Momentum 2024 mulai berpihak kepada saham-saham sektor teknologi seiring dengan sentimen suku bunga tinggi mulai mereda. Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan The Fed dan BI rate diyakini dapat mendorong penguatan saham di sektor tersebut. Sejumlah emiten mampu membukukan kenaikan harga saham secara positif. PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), misalnya, naik 12,18% sepanjang tahun berjalan (Year-to-Date/ytd) ke harga 4.850, GOTO (5,18%), PTSN (3,28%), MLPT (3,18%), dan NFCX (2,72%). Meski demikian, sebagian konstituen masih mengalami pelemahan. Hal ini membuat IDX Technology turun 0,17% ke level 4.336 pada Jumat (12/1). Sepanjang tahun berjalan, IDX Technology masih turun 2,23%. Posisinya masih lebih rendah dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turut melemah 0,44% secara ytd. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengungkapkan prospek suku bunga acuan yang melandai dapat kembali menggairahkan investasi ke saham teknologi. "Suku bunga memang akan berdampak terhadap kepercayaan investor ke saham-saham teknologi," ujarnya, Jumat (12/1). Bhima menilai booming investasi teknologi terkait ritel sudah berakhir, dan kini, saatnya perusahaan teknologi membuktikan dirinya. Suku bunga yang melandai menjadi momentum memperkuat efisiensi. Selain itu, investor juga mulai memperhatikan kemampuan sektor teknologi mencatatkan kinerja positif. Seperti upaya PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) yang menguras kasnya hingga Rp1,6 triliun demi meningkatkan modal kerjanya.

Direktur Global Digital Niaga (BELI) Eric Winarta menjelaskan perubahan posisi kas dan setara kas tersebut terutama karena penggunaan kebutuhan operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha BELI selama periode 9 bulan 2023. Sementara itu, GOTO turut bersiasat agar bisa mencapai target Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) positif. Aksi korporasi yang signifikan ini di antaranya, melepas saham PT Tokopedia ke induk TikTok, ByteDance, setara 75% kepemilikan. Hal ini menjadi bagian dari upaya GOTO mengurangi beban promosi. Direktur Utama GOTO Patrick S. Walujo mengungkapkan bahwa mencapai laba positif tidak sulit, tetapi meraih dan mempertahankan bisnis agar tetap berkelanjutan adalah suatu hal yang menantang. “ Positif itu tidak terlalu sulit. Ekstremnya teman-teman ODS dan e-commerce hentikan promosi, lusa langsung profit,” tuturnya. Di sisi lain, aksi IPO perusahaan teknologi juga diperkirakan semakin ramai tahun ini. Alasannya, perusahaan ventura menghendaki investasinya menuai hasil. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat setidaknya ada 5 perusahaan teknologi sudah antre IPO. Adapun, Head of Research InvestasiKu atau Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengingatkan beberapa risiko untuk sejumlah saham teknologi a.l. pelemahan daya beli, penurunan suku bunga yang tidak sebesar perkiraan sehingga beban bunga masih tinggi.

PT Bank Nano Syariah menargetkan menggelar penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia setelah merampungkan spin off Unit Usaha Syariah dari PT Bank Sinarmas Tbk. Presiden Direktur Bank Nano Syariah (Nanobank Syariah) Halim menyebutkan untuk penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) bakal dilakukan setelah 2025. “Karena kita masih punya PR [pekerjaan rumah] untuk menyelesaikan BMPD [Batas Maksimum Penyaluran Dana],” ujarnya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Jumat (12/1). Terkait dengan BMPD, dia menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu bisa selesai selama 18 bulan atau satu setengah tahun. Namun, dia optimistis pemenuhan BMPD Bank Nano Syariah selesai dalam jangka 1 tahun. Dia juga menyebutkan masih akan fokus mengembangkan tata kelola bisnis dengan menciptakan bank yang modern dan inovatif sesuai dengan pilihan nasabah. Strateginya dengan mengandalkan keuangan syariah berbasis teknologi. Untuk bisa mendongkrak kinerja Bank Nano Syariah yang telah berstatus menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Direktur Keuangan Bank Nano Syariah Soejanto Soetjijo menyebutkan bakal memperbesar porsi segmen ritel. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas itu sejalan dengan ketentuan Undang–Undang No. 4/2023 Pasal 68 (1) yang megatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan juga sebagai bentuk komitmen mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Permodalan Nanobank Syariah didukung sepenuhnya Bank Sinarmas (BSIM) selaku pemegang saham pengendali (PSP) dengan porsi kepemilikan 51%, sementara saham lainnya digenggam oleh PT Sinarmas Multiartha sebesar 25% dan PT Asuransi Sinarmas sebanyak 24%.

