Industri batu bara nasional masih akan bergeliat hingga lebih dari satu dekade ke depan. Pemerintah memproyeksi produksi ‘emas hitam’ di dalam negeri bakal terus ada di kisaran 700 juta ton hingga 2035. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut batu bara masih akan menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, meski tren transisi energi terus mengemuka. Lana Saria, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa produksi batu bara nasional bakal ada dalam keseimbangan baru hingga 2035, sebelum mengalami penurunan produksi menjadi 250 juta ton per tahun pada 2060 yang ditetapkan sebagai tenggat waktu netral karbon Indonesia. “Kira-kira rata-rata bisa mencapai 700 juta ton per tahun, dan baru akan mengalami penurunan tingkat produksi secara bertahap setelah net zero emission pada 2060,” katanya, Selasa (16/1). Lana juga menyampaikan bahwa permintaan batu bara dari pasar domestik dan internasional tetap menguat di tengah kampanye transisi energi saat ini. Bahkan, produksi batu bara Indonesia sepanjang 2023 mencapai 775 juta ton, atau 112% dari target yang ditetapkan saat itu di level 695 juta ton. Dari jumlah tersebut, 518 juta ton di antaranya dilempar ke pasar ekspor, sedangkan 213 juta ton lainnya diserap oleh pasar domestik. Sementara itu, produksi batu bara nasional 2 tahun sebelumnya, yakni pada 2021 dan 2022 masing-masing berada di angka 614 juta ton dan 687 juta ton. Saat itu, porsi pasar ekspor mengambil bagian sekitar 435 juta ton, dan 465 juta ton secara berurutan. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 181,28 juta ton. 

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, rata-rata harga jual batu bara selama periode 2021 sampai dengan akhir Desember 2023 memang tetap kuat, kendati belakangan mulai terjadi penurunan minor. Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi bagian dari megaproyek 35 gigawatt (GW) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan batu bara di dalam negeri tetap tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa kondisi pasar batu bara yang masih oversupply hingga 2025 tidak menurunkan permintaan komoditas tersebut. Hal itu terlihat dari angka perdagangan batu bara termal yang terus meningkat di pasar global, meski pertumbuhannya tidak setinggi jumlah penambahan pasokan. Pembangunan smelter di dalam negeri, kata dia, juga membuat permintaan batu bara domestik terus meningkat. Hal tersebut ditambah dengan pensiun dini PLTU yang tidak kunjung terlaksana hingga kini. 

Singgih Widagdo, Ketua Umum Indonesia Mining & Energy Forum, memprediksi produksi batu bara pada tahun ini akan melampaui level 710 juta ton. Potensi ekspor batu bara ke sejumlah negara yang selama ini menjadi pasar utama Indonesia juga masih akan menguat, karena lambatnya progres transisi energi. Muhammad Wafid, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengusahaan batu bara di era transisi energi agar tidak bertabrakan dengan arah kebijakan net zero emission. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tetap dapat dioptimalkan dan memberikan nilai tambah. Kementerian ESDM mencatat, Indonesia masih memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang melimpah, yakni masing-masing sebanyak 98,5 miliar ton dan 33,8 miliar ton. Saat ini, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM juga sedang menggali dan memetakan data potensi batu bara yang lengkap di Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan industri ‘emas hitam’ nasional. Lembaga tersebut juga sedang menggali potensi lain dari batu bara melalui inventarisasi jumlah batu bara metalurgi yang ada di Indonesia, untuk kemudian dioptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri.

