Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berpotensi diimplementasikan pada tahun ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menunggu data pertumbuhan ekonomi. Kepala Seksi Potensi Cukai Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Ditjen Bea Cukai Kemkeu, Ali Winoto mengatakan, pihaknya sedang menunggu data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu indikator ekonomi makro tersebut akan menjadi dasar penerapan cukai MBDK pada tahun 2024. Meski demikian, pungutan cukai MBDK baru bisa berjalan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 berada di atas 5%. "Katakanlah tahun kemarin bicara overall, pertumbuhan ekonomi bagus. Kalau (pertumbuhan) di atas 5% itu sebenarnya lampu hijau untuk mengenakan cukai MBDK," ujar Ali, belum lama ini.

Senada, Kepala Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Ditjen Bea Cukai Kemkeu, Aris Sudarminto menjelaskan, masih ada peluang pemerintah untuk mulai memungut cukai MBDK apabila berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi 2023 masih di atas 5%. "Kalau patokannya (pertumbuhan ekonomi) masih di atas 5%, sebenarnya masih on the track untuk dijalankan," tambah Aris. Seperti diketahui, pemerintah telah memasukkan target cukai MBDK senilai Rp 4,39 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Sejatinya, pemerintah juga telah memasukkan target cukai MBDK sebesar Rp 3,08 triliun dalam APBN 2023. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada kuartal I-2023 dan sebesar 5,17% pada kuartal II-2023. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,94% pada kuartal III-2023.

Bertambah lagi emiten yang terancam terdepak dari lantai bursa. Terbaru, saham PT Hanson International Tbk (MYRX) dan saham PT Cowell Development Tbk (COWL). Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterangan Rabu (17/1) mencatat perdagangan sahamnya MYRX sudah dihentikan atau suspensi sejak 16 Januari 2020 silam. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III, Lidia M Panjaitan menyampaikan, mengacu pada peraturan Bursa No I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali atau Relisting Saham, bursa dapat menghapus pencatatan saham. Pertama, perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat. Kedua, saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Suspensi MYRX  sendiri sudah berlangsung 48 bulan per 16 Januari 2024. Lantas saham PT Cowell Development Tbk juga terancam dihapus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan peraturan serupa, BEI berhak melakukan pencabutan perdagangan sebuah saham. Untuk COWL porsi publik sebanyak 6,41% yang memegang 312 juta saham COWL. Pemegang saham COWL terbesar adalah PT Gama Nusapala memegang 3,46 miliar saham. Jumlah tersebut setara 71,12% dari total saham COWL. Sedangkan pemegang saham MYRX adalah Asabri 5,4%, terpidana Benny Tjokrosaputro 4,25% saham MYRX. Dan sisanya yakni 90,35% dipegang publik. Bursa meminta investor publik mencermati informasi perseroan ini.

Industri perbankan rupanya harus bermanuver lebih tajam guna mendongkrak penyaluran kredit tahun ini. Maklum saja, suku bunga yang masih sulit dipangkas, dapat menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi fungsi intermediasi.Jika ditengok, di tengah iklim suku bunga mahal yang menekan pertumbuhan dana simpanan, industri perbankan melewati tahun lalu dengan pertumbuhan kredit 10,38% secara tahunan. Capaian tersebut memang sesuai dengan koridor proyeksi Bank Indonesia (BI) yakni 9% hingga 11%. Namun demikian, jika suku bunga terus di level tinggi, amat mungkin kinerja kredit tergerus, dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Terlebih, BI masih menahan diri untuk melonggarkan kebijakan moneter. Buktinya kemarin, Rabu (17/1), Rapat Dewan Gubernur BI, memutuskan untuk menahan BI-Rate pada level 6%, alias tak berubah sejak Oktober 2023. Dus, kalangan perbankan pun berharap bank sentral mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun ini, sembari terus menyiapkan strategi agar ruang margin keuntungan tetap lapang. Pasalnya, belakangan ini potret margin keuntungan tercatat melandai. Berdasarkan data BI, hingga November 2023, margin keuntungan bank umum swasta nasional tercatat turun paling dalam yakni dari 2,89% pada November 2022 menjadi 2,39% pada November 2023. Kemudian, diikuti oleh kantor cabang bank asing dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Merespons kebijakan suku bunga acuan, sejumlah bank ancang-ancang menyesuaikan suku bunga kredit dan simpanannya. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi menantikan suku bunga acuan yang lebih longgar. Dengan demikian, bank bisa melakukan penyesuaian suku bunga acuan terhadap bunga kredit dan simpanan. Yuddy juga memperkirakan tren longgar suku bunga acuan pada tahun ini akan berdampak positif bagi kinerja bank. 

