Pekan lalu, media sosial gempar membahas PHK yang diam-diam terjadi di sejumlah perusahaan rintisan bidang teknologi atau start up. Warganet memberikan deretan nama start up yang melakukan PHK, di antaranya Flip (start up teknologi finansial untuk pembayaran) dan Lazada (lokapasar tingkat Asia Tenggara). Dalam keterangan resminya, Flip menyatakan keputusan memangkas karyawan ditempuh perusahaan demi menjamin keberlangsungan bisnis. Kondisi perekonomian global yang tak menentu juga jadi alasan. Lazada dikabarkan mengurangi 30 % pekerjanya di wilayah Asia Tenggara. Beberapa pos eksekutif di kawasan pun dipangkas. Keputusan Lazada itu dilakukan mendadak. The South China Morning Post pada Jumat (5/1/2024) menurunkan pernyataan The National Trades Union Congress (NTUC).

Isinya, NTUC dan serikat afiliasinya, Food Drinks and Allied Workers Union (FDAWU), kecewa karena Lazada tidak memberi tahu dan berkonsultasi dengan FDAWU. Apalagi, pekerja Lazada tergabung dalam serikat pekerja di bawah FDAWU. Mengutip CNA, PHK masih berlangsung. Jubir Lazada mengatakan, perusahaan membuat penyesuaian untuk mentransformasi tenaga kerja. Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Hukum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Jabodetabek Setyo A Saputro, Minggu (14/1) di Jakarta mengatakan, selain start up dan perusahaan teknologi besar, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor media juga melakukan PHK beberapa minggu terakhir.

Aksi tersebut tidak banyak terdengar di masyarakat luas. Pekerja yang menjadi korban sempat berdiskusi mengenai hak-hak setelah terkena PHK, tetapi jarang berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Pada Pemilu 2024 para capres-cawapres juga menyertakan gagasan tentang ekonomi digital, seperti digitalisasi dalam UMKM dan start up, ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan, seperti meratakan literasi digital. Setyo khawatir, industri digital cuma jadi komoditas politik. ”Belum ada kejelasan program untuk mendorong ekonomi digital. Digitalisasi industri dilepas begitu saja. Kalaupun terjadi PHK, PHK terjadi dalam suasana silent yang kami duga karena kesadaran hak pekerja di antara karyawan belum masif,” kata Setyo. Di sisi lain, omnibus law Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan PHK. Dulu PHK karena rugi sehingga operasionalisasi harus tutup permanen. Kini, perusahaan tidak perlu tutup permanen. (Yoga)

Pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pembebasan tarif ekspor untuk empat komoditas olahan ke Jepang. Produk ekspor tuna olahanasal Indonesia ke Jepang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Tarif ekspor 0 % tersebut berlaku untuk empat kode HS, yakni ekspor tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6 % menjadi 0 % serta pos tarif ekspor katsuobushi dengan kode HS 1604.14-091 dan tuna lain dengan kode HS 1604.14-099 dari semula 9,6 % menjadi 0 %. Otoritas Jepang terlebih dulu memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis, pada tahun 2022 Jepang mengimpor produk tuna-cakalang olahan dengan empat kode HS tersebut sebesar 395 juta USD.

Pemasok utamanya Thailand (58 %), diikuti Indonesia (17,96 %), Filipina (16 %), dan Vietnam (4 %). Total produk tuna-cakalang yang diimpor Jepang senilai 2,2 miliar USD, kedua terbesar di dunia setelah AS. Dimana pasokan Indonesia senilai 154 juta USD (7 %) atau urutan ke-6 negara pengekspor tuna-cakalang ke Jepang. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, pekan lalu mengemukakan, tarif 0 % memberikan peluang signifikan terhadap peningkatan pasar ekspor tuna olahan ke Jepang. Hal ini mengingat pihak Jepang sejak perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) berlaku tahun 2007 tidak memberikan tarif preferensi terhadap produk tuna olahan kepada Indonesia.

