Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Kemenkoordinator Bidang Perekonomian memantau kegiatan simulasi program makan siang gratis yang diadakan SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2). Pantauan dilakukan untuk ”belanja masalah” program makan siang gratis yang telah dibahas dalam RAPBN 2025. Simulasi program itu merupakan program yang berjalan dengan anggaran dari Disdik Kabupaten Tangerang. Pada simulasi ini sekolah menyiapkan 160 porsi makan siang untuk empat kelas, yaitu tiga kelas 9 dan satu kelas 8, dengan harga Rp 15.000 per porsi. Terdapat empat jenis menu. Menu pertama nasi putih dengan ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Menu kedua nasi putih, semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan pisang. Menu ketiga gado-gado dengan tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Menu terakhir siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, dan pisang.

Seusai memantau program makan siang gratis, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sasaran simulasi ini sudah tepat. Pasalnya, selain dapat mencukupi asupan gizi dan nutrisi untuk para siswa, peng adaan makanan juga melibatkan pelaku UMKM di sekitar sekolah. ”Ini kita sekalian belanja masalah. Jadi, kalau kita lihat dari simulasi yang dilakukan hari ini, kita mau lihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik,” ujar Airlangga. Berdasarkan evaluasi sementara, lanjut dia, program ini dapat berdampak positif apabila terus dilanjutkan karena turut mendorong roda perekonomian skala mikro di lingkungan sekolah. Selain itu, asupan nutrisi dari para siswa juga dapat lebih terkontrol ketimbang membiarkan mereka memilih sendiri jajanannya.

Program makan siang gratis ini adalah program unggulan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, penetapanpemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan KPU pada 20 Maret 2024. Pemerintah memastikan anggaran untuk program makan siang gratis ini mencukupi. Pembahasan program makan siang gratis itu sekaligus menunjukkan pemerintahan mendatang merupakan pemerintahan yang berkelanjutan dengan pemerintahan Presiden Jokowi (Kompas.id, Senin, 26/2). Estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk membagikan makan siang gratis kepa da 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. (Yoga) 

Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim. Pabrik tersebut diharapkan berperan penting untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam menyediakan bahan baku industri pupuk ataupun industri pertahanan. ”Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK (pupuk yang mengandung unsur utama nitrogen, fosfor, dan kalium),” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kamis (29/2). Peresmian itu ditandai dengan penekanan sirene. Kehadiran pabrik ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting karena akan menentukan kemandirian Indonesia dalam penyediaan pupuk dan keberlanjutan produksi pangan.

Sebab, saat krisis pangan, semua negara mengerem ekspor bahan pangan, seperti gandum dan beras. ”Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara. Dan, produktivitas pangan kita memerlukan pupuk,” ujar Presiden Jokowi. Masalahnya, beberapa bahan baku pupuk masih diimpor. Indonesia, menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya, memerlukan amonium nitrat 560.000 ton per tahun. Sejauh ini, baru 79 % atau 300.000 ton yang dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik amonium nitrat dalam negeri. Sisanya 21 % amonium nitrat masih dipenuhi dari impor. (Yoga) 

Harga sejumlah bahan pangan nonberas naik seiring meningkatnya permintaan di tengah lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir. Warga di beberapa daerah khawatir harga beras bertahan tinggi atau justru semakin naik menjelang Ramadhan yang jatuh pada pertengahan Maret 2024. Di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Edi (34) takjub saat menanyakan harga seporsi kasoami kepada pedagang. Harganya mencapai Rp 10.000. Sehari sebelumnya, harganya Rp 8.000. ”Kalau di pembuat itu harganya masih Rp 8.000, tapi kalau tangan kedua sudah naik Rp 10.000. Sebulan lalu, seporsi yang sama masih Rp 5.000,” kata Edi, dihubungi dari Kendari, Kamis (29/2).

Kasoami atau disebut soami di beberapa wilayah adalah makanan pokok masyarakat kepulauan Sultra yang berbahan dasar singkong. Setelah diparut, singkong diperas dan disebut kaopi. Bahan ini menjadi bahan utama kasoami yang dicetak berbentuk lancip. Menurut Edi, kenaikan harga kasoami ini mulai terjadi seiring melonjaknya harga beras. Di Kaledupa, harga beras premium tertinggi Rp 850.000 untuk kemasan 50 kg. Sebelumnya, harga beras di pulau ini Rp 720.000 per karung kemasan 50 kg. Wa Sapoo (47), warga Wangi-wangi, pulau ibu kota Kabupaten Wakatobi, menceritakan, selain kasoami, harga berbagai bahan pangan lokal memang terus naik. Harga sekarung keladi mencapai Rp 400.000, naik dari sebelumnya Rp 200.000.