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mencatat mayoritas dana pensiun bermasalah yang tengah dalam pengawasan regulator dipicu oleh rasio kecukupan dana yang berada di bawah 50%. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo menyatakan prihatin dengan banyaknya dana pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), yang masuk dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi menuturkan bahwa 14 dana pensiun (dapen) yang masuk ke dalam pengawasan khusus OJK juga tidak semata-mata kesalahan pengurus dalam mengelola dana pensiun. “Kebanyakan dapen yang masuk dalam pengawasan khusus tersebut dikarenakan pendanaan atau RKD-nya pada tingkat 3, bahkan ada yang di bawah 50%,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/1). Faktor lainnya adalah hasil investasi yang kurang baik, serta tingkat bunga teknis dana pensiun yang tinggi. Saat ini, Budi menyampaikan bahwa rata-rata tingkat bunga teknis dana pensiun sebesar 7%–9%. Bukan hanya itu, Budi mengungkap masih ada dana pensiun yang memiliki tingkat bunga teknis di atas 9%. Dia berharap tidak ada lagi dana pensiun yang masuk ke dalam pengawasan khusus OJK. OJK telah menyampaikan ada 14 dana pensiun dalam status pengawasan khusus. atau bertambah dibandingkan posisi Desember 2023 yang mencapai 12 dapen. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dari 14 dana pensiun yang berada dalam status pengawasan khusus, terdapat sembilan dana pensiun yang pendirinya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan lima dapen swasta. Untuk dana pensiun yang mengalami masalah pendanaan tersebut, dia menyatakan OJK meminta dana pensiun untuk menyampaikan rencana perbaikan kondisi pendanaan. Dia menyampaikan bahwa beberapa dari dana pensiun tersebut telah melakukan due diligence dan telah menyampaikan opsi penyelesaian. Opsi penyelesaian yang disampaikan dana pensiun disesuaikan dengan kondisi dari pendiri dana pensiun.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memproyeksi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi pada tahun ini masih di bawah realisasi lifting sepanjang 2023. Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo mengatakan catatan itu merujuk hasil work program & budget (WP&B) 2024 untuk target lifting minyak dan gas bumi (migas) yang tetap di bawah angka yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Begitu APBN ditetapkan kita mengerjakan WP&B bekerja 3 bulan dengan seluruh KKKS dengan dinamika diskusinya jumlahnya ternyata sekitar 596 MBOPD relatif turun dari lifting minyak 2023 di level 605,5 MBOPD,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/1). Kendati kegiatan pemboran dan rencana investasi makin agresif, dia memperkirakan lifting migas sampai akhir tahun ini tetap dipatok lebih rendah dari yang ditargetkan APBN.Seperti diketahui, WP&B 2024 untuk lifting minyak ditetapkan di level 596 MBOPD atau lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN di level 635 MBOPD. Biasanya, kata dia, lewat program filling the gap atau kegiatan pengeboran di luar WP&B dapat menambah lifting minyak di rentang 15 MBOPD sampai dengan 20 MBOPD. Akan tetapi, Wahju menilai upaya untuk mencapai target WP&B itu belakangan terbilang sulit dengan berbagai alasan. 