Tahun politik tidak menyurutkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sejak awal tahun ini, tercatat setidaknya sudah ada tambahan 15 letter of intent.Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan tahun politik tidak membuat minat berinvestasi di IKN melambat. Buktinya, saat ini setidaknya sudah ada 345 letter of intent (LoI) yang diterima pihaknya.“Apakah [minat investasi] akan melambat, saya kira tidak. Akhir tahun lalu itu ada 330 LoI, sekarang sudah menjadi 345 LoI. Jadi, akan terus bertambah,” katanya, Selasa (16/1). “[Konsorsium] menyampaikan LoI sebagai langkah pertama dari investasi, estimasi nilai investasi masih perlu dihitung, tapi paling tidak Rp4,5 triliun—Rp7 triliun,” ujarnya.Agung menjelaskan, tahun ini Otorita Ibu Kota Nusantara baru akan memproses LoI proyek yang bakal dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, di sekitar Sumbu Kebangsaan. Alasannya, kawasan tersebut dalam waktu dekat akan digunakan sebagai pusat pemerintahan, ditandai dengan peringatan HUT ke-74 Indonesia pada 17 Agustus 2024. Tak hanya melakukan groundbreaking, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melakukan peninjauan sejumlah proyek yang telah dibangun di IKN. Hingga kini, progres pembangunan IKN tahap 1 dilaporkan telah mencapai 70%.

Penghiliran komoditas pertanian unggulan Sumatra Utara diyakini bakal memperlancar pemulihan perekonomian wilayah ini pada 2024.Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara (KPw BI Sumut) memperkirakan bahwa perekonomian wilayah ini bakal mencapai 4,5%—5,3% pada 2024.Kepala KPw BI Sumut IGP Wira Kusuma optimisme itu tak lepas dari kinerja perekonomian wilayah ini yang tetap kuat dengan mencapai 4,94% pada kuartal III/2024. di tengah tren perlambatan ekonomi global.“Pada triwulan III/2023, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumut. Angkanya naik dari 5,12% menjadi 6,42%. Ini didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Pemilu serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah,” jelasnya dalam ajang Bisnis IndonesiaSumut Economic Outlook 2024 di Medan, Selasa (16/1). Pertama, adanya peningkatan indeks penjualan riil yang didorong oleh makanan dan minuman serta tembakau (sesuai pola historisnya).Kedua, harga komoditi ekspor Sumut yang diperkirakan tetap tinggi meski minyak sawit mentah dan karet sempat sedikit termoderasi.Ketiga, dunia usaha khususnya konstruksi yang diprakirakan meningkat seiring dengan peningkatan pengadaan semen. Selain itu, Wira meyakini bahwa permintaan domestik tetap kuat pada 2024 lantaran adanya momen pemilu dan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang bakal menggerakkan roda perekonomian, misalnya lewat aktivitas belanja kampanye.“BI optimis perekonomian Sumut tetap terakselerasi di tahun ini. Namun, tetap ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai sehingga perlu adanya strategi atau penguatan agar pertumbuhan ekonomi Sumut tetap tercapai,” ujarnya. Dari sisi lapangan usaha pertanian/perkebunan, imbuhnya, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang menjadi primadona ekspor Sumut, perlu diupayakan hilirisasinya sehingga kontribusi komoditas ini terhadap perekonomian makin meningkat. KPw BI Sumut juga merekomendasikan adanya pengembangan aglomerasi industri dan wilayah pendukungnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga akan menciptakan lapangan kerja. Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono memandang bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendukung perekonomian. Forum investor bernama North Sumatra Invest yang dikembangkan BI bersama dengan Pemprov Sumut juga perlu diperkuat. “Penguatan NSI akan membantu pula mengembangkan potensi unggulan daerah,” ujar Wira.

Bukti perluasan perang Gaza terus terlihat di kawasan. Iran menembakkan rudal ke Irak, sementara kapal -kapal di Laut Merah terus menjadi sasaran Houthi. Dalam pernyataan pada Selasa (16/1) Kemenlu Irak mengumumkan Baghdad menyelidiki serangan Iran. Irak menyebut, serangan itu melanggar kedaulatannya dan membahayakan warganya. Baghdad akan mengadu ke Dewan Keamanan PBB. Kuasa usaha Kedutaan Besar Iran di Baghdad dipanggil ke Kemenlu Irak selepas serangan tersebut. Irak juga menarik duta besarnya dari Teheran. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengakui menembakkan rudal ke Erbil, Irak. Serangan pada Senin dini hari itu disebut menyasar markas mata-mata Israel di Irak.

