Perbankan nasional mengantongi laba bersih sebesar Rp221,63 triliun per November 2023.  Nilai tersebut tumbuh 18,15% dibandingkan diperoleh laba bersih November 2022 senilai Rp187,58 triliun. Jika dibandingkan dengan laba bulan sebelumnya, terjadi pertumbuhan yang lebih lambat, di mana per Oktober 2023 laba bersih perbankan meningkat 18,45% secara tahunan (year on year/yoy). Pencapaian laba bersih November  2023 tersebut utamanya  didorong dari pendapatan bunga bersih (net interest incoma/NII) yang mencapai Rp484,89 triliun, tumbuh 9,42% (yoy). Berdasarkan  data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bersih kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) mengalami peningkatan  signifikan sebesar 117,59% dari Rp5,06 triliun menjadi Rp11,01 triliun per November 2023. Berikutnya adalah bank persero dengan pertumbuhan laba bersih 17,11% menjadi Rp115,24 triliun, dibandingkan  dengan laba bersih November 2022 sebesar Rp98,4 triliun. (Yetede)

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur berpotensi mencapai 5,4% hingga 5,6% pada tahun ini, dengan didukung sejumlah upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pemerintah tetap optimistis industri manufaktur tumbuh positif sebagai tulang punggung perekonoimian nasional. Economi Center of Reform on Ecomics (CORE) Indonesia Ina Primia menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan 5,4% sampai dengan 5,6% tersebut ada empat upaya penting yang harus dilakukan secara konsisten, yakni meningkatkan belanja pemerintah di semua instansi pemerintah pada produk dalam negeri yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, memperluas dan mempercepat hilirisasi pada komoditas lain dengan menciptakan produk turunan  sesuai kebutuhan pasar ekspor antara lain perkebunan, pertanian dan perikanan. (Yetede)

Laju industri otomotif dalam negeri bisa tersendat di tahun ini. Alih-alih  secercah harapan memasuki tahun baru, industri ini justru dihadapkan pada banyak tantangan yang berpotensi menggerus penjualan kendaraan. Tantangan itu muncul dari sejumlah aturan baru pemerintah yang kurang bersahabat dengan sektor otomotif. Salah satunya beleid Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang menaikkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya sebesar 0,5%. Kenaikan tarif pajak progresif ini tertuang di Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bank Indonesia (BI) terus memelototi eskalasi geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah hingga Laut China Selatan juga masuk radar bank sentral. "Konflik geopolitik sudah masuk radar kami. Tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Laut China Selatan,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo, belum lama ini. Dia mengungkapkan, ketegangan di sejumlah kawasan bisa berdampak kepada rantai pasok global. Meski demikian, BI belum menemukan efek yang dirasakan Indonesia dalam waktu dekat, terutama dari sisi perdagangan. 

Anggaran negara untuk pengadaan lahan dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN) mengucur deras selama tujuh tahun terakhir. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat kucuran dana untuk pengadaan lahan PSN mencapai Rp 123,87 triliun sejak 2017 hingga 2023. Realisasi tersebut terserap 77,52% dari alokasi anggaran yang disiapkan Rp 159,8 triliun. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto menyampaikan, total realisasi pengadaan lahan  disalurkan untuk 117 PSN yang terbagi menjadi delapan sektor. 

Pemerintah mulai bergerak untuk menghidupkan bursa karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan konsolidasi. Pada 22 Januari 2023, KLHK dan Kementerian ESDM meneken perjanjian integrasi data Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (Apple Gatrik). 

Penyaluran kredit perbankan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Desember 2023, kucuran kredit bank ke segmen UMKM tumbuh 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.364,2 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM itu lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 10,2% secara tahunan. Secara bulanan, pertumbuhan kredit UMKM per Desember 2023 juga lebih kecil dari November 2023, yang naik 8,5% secara tahunan. 

Emiten sektor tekstil dan garmen, PT Trisula International Tbk (TRIS) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif di tahun 2024. Hal ini tak lepas upaya perseroan yang fokus menghasilkan produk-produk dengan margin tinggi. Direktur Utama Trisula International, Widjaya Djohan mengatakan, perseroan menyiapkan sejumlah strategi untuk memacu kinerja tahun ini. Antara lain fokus meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat inovasi untuk menjangkau pasar menengah atas dengan terus mengikuti tren fesyen terkini. 