“Sekarang ini kita tahu kita kehilangan sekitar 7.000 BOPD karena banjir, ada sekitar 7 rigyang terhalang dikepung banjir, berapa sudah force majeure dan harus dievakuasi terkait banjir di Sumatra,” kata dia. Namun, tingkat Reserves Replacement Ratio (RRR) sepanjang 2023 berhasil mencatatkan torehan positif sebesar 123,5%. Adapun, target RRR untuk tahun ini dipatok lebih rendah di level 120%.Sementara itu, pemerhati migas dari Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto berpandangan perhitungan teknis lifting migas memang sulit mencapai angka yang ditargetkan dalam APBN. Sebaliknya, Pri Agung menilai angka WP&B mesti bisa dipertanggungjawabkan karena terkait dengan target lifting tertentu, cost recovery tertentu, dan penerimaan negara.Sayangnya, dia mengatakan SKK Migas dan KKKS selalu mengandalkan lapangan migas yang sudah ada sehingga lifting migas dari waktu ke waktu tidak mengalami kenaikan. “Ke depan hanya akan berlanjut decline dan decline, hanya seberapa tajam atau landai saja declinenya,” tegasnya. Sebaliknya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menargetkan pengeboran satu sumur eksplorasi taruhan atau wildcat pada 2026 mendatang di sebagian konsesi Blok East Natuna. Dua lapangan yang dikelola PHE di Blok East Natuna itu di antaranya Lapangan Arwana dan Barakuda. Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng menuturkan perseroan bakal memulai survei seismik pada Agustus tahun ini. Adapun, Blok East Natuna diperkirakan menyimpan sumber daya minyak mencapai 2,2 BBO dan gas sebesar 300 BSCF. Potensi sumber daya itu terbentang di atas luasan konsesi 10.484,39 kilometer persegi. PHE berkomitmen untuk menggelontorkan investasi awal sebesar US$13 juta atau setara dengan Rp194,5 miliar (asumsi kurs Rp14.968 per dolar AS).

Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat tarif di 13 ruas jalan tol di Pulau Jawa dan Bali bakal naik pada periode Januari-Maret 2024.Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi Nasution menjelaskan ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) menjadi salah satu contoh yang bakal naik tarif pada kuartal I/2024. Selain ruas Jalan Tol Cipali, mengutip informasi yang dibagikan BPJT, ruas tol lain yang akan naik adalah Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, Jalan Tol Bali-Mandara, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit), Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1, Jalan Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Tomang-Tangerang Barat-Cikupa). Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa kenaikan tarif dilakukan sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38/2004 Pasal 48 (3) tentang Jalan dan Pasal 68 (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30/2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol.

Bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha atau business opportunity (BO) masih menjadi pilihan masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun, masyarakat diminta jangan kalap dengan janji-janji bisnis franchise. Sejumlah pameran waralaba tahun lalu masih terus didatangi masyarakat yang tertarik membuka bisnis lewat jalur kemitraan. Bahkan, ada beberapa brand yang mampu mendapatkan hingga ratusan mitra baru hanya dalam beberapa hari pameran. Hal itu diceritakan oleh Djoko Kurniawan Ketua Umum Himpunan Kemitraan & Peluang Usaha Indonesia (HIKPI). Menurutnya, itu indikasi minat orang membuka bisnis franchise tetap tinggi. “Hampir semua klien saya yang awalnya tidak berminat ikut pameran, akhirnya ketagihan karena mendapatkan banyak mitra setiap kali pameran. Maka, bisa dikatakan bahwa bisnis franchise atau waralaba, kemitraan, dan peluang usaha ‘sangat enak’ dan ‘berprospek sangat baik’,” ujar Djoko yang juga merupakan konsultan di DK Consulting ini. Berdasarkan survei HIKPI bersama DK Consulting, ditemukan banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis melalui skema waralaba, kemitraan dan peluang usaha karena ingin mencari penghasilan tambahan dan memiliki bisnis dengan cara yang cepat.

Beberapa jenis usaha yang diperkirakan memiliki prospek bagus pada 2024 dan tahun mendatang adalah bisnis di bidang F&B (kuliner), gaya hidup (klinik kecantikan, salon, barber, dll.), dan edukasi. “Bayangkan jika di pameran ada 20 calon mitra yang memberikan DP Rp5 juta, total pemasukan sudah Rp100 juta. Lalu saat calon mitra membatalkan kerja sama, maka uang hangus. Inilah yang banyak dilakukan ‘pebisnis jahat’ untuk mencari keuntungan,” jelasnya. Hal ini tentu saja membuat para mitra merugi, yang pada akhirnya menimbulkan citra buruk pada bisnis waralaba.Terlebih cukup banyak diantara ‘oknum’ tersebut yang menggunakan istilah franchise saat menawarkan bisnisnya. Di Indonesia, bisnis boleh menggunakan terminologi franchise atau waralaba hanya yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, hanya ada 135 merek lokal yang telah memiliki STPW. Sementara itu Senior Business Consultant dari SBM Consulting Gunawan mengatakan, bagi para pelaku usaha, skema bisnis kemitraan atau peluang usaha bisa menjadi tahap awal dalam mengembangkan bisnis sebelum masuk dan melabelkan bisnisnya sebagai franchise atau waralaba. “Jangan sampai baru mulai bisnis, keuntungan belum terlihat, analisis bisnis belum ada tetapi sudah menawarkan peluang usaha kepada mitra, bahkan membawa istilah franchise. Itu akan memberi dampak negatif bagi para mitra yang merasa dibohongi dan membawa stigma buruk bagi bisnis franchise atau kemitraan,” tuturnya.

