Prospek saham-saham perbankan tahun ini terbilang kondusif. Meski begitu sejumlah sentimen masih akan mempengaruhi perkembangan saham sektor perbankan ini.  Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Liu melihat aliran dana asing sudah mulai nampak lagi ke pasar saham dan mulai rotasi ke big bank.  Kinerja perbankan secara tahunan alias year on year (yoy) juga masih bertumbuh masif. Kredit perbankan di November 2023 tumbuh sekitar 9,7% yoy mencapai Rp 6.930 triliun dibanding Oktober 2023 yang 9% yoy. Namun, ada satu perhatian Leonardo, yakni pemilu. Menurutnya, laju pertumbuhan kredit kemungkinan sedikit melambat tahun ini. Lantaran pasar masih menunggu hasil pemilu. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis memprediksi, kredit perbankan besar akan tumbuh moderat tahun ini. Pertumbuhan kredit empat bank besar, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI diperkirakan naik 8,8% di tahun 2024 dari 10,7% pada 2023. Tak ketinggalan, sentimen pemilu juga mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan di semester I-2024. Meski pertumbuhan kredit diprediksi melambat, keempat bank tersebut diyakini akan terus membukukan pertumbuhan laba bersih. Kenaikan laba bersih diperkirakan sebesar 8,7% year on year pada 2024, ternormalisasi dari kenaikan 2023 yang mencapai 21,6%. Pertumbuhan laba bersih ini didukung peningkatan rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 32,3%-43,8% pada 2023 menjadi 31,8%-43,0% pada tahun 2024. 

"Kami memperkirakan, pertumbuhan pinjaman yang melambat dan cost of fund yang lebih tinggi mengakibatkan pertumbuhan laba bersih melambat jadi 8,7% di 2024, sebelum meningkat 11,1% di tahun 2025," tutur kedua analis tersebut. BRI Danareksa Sekuritas yakin keempat bank ini akan tetap memiliki posisi baik di pasar. Ini didukung kekuatan penetapan harga dan current account saving account (CASA) selama kenaikan suku bunga. Di tengah kenaikan suku bunga, BBNI memiliki keuntungan terbesar karena memiliki porsi pinjaman dengan suku bunga mengambang tertinggi, yakni 82% dari pinjaman. BBCA juga diuntungkan karena rasio dana murah (CASA) tertinggi sebesar 80%. Dalam riset 8 Januari 2024, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handiman Soetoyo dan Abyan H. Yuntoharjo menambahkan, sentimen positif lain saham perbankan berasal dari pembagian dividen. Sebagian besar bank besar diprediksi akan membagikan dividen menarik di musim pembagian dividen mendatang. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas menetapkan rekomendasi overweight untuk sektor perbankan. Risikonya pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah dari prediksi dan cost of fund yang lebih tinggi dari ekspektasi.

Lahir sebagai motor perekonomian serta menopang usaha mikro kecil dan menengah, peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR masih tergolong kerdil dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.Besarnya jumlah BPR di Tanah Air yang beroperasi hingga ribuan unit, memunculkan tantangan tersendiri baik dalam tata kelola maupun pengawasan. Belum lagi, berbagai masalah dalam pengelolaan BPR yang sebagian besar akibat mismanagement dan fraud. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh regulator mestinya bisa membawa ekosistem di industri BPR menjadi lebih baik.

Semenjak bank perkreditan rakyat berganti nama menjadi bank perekonomian rakyat pada Mei 2023, angin perubahan ke arah bisnis yang lebih baik justru tak kunjung berembus. BPR/BPRS justru terus menemui tantangan cukup berat. Masalah yang melilit bisnis ini tiada habisnya.Masalah yang paling disorot oleh Harian ini adalah BPR di Indonesia sebagian besar tak memiliki standar tata kelola bisnis yang baik, kompetensi SDM yang kurang, dan aspek pengembangan digitalisasi yang minim investasi serta inovasi. Harus disadari bahwa mengelola BPR/BPRS, alias bank yang fokus pada pelayanan kepada segmen ekonomi masyarakat menengah ke bawah, membawa sejumlah tantangan yang wajib diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional.Masalah tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) di BPR adalah kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek utama tata kelola yang baik di BPR melibatkan struktur organisasi, transparansi, manajemen risiko, dan perlindungan hak pemegang saham. Ada pula kita jumpai di salah satu BPR yang dirutnya juga memasukkan anaknya bekerja di kantor yang sama. Hal ini rentan memicu kecemburuan di antara karyawan lainnya karena anak sang dirut akan mendapat privilese lebih besar daripada karyawan yang merintis karier dari bawah.

