Pemerintah memiliki target program Reforma Agraria yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selama program berjalan, terbukti memberikan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat. Karenanya program, Reforma Agraria harus dilanjutkan oleh pemerintah mendatang. Secara umum, target Program Reforma Agraria sejumlah 9 juta hektare (ha) mencakup legalisasi aset seluas 4,5 juta ha serta redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Hingga Januari 2024, legalisasi aset terealisasi sebanyak 10,34 juta ha atau 229,77% sementara redistribusi mencapai 1,81 juta ha atau 40,22%. Asdep penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. (Yetede)

Pemerintah daerah (pemda) bisa memberlakukan besaran tarif pajak yang lebih rendah untuk jasa hiburan khusus yang dalam ketentuaan perundang-perundangan saat ini ditetapkan sebesar 40-70%. Terkait ini, pemerintah segera menerbitkan surat edaran yang mengatur soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75% tersebut. "Dapat kami sampaikan, (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70% sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. 

PT United Tractors Tbk (UNTR) melalui anak usahanya , PT Energia Prima Nusantara (EPN) membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan Hitachi Zosen Corporation untuk menggarap bisnis  pembangkit listrik, serta treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya. Perusahaan yang diberi nama PT Jabar Environ Mental Solution (JES)  ini dibentuk sejalan dengan keberhasilan perseroan dan konsorsium Jepang menenangkan proses lelang pembangunan infrastruktur proyek Waste to Energy Legok Nangka dengan nilai investasi Rp 4 triliun. Tujuan didirikannya JES ini merupakan suatu bentuk kelanjutan langkah perseroan secara  secara group untuk fokus ke arah  nature based solution, yaitu tindakan-tindakan untuk menjaga, merawat secara berkelanjutan  termasuk isu terkait ESG dan emisi karbon," kata Corporate Secretary United Tractors Sara K Loebis. (Yetede)

PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) optimistis dapat menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 165 triliun sebelum tahun ini berakhir. Optimisme tersebut tak lepas dari strategi yang telah disusun perseroan, utamanya terkait percepatan  graduasi atau upaya menaikkelaskan nasabah eksisting dan perluasan jangkauan penerimaan baru. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menetapkan target penyaluran KUR Rampung pada September 2024. "Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta (Selain itu), kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih dua juta, kita akan naikkelaskan," ucap Supari.  Target ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian 2023 yang mana BRI telah menjangkau 3,4 juta nasabah dengan 2,2 juta diantaranya merupakan nasabah baru. (Yetede)

Kepala Staf Kepresidenan Moledoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja  dihembuskan untuk menggoyang pemerintah yang sudah berjalan dengan baik. Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonomi senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah Menteri Kabinet Maju yang siap mundur dari kabinet. "Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untung menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merong-rong dan seterusnya," Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan. (Yetede)

Sebanyak empat astronot, tiga di antaranya berasal dari Turki, Swedia, dan Italia, meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dari pangkalan Kennedy Space Center Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) di Cape Canaveral, Florida, AS, Kamis (18/1) sore waktu setempat. Mereka melesat dengan penerbangan komersial Axiom Space, menggunakan pesawat luar angkasa SpaceX, Crew Dragon, milik Elon Musk. Empat astronot itu berlatar belakang pilot militer. Mereka akan berada di luar angkasa selama 14 hari untuk melakukan 30 eksperimen dengan fokus pada dampak penerbangan luar angkasa terhadap kesehatan dan penyakit manusia. Perjalanan antariksa mereka merupakan misi penerbangan komersial kolaboratif untuk ketiga kalinya antara Axiom Space, NASA, dan SpaceX selama dua tahun terakhir.

Yang berbeda kali ini, penumpangnya bukan orang kaya raya, seperti pada penerbangan sebelumnya. Tiga dari empat astronot kali ini dibiayai pemerintah masing-masing dengan harga tiket 55 juta USD atau Rp 860 miliar. Pesawat Crew Dragon yang membawa empat astronot tersebut akan menempuh perjalanan 36 jam dan diperkirakan tiba di stasiun luar angkasa Sabtu (20/1). Crew Dragon akan berlabuh di pos terdepan yang mengorbit 400 km di atas Bumi. Saat ini, stasiun luar angkasa internasional dihuni oleh tujuh awak tetap. Mereka terdiri dari dua warga AS dari NASA, satu astronot dari Jepang, satu astronot dari Denmark, dan tiga kosmonot Rusia. Axiom Space yang berbasis di Houston, AS, menjalankan bisnis komersial mengirimkan astronot ke orbit Bumi dengan disponsori pemerintah asing atau perusahaan swasta.

Misi Axiom dirancang untuk menawarkan penerbangan ke ISS kepada siapa pun yang mampu membeli tiket. Dua misi Axiom sebelumnya diterbangkan pada 2022 dan 2023, membawa penumpang campuran antara pebisnis kaya dan astronot yang dibiayai pemerintahnya. Penerbangan kali ini menjadi misi Axiom pertama yang semua tiket kursinya dibeli pemerintah atau NASA. Harian The New York Times, Kamis (18/1), menyebut penerbangan ini merupakan bagian dari era baru di mana negara-negara tak lagi harus membuat roket dan pesawat ruang angkasa sendiri untuk menjalankan program penerbangan luar angkasa berawak. Kini, mereka cukup membeli tiket dari perusahaan penerbangan luar angkasa komersial, hampir sama seperti membeli tiket pesawat biasa. (Yoga)

Pebisnis hiburan agaknya perlu hiburan. Betapa tidak, baru sejenak bisa bernafas lega setelah kena hantam pandemi Covid-19, industi hiburan di Tanah Air harus kembali menerima pukulan berat, yakni pajak tinggi. Mulai tahun ini, pajak hiburan melonjak dari 25% menjadi 40% hingga 75%. Biangnya adalah Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku Januari 2024. Merujuk Pasal 58 ayat (2), tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.  Sejumlah daerah pun mematok tarif pajak hiburan dengan angka maksimal 75%. Toh, pemerintah berkelit. 

Bagi pemerintah, tarif pajak hiburan  hingga 75% sudah ada sejak lama.  "Ini sama pada saat mereka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28/2009, mereka sudah memberikan tarif 75%," kata Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Selasa (16/1). Yang terang, berdasarkan reportase KONTAN ke sejumlah tempat hiburan di Jakarta, pengusaha hiburan menolak tegas kenaikan pajak hiburan. "Tarif pajak 40% hingga 75% akan menambah beban usaha.

Selama ini, pengusaha hiburan harus menyetorkan pajak yang cukup besar ke kantong negara," ungkap Alexander Nayoan, Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada KONTAN, Jumat (19/1). Apalagi, Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA) Agnes Lourda Hutagulung mengungkapkan, selain harus membayar pajak, pengusaha hiburan kudu setor duit keamanan ke sejumlah oknum. Setali tiga uang, pebisnis bar juga teriak. "Banyak pengunjung yang tadinya menghabiskan waktu di bar, jadi lebih memilih minum di rumah atau beli online ketimbang harus minum di tempat yang pajaknya besar dan harganya tidak masuk akal," sebut Bhian, Board of Directors Odin Senopati. 

Merespons protes yang marak dari pelaku usaha hiburan,  pemerintah pun angkat bicara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mengenai aturan pajak hiburan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat edaran tersebut kelak memuat mengenai insentif fiskal serta keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75%. "Pemerintah akan keluarkan surat edaran terkait dengan Pasal 101," ungkapnya, Jumat (19/1).