Militer AS dan Inggris, didukung beberapa negara lain, untuk pertama kali, Jumat (12/1/2023) dini hari waktu setempat, menggempur sejumlah fasilitas kelompok Houthi di Yaman. Serangan itu menunjukkan perang telah meluas di Timur Tengah. Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Irak menyebut bahwa serangan itu bisa memperluas konflik di kawasan. Serangan bukan solusi atas konflik di Timur Tengah. Shane Oliver, ekonom pada bank investasi AMP di Australia, menyebutkan bahwa serangan AS dan sekutunya meningkatkan peluang Iran terlibat langsung konflik di kawasan. Akibatnya, pasokan minyak global akan terancam. ”Meluasnya konflik Israel-Hamas menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi global,” ujarnya. Perekonomian global ditaksir melemah pada semester I-2024.

Pengaruh perang, yang potensinya membesar selepas serangan AS, menjadi salah satu faktor pelemahan. Beberapa jam selepas serangan, harga minyak Brent dan Texas WTI naik 4 %. ”Ketakutan di pasar minyak adalah kawasan ini mengarah pada peningkatan ketegangan yang tak bisa diperkirakan, yaitu pada suatu saat pasokan minyak akhirnya akan hilang,” kata Bjarne Schieldrop, kepala analis komoditas di SEB bank. Serangan balasan AS dan sekutunya menembakkan rudal dari jet tempur, kapal perang, dan kapal selam. Sebagian jet itu terbang dari Bahrain.Presiden AS Joe Biden menyebutkan, serangan itu merupakan pembalasan atas serangan-serangan Houthi. Menurut dia, Houthi melancarkan serangan yang belum pernah terjadi. Kelompok itu menggunakan rudal balistik untuk menyerang kapal niaga.

Dalam pernyataan tertulis, Inggris mengklaim serangan ke Yaman dibenarkan oleh hukum internasional. London menyebutnya sebagai pembelaan diri. Serangan dilancarkan beberapa jam sebelum sesi kedua pembukaan sidang Mahkamah Internasional. Dalam sesi itu, giliran Israel menjawab tuduhan melakukan genosida di Gaza. Israel digugat Afrika Selatan dalam kasus itu. Sejumlah anggota Kongres AS menilai serangan seharusnya dilancarkan dari dulu. Alasan mereka, ulah Houthi mengganggu keamanan pelayaran di Laut Merah yang penting bagi perekonomian AS serta sekutunya. (Yoga)

Tanpa upaya mitigasi, defisit, bahkan potensi gagal bayar kembali mengancam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan (Kompas, 12/1/2024). Peringatan itu diungkapkan kalangan praktisi dan pengamat jaminan sosial nasional. Tahun ini defisit pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran diperkirakan mencapai Rp 19 triliun. Defisit yang kemungkinan terus membesar ini akan menggerus dana jaminan kesehatan BPJS Kesehatan; dan jika tak segera ditanggulangi akan mengancam kesinambungan program JKN. Untuk mengatasi defisit, opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat dinilai menjadi keniscayaan. Persoalannya, menaikkan iuran sudah pasti bukan langkah populer, terlebih pada tahun politik seperti sekarang. Pembengkakan biaya kesehatan itu terjadi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan bertambahnya kasus penyakit katastropik di masyarakat, sebagai penyumbang terbesar peningkatan biaya kesehatan secara nasional.