IRGC juga menembakkan rudal ke Suriah. sasarannya diklaim markas Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Kelompok NIIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri di Iran, beberapa pekan lalu. Serangan Iran ke Irak serta Suriah terjadi di tengah kekhawatiran perluasan perang Gaza. Selain di Gaza, serangan terkait perang tersebut terjadi di Lebanon, Yaman, Irak, dan Suriah. Pelakunya pihak yang terlibat perang Gaza, pendukung, dan kaki tangan pihak-pihak itu. Di Laut Merah, kapal milik perusahaan Yunani menjadi sasaran serangan Houthi. Akibat serangan pada Selasa tersebut, sebagian lambung MV Zografia rusak.

Serangan terjadi beberapa hari setelah Yaman disasar rudal dan bom AS dan sekutunya. Washington beralasan, serbuan ke Yaman untuk melumpuhkan kemampuan Houthi mengganggu pelayaran di Laut Merah. Secara terpisah, Indonesia kembali menegaskan dukungan pada upaya-upaya membela Palestina. Indonesia juga mendukung Afsel mengadukan pelanggaran Israel atas Konvensi Genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Israel dinilai melanggar hukum internasional. Israel menduduki Tepi Barat, membangun permukiman ilegal di sana, Menlu RI Retno LP Marsudi menyampaikan hal itu dalam diskusi pakar di Kemenlu RI, membahas soal upaya pencarian nasihat hukum dari ICJ soal tindakan Israel di Palestina. (Yoga)

Banyak kendaraan angkutan barang, terutama truk, memilih jalur pantai utara Jawa. Jalan tol yang mestinya menjadi jalur utama distribusi logistik masih dianggap mahal tarifnya. Akibatnya, biaya logistik belum dapat ditekan optimal. Berdasarkan data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), jalan tol Jakarta-Surabaya berhasil memangkas setengah waktu tempuh truk angkutan logistik dari 25-27 jam menjadi 13-15 jam. Upaya ini dinilai mampu mempercepat proses distribusi barang-barang yang sensitif terhadap durasi waktu. Walau pertumbuhan infrastruktur berdampak positif terhadap dunia logistik, dampaknya tak optimal, karena truk-truk logistik masih mendominasi jalur pantura Pulau Jawa.

”Tol itu harusnya didominasi truk. Namun, tarif tol truk mahal sekali sehingga masih banyak pemain transportasi yang menggunakan jalur pantura untuk menghindari biaya tol,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar-institusi Internasional ALI Adhitya Sari pada 2024 Growth Opportunites: Navigating Indonesia’s Supply Chain and Logistics Landscape yang digelar ALI bersama Frost and Sullivan di Jakarta, Selasa (16/1/2024). Biaya tol untuk jenis kendaraan logistik dinilai masih memberatkan. Proporsinya 20 % dari total biaya transportasi, belum termasuk pungutan liar alias pungli di luar tol.

Ketua ALI Mahendra Rianto mengatakan, mayoritas angkutan logistik masih memanfaatkan truk. Padahal, biaya menggunakan truk adalah yang paling mahal dibandingkan penggunaan kereta api atau kapal. ”Sekarang, (tarif) paling murah adalah kendaraan pribadi. Jadi, jangan subsidi kendaraan pribadi dan mobil-mobil mewah. Akhirnya enggak dilewati itu jalan-jalan tol (dengan angkutan logistik),” kata Mahendra. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, dari Jakarta hingga Surabaya (Warugunung) tarif tol golongan II (truk dua gandar) mulai dari Rp 1,1 juta dan untuk golongan V (truk lima gandar) hingga 1,2 Juta. Struktur tarif itu membuat para pelaku usaha logistik enggan melewatkan truk-truknya melalui jalan tol. (Yoga)