Sementara itu, dari kalangan bank cilik, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah mengatakan penyesuaian bunga simpanan lebih responsif terhadap perubahan suku bunga, sedangkan penyesuaian bunga kredit lebih selektif karena terkait dengan risiko pinjaman. Oleh karena itu, di masa suku bunga tinggi, perusahaan menyeimbangkan dana pihak ketiga (DPK) dengan ekspansi kredit sehingga ada ruang margin bunga bersih (net interest margin/NIM) lebih tinggi. Hal serupa ditempuh PT KB Bukopin Tbk. (BBKP). Corporate Relation Department Head KB Bukopin Adi Pribadi mencatat rasio likuiditas perseroan masih sangat sehat, yang tecermin pada AL/NCD dan AL/DPK masing-masing stabil di atas 250% dan 35%. Dengan demikian, perusahaan bisa meraih margin dan pendapatan bunga lebih tebal. Dengan prospek penurunan suku bunga, pada 2024, perseroan optimistis mencetak laba operasional sebelum pencadangan dan biaya akuisisi (Pre-Provision Operating Profi t/PPOP) positif. Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan. Dia memperkirakan penurunan suku bunga acuan paling cepat terealisasi pada medio 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ruang penurunan suku bunga acuan ke depan tetap terbuka sejalan dengan arah kebijakan moneter yang pro stabilitas. Di sisi lain, Perry mengatakan sinyal positif terlihat dari kinerja dolar AS yang tak lagi menguat dan cenderung melemah pada awal tahun. Dengan kondisi ini, tekanan penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang pun redup, sejalan dengan kembali mengalirnya modal asing, termasuk ke Tanah Air. Adapun, Chief India and Indonesia Economist HSBC Pranjul Bhandari memprediksi pertumbuhan kredit Tanah Air berada pada 9% secara tahunan pada 2024. Hal ini seiring perkiraan bahwa BI bakal menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin (bps).

Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah. Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar. Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan. 

Cerahnya prospek industri logistik dan pelayaran membuat PT Pertamina International Shipping rela merogoh kocek hingga US$717,5 juta untuk menambah armada kapalnya secara agresif agar bisa menangkap peluang yang tersedia. Pertamina International Shipping atau PIS langsung memesan 15 kapal tanker ukuran medium (40.000—50.000 ton dwt) dari Hyundai Mipo Dockyard. Aksi tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi go global perusahaan, sekaligus meningkatkan valuasi jelang initial public offering (IPO) yang rencananya dilakukan pada 2025.Direktur Utama PIS Yoki Firnandi mengatakan, nilai kontrak dari pengadaan 15 kapal tanker tersebut mencapai US$717,5 juta, dengan nilai per tanker di kisaran US$47,8 juta. Rencananya, kapal tanker terkontrak itu bakal mulai dikirim pada 2026 sampai dengan 2027.Hingga Desember 2023, PIS diketahui telah mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker, yang 95 kapal di antaranya milik sendiri. Hal tersebut membuat PIS menjadi perusahaan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara.  Lewat pengadaan kapal yang agresif tersebut, Yoki menargetkan pendapatan PIS dapat mencapai US$6 miliar pada 2030, dan US$8,9 miliar pada 2034.“Setiap tahun kami mesti tumbuh 11% secara revenue, kurang lebih US$350 juta per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan akan terus naik,” ujarnya. 