Langkah pemerintah menaikkan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) dan biaya kapitasi yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan pada 2023 juga menyumbang pada pembengkakan biaya manfaat. Ditambah lagi, perluasan manfaat baru, seperti perawatan Covid-19 dan vaksinasi, untuk peserta penerima bantuan iuran yang kini juga ditanggung JKN. Semua itu kian membebani program JKN. Persoalannya, kenaikan biaya manfaat ini tak ditopang oleh meningkatnya pendanaan dari iuran peserta. Iuran terakhir naik pada 2020. Berdasarkan Perpres No 82/2018, tarif iuran disesuaikan dua tahun sekali. Namun, kenaikan iuran selalu jadi isu sensitif dan memunculkan reaksi penolakan.Belum lagi dampak berupa risiko naiknya tunggakan iuran dan terhambatnya target cakupan kesehatan semesta. Selain menaikkan tarif iuran, upaya menekan defisit harus didorong melalui peningkatan kepesertaan aktif program JKN dan mengendalikan biaya manfaat. Khususnya biaya CBG, dengan menekan rasio rujukan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah lain, memperketat pengawasan untuk mencegah fraud. (Yoga)

Kualitas kesehatan masyarakat merupakan aspek penting untuk mendukung capaian target Indonesia Emas pada 2045. Namun, komitmen negara melalui alokasi anggaran belanja di bidang tersebut masih rendah. Reformasi anggaran perlu dilakukan dengan merealokasi belanja yang tidak produktif. Data Bappenas yang diolah dari data Bank Dunia dan Kemenkeu menunjukkan, belanja negara untuk kesehatan di Indonesia paling rendah ketimbang negara lain, yakni hanya 6,9 %, jauh lebih rendah dibandingkan AS (38,0 %), China (27,5 %), Australia (21,9 %), Jerman (21,6 %), Jepang (20,4 %). Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kunjungan ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Jumat (12/1/2024) menuturkan, komposisi belanja pemerintah kini masih didominasi belanja tidak produktif dan tidak berorientasi jangka panjang.

Belanja tersebut, antara lain, belanja barang, belanja bunga utang, dan belanja kompensasi atau subsidi, seperti belanja untuk subsidi energi. ”Reformasi subsidi energi untuk alokasi yang lebih tepat sasaran perlu diakselerasi. Terdapat potensi ruang fiskal dari relaksasi subsidi energi sebesar Rp 208,1 triliun yang bisa di- alihkan untuk mengatasi stunting (tengkes),” ujarnya. Berdasarkan perhitungan Bappenas, total anggaran untuk intervensi tengkes di Indonesia Rp 185,2 triliun. Anggaran tersebut meliputi bantuan gizi untuk anak balita, bantuan gizi untuk ibu hamil, pemberian makan siang gratis, dan pemberian susu gratis. Bantuan tersebut menyasar hanya penduduk miskin dan rentan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN / Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, perhitungan bantuan gizi untuk anak balita diberikan dengan biaya masing-masing Rp 20.000 per hari untuk 10 juta anak, total kebutuhan biaya bantuan untuk gizi anak balita Rp 75,2 triliun dalam setahun. (Yoga)

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mendesak pemerintah ikut turun tangan menangani persoalan gagal bayar obligasi BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya. Hal ini penting mengingat dana pensiun turut terdampak akibat regulasi yang mendorong dana pensiun berinvestasi pada obligasi BUMN sebagai alternatif surat berharga negara atau SBN guna mendanai proyek infrastruktur. Persoalan obligasi tersebut terjadi ketika salah satu BUMN karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, gagal melunasi obligasi berkelanjutan III tahap 2 tahun 2018 yang jatuh tempo pada Februari 2023. Selain itu, terdapat tiga obligasi lain yang berstatus gagal bayar, yakni obligasi berkelanjutan III tahap 3, obligasi berkelanjutan III tahap 4, dan obligasi berkelanjutan IV.

”Tentu kami dari pengurus  dana pensiun selaku pemegang obligasi Waskita Karya berharap agar kupon dan pokok dari obligasi tersebut dapat segera dibayarkan, mengingat dana yang ditempatkan pada obligasi tersebut merupakan dana amanah dari para peserta dana pensiun,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistyo, saat dihubungi, Jumat (12/1/2024). Budi menegaskan, pihak perseroan diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait penyelesaian masalah gagal bayar obligasi melalui rapat umum pemegang obligasi (RUPO), baik melalui restrukturisasi maupun penyelesaian lain. RUPO yang menurut rencana akan diselenggarakan dalam waktu dekat tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan dan memenangkan para pemegang obligasi. (Yoga)