Industri pengolahan sedang terimpit di sana-sini. Tingginya inflasi menahan permintaan di pasar global. Adapun, tertatihnya daya beli membatasi pemesanan di pasar lokal.Buktinya, kemarin, Senin (15/1), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor industri pengolahan atau manufaktur hanya US$186,98 miliar, turun 9,26% dibandingkan dengan 2022 yang senilai US$206,07 miliar. Ekspor sektor usaha yang berkorelasi erat dengan manufaktur pun menyusut, di antaranya pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan.Tak pelak, ekspansi pelaku industri pun terus menyusut sebagai efek dari kinerja penjualan yang kurang menggembirakan sepanjang tahun lalu.Alarm waspada ekspansi usaha juga tecermin dari menyusutnya pendanaan baik melalui utang luar negeri (ULN) maupun di dalam negeri.Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN swasta pada November 2023 senilai US$196,2 miliar, terkontraksi 3,2% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3% (YoY).Kontraksi pertumbuhan ULN itu bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing 6,1% dan 2,5%. Dalam Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis BI, pada November 2023 terjadi penyusutan kebutuhan pembiayaan korporasi. Hal itu tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi yang turun yakni dari 15,7% menjadi 14,9% pada November 2023. Pembiayaan industri pengolahan pun merosot dari 3,1% menjadi 1,8%.Sayangnya, dua faktor yang melandasi hal itu adalah penurunan kegiatan operasional karena lemahnya permintaan domestik dan pasar ekspor. Kalangan pelaku industri pun berharap pemerintah memberikan stimulan tambahan agar mampu memacu produktivitas manufaktur nasional.

Pelaksana Tugas Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan, mendorong pemerintah untuk menstimulasi kebijakan dan fasilitas ekspor pada negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas serta membuka pasar nontradisional baru.Tak hanya kemudahan prosedur ekspor untuk menggenjot kinerja, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan program pemberdayaan produk ekspor, serta pembukaan akses pembiayaan agar sektor manufaktur lebih menggeliat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan turunnya ekspor manufaktur lantaran pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama yang melemah, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Sementara itu, langkah pemerintah sejauh ini lebih tertarik untuk meningkatkan kinerja ekspor manufaktur dengan penghiliran, alih-alih perbaikan ekosistem industri yang berorientasi ekspor. "Sehingga peningkatan kinerja ekspor manufaktur kita juga lebih sulit dan perlu waktu lebih panjang," katanya.Menurut Shinta, selain penghiliran, pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem industri manufaktur yang berorientasi ekspor.Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perubahan posisi ULN dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan insentif tambahan amat mendesak lantaran ekspektasi perlambatan global berlangsung cukup lama.Menurutnya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah yakni memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu, reformasi struktural, peningkatan kualitas infrastruktur, serta dukungan pembiayaan. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, menambahkan pemerintah mengoptimalkan restrukturisasi kredit dan menyediakan perpanjangan untuk industri pengolahan.