Tak jarang anak petinggi di BPR memperoleh lompatan karier yang cemerlang dan tak jarang menggunakan kekuasaan orang tuanya melakukan tindakan tangan besi kepada bawahannya. Peraturan ketenagakerjaan terkait anggota keluarga yang bekerja di BPR yang sama, tidak diatur secara tegas berdasarkan merit system. Malah ada di salah satu BPR yang jajaran direksinya hanya ada tiga posisi, yaitu seorang dirut dan dua orang direktur. Saat seorang direktur meninggal, tidak ada penggantian posisi sehingga BPR tersebut berjalan hanya tinggal dua direksi. Tidak ada direktur kepatuhan atau pengawasan, sehingga jajaran pimpinan BPR rentan menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan dinamika yang terjadi BPR belakangan ini, tak ayal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian sangat istimewa di industri ini, lebih-lebih BPR yang dirundung masalah berat. OJK mencatat hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Indonesia tinggal 1.410 entitas. Angka itu sudah berkurang cukup banyak dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang masih mencapai 1.636 entitas. Harian ini berpandangan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan revitalisasi BPR dan BPRS, setelah berganti jubah perekonomian pada Mei 2023, harus lebih serius dan presisi. Sebab, di pundak BPR tersemat tugas suci sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Jangan berhenti sebatas konsolidasi dan merger. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dan bantuan konkret.

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.

Pemerintah memastikan komitmennya untuk mendukung dan mempermudah proses investasi produsen otomotif asal Vietnam, VinFast dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.Presiden Joko Widodo mengatakan, kehadiran VinFast di Indonesia bakal membuat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air lebih berkembang. Kehadiran kendaraan listrik dari perusahaan asal Vietnam itu pun nantinya bisa tersambung dengan industri baterai kendaraan listrik.“Kami mendukung penuh rencana investasi VinFast di Indonesia. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan izin, bisa tanya ke menteri [terkait],” katanya akhir pekan lalu.Menteri Perindustri Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ada sejumlah insentif yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan kendaraan listrik yang mau berinvestasi di Indonesia, yakni tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, dan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM. “Pada tahap produksi, perusahaan juga bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk skema impor CKD [completely knock down] atau incompletely knock down [IKD] yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 29/2023,” katanya. VinFast sendiri berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar US$1,2 miliar agar bisa memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Iklim investasi di dalam negeri yang kondusif menjadi alasan utama perusahaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk membangun pabriknya.Saat ini, VinFast sedang mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan pabriknya, karena membutuhkan lahan sekitar 240 hektare. Nantinya, kapasitas pabrik kendaraan tersebut diperkirakan mencapai 50.000 unit kendaraan listrik per tahun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000—3.000 orang.

Capaian program reforma agraria dinilai masih jauh dari harapan meski pemerintah berupaya menjalankannya. Program reforma agraria masih bertumpu pada legalisasi aset tanah sehingga belum benar-benar mengurai ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria. Realisasi program reforma agraria yang digulirkan selama 2015-2023 juga masih timpang. Reforma berskema legalisasi aset dan redistribusi tanah eks hak guna usaha (HGU), tanah telantar, dan tanah negara jauh lebih dominan capaiannya ketimbang redistribusi tanah di kawasan hutan. Reforma agraria merupakan agenda Nawacita ke-5 Presiden Jokowi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024. Terkait itu, pemerintah merencanakan reforma agraria seluas 9 juta hektar, meliputi legalisasi aset dengan target 4,5 juta ha dan redistribusi tanah 4,5 juta ha. Legalisasi aset itu mencakup 3,9 juta ha tanah warga dan 0,6 juta ha tanah transmigrasi.

