Keyakinan konsumen menjadi satu indikator yang menjadi tolok ukur terhadap prospek ekonomi ke depan. Makin tinggi keyakinan konsumen, ruang bagi perekonomian untuk melaju lebih positif, kian terbuka. Pengujung tahun lalu, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 masih terpantau optimistis dengan angka indeks di atas 100. Hanya saja, dari lima kelompok pengeluaran masyarakat yang diukur, hanya kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta saja yang indeksnya meningkat dari 112,8 pada November 2023 menjadi 117,1 pada Desember 2023. Selebihnya, indeks kelompok pengeluaran lainnya turun dibandingkan dengan November 2023. 

Indeks keyakinan masyarakat untuk kategori menengah atas dengan rentang pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta, tercatat 127,8 atau lebih rendah dari November 2023 sebesar 128,3. Demikian halnya dengan kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta yang keyakinannya tercatat dengan indeks 130,2 pada Desember 2023 dari November 2023 sebesar 132,3. Angka indeks pada pengujung 2023 itu terlihat anomali. Jika dibandingkan dengan periode 2022, misalnya, keyakinan di kelompok pengeluaran menengah atas terpantau naik. Fenomena IKK di kelompok bawah dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta, seolah menjadi lonjakan rutin di tahun pemilu. 

Pada tahun politik 5 tahun silam, kelompok pengeluaran menengah bawah menjadi salah satu yang mencatat kenaikan indeks cukup tinggi dengan selisih hingga 4 poin. Satu indikasi yang menggambarkan IKK di kelompok menengah bawah masih bertahan tinggi saat tahun politik satu di antaranya dipicu oleh program bantuan sosial (bansos). 

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, program bansos memiliki fungsi dan peran besar sebagai upaya pemerataan ekonomi ketimbang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat melalui pembukaan akses lapangan kerja yang layak. Selama ini, katanya, bansos dilihat hanya mengentaskan kemiskinan secara artifi sial. Alhasil ketika program bansos terlambat atau ditiadakan, masyarakat kelas menengah bawah bisa langsung jatuh ke kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan dan kondisi tidak sehat. “Untuk mencegah penurunan daya beli, harusnya penciptaan lapangan kerja padat karya tunai yang sifatnya dekat karakteristik masyarakat di bawah. Enggak harus pekerjaan yang semuanya menggunakan teknologi tinggi,” katanya. 

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menuturkan program bansos memang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima karena daya belinya rendah. Masyarakat kelompok menengah bawah, katanya, perlu dibantu supaya bisa mengakses pangan dan kebutuhan pokok. Hal itu juga sebagai upaya meningkatkan daya beli golongan menengah bawah sehingga secara kumulatif meningkatkan konsumsi nasional. Namun demikian, dia berpendapat perlu adanya kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya.  

Heri menilai sejumlah faktor menjaga daya beli masyarakat adalah pemerintah harus bisa menjaga agar harga kebutuhan pokok terjangkau dibeli masyarakat. Stabilitas harga ini, lanjutnya, akan berdampak kepada pengendalian inflasi. Tak hanya itu, juga harus terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Caranya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan khususnya padat karya untuk menambah pendapatan masyarakat.

Alokasi bansos pemerintah tahun ini menuai kontroversi karena diterapkan dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024, meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tetap tinggi. Survei menunjukkan bahwa pemberian bansos memiliki dampak besar terhadap persetujuan terhadap Presiden. Pemberian bansos juga diyakini memiliki pengaruh elektoral yang positif terhadap beberapa pasangan calon presiden. Program bansos dianggap sebagai kebijakan strategis yang mendapat dukungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam penyaluran bansos yang harus diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya.

Otoritas hulu minyak dan gas bumi menetapkan target besar untuk kegiatan eksplorasi tahun ini, dengan harapan kontraktor dapat menemukan cadangan hidrokarbon di atas 500 juta barel setara minyak. SKK Migas memiliki ambisi meningkatkan cadangan migas nasional setelah temuan besar tahun lalu, dan menargetkan peningkatan investasi eksplorasi. Benny Lubiantara dari SKK Migas menggeser target eksplorasi ke cadangan di atas 500 juta MMBOE, namun menyadari bahwa investasi besar diperlukan terutama untuk pemboran di laut dalam. 

SKK Migas mendorong KKKS untuk mengusulkan rencana pengembangan agar temuan baru bisa segera dimanfaatkan. Moshe Rizal dari Aspermigas menekankan pentingnya KKKS merealisasikan komitmen dalam WP&B, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan melibatkan pihak dengan kompetensi yang sesuai. Pemerintah juga fokus membangun infrastruktur gas bumi untuk menyambungkan sumber daya gas di berbagai wilayah Indonesia, dengan proyek pipa transmisi gas dari Jawa Timur hingga Aceh untuk memaksimalkan potensi gas baru yang ditemukan.