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lydia Kurniawati Chrityana mengatakan, pemda diberi kebebasan untuk memberikan keringanan tarif pajak hiburan tertentu bagi pelaku usaha di daerahnya. Artinya, daerah boleh menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di bawah tarif 40-75 % yang saat ini berlaku. Caranya, pengusaha setempat bisa mengajukan insentif fiskal jika keberatan dengan tarif tersebut. ”Jika kepala daerah merasa daerahnya perlu perlakuan khusus, pemda bisa melakukan assessment dan memberi insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha tertentu,” katanya dalam konferensi pers di gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Melalui UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan bagi jenis barang dan jasa tertentu, minimal 40 % dan maksimal 75 %, yang berlaku per Januari 2024. Dengan aturan itu, terjadi kenaikan tarif pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu yang peredarannya perlu dikendalikan karena bisa berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap dan spa. Sebelumnya, berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah tidak menetapkan batas minimal tarif pajak untuk jenis hiburan tertentu, tetapi hanya mengatur tarif batas maksimal sebesar 75 %. (Yoga)

Hingga akhir 2023, kekosongan ruang perkantoran di kawasan pusat bisnis di Jakarta menembus 2 juta meter persegi. Tingkat kekosongan yang fantastis di gedung-gedung pencakar langit menyisakan pekerjaan berat dalam menghadapi siklus perlambatan properti pada 2024. Survei Colliers Indonesia merilis, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran itu merupakan titik terendah bagi kawasan bergengsi Ibu Kota, yang mencakup Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. Pemicunya adalah banyaknya pasokan ruang perkantoran baru dalam beberapa tahun terakhir. Suplai yang terus masuk membuat sektor perkantoran sulit bergerak meski permintaan sewa ruang perkantoran yang tertahan selama pandemi kini mulai bergeliat.

Sepanjang 2023, suplai baru ruang perkantoran di CBD Jakarta tercatat 350.000 meter persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ruang perkantoran di luar CBD, yakni berkisar 60.000 meter persegi. Pasokan gedung baru di luar CBD Jakarta yang tidak signifikan telah mendorong okupansi perkantoran di kawasan itu meningkat. Dari total luas gedung perkantoran di luar CBD Jakarta sekitar 3,75 juta meter persegi, tingkat okupansi mencapai 75,01 %. Permasalahan okupansi juga turut dipicu tren pengurangan luas perkantoran. Namun, Colliers Indonesia memprediksi permintaan ruang perkantoran tahun ini akan meningkat sejalan dengan ekspansi dan relokasi kantor. Dengan kekosongan ruang kantor yang masih besar, kenaikan permintaan diharapkan menjadi oase untuk menggeliatkan ruang perkantoran.

Di samping perkantoran, rendahnya okupansi juga dialami sejumlah pusat perbelanjaan kelas menengah   bawah serta mal dengan konsep kepemilikan (strata title). Meski pandemi telah berlalu dan sektor ritel secara umum dinyatakan kembali normal, beberapa pusat perbelanjaan belum mampu terkerek bangkit. Viral di media sosial terkait deretan mal yang sepi di kawasan strategis Jakarta, seperti Blok M dan Senayan, serta kekosongan sejumlah trade centre yang pernah berjaya sebagai destinasi belanja menjadi ironi. Per tahun 2023, rata-rata okupansi mal kelas menengah bawah, menurut survei Colliers Indonesia, hanya 60 %, jauh di bawah mal-mal kelas menengah atas yang rata-rata mencapai 80-90 %. Sejumlah langkah adaptasi diperlukan pengembang untuk relevan dengan pasar. Pilihannya hanya dua: bertahan atau ditinggalkan.  (Yoga)

