Rencana pemerintah merivisi turun target bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi 17-19% pada 2025 dari tadinya 23% melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasioanal (KEN) disayangkan sejumlah kalangan. Sebab, upaya itu bertentangan dengan semangat transisi energi yang tengah melanda dunia. Seharusnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berupaya keras mengejar target itu, bukan malah merivisi turun. Pemerintah bisa melakukan sejumlah terobosan  demi mencapai target bauran EBT, seperti merilis regulasi yang memberikan kepastian berusaha di sektor EBT untuk menarik minat investor.  Ini penting, mengingat investasi EBT di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu di bawah target. Padahal di dunia, trennya selalu meningkat. Bahkan, pada 2022, investasi EBT melampaui energi fosil. Dalam peta jalan transisi energi terbaru DEN, target bauran energi primer EBT diusulkan berkisar 17-19% pada 2025, lalu naik menjadi 19-21% pada 2030, selanjutnya 25-26% pada 2035. (Yetede)

Kehadiran proyek lumbung pangan (food estate) baru bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas setelah berlangsung selama 3-5 tahun. Meski cenderung lama, pengembangan food estate patut diapresiasi. Sebab, di tengah meningkatnya konversi lahan pertanian, upaya ini dilakukan demi memacu produksi serta memperkuat ketahanan mewujudkan swasembada pangan. Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian Universitas Brawijaya mengku Purnomo menyatakan, butuh waktu paling cepat tiga tahun untuk  bisa merasakan manfaat food estate, termasuk yang dikomandai  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Artinya, manfaat dari food estate memang tidak bisa  dirasakan dalam waktu dekat. "Yang bilang food estate tidak sukses hanya  karena satu kali gagal panen itu jelas-jelas tidak mengerti pertanian. Evaluasi baru bisa dilakukan setelah minimal tiga kali siklus  panen.  Paling cepat kita  merasakan manfaat food estate, kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka dalam tiga tahun  bisa kita rasakan. Tapi kalau membangunnya dari awal, setidaknya butuh lima tahun," ujar mangku yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  (Yetede)

Momentum pengenaan pajak  hiburan terhadap diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dalam kisaran 40-75% dinilai kurang tepat ditengah kisaran  tren perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, apalagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut sedang memasuki fase pemulihan pascapandemi Covid-19. Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,4% pada tahun ini.  Jika dilihat untuk kondisi Indonesia, bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,9%, di bawah prognosa pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 mencapai 5,2%. Wakil ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, selama pandemi Covid-19 sektor hiburan menjadi sektor yang paling terimbas, karena tidak bisa beraktivitas sama sekali. "Saat kita masuk pemulihan dan ekonomi bergairah kenaikan pajak hiburan ini akan memukul mereka kembali, karena mau tidak mau para pelanggan mereka baik lokal maupun turis otomatis akan berpikir dengan kenaikan pajak hiburan yang tinggi," kata Sarman. (Yetede)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal bantu rumah sakit KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 di Dermaga Kolonlamil TNI AL, Jakarta (18/1/2024). Kapal tersebut mengangkut  bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza yang terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, dan obat-obatan. Bantuan tersebut diantar dari Jakarta menuju Al Arish, kota di Mesir yang berbatasan dengan Rafah di gaza. "Ini bukti kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui  Indonesia selalu dukung perjuangan rakyat Palestina dan kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk dukung perjuangan rakyat Palestina," kata Menhan Prabowo saat upacara pelepasan KRI dr. Radjiman, didampingi oleh Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. 

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mengatakan akan mengakuisi saham  emiten penyewaan menara telekomunikasi (tower Grup Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) pada semester I-2024. Akuisisi IBST akan menjadi transaksi  terbesar perseroan pada tahun ini. IBST merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa telekomunikasi nirkabel yang hampir memiliki 16.642 km serat optik di fiber to the building  (FTTB) fiber to the home (FTTH), fiber to the tower (FTTT), bersama dengan 3.383 menara telekomunikasi. Saat ini, sebanyak 79,88% saham dimiliki PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinar Mas), dan 11,62% saham dimiliki publik. Direktur investasi sekaligus  Sekretaris Perusahaan Mitratel menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai saat ini masih dalam proses, sehingga perseroan belum dapat mengumumkan besaran nilai transaksinya. (Yetede)

Asosiasi bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) akan semakin meramaikan persaingan pasar perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan semakin banyak BUS yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi mengungkapkan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar yakni mencapai 87%. Bahkan lebih besar dari Pakistan, Turki yang merupakan negara Islam. Dia mengungkapkan, berdasarkan survei terdapat 20-25% kelompok konformis yang harus memiliki rekening syariah. Kemudian, 20-25%  kelompok universalis, yakni kelompok yang ingin punya  rekening syariah selama bank syariah  itu bisa kompetisi dengan empat bank besar, baik dari layanan, produk, maupun harga. (Yetede)

