Sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat, mengerek tarif pajak dengan penerbitan peraturan daerah (perda). Ini adalah buntut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berlaku Januari 2024. Kenaikan tarif pajak terutama terkait pajak hiburan. Ini mengacu pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Dalam UU itu,  tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sejalan amanat UU HKPD itu, sejumlah pemda menetapkan perda yang merupakan aturan turunan   pasal 58 ayat 2 itu. Penelusuran KONTAN, banyak daerah yang sudah mengenakan tarif pajak hiburan hingga 40% atau tarif minimal, sesuai pasal 58 itu. Namun, ada beberapa daerah yang mengerek tarif pajak hiburan lebih dari 40%. Pertama, Kota Surabaya, dalam Perda Kota Surabaya No. 7/2023 khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40%. Kedua, Kota Malang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50% dalam Perda No. 4 Tahun 2023. Ketiga, Kabupaten Bogor juga menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50% di Perda Nomor 11 Tahun 2023. Beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta juga telah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tarif ini naik dari aturan sebelumnya, yang  cuma 25%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai,  tingginya tarif pajak hiburan, bisa membuat pelaku usaha di bisnis ini mengambil dua opsi. Yakni, melakukan efisiensi bahkan tutup atau membebankan pajak tersebut kepada konsumen, dalam hal ini wisatawan. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga meramal, tingginya tarif pajak yang ditetapkan bisa berdampak negatif terhadap penerimaan daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai, perda tersebut kurang tepat jika  diterapkan saat ini, mengingat kondisi masyarakat maupun dunia usaha yang belum stabil.

Koreksi harga komoditas turut menciutkan surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang pada tahun lalu senilai US$ 36,93 miliar, atau turun 33,46% year-on-year (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, penurunan surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari pelemahan kinerja ekspor maupun impor. Nilai ekspor selama Januari-Desember 2023 sebesar US$ 258,82 miliar atau turun 11,33% yoy. Ini dipicu penurunan ekspor migas maupun nonmigas. Perinciannya, ekspor nonmigas mencapai US$ 242,90 miliar atau turun 11,96%. Sedangkan ekspor migas US$ 15,92 miliar, turun 0,47% yoy. Secara sektoral, penurunan nilai ekspor nonmigas terutama dipicu koreksi ekspor industri pengolahan sebesar 9,26% yoy, akibat penurunan bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati dan berbagai produk kimia. "Industri pengolahan ini memegang pangsa sebesar 76,98% terhadap total ekspor nonmigas," kata Pudji. Di sisi lain, impor sepanjang 2023 sebesar US$ 221,89 miliar, turun 6,55%. Impor migas US$ 126,96 miliar, terkontraksi 5,57% yoy dan impor nonmigas US$ 35,83 miliar, turun 11,35% yoy. Berdasarkan sektornya, penurunan impor terbesar terjadi pada kelompok bahan baku atau penolong sebesar 11,09% menjadi US$ 161,16 miliar, terutama kontraksi pada komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, dan barang dari plastik. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, pihaknya mempertahankan perkiraan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) sebesar 0,4% dari produk domestik bruto (PDB) 2023. Bahkan CAD bakal semakin lebar di tahun ini, dengan perkiraan naik menjadi 1,0% dari PDB pada 2024. Faiz bilang, seiring melemahnya perekonomian global, permintaan ekspor akan terus melambat dan diperburuk oleh penurunan harga komoditas ekspor. "Kami memperkirakan defisit transaksi berjalan akan semakin melebar ke depan," kata Faiz dalam keterangannya, Senin (15/1). