Industri mi instan semakin berkembang mengikuti zaman. Adaptasi terus mereka lakukan. Dari sisi produksi, produsen mengeluarkan varian rasa yang semakin beragam untuk menyasar aneka ceruk pasar, termasuk membuat mi yang lebih sehat. Di luar itu, mereka menggelar aneka aktivitas untuk menggaet konsumen, termasuk untuk kalangan milenial atau generasi Z. Mi instan kini telah berkembang menjadi makanan yang tidak hanya untuk dikonsumsi di rumah, tetapi juga di warung makan, perjalanan, bahkan di tempat pertunjukan seperti konser musik. BPS melaporkan, rata-rata pengeluaran masyarakat untuk komoditas mi instan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, pengeluaran mi instan Rp 1.887,68 per kapita per minggu. Pada 2021, naik menjadi Rp 2.286,21 per kapita per minggu. Immanuel Rio (28), warga Jakbar, mengatakan, saat ini, pilihan acara pertunjukan musik semakin banyak menarik minat anak muda, mengonsumsi mi instan pun jadi solusi praktis saat berada di tengah acara. Menurut Stefanny (23), warga Bekasi, Jabar, menyaksikan konser musik semakin asyik jika dilakukan bersama teman-teman. Menikmati jajanan makanan di konser, termasuk mi instan cup, juga menjadi keseruan tersendiri. Sederet pertunjukan musik pada 2023, yang sebagian besar ditonton anak-anak muda, menjadi pintu pengembangan pasar bagi sejumlah produk fast moving consumer goods, termasuk mi instan.

Mie Sedaap, misalnya, menggelar perayaan 20 tahun pada Desember 2023, dengan Come See Mie Fest 2023 yang menyasar anak muda. Selain diramaikan pertunjukan musik, acara itu juga menyajikan produk-produk Mie Sedaap. Marketing Manager Noodle Category Wings Group Indonesia Katria Arintya Anindyantari mengatakan, pihaknya memang menyasar gen Z dalam pengembangan pasar. ”Pasar gen X dan Y kami masih ada, tetapi kami ingin menggaet target baru,termasuk dengan aktivitas-aktivitas yang serba digital, juga interaktif,” ujarnya. (Yoga)

Puluhan tahun menggarap dan menggantungkan hidup pada timbulan tanah sedimentasi Segara Anakan, ribuan petani di Cilacap, Jateng, mengharapkan pengakuan atas kepemilikan tanah lewat sertifikat hak milik. Mereka menghadapi sengketa hak tanah seluas 13.000 hektar yang melibatkan 25.000 kepala keluarga.  Wilayah itu dulunya berupa perairan Segara Anakan, sedimentasi mengakibatkan tanah timbul berawa-rawa. ”Tanah ini sudah dikelola sejak tahun 1980-an sampai sekarang,” kata Ketua Presidium Serikat Tani Mandiri (STaM) Cilacap Petrus Sugeng di Cilacap, Selasa (9/1). Mulanya tanah itu merupakan sedimentasi di sekitar Segara Anakan. Luasnya 10.000 hektar. Sesuai aturan, tanah sedimentasi adalah tanah yang dikuasai negara. Hak kepemilikan bisa diberikan kepada warga Indonesia yang telah mengelolanya selama 20 tahun berturut-turut.

Sugeng mengatakan, petani bersama STaM dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperjuangkan pengakuan kepemilikan tanah sejak lama, tetapi hingga kini belum terwujud. Harapan warga adalah SHM atas nama setiap penggarap atau warga. Sejumlah petani yang menggarap tanah sedimentasi dari beberapa wilayah, seperti Desa Bulupayung dan Rawaapu, Kecamatan Patimuan, serta Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, menuturkan hal serupa. Junarto (48), petani dari Desa Bulupayung, mengisahkan, kakek dan ayahnya sudah menggarap tanah yang semula berupa rawa sejak 1985. Mereka membersihkan semak belukar dan menjadikannya sawah dengan luas 600 ubin atau sekitar 8.400 meter persegi. ”Ini dulu rawa-rawa dan semak belukar. Ada banyak rumput rawa yang kami menyebutnya prepetan. Tanah timbul akibat sedimentasi bawaan dari Sungai Cibeureum yang bermuara di Segara Anakan. Hulunya ada di Majenang, Cipari, Sidareja, Kawunganten,” kata Junarto.

Junarto mengatakan, ”Kami takut setelah membangun jalan usaha tani dan menggarap lahan yang sudah produktif, ada investor datang, terus diberi HGU, kami mau ke mana. Kami merasa belum tenang meskipun lahan sudah kami garap,” katanya. Dari 600 ubin, sekali panen, Junarto bisa memanen 6 ton gabah kering panen.  Supaya masyarakat bisa mendapatkan SHM atas tanah itu, pemerintah diharapkan mencabut UU Cipta Kerja kembali ke UU Pokok Agraria. KPA sudah merekomendasikan, pemerintah melalui KLHK perlu menerbitkan keputusan perihal penetapan batas kawasan hutan agar desa yang berkonflik dengan kawasan hutan dapat diredistribusikan. Selain itu, rekomendasi kedua adalah Menteri ATR/BPN menerbitkan keputusan pengakuan hak atas tanah hasil pelaksanaan reforma agraria melalui sertifikat. (Yoga)