”Harga ubi kuning, ubi putih, juga naik. Kasoami sudah naik, ukurannya juga jadi kecil. Semua naik sejak harga beras terus melonjak,” ujarnya. Di DI Yogyakarta, kenaikan harga beras juga dinilai turut mendorong permintaan singkong. Menurut Sudras (42), pedagang di Pasar Telo Karangkajen di Kelurahan Brontokusuman, saat ini dia bisa menjual 1,5 ton singkong per hari, naik dari biasanya 1 ton per hari (Kompas, 26/2). Menurut dia, jumlah itu meningkat sejak Desember 2023, saat harga beras mulai bergejolak. Hal ini mengindikasikan setidaknya sebagian warga sudah bisa beralih ke sumber karbohidrat selain beras. ”Banyak pedagang pengecer yang biasanya hanya membeli 80 kg kini menjadi 100 kg. Peningkatan penjualan biasa terjadi setiap harga beras naik,” ujarnya. (Yoga) 

Kemenhub dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) masih membahas penyesuaian tarif KRL Jabodetabek yang memungkinkan adanya kenaikan tarif tahun ini. Namun, sejumlah penumpang merasa terbebani jika tarif KRL Jabodetabek dinaikkan. Jubir Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, kenaikan tarif KRL masih dalam pembahasan internal bersama para pemangku kepentingan. ”Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya, Kamis (29/2). Dirut PT KAI Commuter Asdo Artriviyanto sempat menyampaikan wacana kenaikan tarif KRL pada Kamis (11/1). Dia mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan Kemenhub terkait tarif KRL yang memang tidak naik sejak 2016. Hingga kini, tarif KRL ditentukan secara progresif. Tarif terdiri atas dua komponen, yaitu tarif dasar untuk 25 km dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km.

Sejauh ini tarif dasar 25 km pertama adalah Rp 3.000. Jika penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km, akan dikenai tarif lanjutan Rp 1.000 per 10 km. Di sisi lain, rata-rata upah minimum regional Jabodetabek mengalami kenaikan setiap tahun. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek sebenarnya dapat dilakukan. Dia menjelaskan, penyesuaian tarif diperlukan untuk mengurangi beban APBN yang sudah cukup terbebani oleh skema subsidi (public service obligation/PSO) untuk operasionalisasi KRL Jabodetabek Aryo (32), warga Jaksel, tidak setuju tarif KRL naik. Dia menilai, kenaikan tariff KRL Jabodetabek membuat sejumlah penumpang beralih ke transportasi pribadi, termasuk dirinya. ”Terlebih kalau penumpang cuma naik sebentar, tapi tarifnya besar, pasti tidak mau,” ujarnya. (Yoga) 

Seorang petani dari Blora, Jateng, mengirim pesan melalui Whatsapp berjudul ”Surat Terbuka”. ”Harga beras semakin tinggi kami merasa perekonomian kami sebagai petani juga semakin membaik…” Pesan video memperlihatkan para perempuan tani memakan bekal makan siang mereka di tepi sawah. ”…Bila kalian demo ingin harga beras turun ya silakan tanam padi sendiri, panen sendiri, makan sendiri….” Pesan itu menjadi kontras dengan arus besar pemberitaan media tentang keluhan mahalnya harga beras belakangan ini. Data memperlihatkan harga beras secara nominal memang terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Data BPS memperlihatkan, pada Januari 2020 hingga Januari 2024, harga rata-rata beras medium Rp 9.805, Rp 9.405, Rp 9.381, Rp 10.801,71, dan pada Januari 2024 menjadi Rp 13.187 per kg.

Data tersebut mengindikasikan harga pangan, terutama beras, sulit kembali ”murah” seperti satu dekade lalu. Produksi beras ditentukan oleh kecukupan lahan sawah, sedangkan luas sawah terus susut. Kementan menyebut setiap tahun terjadi konversi lahan sawah menjadi nonsawah 90.000-100.000 hektar. Jumlah penduduk terus bertambah, demikian pula kelas menengah yang memiliki kebutuhan gizi tersendiri. Pada saat bersamaan, perubahan iklim memengaruhi pola musim dan iklim sehingga dapat mengganggu produktivitas tanaman pangan. Teknologi yang ada belum mampu mengejar lambatnya kenaikan produktivitas padi. Luas panen padi juga cenderung turun, produktivitasnya stagnan.