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, transaksi berjalan defisit di 2023, dan melebar pada tahun 2024. Hitungan Josua, CAD 2023 akan berada di kisaran 0,14% dari PDB dan 2024 sebesar 0,7% PDB. Meski demikian, Josua menegaskan CAD masih di bawah 1% PDB. Ini seiring upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi. Upaya itu diharapkan mampu membatasi risiko penurunan surplus neraca perdagangan saat permintaan global melemah dan harga komoditas susut. Jadi, nilai tukar rupiah pada akhir 2024 berpotensi bergerak di kisaran Rp 15.000 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Utang menjadi momok yang menghantui prospek sejumlah perusahaan, termasuk emiten yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dicermati, mayoritas emiten BUMN karya memiliki liabilitas yang lebih besar ketimbang perusahaan pelat merah dari sektor lainnya. Bahkan, satu per satu BUMN karya mulai tersangkut kasus gagal bayar. Salah satunya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Fitch Ratings melaporkan total gagal bayar obligasi korporasi di Indonesia mencapai Rp 5,6 triliun per November 2023 dan mayoritas berasal dari WSKT. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mengalami nasib serupa. Pada Desember 2023, WIKA telah gagal membayar pokok sukuk Rp 184 miliar dan dan memperpanjang jatuh tempo obligasi korporasi senilai Rp 331 miliar. Menilik laporan keuangan per September 2023, total liabilitas WSKT mencapai Rp 84,11 triliun, naik 0,14% dibanding per 31 Desember 2023 yang senilai  Rp 83,99 triliun. Sementara jumlah liabilitas WIKA Rp 55,68 triliun, atau turun 3,29%. Beban liabilitas tinggi juga harus dipanggul oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 30,44 triliun. Angkanya sedikit menurun, yakni -2,33% dibanding posisi per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp 31,16 triliun. Lonjakan liabilitas juga terjadi pada PT PP Tbk (PTPP). Per 31 Desember 2023, total liabilitas PTPP mencapai Rp 42,79 triliun dan meningkat menjadi Rp 44,22 triliun per September 2023. Ratna Lim, Vice President Research and Corporate Finance Waterfront Sekuritas menjelaskan membengkaknya utang BUMN Karya disebabkan beberapa faktor. Pertama, proyek infrastruktur yang besar yang tidak menguntungkan tetapi diperlukan dalam pembangunan. Kedua, modal belanja yang terbatas, tetapi proyek harus terus berlangsung. Miftahul Khaer, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas menambahkan masifnya kontrak yang diperoleh emiten konstruksi membuat investasi yang digelontorkan juga semakin besar. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat bilang tak semua BUMN bermasalah. Misalnya, perusahaan perbankan dan pertambangan yang kinerja mentereng dengan posisi utang yang terjaga. Miftahul menjelaskan selain indikator DER, investor juga harus mencermati jenis utang baik secara jangka waktu jatuh tempo maupun secara struktur atau tingkat risiko utang tersebut. Dia memproyeksikan saham-saham BUMN yang tergabung di dalam Indeks BUMN20 masih akan melaju positif  tahun ini. Lantaran  ada beberapa sentimen positif yang bakal memengaruhi kinerja emiten penghuni indeks ini. 

Industri pengolahan sedang terimpit di sana-sini. Tingginya inflasi menahan permintaan di pasar global. Adapun, tertatihnya daya beli membatasi pemesanan di pasar lokal.Buktinya, kemarin, Senin (15/1), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor industri pengolahan atau manufaktur hanya US$186,98 miliar, turun 9,26% dibandingkan dengan 2022 yang senilai US$206,07 miliar. Ekspor sektor usaha yang berkorelasi erat dengan manufaktur pun menyusut, di antaranya pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan.Tak pelak, ekspansi pelaku industri pun terus menyusut sebagai efek dari kinerja penjualan yang kurang menggembirakan sepanjang tahun lalu.Alarm waspada ekspansi usaha juga tecermin dari menyusutnya pendanaan baik melalui utang luar negeri (ULN) maupun di dalam negeri.Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN swasta pada November 2023 senilai US$196,2 miliar, terkontraksi 3,2% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3% (YoY).Kontraksi pertumbuhan ULN itu bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing 6,1% dan 2,5%. Dalam Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis BI, pada November 2023 terjadi penyusutan kebutuhan pembiayaan korporasi. Hal itu tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi yang turun yakni dari 15,7% menjadi 14,9% pada November 2023. Pembiayaan industri pengolahan pun merosot dari 3,1% menjadi 1,8%.Sayangnya, dua faktor yang melandasi hal itu adalah penurunan kegiatan operasional karena lemahnya permintaan domestik dan pasar ekspor. Kalangan pelaku industri pun berharap pemerintah memberikan stimulan tambahan agar mampu memacu produktivitas manufaktur nasional.