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengincar nilai nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp2,09 triliun pada 2024, naik 15-20% dari realisasi kontrak tahun lau Rp 1,74 triliun. President Direktur Waskita Beton FX Poerbayu Ratsunu mengatakan, target tersebut akan dibarengi dengan program kerja strategis perseroan melalui optimalisasi aset perusahaan, pengembangan, inovasi produk baru sesuai kebutuhan pasar, serta menjalankan transformasi bisnis yang ditujukan dari perbaikan manajemen operasional dan arus kas. WSBP juga berkomitmen penuh menuntaskan seluruh kewajiban sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. "WSBP senantiasa memastikan  seluruh program all new transformation terealisasi sesuai target pemulihan kinerja setelah restrukturisasi," kata Peorbayu dalam keterangan resminya. (Yetede)

Para caleg bermodal dengkul menyiapkan strategi murah ongkos agar cita-citanya terwujud, dengan mengunjungi rumah-rumah warga hingga membuat kontrak politik. Jalan ”ninja” ini butuh pengorbanan dan harus siap ditolak warga yang mengharap ada amplop berisi uang atau bingkisan dari caleg. Suatu sore di awal Desember 2023, caleg DPR dari partai pendatang baru di Pemilu 2024, Guntoro Gugun Muhammad, berdialog serius bersama tim pemenangan dan sukarelawannya, di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakut. Caleg Dapil 3 DKI Jakarta itu awalnya lebih banyak mendengar paparan dari tim pemenangan terkait strategi dalam mendekati warga. Belasan anggota tim pemenangan hadir sore itu. Mereka berdiskusi sekaligus mencurahkan isi hati terkait sulitnya mendekati warga. ”Kami sering ditolak. Warga berharap kami datang bawa sembako,” kata Bete (43), anggota tim pemenangan Gugun.

Bete mendengar cerita warga yang ditawari Rp 500.000 per orang dari caleg partai lain sebagai bagian janji caleg tersebut dalam menuntaskan masalah pengangguran. Gugun menanggapi dengan santai. Baginya, tim pemenangannya perlu membangun komunikasi lebih intens dan harus berani meyakinkan warga. Ia merupakan pendamping warga yang bertahun-tahun membantu mereka memperjuangkan hak atas tanah dan hunian layak. Niat itu mendorongnya bertarung dalam Pemilu 2024. Gugun menyebut dirinya tak memiliki uang untuk maju sebagai caleg. ”Waktu kami semakin singkat. Teman-teman, saya minta lebih aktif nge-rap,” kata Gugun, menjawab curahan hati tim pemenangannya, Jumat (1/12/2023) sore. Metodenya berupa penyadaran orang per orang, yang dilakukan tim pemenangan Gugun dengan mendatangi langsung rumah warga di kampung-kampung Jakarta. Cara ini tak sekadar strategi merebut hati warga, tetapi juga bagian gerakan penyadaran untuk melawan caleg yang menggunakan strategi politik uang.

Caleg DPRD DKI Jakarta, Ery Sandra Amelia, rela berjalan kaki untuk mendatangi satu per satu rumah warga di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jaktim, pada Rabu (12/12/2023) siang. Selain membagikan kaus dan stiker, Ery juga memberikan serbet kepada warga. ”Serbet ini punya makna. Kalau saya duduk di kursi DPR, ingin bersih-bersih dari korupsi,” ujarnya kepada warga. Ery juga menampung harapan warga jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif. Ery berupaya berebut kursi DPRD, tanpa konsultan politik. Tak ada pula ”serangan fajar” yang dia siapkan. Dia hanya mengandalkan jejaring sukarelawannya untuk mendekati dan mengambil hati para calon pemilih. ”Kunci utamanya hanya bertemu warga. Kami di partai selalu dicek sudah ke mana saja,” katanya. (Yoga)

Berpengaruh dan terkenal di mata warga belum cukup untuk mendapatkan suara pemilih. Biaya politik menjadi faktor penentu untuk memperebutkan kursi wakil rakyat. Seorang calon anggota legislatif atau caleg memilih mundur karena tak kuasa menanggung ongkos politik untuk memperebutkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di sebuah kedai kopi di Jakut, awal Desember 2023, DP (50) bercerita tentang keputusannya mundur dari daftar caleg DPRD DKI Jakarta. Namanya sempat terdaftar di KPU sebagai daftar calon sementara (DCS) dalam Pemilu 2024. Tokoh yang populer di wilayah Jakut itu terdaftar sebagai caleg dari salah satu partai peserta pemilu.

”Saya dapat bantuan dari  teman-teman, Rp 600 juta. Saat itu, saya pikir ini sudah cukup,” kata lelaki yang juga pengurus wilayah sebuah organisasi warga di Jakut, Senin (11/12/2023) sore. Lelaki yang tinggal di Jakut itu kemudian merancang strategi kampanye. Dia merencanakan enam tahap metode kampanye untuk merebut hati warga di kampung-kampung padat Jakut. Hasil pemetaan, biaya politik yang dihabiskan kira-kira Rp 2 miliar, hanya untuk kegiatan sosialisasi hingga operasional relawan. Angka ini belum termasuk strategi menghadapi kompetitor yang melakukan politik uang. Biaya Rp 2 miliar bisa disanggupi dengan mengandalkan jaringan pertemanan dan harta yang dimilikinya. ”Tetapi, saya tak mau merusak kesehatan dan masa tua saya. Ongkos politik yang dibutuhkan untuk bertarung di sini sangat mahal. Para caleg yang lolos dari sini hanya caleg yang punya uang besar,” ucapnya. (Yoga)