Ekonomi & Industri Indonesia Masih Rapuh
Perekonomian Indonesia masih rapuh karena lebih banyak bergantung pada faktor musiman, terutama momentum perayaan hari besar keagamaan. Investasi yang menjadi harapan belum unjuk gigi. Tahun ini, investor masih menantikan hasil pemilu umum. Kondisi ini pula yang menyebabkan ekonomi kita kembali melempem setelah momentum perayaan berlalu. Lihat saja, kuartal I-2024 bertepatan dengan perayaan Imlek, Ramadan dan Idulfitri, juga pemilihan umum (pemilu). Aktivitas dunia usaha diperkirakan lebih menggeliat dan berdampak positif terhadap perekonomian. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dunia usaha kuartal I-2024 sebesar 15,38%. Angka ini lebih tinggi setelah pada kuartal IV-2023 melambat ke level 13,17%. SBT dunia usaha mengindikasikan perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara kuartalan. Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengungkap, peningkatan itu seiring upaya pelaku usaha, khususnya menjelang Ramadan. Sejumlah sektor ekonomi diperkirakan ketiban berkah dari beberapa momentum tersebut.
Peningkatan juga tampak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan SBT 1,46%, setelah pada kuartal sebelumnya mencatat SBT minus 0,81%. "Ini sejalan dengan musim panen komoditas pangan di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sebagian Sumatra dan Sulawesi," kata Erwin dalam laporan BI, Kamis (18/1). Namun demikian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita melihat, aktivitas usaha sebenarnya menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak beberapa kuartal lalu. Di sektor manufaktur nampak dari sisi impor, lantaran industri manufaktur Indonesia bergantung bahan penolong dan belanja modal dari impor. Sementara potensi kenaikan permintaan di masa Lebaran hanya bersifat sementara. Sebab itu, dia menduga ekonomi kuartal I-2024 berpeluang melanjutkan tren penurunan pada kuartal IV-2023 meski ada momen Lebaran. Meski begitu, Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) BSI Kurniawati Yuli Ashari optimistis, tren dunia usaha pada tahun ini masih sedikit meningkat. Peningkatan itu sejalan dengan ruang fiskal untuk memberi stimulus fiskal pada perekonomian yang masih besar, di tengah kenaikan tarif cukai.
Ramainya Belanja Online Bisa Menahan Laju Inflasi
Konflik Makin Panas, Minyak Mendidih
Indosat Akan Memperkuat Bisnis Internet Rumah
Bisnis KPR Perbankan Tumbuh Makin Tinggi
Magnet Baru di Kota Matahari Terbenam
Ruang terbuka hijau di Kota Kupang, NTT, menghadirkan kebahagiaan baru bagi warga. Mulai dari tempat piknik hingga ladang cuan. Matahari tampak bergerak turun ditelan horizon. Mahakarya semesta itu menjadi magnet bagi mereka yang datang ke pesisir Pantai Kupang. Magnet yang hanya ada kala senja menjemput malam. Seperti pada awal Januari 2024, Fritz Soares (24) bersama teman perempuannya menghabiskan waktu tiga jam di Pantai Tedis, kompleks Kota Lama. Mereka datang pukul 17.30 Wita agar tidak tertinggal menyaksikan momen detik-detik matahari seolah tenggelam ke dalam laut. Sambil menikmati momen itu, mereka bercengkerama menyeruput cokelat panas dan menyantap jagung bakar. Di sepanjang talud di garis pantai sejauh 100 meter itu, duduk pula beberapa pasangan muda-mudi, kelompok remaja, dan orangtua bersama anaknya.
Mereka baru bubar setelah cahaya matahari tak terlihat. Mereka datang memang hanya untuk melihat momen matahari terbenam. Pantai Tedis menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Kupang atau wisatawan yang menyinggahi kota itu. Di pengujung tahun lalu, ruang terbuka yang berada dekat titik nol Kupang itu penuh sesak pengunjung. Pantai Tedis menjadi ruang publik bagi kota berpenduduk 465.000 jiwa itu. Pada 2021, Kementerian PUPR memulai proyek penataan Pantai Tedis dan Pantai Kelapa Lima. Total anggaran Rp 81 miliar. Pada 24 Maret 2023, Presiden Jokowi meresmikan proyek tersebut disaksikan ribuan warga. Ia berharap ruang terbuka itu mengubah wajah Kota Kupang, sekaligus mengubah wajah destinasi wisata. Dengan demikian, pengunjung merasa makin nyaman.