Adapun redistribusi tanah terdiri dari pelepasan 4,1 juta ha kawasan hutan serta 0,4 juta ha lahan eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara lainnya. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Rabu (10/1/2024) mengatakan, hingga akhir 2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang. Sertifikasi aset itu mencakup tanah warga dan transmigran yang belum bersertifikat. Adapun redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sedang redistribusi tanah eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara yang terealisasi 1,43 juta ha atau 358,23 % dari target 0,4 juta ha. ”Legalisasi aset sudah sesuai rencana. Begitu juga dengan redistribusitanah eks HGU,tanah telantar, dan tanah negara yang jauh melampaui target. Namun, untuk redistribusi tanah di kawasan hutan masih belum maksimal,” kata Hadi saat ditemui Kompas di Kementerian ATR/BPN. (Yoga)

Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri perlu diperkuat untuk menyiapkan keterampilan dan masa depan talenta yang lebih terbuka, relevan, dan inovatif. Budaya industri dalam pendidikan vokasi membuat siswa lebih siap masuk dunia kerja. Pendidikan vokasi di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi menyiapkan talenta-talenta masa depan Indonesia di berbagai bidang, seperti teknologi, industri manufaktur, musik, dan animasi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri tak boleh lagi berhenti di penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Hal ini mesti dilanjutkan dengan penerapan kurikulum, praktisi pengajar, dan kolaborasi usaha. Direktur SMK Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (14/1/2024) menyatakan, kolaborasi SMK-industri diwujudkan dalam program SMK Pusat Keunggulan.

Pemerintah juga mendorong SMK menerapkan Merdeka Belajar yang memberi kemerdekaan guru menyajikan materi sesuai bakat anak. Guru perlu memakai pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari proyek yang dikerjakan para siswa. Penguatan budaya industri di SMK juga dilakukan dengan mendorong SMK negeri mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) di satuan pendidikan. Pada 2023 lebih dari 300 SMK negeri mendirikan BLUD dan masih berproses. Sementara SMK swasta diharapkan mendirikan CV atau perseroan terbatas untuk menyalurkan produk-produk karya siswa. Selain itu, SMK-SMK didorong berkolaborasi dengan UMKM untuk memasarkan hasil karya siswa. ”Jika sekolah bermitra dengan UMKM, produk-produk Teaching Factory bisa dipasarkan, ide UMKM ditangkap sekolah. Jadi, produk bisa dijual bersama,” kata Wardani. (Yoga)

Tahun ini tidak mudah bagi banyak negara. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global 2024 turun menjadi 2,4 % dari 2,6 % pada 2023, lebih rendah satu poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada 2010-an. Bank Dunia juga memperkirakan, negara-negara berkembang hanya tumbuh 3,9 %n tahun ini, lebih dari satu poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Turut merefleksikan pelemahan perekonomian dunia, pertumbuhan perdagangan global tahun 2024 diperkirakan hanya setengah rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade lalu (The World Bank, ”Global Economy Set for Weakest Half-Decade Performance in 30 Years”, 9/1/2024).

Seperti ditulis dalam Kompas.id edisi 12 Januari 2024, perlambatan ekonomi dunia itu adalah dampak dari kebijakan moneter ketat yang diambil negara maju guna mengelola inflasi. Suku bunga tinggi membuat investasi global terhambat. Kenaikan harga bahan pokok akibat kekeringan yang dipicu El Nino dan konflik berlarut-larut, terutama di Timur Tengah, mengganggu suplai di pasar komoditas sehingga turut mendorong inflasi. Dalam situasi itu, negara-negara berkembang perlu memberi perhatian khusus pada upaya menarik investasi agar dapat menjaga pertumbuhan mereka.

Laporan Bank Dunia, ”Global Economic Prospects”, menyebut pentingnya peningkatan kualitas institusi agar investasi mengalir masuk lebih cepat. Disebutkan, di negara dengan kualitas institusi yang baik, ada peluang lebih besar tercipta percepatan investasi setelah perbaikan kebijakan fiskal dan reformasi perdagangan. Institusi yang dibangun secara politik menentukan distribusi kekayaan dan sumber daya. Institusi yang tak berkeadilan menyebabkan hanya segelintir elite yang menikmati kue pembangunan. Kita berharap pemilu Februari mendatang membantu kita memiliki pemerintahan yang mampu membangun institusi yang baik: berkeadilan, tidak korup, hukumnya tak memihak, dan penegakannya obyektif. (Yoga)