Pelaksana Tugas Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan, mendorong pemerintah untuk menstimulasi kebijakan dan fasilitas ekspor pada negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas serta membuka pasar nontradisional baru.Tak hanya kemudahan prosedur ekspor untuk menggenjot kinerja, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan program pemberdayaan produk ekspor, serta pembukaan akses pembiayaan agar sektor manufaktur lebih menggeliat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan turunnya ekspor manufaktur lantaran pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama yang melemah, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Sementara itu, langkah pemerintah sejauh ini lebih tertarik untuk meningkatkan kinerja ekspor manufaktur dengan penghiliran, alih-alih perbaikan ekosistem industri yang berorientasi ekspor. "Sehingga peningkatan kinerja ekspor manufaktur kita juga lebih sulit dan perlu waktu lebih panjang," katanya.Menurut Shinta, selain penghiliran, pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem industri manufaktur yang berorientasi ekspor.Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perubahan posisi ULN dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan insentif tambahan amat mendesak lantaran ekspektasi perlambatan global berlangsung cukup lama.Menurutnya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah yakni memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu, reformasi struktural, peningkatan kualitas infrastruktur, serta dukungan pembiayaan. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, menambahkan pemerintah mengoptimalkan restrukturisasi kredit dan menyediakan perpanjangan untuk industri pengolahan.

Industri manufaktur di dalam negeri menghadapi tekanan yang tak ringan. Sejumlah sektor penopang ekspor seperti industri pengolahan, pertambangan, pertanian dan perkebunan mencatatkan kinerja yang turun secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor manufaktur pada 2023 tercatat senilai US$186,98 miliar atau turun 9,26% dari 2022 yang sebesar US$206 miliar. Padahal industri manufaktur selama ini konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor nasional. Bahkan, laporan safeguardglobal.com menyebutkan Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara Asean dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi itu, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi 10 besar ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada 4 tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16. Tentu saja posisi yang baik tersebut rentan tergerus mengingat tekanan besar di industri manufaktur Indonesia juga diperkirakan berlanjut pada 2024 ini. Ekspansi para pelaku bisnis industri manufaktur pada tahun ini berpotensi tidak segemilang tahun sebelumnya. Hal itu tecermin dari penurunan utang luar negeri korporasi yang menjadi sinyal tertahannya ekspansi manufaktur.

Selain itu, gebyar tahun politik yang berlangsung di dalam negeri dan daya beli masyarakat yang lesu termasuk melemahnya harga komoditas unggulan ekspor asal Tanah Air, turut memicu pelemahan ekspansi tersebut. Faktor geopolitik internasional juga menahan geliat industri manufaktur. Kalangan pengusaha telah waswas sejak permintaan global untuk produk asal Indonesia yang menurun pada 2023. Ketidakpastian ekonomi global memang memiliki dampak besar. Selain itu, produk unggulan ekspor seperti komoditas mineral seperti batu bara hingga minyak sawit mentah mengalami penurunan nilai pada perdagangan global. Kondisi ini kontras bila dibandingkan dengan 2022. Tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kerja keras dan langkah inovatif sangat dibutuhkan untuk menggairahkan kembali industri manufaktur sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi nasional ini. Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan melanjutkan penghiliran sumber daya alam di industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batu bara. Namun, semua itu membutuhkan keterlibatan pelaku usaha pula. Bagi para pebisnis, memacu ekspor nonmigas sesuai target 2,5%—4,5% di 2024 tetap memerlukan intervensi, stimulus dan bantuan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpendapat besaran pajak jasa hiburan idealnya 20%-25% sebagai jalan tengah peningkatan penerimaan negara dan investasi pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan tarif pajak jasa hiburan itu setara dengan negara tetangga seperti Singapura.