Daya saing produk tuna Indonesia di pasar Jepang diharapkan akan terus meningat mengingat Thailand sebagai kompetitor sudah lebih dulu menikmati tarif preferensi produk olahan tuna. ”Dengan tarif 0 % ini, diharapkan pada lima tahun ke depan ekspor tuna dan cakalang Indonesia meningkat 20 %. Selain itu, mendorong peningkatan akses pasar tuna olahan Indonesia ke Jepang. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pengolahan produk tuna olahan, baik PMDN maupun PMA, dan meningkatkan hilirasi industri tuna di Indonesia,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/1/2024). (Yoga)

Gejolak stok dan harga pangan kerap menjadi ”peluru” politik untuk menumbangkan lawan. Menjelang pesta demokrasi 2024, ”peluru” itu kian tajam. Pemerintah, yang selalu menjadi sasaran tembak, menempa perisai krisis pangan. Hingga pekan kedua Januari 2024, harga sejumlah pangan pokok masih tinggi, terutama beras dan gula pasir atau konsumsi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per Sabtu (13/1) harga rata-rata nasional beras medium dan gula pasir masing-masing Rp 13.290 per kg dan Rp 17.330 per kg. Harga beras medium masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Begitu juga gula pasir, harganya di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

Harga kedua komoditas pangan pokok itu masih tinggi lantaran penurunan produksi akibat El Nino. Selain itu, keduanya tengah berada pada fase paceklik. Panen raya padi diperkirakan baru terjadi pada April-Mei 2024, sedangkan musim giling tebu baru akan mulai pada Mei 2024. emerintah telah menempa ”perisai” untuk menangkal kekurangan stok dan kenaikan harga, Bapanas telah menetapkan jumlah stok 13 bahan pangan pokok untuk cadangan pangan pemerintah (CPP). Kementan berupaya menambah stok beras di fase paceklik sembari menunggu realisasi panen raya. Pemerintah juga telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton serta gula mentah dan konsumsi sebanyak 745.000 ton.

Kemendag juga telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sejumlah pangan pokok yang dibutuhkan di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan CPP perlu dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi maupun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. ”CPP itu akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. Untuk merealisasikan CPP itu, kami telah menyediakan dana Rp 28,7 triliun yang akan digulirkan kepada dua badan usaha milik negara itu,” ujarnya. (Yoga)

Perusahaan produsen kendaraan listrik Vietnam, VinFast, siap untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Total penanaman modal diperkirakan mencapai 1,2 miliar dollar AS. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, rencana investasi itu diterima setelah pihaknya mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan VinFast di Vietnam. Agus menjelaskan, VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di Indonesia dengan kebutuhan lahan sekitar 240 hektar. ”Kami sangat mengapresiasi rencana investasi VinFast karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mengingat potensi yang besar di Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya, akhir pekan lalu.VinFast akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri untuk proses produksi.

Selain itu, VinFast akan bermitra dengan perusahaan transportasi dan penyedia jasa teknologi dalam rangka ekspansi untuk kendaraan taksi listrik. VinFast juga berminat membuat bus listrik. Bahkan, mereka juga ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Terkait rencana investasi VinFast ini, Pemerintah Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada tahap produksi, VinFast bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0 % untuk skema impor completely knock down (CKD) atau incompletely knock down (IKD) yang diatur dalam Permenperin No 29 Tahun 2023. Selain itu, fasilitas PPnBM 0 % juga dapat dimanfaatkan jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana Perpres No 79 Tahun 2023. (Yoga)

Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menghadirkan layanan bus berbasis skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di Kota Depok, Jabar. Skema ini diharapkan dapat mengurangi masalah kemacetan di Jabodetabek serta membangkitkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Menyusul penerapan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, BPTJ melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) bersama Pemkot Depok mengenai layanan bus berbasis BTS di Depok, Jumat (12/1). Namun, belum diumumkan kapan layanan ini mulai beroperasi.

BTS merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa bus yang memperkuat konektivitas moda transportasi. Layanan ini termasuk salah satu upaya pemerintah pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah. Plt Kepala BPTJ Suharto, Minggu (14/1), mengatakan, perluasan layanan BTS di daerah-daerah Bodetabek merupakan hal penting yang terus diupayakan. Angkutan massal dengan program BTS akan menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Sebagai proyek rintisan layanan BTS di Kota Depok, rute pertamanya yaitu dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti.

