Penggalian potensi penerimaan dari masifnya transaksi perdagangan digital kembali terhalang. Pasalnya, WTO's 13th Ministerial Conference (MC) yang digelar 26—29 Februari 2024 di Abu Dhabi memberikan sinyal perpanjangan atau diberlakukannya moratorium bea masuk perdagangan barang digital secara permanen. Padahal, pencabutan moratorium sangat krusial untuk mengamankan hak pemajakan nasional. Apalagi, instrumen pemungut transaksi digital baru terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema jika menerapkan aksi unilateral pengenaan bea masuk secara sepihak, lantaran berisiko menimbulkan gejolak di kancah perdagangan global. Pemerintah pun didorong untuk menyiapkan antisipasi manakala moratorium dipermanenkan. Rencananya, keputusan soal moratorium disampaikan dalam forum tersebut pada hari ini, Jumat (1/3), dini hari waktu Indonesia. Namun, sinyal perpanjangan atau dipermanenkannya moratorium sejatinya terlihat jelas. Direktur Jenderal WTO Ngozi OkonjoIweala, menyadari betul kuatnya pertentangan soal moratorium ini, terlebih bagi negara berkembang. Dalam pernyataan resminya, Iweala memang tidak mengarahkan keputusan pada salah satu pihak. Namun, penjelasan yang disampaikan mengarah ke perpanjangan atau permanenan. Sejauh ini, ada beberapa rumusan proposal dan komunike yang telah diajukan ke WTO. Di antaranya, dari negara maju beserta kroninya diwakili Kanada dan Swiss yang meminta perpanjangan sampai MC14 pada 2026. Kemudian, proposal Kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik diwakili Samoa yang juga meminta perpanjangan moratorium. Adapun, Afrika Selatan, Indonesia, dan India meminta pencabutan moratorium. Dus, konstelasi dalam forum itu pun memanas. India, yang pada Januari 2024 mengajukan proposal dengan tidak menyinggung soal moratorium, beberapa waktu lalu menolak moratorium. Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, Indonesia akan terus menolak moratorium permanen. Senada, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, meminta WTO untuk fokus melanjutkan pembahasan program kerja dagangel untuk memperjelas moratorium bea masuk transaksi elektronik (Customs Duties on Electronic Transmission/CDET). Dari kalangan dunia usaha dalam negeri, Plh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan dapat memahami upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak pemajakan di WTO. Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economics and Law Studies Nailul Huda, mengatakan pemerintah wajib menyiapkan perangkat pungutan bea masuk apabila pada kemudian hari moratorium dicabut, serta mengoptimalisasi pungutan PPN perdagangan sistem elektronik.

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.