“Mungkin itu yang pas untuk industri. Rezim pajak kita ini juga memberikan insentif banyak untuk investasi, sedangkan kita justru butuh investasi yang kita harapkan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya, Senin (15/1). Menurutnya, besaran pajak jasa hiburan itu disampaikan menyusul protes pelaku usaha atas kutipan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang sangat tinggi. Dalam Undang-undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PBJT atas jasa hiburan untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, UU No.1/2022 menetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tarif PBJT akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dia mengimbau pemda menunggu hasil judicial review atau pengujian yudisial dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menerapkan PBJT atas jasa hiburan. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) masih menunggu hasil judicial review, mengingat Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) baru mengajukan judicial review pada 3 Januari 2024.Menurutnya, Kemenparekraf terus berkomunikasi dengan pelaku industri jasa hiburan serta pihak terkait guna membahas berapa besaran pajak yang ideal untuk industri itu. Sandiaga juga akan mengundang Inul Daratista dan Hotman Paris untuk berdiskusi ihwal PBJT.Rencananya, pertemuan tersebut akan diadakan dalam pekan ini, jika keduanya tidak berhalangan. Inul Daratista dan Hotman Paris memang memprotes pengenaan PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Pesohor Inul Daratista mengusulkan pajak hiburan sebesar 20%. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan PBJT untuk kategori hiburan seperti karaoke hingga spa sebesar 40% mulai 2024. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diteken pada 5 Januari 2024 oleh Pj. Gubernur Heru Budi Hartono. Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10%. Bila mengacu peraturan sebelumnya, yakni Perda No. 3/2015 tentang Pajak Hiburan, tarif pajak untuk kategori diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disc jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25%. Sementara, tarif untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Artinya, kenaikan tarif pajak hiburan untuk diskotik mencapai 15%, sementara untuk spa naik sebesar 5% dalam beleid yang mulai berlaku per 5 Januari 2024. Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi, semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Di sisi lain, peneliti Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa hal yang menjadi biang masalah adalah penentuan tarif minimum 40%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyampaikan bahwa aturan itu menuai banyak kritikan karena tidak melibatkan pelaku usaha industri jasa hiburan dalam perumusan. “Karena kalau kenaikannya sampai terlalu tinggi maka industri hiburan kita pasti akan terpukul di saat pascapandemi Covid-19 di mana diharapkan wisatawan meningkat, event-event juga sedang naik. Nanti kan arahnya akan berdampak ke devisa pariwisata,” katanya. Selain itu, Bhima mengatakan aturan itu akan memberikan beban tambahan bagi konsumen karena pelaku usaha pasti akan melakukan penyesuaian tarif pajak hiburan yang tinggi ke harga final yang diberikan kepada konsumen.

Provinsi Sumatra Utara masih menyimpan peluang ekonomi dan bisnis, serta investasi di sektor agro maritim yang cukup besar.Akan tetapi, pelemahan harga minyak sawit mentah di pasar global menekan harga tandan buah segar komoditas unggulan provinsi ini.Ajang Bisnis Indonesia Sumut Economic Outlook 2024 (SEO 2024)diharapkan mampu memberikan pandangan baru bagi soko guru perekonomian wilayah ini.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa dukungan Gapki untuk pelaksanaan SEO 2024 untuk makin memperjelas peran agro kelapa sawit sebagai soko guru perekonomian di Sumut. SEO 2024 dengan tema Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis & Investasi bakal digelar hari ini, Selasa (16/1) di Hotel JW Marriott, Medan.Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irsad mengatakan bahwa ajang ini akan diisi oleh para pembicara yang kompetensi dari kalangan pebisnis, perusahaan keuangan, dan ketua asosiasi dunia usaha. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Sumut M. Pintor Nasution berharap potensi bisnis dan investasi di Sumut mampu diungkap melalui ajang ini, sehingga meningkatkan minat investasi di Sumut. “SEO 2024 ini cukup menarik, sehingga ada juga fund manager dari Jakarta ingin hadir di acara ini untuk jadi peserta. Semoga ajang ini bisa memunculkan gambaran yang jelas tentang peluang investasi di Sumut,” ujarnya.