Moncernya kinerja keuangan PIS, kata Yoki, turut ditopang oleh kinerja pendapatan pihak ketiga yang naik 205% dari sebelumnya US$212 juta pada 2022 menjadi US$648 juta pada 2023. Sebagian besar torehan pendapatan segmen itu didorong ekspansi PIS di pasar internasional. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto pun mendukung upaya anggotanya dalam menambah armada kapal very large crude carrier dan medium range dalam jumlah yang besar guna menangkap peluang dari pertumbuhan bisnis logistik dan pelayaran. Menurutnya, upaya yang dilakukan PIS bukan hanya membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa berkibar di dunia internasional, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa kapal kapal milik perusahaan Indonesia bisa bersaing di kancah global.Langkah menambah armada kapal juga dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp1 triliun pada tahun ini.Direktur Utama Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Eka Taniputra mengatakan, perseroan telah mengalokasikan dana hingga Rp 1 triliun sebagai capex untuk eksplorasi dan ekspansi, termasuk pengadaan kapal-kapal baru guna menunjang bisnis dan pangsa pasar di luar Indonesia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan terus berlanjutnya tumpang tindih kebijakan pengembangan industri kelapa sawit di Tanah Air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kerap kali pelaku usaha di industri kelapa sawit kebingungan dengan kebijakan yang tumpang tindih. Dia memberikan contoh tumpang tindih kebijakan soal kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Danang Girindrawardana, menjanjikan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengatasi tumpang tindih aturan industri kelapa sawit. Perlu diketahui, BPDPKS merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan mereformasi BPDPKS, lanjutnya, segala hal yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit diatur oleh satu lembaga saja.

Badan Pengelola Keuangan Haji melaporkan dana kelolaan haji pada 2023 mencapai Rp166,73 triliun atau naik tipis 0,13% dibandingkan dengan perolehan dana kelolaan pada 2022. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kenaikan tipis dana kelolaan haji itu sudah sesuai dengan yang ditargetkan pada 2023. “Alhamdulillah target kami pada 2023 itu mencapai Rp166,73 triliun dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan,” ujarnya kepada wartawan seusai menemui Wakil Presiden (Wapres) Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1).Bila merujuk data sebelumnya, ada pertumbuhan dana kelolaan haji. Pada akhir 2021, posisi dana kelolaan keuangan haji mencapai Rp158,8 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan dengan akir 2020. Pada 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,5 triliun atau naik sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Fadlul melanjutkan bahwa peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH. Dia melanjutkan realisasi nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, dia melanjutkan bahwa BPKH sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH limited sebagai sarana untuk membantu kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka melakukan efi siensi biaya haji.Menurutnya, semua strategi itu sejalan dengan potensi Indonesia mendapatkan kenaikan kuota haji secara signifi kan pada 2030.Fadlul menjelaskan bahwa ada potensi kenaikan kuota haji hingga dua kali lipat dari saat ini didorong oleh Visi Saudi 2030. Pada 2024, Fadhul menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 dan tambahan hingga 20.000 sebagai hasil diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kenegaraan. Dengan asumsi ada kenaikan lebih dari dua kali lipat, imbuhnya, otomatis kuota dari haji juga meningkat di Indonesia lebih dari dua kali. 