Di dua tempat itu berdiri gazebo khas suku Timor, pentas
terbuka, dan tempat berjualan yang dapat menampung 40 pedagang. Ada juga sarana
air bersih dan toilet. Wisatawan yang datang bisa merasakan denyut kehidupan
warga yang beragam. Mulai petang hingga malam, ratusan warga setempat berada di
sana. Data Dinas Pariwisata Provinsi NTT menyebutkan, setelah pandemi Covid-19,
kunjungan wisatawan pulih. Kota Kupang menjadi daerah kedua di NTT dengan jumlah
pengunjung wisatawan mancanegara tertinggi. Dua tahun terakhir, jumlahnya
melampaui 7.000 orang. Peringkat pertama diduduki Labuan Bajo. Penataan kawasan
pesisir membuat ekonomi setempat menggeliat, ditandai dengan banyaknya pedagang
makanan ringan di sekitar tempat itu. Banyak yang mendapatkan penghasilan
hingga Rp 200.000 per malam. Belum lagi penyewa kendaraan mainan anak. (Yoga)
Ongkos Miliaran Rupiah untuk Menembus Senayan
Musim pemilu telah tiba. Suara warga diburu sebagai tiket
menuju kursi wakil rakyat. Baliho yang berisi foto dan janji manis calon anggota
legislatif tersebar di sudut kota. Banyak orang tiba-tiba menjadi baik hati
dengan mendatangi permukiman warga. Bisa caleg atau tim suksesnya. Demi merebut
suara warga, sebagian caleg tidak hanya mengumbar janji manis. Sebab, jika
ingin maju melenggang ke Senayan, tempat Gedung DPR berada, seorang caleg mesti
menyiapkan dana besar. Tingginya ongkos politik ini diakui sejumlah anggota DPR
petahana yang kembali maju untuk merebut kursi parlemen. Guspardi Gaus, anggota
Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menyebut, pada 2019, biaya
politik yang dihabiskan untuk mendapatkan satu kursi DPRada pada kisaran Rp 10
miliar.
”Artinya apa, biaya politik, itu harus. Enggak ada uang,
enggak mungkin. Ketokohan saja enggak mungkin,” kata Guspardi, Jumat
(8/12/2023), di Jakarta. Biaya politik yang dikeluarkan caleg, salah satu
komponennya, berkaitan dengan pengenalan diri atau sosialisasi kepada warga.
Sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya memasang alat peraga
kampanye (APK), seperti baliho atau poster. ”APK itu gunanya memberi tahu
masyarakat kalau saya maju lagi,” ucap caleg dari Dapil Sumbar 2 tersebut.
Selain pengenalan atau sosialisasi kepada warga, biaya politik yang dikeluarkan
para caleg yakni biaya operasional tim pemenangan yang bekerja di lapangan
untuk berinteraksi dengan warga dan memperkenalkan visi misi dari caleg yang
didukung, untuk uang transpor, uang saku atau uang makan, hingga biaya tak
terduga lain.
Ahmed Zaki Iskandar, calon anggota DPR Dapil 3 DKI Jakarta
yang pernah menjabat Bupati Tangerang dua periode, menyiapkan beragam strategi
untuk menekan biaya politik dalam mengikuti Pemilu 2024. Zaki saat ini Ketua DPD
Partai Golkar DKI Jakarta memanfaatkan kekuatan jaringannya, terutama jaringan
partai. Untuk Pemilu 2024, Zaki menyiapkan biaya politik Rp 4 miliar - Rp 5
miliar untuk operasionalisasi kampanye, termasuk pengadaan APK. Anggota DPR
periode 2019-2024 yang tak mau disebut namanya mengungkap, rata-rata biaya
politik yang dikeluarkan calon anggota DPR Rp 10 miliar. Beberapa anggota DPR
yang dia ketahui bahkan mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar rupiah. Dengan
pengeluaran fantastis itu, mustahil bagi seorang anggota DPR mengembalikan
biaya politik yang dikeluarkan dalam perhelatan pemilu dengan, gaji dan
pendapatan anggota DPR Rp 60 juta per bulan, Padahal, uang miliaran rupiah yang
harus dirogoh caleg untuk biaya politik itu tidak menjamin dia duduk sebagai anggota
DPR. (Yoga)
Penerapan Aturan Pajak Hiburan Diminta Ditunda
Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan untuk
jenis usaha tertentu hingga 40-75 % dinilai tidak wajar. Sejumlah kalangan,
dari praktisi pajak, pengusaha, hingga pemerhati wisata, menyarankan kebijakan
itu ditunda lalu direvisi. Raden Agus Suparman, pendiri dan konsultan pajak
dari PT Botax Consulting Indonesia, Kamis (18/1/2024), menilai, tarif pajak hiburan
dengan batas bawah 40 % dan batas atas 75 % untuk beberapa usaha tertentu itu
tidak wajar. Apalagi, dasar pengenaan pajak hiburan tersebut dari penerimaan
kotor usaha, bukan dari penerimaan bersih. Kebijakan itu bisa mengurangi,
bahkan menggerus habis laba bersih usaha. Ia menjabarkan, dengan tarif minimal
40 %, pemda sudah ”mengambil” 40 % hasil usaha kotor jasa hiburan pada
diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa/mandi uap.