Jumlah saham tidur yang mangkrak di level terendah Rp 50 alias gocap bak cendawan di musim hujan. Saham-saham penghuni zona gocap ini tak cuma berasal dari saham-saham emiten kecil ataupun saham dengan free float mini. Saham-saham milik para konglomerat juga banyak yang terkapar di zona gocap. Sejumlah saham itu bahkan punya jumlah kepemilikan publik yang lumayan besar. Dari data Bloomberg, jumlah saham yang ngepas di level gocap per 12 Januari 2024 sebanyak 120 saham. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 72 saham. Nah, dari 72 saham yang mangkrak di zona gocap pada tahun lalu, sebagian saham ambles di bawah Rp 50, bahkan ada yang menyentuh Rp 2 per saham. Jika ditotal, saham-saham yang berada di zona gocap punya nilai kapitalisasi pasar sekitar Rp 66,4 triliun. Jumlah ini belum termasuk saham-saham yang turun naik tak jauh dari Rp 50 per saham. Penghuni level gocap lainnya mayoritas diisi saham-saham anyar yang belum lama melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham-saham baru ini juga kebanyakan masuk ke papan akselerasi. Di papan ini, harga saham bisa longsor ke bawah Rp 50. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo mengatakan, dari sekitar 120 saham yang bersarang di level gocap, sebanyak 30 saham tidak memiliki notasi khusus.

Sementara 89 saham punya notasi khusus. Sebanyak 48 di antaranya memiliki status "X" atau ada di papan pemantauan khusus. Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri membuat Papan Pemantauan Khusus ini sebagai perlindungan investor, agar investor bisa lebih mudah mengetahui kondisi likuiditas dan fundamental emiten sebelum berinvestasi. Semakin banyak saham gocap di bursa, makin banyak pula duit investor yang nyangkut. Potensi kerugian investor bisa semakin besar jika saham-saham ini kembali turun. Bahkan duit investor bisa menguap. Sebelumnya Kontan menulis, harga saham di bawah Rp 50 bikin investor tekor Rp 9,4 triliun (Harian KONTAN, 11 Januari 2024). "Emiten-emiten ini seharusnya memberi paparan keterbukaan publik terkait prospek atau rencana bisnis emiten ke depan. Jadi investor dapat menilai atau mendapat kejelasan prospek harga sahamnya ke depan," ujar Praska ke KONTAN Minggu (14/1). Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, penyebab utama saham tertidur di gocap adalah faktor fundamental, ada penurunan kinerja atau merugi. Termasuk untuk saham yang tergolong masih baru di bursa. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, saham-saham gocap identik dengan persepsi saham gorengan. Pergerakan harga sering tidak wajar, lalu kembali ke Rp 50, terutama setelah profit taking.Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan bilang, sentimen penggerak harga saham gocap lebih sulit terprediksi. Jadi sebaiknya melirik saham lain saja.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Surplus neraca perdagangan diprediksikan lebih mungil pada Desember 2023. Hal ini dipicu penurunan kinerja ekspor dan menyusutnya harga sejumlah komoditas utama Indonesia. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada akhir 2023 mencapai US$ 2,2 miliar. Proyeksi itu menyusut dari posisi November 2023 yang senilai US$ 2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan yang menurun didorong penurunan ekspor di tengah peningkatan kinerja impor. "Ekspor turun 7,08% yoy, sedangkan impor naik 4,9% yoy," terang Faiz, akhir pekan lalu. Selain penurunan ekspor, harga komoditas yang menurun pada Desember 2023 juga membuat surplus bisa lebih menciut. Faiz menyebutkan harga komoditas yang turun adalah komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan aluminium. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky memperkirakan, surplus neraca perdagangan pada Desember 2023 sebesar US$ 1,8 miliar hingga US$ 2,00 miliar. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengungkapkan, surplus neraca perdagangan barang pada akhir 2023 sebesar US$ 1,83 miliar, atau turun daripada November 2023 yang sebesar US$ 2,41 miliar. Andry mengungkapkan, alasan itu seiring dengan kenaikan impor, di tengah penurunan ekspor secara bulanan. "Impor pada Desember 2023 akan naik 2,11% mom dan secara tahunan naik 0,68% mom. Sedangkan ekspor turun 0,77% mom dan secara tahunan turun 8,38% yoy," terang dia. Andry memerinci, pelemahan ekspor dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas andalan, seperti nikel dan batubara. Hanya saja, dia melihat ada kenaikan volume ekspor batubara. Selain itu, permintaan CPO Indonesia di pasar Malaysia dan India pada tahun 2023 juga cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.