang akan dihadapi oleh sektor jasa keuangan pada tahun ini, antara lain, perlambatan ekonomi global yang terutama dialami oleh negara-negara Uni Eropa dan China, konflik geopolitik yang masih akan berlanjut, serta kontestasi politik di 64 negara yang akan diikuti oleh hampir 50 % penduduk dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2024 mencapai 2,9 persen atau lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya sebesar 3 %. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada November 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 sebesar 2,7 % atau melambat dibandingkan 2023 sebesar 2,9 %. ”Kami tetap optimistis sector jasa keuangan dapat menghadapi berbagai faktor risiko ter- sebut. Hal ini mengingat kondisi sektor jasa keuangan pada akhir 2023 tetap stabil dan diperkirakan terus berlanjut didukung permodalan yang solid,” kata Mahendra.

Perbankan per November 2023 mencatatkan rasio kecukupan modal (capital adequacyratio/CAR) sebesar 27,86 %, jauh di atas ambang batas minimum 20 %. Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh 9,74 % secara tahunan menjadi Rp 6.966 triliun dengan nonperforming loan (NPL) net 0,75 % dan NPL gross 2,36 %. Sementara itu, permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum juga menguat. Ini tecermin dari risk based capital (RBC), masing-masing 464,13 % dan 348,97 %, di atas ambang batas minimum 120 %. Selain itu, piutang pembiayaan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya tumbuh 14,14 % secara tahunan menjadi Rp 467,39 triliun, melambat ketimbang bulan sebelumnya yang tumbuh 15,02 %. (Yoga)

Tantangan Pemerataan pada Hilirisasi Nikel

Yoga 10 Jan 2024 Kompas

Investasi dan pengoperasian smelter hilirisasi mineral nikel belum memberi dampak ekonomi yang merata bagi perekonomian warga lokal di daerah terkait. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang meroket, tetapi belum menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi dua provinsi yang banyak mendapat investasi pembangunan smelter hilirisasi nikel, yaitu Maluku Utara dan Sulteng, meroket berlipat ganda dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan ketiga 2023 mencapai 25,13 % secara tahunan dan pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan ketiga 2023 mencapai 13,06 % secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2023 yang sebesar 4,9 %.

Mengutip hasil riset lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa, yang mengolah data dari Bloomberg, pada 2017-2022, Maluku Utara memperoleh investasi smelter nikel 11,31 miliar USD dan Sulteng memperoleh investasi 16,06 miliar USD. Meski demikian, data BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82.130 orang, bertambah 2.260 orang dibandingkan Maret 2022 dan bertambah 950 orang dibandingkan dengan September 2021. Jumlah penduduk miskin itu mencapai 6,37 % total penduduk. Sedang angka kemiskinan di Sulteng pada September 2022 mencapai 389.710 orang, bertambah 1.360 orang dibandingkan dengan Maret 2022 dan bertambah 8.500 orang ketimbang September 2021.

Jumlah penduduk miskin itu setara 12,30 % dari total penduduk. Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Abdul Haris mengatakan, berbagai data ini menunjukkan bahwa investasi pembangunan smelter bernilai triliunan rupiah itu tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar penduduk disana masih menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian dan melaut. ”Ada persoalan distribusi kemakmuran yang tidak menetes hingga penduduk di akar rumput dari berbagai investasi triliunan itu,” ujar Abdul dalam diskusi bertajuk ”Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel”, di Jakarta, Selasa (9/1/2024). (Yoga)

Pilihan Editor