”Kalau penerimaan karaokenya Rp 100 juta, pajak yang diserahkan
ke pemda sudah Rp 40 juta. Sisanya, Rp 60 juta untuk menutupi operasional. Kalaupun
ada keuntungan, akan dikenai pajak lain, yaitu pajak penghasilan,” katanya. Seperti
diketahui, tarif pajak hiburan baru itu diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda (UU HKPD). Dari total 12 kelompok jasa
kesenian dan hiburan, 11 di antaranya dikenai pajak hiburan maksimal 10 %. Sisanya,
seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikenai tarif
40-75 %. Selama ini banyak daerah menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di
kisaran 20-30 %. Raden mencontohkan, berdasarkan kajian, dengan rata-rata tarif
pajak hiburan khusus 20 % yang selama ini berlaku, rata-rata laba bersih yang
didapat jenis usaha karaoke adalah 25 %, jika naik menjadi 40 % laba bersih
usaha tinggal 5 %. (Yoga)
Defisit Beras Januari-Februari Ditutup dengan Impor
Akibat El Nino, pada Januari-Februari 2024 Indonesia
diperkirakan kekurangan 2,8 juta ton beras. Pemerintah akan berupaya memenuhi
kekurangan tersebut melalui importasi, baik yang sudah diputuskan tahun lalu
tetapi pelaksanaannya tahun ini maupun impor yang masuk pada tahun 2024.
Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Kamis (18/1) angka panen pada awal Januari 2024 mendekati 1 juta ton.
Padahal, kebutuhan beras sebulan sebesar 2,5 juta-2,6 juta ton. Akibat El Nino,
RI kekurangan beras 2,8 juta ton pada Januari-Februari 2024. ”Namun, kita akan
cover dengan yang carry over (impor) 2023 dan importasi yang masuk pada 2024,”
ujarnya. Negara asal impor beras, adalah Vietnam dan Thailand. Namun, ada catatan
bahwa impor beras dari negara tersebut masuk setelah panen raya beras di
Indonesia usai.
Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, rapat terbatas yang
dipimpin Presiden Jokowi mengevaluasi persiapan pangan untuk menghadapi masa
Lebaran nanti. ”Terutama beras, kemudian ayam dan telur. Oleh karena itu, tadi
dibahas persediaan stok beras, kemudian persediaan stok jagung, karena itu
bahan pakan untuk ayam petelur dan ayam potong,” katanya. Menurut Zulkifli,
sudah diputuskan untuk mempercepat impor beras, yang sudah diputuskan tahun
lalu, tetapi tertunda pelaksanaannya pada tahun 2024, yaitu 600.000 ton. Ia menambahkan,
pembahasan persiapan pangan dilakukan jauh-jauh hari sebelum Lebaran untuk
menjaga agar kondisi terkendali. Beras dan jagung menjadi dua komoditas yang
dinilai rawan dan paling penting diantisipasi. (Yoga)
Jalan Berliku Kelapa Sawit dari Loyang Menjadi Emas
Upaya membawa era kejayaan kelapa sawit Indonesia di kancah
internasional layaknya mengubah loyang menjadi emas. Pemeo tersebut menggambarkan
rumitnya persoalan yang dihadapi persawitan negeri ini. BPS mencatat, ekspor
minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke lebih dari 160
negara pada 2022 mencapai nilai 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Setidaknya
ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia,
mulai dari sisi hulu hingga hilir, yakni kelembagaan, kepastian hukum, dan
penelitian. Ketiga persoalan itu turut menjadi pembahasan utama dalam rangkaian
forum diskusi harian Kompas bertajuk ”Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit
Nasional” di Jakarta, Rabu (17/1/2023).
Terkait dengan kelembagaan, tata niaga komoditas kelapa sawit
di dalam negeri terlampau sarat kepentingan dari berbagai pihak. Tercatat,
lebih dari 30 kementerian/lembaga yang ikut ambil bagian, antara lain KLHK,
Kementan, serta Kementerian ATR / BPN. Tumpang tindihnya regulasi tersebut
tampak dalam kasus pengidentifikasian kawasan hutan. Baik perusahaan sawit yang
semula diberikan hak guna usaha (HGU) maupun petani yang memiliki sertifikat
hak milik (SHM) nyatanya justru teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Hal
ini sekaligus menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan
sebuah lembaga atau badan dengan kewenangan khusus yang menaungi persawitan
Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia, yang telah membentuk Malaysian
Palm Oil Board (MPOB), lembaga sekelas direktorat jenderal di sebuah
kementerian yang memfasilitasi seluruh kepentingan persawitan. (Yoga)