Rendahnya konsumsi daging per kapita Indonesia membuka peluang bagi para pelaku industri nasional mengembangkan pasarnya di dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani untuk menekan angka stunting dan gizi buruk. Hal tersebut bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk melebarkan pasarnya di Indonesia. Berdasarkan laporan OECD FAO, saat ini konsumsi daging sapi nasional sebesar 2,25 kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi daging ayam sebesar 8,37 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut termasuk rendah bila dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai angka konsumsi daging sapi sebesar 5,72 kilogram per kapita per tahun, sedangkan daging ayam 50,48 kilogram per kapita per tahun. Industri pengolahan daging saat ini berjumlah 64 perusahaan, dengan nilai investasi Rp3,45 triliun, dan tenaga kerja sebanyak 25.839 orang. Kinerja ekspor produk olahan daging (HS 1601 dan 1602) pada 2023 sendiri tercatat mengalami peningkatan signifikan, mencapai 80% bila dibandingkan dengan 2019. Nilai ekspor pada 2023 mencapai US$3,5 juta.

Sumatra Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Sumatra ada pada pada titik persimpangan untuk melaju naik pada tahun ini. Persimpangan yang ditandai oleh tantangan tahun politik, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan, serta ditambah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI/PON Aceh-Sumut 2024. Sumut menjadi penyumbang hampir seperempat dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Sumatra. Catatan PDRB atas dasar harga berlaku Sumut tahun 2022 mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Dalam seminar Sumut Economic Outlook 2024 yang digelar harian Bisnis Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan pada Selasa (16/01/2024), Bank Indonesia Kantor Wilayah (BI Kanwil) Sumut memprakirakan ekonomi Sumut bisa tumbuh pada pada 2023 lalu pada kisaran 4,3-5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Dan angka itu diproyeksikan terkerek pada kinerja 2024 menjadi kisaran 4,5-5,3% (yoy) dengan tingkat inl asi yang terjaga di target sasaran 2,5%+1%. Optimisme ini disampaikan Kepala Kanwil BI Sumut IGP Wira Kusuma melihat historis ekonomi Sumut yang tetap tumbuh kuat di angka 4,94% (yoy) pada kuartal III tahun 2023, di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak pasti akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya inl asi global. BPS mencatat, berkurangnya permintaan global membuat kinerja ekspor nasional sepanjang 2023 terus turun hingga -4,26% (yoy) pada kuartal III 2023. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2023 yang sebesar 4,94% (yoy), ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.Pola yang sama juga tercermin dalam perekonomian Sumut. Hingga kuartal III-2023, penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumut (dari sisi pengeluaran) berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan ekspor Sumut pada kuartal III-2023 tercatat mengalami kontraksi 5,11% (yoy). Sementara dari sisi lapangan usaha, lanjut Wira, ialah sektor perdagangan dan konstruksi yang jadi sumbernya, masing-masing meningkat 6,06% (yoy) dan 5,97% (yoy). Sektor pertanian sendiri mengalami perlambatan akibat turunnya harga komoditas global.

