Meningkatkan Kreadibilitas Ekonomi Indonesia di Mata Dunia
BCA Bidik Pertumbuhan Kredit Dua Digit
Pendanaan Startup RI Lambat di Awal Tahun
Data Center Milik Bitera Topang Ekonomi Digital
Perpanjangan Rileksasi Ekspor PTFI Bersifat Fleksibel
Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bersifat akan flleksibel. Saat ini Pemerintah sedang menyusun intrusmen bea keluar konsentrat tembaga pasca Mei 2024. Hanya saja relaksasi ekspor diberikan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) memenuhi komitmennya menyelesaikan smelter pada Mei mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi penyimpanan karbon nasional mencapai 572, miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan sebesar 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang besar tersebut akan cukup signifikan dalam mendukung target penurunan emisi jangka panjang. "Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada seline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya cekungan migas. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 ,iliar ton itu skalanya sudah lapangan migas," kata Kepala Balai Besar Penguji Minyak dan Gas bumi LEMIGAS Ariana Soemanto. (Yetede)
Pemerintah Kembangkan Peternakan Sapi di Tiga Wilayah
Anak Usaha YKP BRI Penuhi Kebutuhan Pekerja Profesional
Sulitnya Menaikkan Rasio Pajak
Kemenkeu melaporkan rasio penerimaan pajak
terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2023 sebesar 10,21 %. Rasio
itu turun dibanding tahun sebelumnya di 10,39 persen. Penurunan ini menunjukkan
masih rendahnya rasio pajak Indonesia. Ekonom dari Center of Reform on
Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar, rasio pajak yang rendah
terjadi akibat inefisiensi administrasi pajak. “Proses pemungutan yang masih
manual dan birokratis menyebabkan kebocoran dan membuat wajib pajak enggan
membayar pajak. Struktur tarifnya juga dianggap kurang progresif,” katanya,
Kamis, 29 Februari 2024.
Begitu pula edukasi perihal pentingnya pajak
bagi pembangunan yang masih rendah. Buktinya adalah masih banyak orang belum
terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, penghasilan sebagian besar
masyarakat Indonesia termasuk golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang
ikut menurunkan rasio pajak. Yusuf mengatakan penyebab lain rendahnya rasio
pajak adalah sektor ekonomi informal yang besar dan tidak terkena pajak.
“Sektor informal saat ini mencapai sekitar 60 persen dari ekonomi Indonesia.
Transaksi di sektor ini sering kali tidak tercatat dan tidak dikenai pajak,”
ucapnya. (Yetede)