Perkembangan pesat teknologi yang melahirkan aksi massif perdagangan secara daring, rupanya belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah untuk memompa penerimaan negara lebih tambun. Padahal, optimalisasi potensi pajak sangat mendesak karena pemerintah pada tahun ini mengobral diskon pajak untuk korporasi. Mulai dari perpanjangan tax holiday dan tax allowance, hingga terbaru diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan 10% untuk sektor pariwisata. 

Dus, pemerintah pun didorong untuk mencari sumber pajak baru guna menutupi besarnya belanja perpajakan untuk PPh Badan. Sayangnya, sejauh ini manuver pemangku kebijakan dianggap masih kurang tajam. Salah satu alasannya adalah realisasi penerimaan pajak atas transaksi elektronik alias Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang jauh dari angka potensi. Padahal, dengan tarif PPN sebesar 11% maka potensi penerimaan yang bisa dikantongi negara dari aktivitas secara daring pada tahun lalu mencapai Rp49,83 triliun. Artinya, ada potensi pajak Rp43,07 triliun yang belum terpungut.  Otoritas fiskal pun menyadari betul adanya keterbatasan setoran PPN PMSE yang masih jauh dari potensi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan pemerintah akan terus memantau tingkat kepatuhan pelaku PMSE dalam rangka mengoptimalkan potensi PPN. "Kami akan terus melakukan pengawasan kepada pelaku PMSE yang telah ditunjuk agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/1). Langkah konkret otoritas pajak memang sangat dinanti. Tak hanya demi menambah penerimaan, juga secara perlahan mengikis praktik shadow economy alias aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi dalam radar negara. Apalagi, potensi transaksi dagang-el terus mencatatkan kenaikan. BI bahkan mengestimasi nilai transaksi daring pada tahun ini mencapai Rp487 triliun, naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. 

Wakil Ketua Umum I Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengusulkan agar pemerintah menciptakan platform digital yang secara otomatis mengutip PPN dalam setiap transaksi digital. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan ada beberapa faktor yang membatasi akselerasi penerimaan PPN PMSE. Pertama, konteks pemungutan PPN yang hanya terbatas pada pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE. Kedua, pemungutan PPN PMSE hanya menyasar PMSE yang memenuhi kriteria, sehingga tidak semua perusahaan mendapat penugasan tersebut. 

Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan sesungguhnya dasar hukum untuk perluasan PPN PMSE cukup lengkap. Hanya saja, eksekusi dari otoritas pajak terbilang lamban.

Baru-baru ini Konferensi Iklim PBB (COP 28) di Dubai, berhasil mencapai kesepakatan “dana loss and damage” akibat perubahan iklim. Tujuannya mengompensasi dosa-dosa negara maju penghasil karbon ke negara berkembang dan miskin. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk pendanaan aksi iklim yang masif. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh penghasil karbon terbanyak di dunia (Worldmeter, 2022) dan hanya mampu 34% dari APBN untuk mendanai atau sebesar Rp3.461 triliun (Thaird Biennial Report, 2021). 

Hadirnya UU PPSK No. 4/2023 perihal omnibus law keuangan dan POJK No.14/2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon pada Agustus 2023, juga menjadi alternatif pendanaan. Potensi perdagangan karbon diproyeksi mencapai Rp8.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Potensi ini didasari bahwa, Indonesia juga penyerap karbon terbesar yang mempunyai 3 juta hektare hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang 95.000 km pantai Indonesia. Sebenarnya, dukungan dari sektor jasa keuangan baik dalam pendanaan dan manajemen risiko sudah dihadirkan oleh regulator. 

Perusahaan asuransi selama ini juga penghasil emisi, yang berasal dari emisi tertanggung. Untuk menurunkannya, harus meningkatkan seleksi risiko hijau sehingga menjadi katalis. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko, pasca dan transisi perubahan iklim. 

Setidaknya, ada empat peranan asuransi. Pertama, memberikan assesmen dengan bobot besar bagi perusahaan yang aktivitasnya sudah bergerak ke energi terbarukan. Kedua, memberikan insentif berupa diskon tarif apabila perusahaan sudah melaksanakan laporan berkelanjutan dan mempunyai unit karbon. Ketiga, asuransi dapat memberikan ganti rugi atas kelebihan emisi (offset) yang dihasilkan oleh perusahaan yang aktivitasnya tidak dapat menyerap atau bahkan menghasilkan karbon (pembeli) karena hal tak terduga. Keempat, menjamin risiko pengiriman kredit karbon bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan emisi bahkan mampu menyerap karbon (penjual).