Meski ekonomi Sumut diprakirakan akan tetap tumbuh kuat pada 2024 dengan faktor pendorong yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya pemilu dan PON Sumut Aceh, serta program hilirisasi industri kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B35 dan B40, Wira mengimbau stake holders tidak lengah. Pertanian menjadi sektor pembentuk utama struktur perekonomian Sumut. Meski mengalami perlambatan pada 2023, BPS Sumut mencatat berdasarkan distribusi, kategori pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di dalamnya termasuk komoditas sawit beserta turunannya menjadi kategori dengan share terbesar terhadap pendapatan domestic regional bruto (PDRB) Sumut, mencapai 23,71%.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Sumut Timbas P Ginting mengatakan, di tahun 2024 peran komoditas sawit beserta turunannya bagi perekonomian Sumut masih akan signifikan. Penurunan nilai ekspor seiring dengan menurunnya ekspor produk sawit. Timbas mengatakan, dalam 5 tahun terakhir produksi sawit Sumut cenderung turun, sementara permintaan untuk kebutuhan dalam negeri terus meningkat. “Mau tidak mau, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas” lanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono mengatakan, titik tekan peningkatan produktivitas sawit ialah pada peningkatan sektor perkebunannya, terutama perkebunan sawit rakyat. Sejalan dengan Agus, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara juga menyebut hilirisasi sebagai tantangan Sumut di tahun 2024.“Ekspor Sumut masih didominasi oleh komoditas dan komoditas yang menjadi unggulan ekspor ialah kelapa sawit, kopi, juga karet. Melihat situasi global saat ini tentu tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong hilirisasi komoditas karena industri hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk,” terang Firsal. Peningkatan industri hilirisasi berkaitan erat pula dengan investasi. BI Kanwil Sumut sebelumnya memprakirakan investasi di Sumut pada 2024 akan tetap kuat. Namun, baik Kepala Kanwil BI Sumut maupun Ketua Kadin Sumut sepakat, para investor saat ini berada dalam fase menunggu. “Investor cenderung akan wait and see hingga ada kepastian hasil penyelenggaraan pemilu,” jelas Firsal. Upaya yang dilakukan pemprov tersebut tampaknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Daly Mulyana mengatakan, meski KIM masuk daftar promosi investasi pemprov kepada calon investor, sepanjang 2023 kemarin KIM nihil investor baru. Sedangkan M. Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan bahwa potensi berkembangnya korporasi dan bisnis di Sumut sangat tinggi. Dalam hal ini, BEI memberikan perhatian khusus untuk membawa korporasi di Sumut untuk berkiprah di pasar modal untuk membantu ekspansi bisnis yang dilakukan. Dalam kaitan bisnis korporasi di skala UMKM di Sumut, Basuki Tri Andayani, Deputi Operational PT Pegadaian Regional Sumut & Aceh, mengatakan Pegadaian merasakan tinggi prospek ekonomi di Sumut sehingga manajemen berani memasang target pertumbuhan bisnis hingga 18% pada tahun ini. Terkait keamanan berusaha, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengimbau para pengusaha dan investor agar tidak ragu berinvestasi di Sumut.

Debat keempat antar cawapres berlangsung cukup sengit. Setiap kandidat memaparkan visi-misi dengan mengedepankan keberlangsungan kelestarian alam sebagai landasan penting dalam rencana program kerjanya. Meskipun demikian, antar kandidat tetap saling memberikan kritik dalam sejumlah pertanyaan dan sanggahan. Pada debat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1) diangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa. Setiap bahan pertanyaan yang dilontarkan tim panelis dapat dijawab oleh setiap cawapres dengan baik. Setiap pertanyaan atau sanggahan oleh kandidat dapat dijawab oleh kandidat lainnya, terkadang disertai contoh-contoh riilnya.

Ada sejumlah topik yang membuat suasana cukup riuh. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, misalnya, melontarkan pertanyaan tentang greenflation dan LFP (lithium ferrophosphate). Namun, kandidat lain menjawab diplomatis dan mendapat atensi yang semarak dari pemirsa yang hadir langsung. Tayangan debat keempat tersebut mendapat respons cukup tinggi dari masyarakat, tampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas saat debat berlangsung, 64,8 % responden menyatakan menonton debat itu. Dibandingkan ketiga debat capres-cawapres sebelumnya, antusiasme kali ini tetap terjaga.

Pada debat ketiga, animo responden menonton debat 63,3 % walau turun dari debat kedua yang menyedot animo 66,5 % responden. Pola diksi cawapres yang bervariatif sejatinya saling melengkapi karena besarnya cakupan materi yang dibahas dan secara umum menekankan pada keberlanjutan pembangunan. Kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi segenap warga negara adalah kunci penting untuk mendorong kemajuan di masa depan. Hasil penilaian responden menunjukkan, setiap kandidat mendapatkan penilaian baik dengan skor rata-rata 7, merujuk dari jawaban responden (64,8 %) yang terikat margin of error penelitian. (Yoga)

Tahun 2023, performa sektor gas bumi ditandai peningkatan produksi gas bumi dan kepastian dimulai kembalinya pengerjaan Blok Masela setelah Pertamina dan Petronas resmi menggantikan Shell. Ada pula Train 3 Tangguh LNG yang mulai beroperasi. Catatan positif itu semakin besar gaungnya dengan penemuan dua sumber gas besar. Pertama adalah temuan di laut lepas Kaltim oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kedua, temuan di sumur eksplorasi Layaran-1, South Andaman, di lepas pantai Sumatera bagian utara, dengan potensi 6 TCF gas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, dua temuan itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 2000 atau ketika ditemukannya sumber gas di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, temuan sumber gas baru serta lapangan-lapangan yang telah berproduksi terus dipacu. ”Ini akan kita dorong agar kepastian untuk berproduksinya dicapai (Sumber-sumber gas di Indonesia) .Pada tahun 2030 harus sudah bisa termanfaatkan,” katanya. Infrastruktur energi, termasuk pipanisasi gas, akan menentukan melimpahnya gas bumi Indonesia bisa termanfaatkan atau tidak. Guna memanfaatkan besarnya potensi gas bumi dari Blok Andaman, pemerintah berencana membangun kilang LNG di Aceh. Muncul harapan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya. Perkembangan infrastruktur transmisi gas bumi juga diharapkan mempercepat pengembangan jaringan gas perkotaan (jargas) yang selama ini berjalan lambat.