Rute tersebut merupakan rute prioritas dari lima rute yang diusulkan oleh Pemkot Depok dan terintegrasi langsung dengan layanan LRT Jabodebek. ”Rencana operasi secepat nya, tergantung kesiapan Pemkot Depok terkait apakah halte atau bus stop sudah siap. Menurut rencana, kami akan mengoperasikan 13 bus medium dan 12 titik lokasi pemberhentian bus dari terminal Margonda hingga Stasiun LRT Harjamukti,” kata Suharto. BTS di Depok akan menggunakan bus listrik, dilengkapi fasilitas yang nyaman, seperti penyejuk ruangan (AC), jaringan internet nirkabel (Wi- fi), dan kursi yang empuk. (Yoga)

Para perempuan di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut, menjadi aktor aktif dalam redistribusi lahan di desa mereka. Mereka berjuang memvalidasi setiap jengkal tanah dan lahan yang dimiliki oleh warga. Perjuangan mereka pun berbuah manis. Tak pernah terpikir oleh Nova Kalompo (45) bahwa ia dapat mendirikan warung kelontong di halaman rumah. Sebab, hari-harinya selalu dihantui kekhawatiran akan pengusiran dari rumah ataupun kebunnya di Desa Mangkit. Semua berbalik sejak 29 Oktober 2018 ketika Gubernur, bupati, serta jajaran pejabat lain hadir dalam acara seremonial untuk membagikan 515 sertifikat lahan perkebunan eks hak guna usaha (HGU) kepada Nova dan ratusan warga lainnya dalam rangka reforma agraria.

Pada awal 2019, warga kembali menerima sertifikat lahan, untuk tanah tempat rumah mereka berdiri sejumlah 535 buah sehingga secara keseluruhan ada 1.050 sertifikat yang diterbitkan untuk meredistribusi tanah negara seluas 444,46 hektar. ”Kehidupan berubah 180 derajat dari sebelum torang dapat sertifikat. Torang dulu cuma mengandalkan suami. Sekarang, sudah. So merdeka,” kata Nova dengan mata berbinar-binar di teras rumahnya, Selasa (9/1/2024) siang. Tak lama setelah itu, Nova membawa sertifikat tanah rumahnya yang berukuran 10 x 20 meter ke sebuah bank di Ratahan, ibu kota Minahasa Tenggara, sebagai agunan demi mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 50 juta.

Berkat pinjaman tersebut, selama empat tahun terakhir, ibu dua anak tersebut dapat menyebut dirinya wirausahawati. Warga desa pun silih berganti singgah di warungnya untuk membeli segala macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, air mineral, telur, makanan ringan, sampai sabun cuci.  Penghasilan bersihnya sebulan, selalu melampaui Rp 1 juta. Nova juga menjadi pemilik sah lahan garapan seluas 0,49 hektar, hasil bagi rata dengan suaminya. Baru-baru ini, mereka panen cengkeh dari 100 pohon. Nilai penjualan nantinya diperkirakan mencapai Rp 20 juta. (Yoga)

Indonesia dinilai sudah saatnya pengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai salah satu solusi dari krisis energi, menyusul makin menipisnya ketersediaaan bahan bakar fosil. Kehadiran PLTN di tanah air juga bisa mempercepat proses transisi energi nasional dalam rangka mencapai net zero emission (2060). Karenanya, opsi PLTN ini masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi terbarukan (RUU EBET). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan perkembangan zaman dan teknologi membuat pengoperasian PLTN makin memungkinkan. "Sekarang itu teknologikan berkembang, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi teknologi maupun dari sisi kapasitas. Perkembangannya kalau PLTN itu ke bawah, jadi sekarang banyak PLTN yang ukurannya makin lama semakin kecil yang disebut SMR (small modular reactor)," kata Dadan di Jakarta, akhir pekan lalu. (Yetede)

Perang antara Israel dan Hamas  di jalur gaza memasuki hari ke 100 pada Mingu (14/1/2024) dan belum menujukkan tanda-tanda akan berakhir. Perang antara Palestina dan Isarel ini telah menjadi  yang terpanjang dan paling banyak memakan korban sejak berdirinya Israel pada 1948.  Isarel menyatakan perang sebagai respons atas serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil dan menyandera 250 lainnya. Ini adalah serangan paling mematikan dalan sejarah Israel dan paling mematikan sejak Holocaust.  Israel merespon dengan serangan udara intensif selama berminggu-minggu ke Gaza sebelum memperluas operasi tersebut menjadi serangan darat  dan telah memakan korban lebih dari 23.000 warga Palestina, sekitar 1% dari penduduk Gaza. (Yetede)