Indonesia memerlukan politik pangan baru dengan strategi baru: beras seharusnya tidak lagi jadi satu-satunya bahan pangan sumber karbohidrat. Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan nasional berdasarkan kebutuhan gizi, bukan lagi berdasarkan komoditas, apalagi bila hanya beras. Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia; jender, seperti ibu hamil dan menyusui; profesi; aktivitas; daya beli; hingga kondisi geografis dengan bantuan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya. Peta jalan itu digunakan untuk menetapkan mekanisme produksi, hilirisasi, hingga distribusinya. Dengan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya, tersedia banyak sumber karbohidrat lain, selain sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirasai, distribusi, hingga penyajian. (Yoga) 

MK mengabulkan permohonan pencipta lagu Melly Goeslaw terkait dengan hak cipta. Dengan demikian, konten yang memuat karya cipta harus miliki izin pemegang hak cipta. Pengelola platform digital berbasis teknologi user generated content atau UGC wajib memastikan konten yang ditayangkan atau dimuat di dalam platform tersebut bukan konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Hak Cipta. Ancamanpidana dengan hukuman denda Rp 100 juta membayangi pengelola platform digital tersebut apabila hal tersebut dilanggar.

MK telah mempertegas dan memperluas makna Pasal 10 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan terbarunya yang dibacakan pada Kamis (29/2) pada sidang terbuka yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Jakarta. MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh artis sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw serta PT Aquarius Pustaka Musik dan PT Aquarius Musikindo. ”Pasal 10 UU No 28/2014 perlu dipertegas dan diperluas agar mampu menjangkau tata kelola dan penyediaan teknologi pengaman untuk setiap platform layanan digital berbasis UGC sehingga dapat mencegah pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Yakni, dengan mewajibkan pengelola platform digital berbasis UGC memastikan bahwa konten yang ditayangkan atau dimuat bukanlah konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan. Dengan adanya putusan tersebut, konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait. Dengan demikian, para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dan terjaga ekonominya.

MK mempertahankan Pasal 114 UU Hak Cipta mengatur tentang ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Aparat penegak hukum terikat dan harus berlandaskan pada Pasal 10 UU Hak Cipta yang sudah dimaknai oleh MK jika akan menegakkan Pasal 114 di undang-undang yang sama. Persoalan hak cipta ini bermula ketika para pemohon menemukan lagu-lagu yang diciptakan dan/atau dimiliki hak ciptanya dimanfaatkan oleh platform layanan digital berbasis UGC. PT Aquarius Pustaka Musik  bahkan sempat menggugat aplikasi Likee karena menggunakan lagu-lagu yang hak ciptanya ada di bawah naungannya tanpa izin. (Yoga) 

Artificial Intelegence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi pembahasan utama  dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Spanyol. Pemerintah maupun perusahaan  telekomunikasi di Indonesia siap menerapkan teknologi AI di Indonesia. Namun, sisi keamanan dan etik juga harus diperhatikan agar pengunaan AI bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi disela-sela  menghadiri MWC 2024 ini mengatakan 90% yang dia perhatikan selama pameran dari 26-29 Fenruari 2024 ini semua mengarah kepada teknologi AI. "Artinya teknologi AI menjadi isu penting di dunia tadi saya juga lihat gelombang teknologi AI akan diadaptasi di Indonesia," kata Budi Arie. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pembangunan infrastruktur  sektor jasa keuangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sejumlah lembaga dan perusahaan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap ke-5 tersebut diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Menurut Jokowi, groundbreaking dilakukan sebagai bukti komitmen dan kesiapan Indonesia untuk membangun IKN untuk menjadi Ibu Kota yang berkelas dunia. Adapun diselenggarakannya groundbreaking  ini juga menandakan otoritas  moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN. (Yetede)

Pemerintah tengah mempersiapkan  diri menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kreadibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya agar dapat memikat investor menjalankan investasi dan perdagangan di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan dapat menjaga anggota OECD. Hal tersebut, pemerintah  berupaya memenuhi 270 standar  standar internasional untuk menjadi anggota OECD. "Dalam aksesi OECD ini akan melanjutkan proses reformasi struktural, kemudian kebijakan dan regulasi dengan referensi yang dimiliki OECD. Dengan menjadi anggota, berbagai kebijakan yang dilakukan di Indonesia akan setara dengan 38 negara anggota. Hal ini akan menjadi kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan investasi, perdagangan karena mempunyai  komitmen dan standar best practice yang sama," jelas Airlangga. (Yetede)