Pemerintah secara bertahap akan menyesuaikan 13 tarif jalan tol pada kuartal I-2024. Kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena penyesuaian tarif jalan bebas hambatan sudah ditetapkan  dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) mencatat kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan jalan tol  saja di Indonesia selama periode 2020-2024 mencapai Rp500 triliun. Angka tersebut mengacu dalam publikasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. namun demikian, kemmapuan pembiayaan infrastruktur  yang digelontorkan melalui APBN nilainya hanya sebesar Rp623 triliun atau sekitar 30% dari total kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur  seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp2.058 triliun. Tercatat sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km,  Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km. Sementara itu, jumlah tol beroperasi sebanyak 73 ruas,  jumlah tol konstruksi 23 ruas. (Yetede)

laju inflasi dunia diyakini sudah terus turun dan tekanannya juga kian mereda. Pada saat yang sama, ekonomi global diakui lebih tangguh mengadapi rezim suku bunga tinggi yang diakibatkan inflasi tersebut. Tapi, bank sentral diingatkan untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga  sekarang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan, suku bunga baru turun  di semester II nanti. Demikian benang merah pernyataan para ekonom dan pemimpin bisnis pada hari pertama Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (16/1/2024). IMF memperkirakan suku bunga turun pada paruh kedua tahun ini. Berbicara pada diskusi panel "The High rate Reality" CNBC di Davos Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa  bank-bank sentral dunia akan menurunkan suku bunga secara agresif tahun ini." Meskipun inflasi telah turun, tugas belum selesai. kami menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja  di AS dan Eropa," ujar Gopinath. (Yetede)

Aktivitas ekonomi global  masih menghadapi risiko dan ketidakpastian, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan  Indonesia pada tahun ini. Berkaitan itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI)  memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febri Nathan Kacaribu menjelaskan, prognosa tersebut tercermin pada proyeksi  perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga  internasional yang juga diikuti oleh  moderasi harga komoditas. " Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global  terhadap eskpor nasional, serta menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan  hilirisasi SDA ( sumber daya alam) peningkatan daya saing produk ekspor nasional,  serta diverifikasi negara  mitra dagang utama," jelas Febrio. Aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun lalu terjaga, neraca perdagangan  Indonesia secara total kembali mencatat surplus sebesar  US$ 36,93. (Yetede) 

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, mengatakan sikap politik Mauarar Sirait untuk mundur dari PDI Perjuangan (PDIP) jangan dihubungkan dengan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Maruarar Sirait merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Apa pun sikap politik yang diambil Bang Ara itu adalah pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan menghubung-hubungkan dengan  Presiden," kata Ari di Kpmpleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Ari mengatakan Presiden Jokowi juga menganggap bahwa sikap politik Ara merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap pribadi politik yang bersangkutan," ujarnya.  Menurutnya, sampai saat ini tidak ada  pernyataan resmi dari Presiden Jokowi mengenai keanggotaan di PDIP. "Ya sampai saat ini belum ada apa-apakan, tidak ada apapun, pernyataan dari Presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik sajalah," ujar dia. (Yetede)

Tiga saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), kompak mengalami kenaikan pada  penutupan perdagangan Selasa (16/1/2024). Ketiga saham ini bahkan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan (IHSG),  yang pada perdagangan kemarin menguat 18,78 poin (0,26%) ke posisi 7.242. Berdasarkan data RTI, saham BREN mencatat keniakan 450 poin atai 10,16% ke posisi Rp4.880. Saham emiten energi baru terbarukan (EBT) ini ditransaksikan sebanyak 30.340 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 70,24 juta saham senilai Rp336,29 miliar. Kenaikan tinggi lainnya juga ditorehkan oleh saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Saham emiten kimia dan infrastruktur ini menguat 330 poin atau 10,22% ke level Rp3.560. Sepanjang perdagangan kemarin, saham berkode TPIA ini ditransaksikan sebanyak  13.831 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 52,6 juta kembar dan total transaksi Rp 178,38 miliar. (Yetede)

Pemanfaatan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih dominan dalam penjualan rumah tapak (landed house) pada 2024. tahun lalu, hingga kuartal ketiga 2023, pemanfaatan KPR mencapai 75,5% dari total skema pembayaran dalam memberi properti. Di sisi lain, pembeli rumah dari kalangan milenial yang memanfaatkan skema KPR cukup besar. "Saat ini, berkisar 70-80% pembelian properti memakai skema KPR, karena itu peran bank penting untuk menggerakkan sektor properti. Pemanfataan KPR akan terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia," ujar Ade Lukito, vice president Consumer Loan PT Bank Central Asia. Dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah KPR, dengan pangsa 75,50% dari total pembiayaan. Menurut Ade Lukito, saat ini pasar digerakkan oleh konsumen kalangan muda. Salah satu pemicunya adalah kemudahan informasi sehingga kaum muda terdorong membeli rumah. "Di sisi lain, tren generasi membeli rumah melalui KPR kian terasa dalam tiga tahun terakhir," katanya. (Yetede)

Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik), semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).

Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun, itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.

Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini. Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang perlu perubahan (Yoga)