Dari sisi nilai manfaat, dia menyatakan kenaikan kuota haji akan beririsan dengan fungsi dari dana kelolaan yang harus digenjot semaksimal mungkin agar mendapat manfaat kepada jemaah haji.Sejauh ini, dia melanjutkan bahwa beberapa kondisi yang sudah di sepakati dengan komisi VIII DPR salah satunya untuk menaikkan setoran awal haji guna mengantisipasi lonjakan kuota pada 2025. Khusus pelunasan biaya haji, dia menyampaikan telah memberikan waktu lebih bagi jemaah calon haji melakukan pelunasan biaya sejak Desember 2023.Menurutnya, tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibagi dalam dua tahap. Pertama, pada 10 Januari—12 Februari 2024. Kedua, pada 5 Maret—24 Maret 2024 untuk jemaah yang belum dapat melunasi pada tahap pertama. Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 ditetapkan menjadi Rp93,4 juta. residen Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.Aturan yang ditandatangani Jokowi pada 9 Januari 2024 itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 (1) Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia siap memberangkatkan 241.000 jemaah calon haji setelah menandatangani kesepakatan perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 1445 H /2024 M dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jumlah jemaah calon haji itu terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.“Jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang. Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” kata Yaqut, belum lama ini. Dalam hal ini, pemerintah bisa menentukan posisi tenda jemaah selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat.

Kolaborasi apik dua bank pembangan daerah diharapkan mampu mendongkrak bisnis syariah yang memiliki potensi besar bagi perbankan Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).Bahkan, proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTB Syariah dengan Bank Jawa Timur (Bank Jatim) sudah masuk tahap fi nalisasi dan ditargetkan rampung pada 2024.Pembentukan KUB ini bertujuan untuk membantu Bank NTB Syariah guna memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2020, yang menuntut semua bank pembangunan daerah (BPD) memenuhi modal inti Rp3 triliun pada 2024. Bank NTB sendiri masih kekurangan modal inti di atas Rp1 triliun, tetapi opsi penambahan modal dari pemegang saham di daerah belum memungkinkan lantaran keterbatasan anggaran. Opsi ini diambil bukan tanpa alasan. Apabila Bank NTB gagal memenuhi modal inti hingga akhir 2024, maka akan terancam turun dari bank umum atau syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penjabat (Pj.) NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa KUB ini ditargetkan segera rampung. Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rico Rinaldy menyebut terus mendorong KUB tersebut segera terealisasi agar modal inti Bank NTB Syariah bisa segera terpenuhi. “Kami terus mendorong agar dipercepat, karena ada deadline hingga 2024.”  Rencananya, Bank Jatim akan mengakuisisi 100 mili-ar lembar saham Bank NTB Syariah. Nilai ini setara dengan 15% saham Bank NTB Syariah.

Orang kaya kian kaya karena akses modal lebih besar, sementara orang miskin kian miskin karena upah riil yang diterima turun. Intervensi perlu dilakukan. Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk; Bernard Arnault dari perusahaan barang mewah LVMH; pendiri Amazon, Jeff Bezos; pendiri Oracle, Larry Ellison; dan pakar investasi Warren Buffet, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham.  Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata hampir 800 juta pekerja turun. Para pekerja ini telah kehilangan total kerugian 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja (Kompas.id, 16/1). Masalah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil.

Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program-program pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam waktu singkat, intervensi ke kaum miskin dengan program bantuan langsung tunai bisa dilakukan, tapi sayangnya di beberapa negara, program ini disimpangkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum. Langkah jangka panjang, pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lebih struktural, seperti perbaikan lapangan pekerjaan, akses modal yang lebih mudah, serta pengembangan UMKM. Intervensi masyarakat sipil diperlukan untuk menopang berbagai akses hajat hidup sehingga bisa menekan pengeluaran warga miskin. Melalui berbagai program mereka dapat meningkatkan keterampilan warga dalam berusaha, akses permodalan, serta mengembangkan lembaga usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di sisi lain, kelompok orang kaya didorong untuk peduli melalui filantropisme. (Yoga)

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para actor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas. Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional, karena tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Indonesia maju hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari BUMN dan badan BUMD; swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan UMKM. Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya SDA yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan. Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara.

Produktivitas dari SDA kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 %, karet 94 %, kakao 96 %, kopi 92 %, dan perikanan 80 %. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada UKM. Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR. Disinilah peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur. (Yoga)