Ombudsman RI tengah mendalami kasus dugaan malaadministrasi penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan wajib tanam bawang putih di lingkup Kementan. Lembaga negara itu akan memeriksa empat pejabat Kementan secara marathon pada 16-18 Januari 2024. Mereka adalah dirjen hortikultura, sekretaris, direktur pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, serta direktur perlindungan hortikultura Upaya investigasi atas prakarsa sendiri itu merupakan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi pemberian surat persetujuan impor (PI) bawang putih terhadap Kemendag pada 17 Oktober 2023. PI bawang putih yang diterbitkan Kemendag itu berdasarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) Kementan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1) mengatakan, Ombudsman telah meminta keterangan pelapor serta mengecek data pendukung lokasi penanaman bawang putih di Kabupaten Temanggung, Jateng. Hasilnya, Ombudsman mengidentifikasi empat permasalahan yang mengarah pada potensi malaadministrasi. Pertama, penerbitan RIPH bawang putih melebihi kuota impor bawang putih yang ditetapkan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas. Pada 2023, kuota impor bawang putih ditetapkan 560.000 ton, tetapi impornya mencapai 1,2 juta ton. Kedua, ada dugaan pungutan liar dalam pemberian RIPH bawang putih, dengan besaran pungutan bervariasi.

Ketiga, dana biaya tanam bawang putih yang diberikan importir tidak sesuai kebutuhan petani. Di Temanggung, misalnya, biaya tanam bawang putih Rp 70 juta per hektar. Namun, dana yang diberikan ke petani Rp 15 juta-Rp 20 juta per hektar. Keempat, ada ketidaksesuaian antara komitmen wajib tanam dan realisasi wajib tanam bawang putih. Ombudsman menemukan ada anggota fiktif pada kelompok tani pelaksana wajib tanam bawang putih dan ada importir yang tidak melaksanakan wajib tanam. Pemerintah mewajibkan importir bawang putih menanam bawang putih dengan produksi minimal 5 % dari volume permohonan RIPH per tahun, sesuai Permentan No 38 Tahun 2017 tentang RIPH, yang disempurnakan Permentan No 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis. (Yoga)

Industri manufaktur elektronik dalam negeri sejatinya punya potensi besar. Hanya saja, industri ini masih acap kali dipandang sebelah mata di pasar domestik sendiri dibandingkan dengan merek global. Mengutip data BPS, industri elektronik terus mencatatkan pertumbuhan sejak triwulan III-2022 hingga triwulan III-2023. Selama lima triwulan itu, industri berturut-turut tumbuh 12,56 %, 7,62 %, 12,78 %, 17,32 %, dan 13,68 %. Catatan ini hanya kalah dari industri logam dasar yang tengah kinclong dengan maraknya hilirisasi mineral. Industri elektronik berkontribusi 8,3 % terhadap kinerja total industri manufaktur pada triwulan III-2023, menempatkan industri elektronik di posisi keempat kontributor terbesar terhadap industri manufaktur, di bawah industri makanan dan minuman, industri batubara dan pengilangan migas, serta industri kimia dan farmasi.

Direktur Operasional PT Supertone Tri Isyanta mengatakan, pertumbuhan industri elektronik belakangan tumbuh pesat, berkaitan dengan tumbuhnya UMKM perakit komponen yang menghasilkan barang elektronik. ”Saat ini, membuat barang elektronik mudah sekali. Tidak seperti dahulu yang perlu kemampuan sangat modern. Sekarang, cukup menyatukan bagian-bagian yang sesuai saja. Ditancap atau di-pin saja sudah bisa,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat (12/1). Kini banyak UMKM yang beroperasi di ruko-ruko sudah bisa merakit sendiri barang elektronik, lalu menjualnya. Geliat ini mendorong industri ini berkembang hingga ke berbagai pelosok daerah.

Kendati mencatat pertumbuhan pesat, secara keseluruhan pasar ritel barang elektronik dalam negeri masih dikuasai merek global. Konsumen dalam negeri cenderung lebih memilih merek global. Tri berharap dukungan lebih besar lagi dari pemerintah dan konsumen dalam negeri. Dukungan yang sudah ada, misalnya, aturan penggunaan produk dalam negeri dalam program pengadaan barang elektronik pemda ataupun pusat. Barang elektronik yang dimaksud, misalnya, laptop, CCTV, dan komputer untuk kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemda. Merek produk lokal masuk dalam e-katalog dalam pengadaan barang-barang dan inventaris pemerintah. (Yoga)