Pada 2023, dari total penyaluran gas bumi domestik sebesar 3.745 BBTUD, pemanfaatan jargas alias yang ke rumah-rumah warga hanya 16,14 BBTUD atau 0,43 %. Padahal, setiap tahun, pemerintah menarasikan jargas sebagai alternatif pengganti elpiji 3 kg, karena 77 % dari total kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Sementara distribusi elpiji 3 kg yang bersubsidi itu kerap kali bermasalah, karena siapa saja bisa membeli elpiji yang sejatinya untuk warga miskin. Arifin menuturkan, pemerintah terus mengupayakan penambahan sambungan jargas seiring dibangunnya proyek transmisi gas. ”Sebab, kita harus menghemat devisa. Impor elpiji sudah 5-6 juta ton per tahun. Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk mendapat energi di rumah supaya tidak perlu gotong-gotong gas melon lagi,” ujarnya. (Yoga)

OJK mendukung penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan penilaian kredit atau credit scoring. Dukungan tersebut diberikan melalui mekanisme regulatory sandbox yang kini telah menghasilkan dua prototipe penyelenggara model bisnis inovasi penilaian kredit di sektor jasa keuangan. Pemerintah tengah mencanangkan program penyaluran KUR melalui skema credit scoring berbasis data alternatif. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2025 sehingga diharapkan dapat mempercepat sekaligus memperluas penyaluran KUR, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan perbankan (unbanked). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait lainnya, seperti Kemenkopi dan UKM untuk mendukung program pemerintah tersebut.

”Kami sedang melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan platform credit information/scoring yang ada, seperti SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan Innovative Credit Scoring (ICS), serta beberapa platform lainnya yang dikelola oleh industri guna meningkatkan pelayanan sekaligus mempercepat penyaluran KUR kepada sektor UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (21/1). Hasan menambahkan, saat ini, terdapat sejumlah platform di sektor keuangan yang berkecimpung di bidang credit scoring. Platform tersebut dapat menjadi solusi atas masalah akses pendanaan UMKM, terutama yang bergerak di sektor informal atau unbanked apabila didesain dengan baik secara kredibel dan efisien. (Yoga)

UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda berlaku per Januari 2024. Dari 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan, 11 di antaranya dikenai tarif umum maksimal 10 %.  Sisanya, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa, dikenai tarif pajak minimal 40 % dan maksimal 75 %. Merespons keberatan pelaku usaha, pemerintah memberi keringanan pajak. Kebijakan ini dinilai pengusaha sebagai solusi jangka pendek yang belum memberikan kepastian hukum dalam jangka menengah-panjang. 

Menurut Martha W Thomas, Corporate Communication Manager Jambuluwuk Hotels and Resorts, Kenaikan pajak hiburan sebesar 40-70 % bisa berdampak negatif ke bisnis spa di jaringan hotel kami. Peningkatan biaya operasional memaksa bisnis menaikkan harga layanan sehingga berpotensi mengurangi minat tamu. Walau, dampak pasti tergantung pada berbagai faktor lain, termasuk bagaimana kenaikan pajak itu direspons daerah.

Ray Janson, Pemilik Bar Bura Bura dan podcaster ”Ray Janson Radio” mengatakan, saya dan teman-teman yang sudah berpengalaman bekerja di industri makanan-minuman menilai, kebijakan ini dibuat tanpa riset lapangan yang baik. Sejak pandemi Covid-19 sampai sekarang, bisnis makanan-minuman belum pulih total. Dalam sebulan ini, rata-rata keuntungan bersih bisnis makanan dan minuman 5-8 %. Selain modal bahan, ada biaya sewa, biaya karyawan depan dan belakang, dan biaya keamanan. Di bar khususnya, ada biaya ’tidak terduga’ yang banyak. 

Hana Suryani, Pengusaha Karaoke Hana KTV, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengatakan, sampai sekarang saja, saya belum bisa menerapkan pajak karena tamu menolak, enggak mau datang, hingga cancel pesanan. Daripada mereka enggak datang, enggak mau bayar, ya kami terima pakai pajak lama. Kalau kami harus setor 40%, bagaimana? Kalau tamu tak mau bayar, kami menolak tamu, kami juga enggak dapat omzet. Kalau enggak ada omzet, negara rugi karena kami alat menarik pajak. (Yoga)