Pemerintah memulai penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel jenis Sukuk Ritel seri SR020 hari ini hingga 27 Maret 2024 sejalan dengan masa Ramadan pada medio bulan ini. Melalui instrumen tersebut, pemerintah menawarkan SR020 dengan dua pilihan tenor yakni 3 tahun dan 5 tahun. Adapun, SR020 tenor 3 tahun atau SR020 T3 memiliki kupon 6,3%. Sementara itu, SR020 tenor 5 tahun atau SR020 T5 memiliki kupon 6,4%. Kendati hanya selisih 2 tahun dari sisi tenor dan 10 basis poin dari sisi kupon, penawaran SR020 T3 maksimal mencapai Rp5 miliar dan SR020 T5 menyentuh Rp10 miliar. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah optimistis terhadap penjualan SR020 akan diterima dengan baik oleh investor yang masa penawarannya bersamaan dengan momen Ramadan. Hal itu berbeda dengan penjualan SBN ritel sebelumnya yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 yang waktu penawarannya bersamaan dengan momen pemungutan suara Pemilu 2024. Adapun, misi pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menarik minat investor untuk menggenggam instrumen berbasis syariah itu. Sejalan dengan dimulainya penawaran SR020, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), salah satu mitra distribusi (midis) optimistis terhadap penjualan instrumen SBN ritel kedua tahun ini tersebut. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan penjualan SR020 bakal moncer sejalan dengan literasi keuangan masyarakat dan minat tinggi terhadap instrumen investasi. Daya tarik SR020 berada pada jenis imbal hasil tetap atau fixed rate sehingga investor berpotensi mendulang capital gain ketika Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan atau BI rate. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Februari 2024, BI rate masih ditahan di level 6%, tetapi diproyeksikan turun tahun ini. Hal itu selaras dengan ekspektasi pelaku pasar bahwa Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga acuan mulai semester II/2024. Saat ini suku bunga The Fed masih ditahan di kisaran 5,25%—5,5%. Penjualan moncer SR020 juga didukung oleh seri SR014 yang jatuh tempo pada 10 Maret 2024. Kala itu, penawaran SR014 mencapai Rp16,7 triliun. Dari penawaran sejak 2019, rata-rata penjualan SR mencapai Rp21,64 triliun. Dari sisi tenor, kemungkinan tenor pendek menjadi pilihan investor karena instrumen yang terbit sejak 2009 itu menawarkan tenor 3 tahun. Senada, General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia mengatakan minat terhadap SR020 masih tinggi, terlebih tarif pajak obligasi yang terjangkau yakni 10%, sedangkan deposito sebesar 20%. “Kami juga memberikan promo cashback kepada nasabah Emerald BNI untuk pembelian SBN Ritel tahun 2024 khusus untuk dana baru atau fresh fund,” jelasnya. Dari strategi itu, dia percaya penawaran SBN ritel sepanjang tahun ini laris manis karena penjualan ORI025 menyentuh Rp1,83 triliun atau melebihi target Rp1 triliun. Dari situ, perusahaan menargetkan penjualan SBN ritel tahun ini naik 10% secara tahunan.

Krisis pangan yang melanda hampir di seluruh belahan dunia beberapa waktu belakangan membuat pemerintah ketar-ketir terhadap ketahanan pangan nasional. Pabrik amonium nitrat yang semula ditujukan kepada industri bahan peledak pun diminta untuk bisa digunakan oleh industri pupuk. Besarnya impor bahan baku pupuk menjadi perhatian pemerintah di tengah ketatnya pasokan pangan dunia. Alasannya, pupuk merupakan aspek penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kendala pupuk pun berimbas pada langkah impor bahan pangan. Keberadaan pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur diharapkan membuka jalan bagi Indonesia mengurangi impor bahan baku pupuk dan pangan. Untuk diketahui, pabrik amonium nitrat dengan investasi sekitar Rp1,2 triliun itu awalnya ditujukan kepada industri bahan peledak. Bahkan, pabrik tersebut telah mendapatkan permintaan untuk kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Kepala Negara pun meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah investasi pabrik amonium nitrat agar tidak perlu lagi melakukan impor. Harapannya, pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri tidak lagi terganggu saat terjadi ketidakpastian global, seperti saat meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa industri pupuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lain karena industri hilirnya lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan hulu. Keberadaan pabrik yang dibangun oleh perusahaan patungan PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana Investama Corp itu dinilai cukup strategis, karena bakal memproduksi amonium nitrat sebanyak 75.000 ton per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk asam nitrat yang bisa digunakan oleh industri pertahanan dan pupuk. Amonium nitrat merupakan bahan baku utama produksi bahan peledak, sehingga diperlukan jaminan suplai yang memadai untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sejalan dengan pengembangan industri pupuk di Tanah Air, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Menurutnya, masing-masing pabrik tersebut bakal memiliki kapasitas produksi 100.000 ton pupuk NPK per tahun sehingga diharapkan bisa menopang ketahanan pangan nasional. Alasannya, pabrik NPK di Jawa Barat ditargetkan rampung tahun ini, disusul pabrik NPK di Bontang pada tahun berikutnya.

Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Ke­­­­uang­an memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.   

Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.

Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 yang mengatur pengetatan pengawasan impor. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistyo mengatakan koordinasi itu dilakukan bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian selaku koordinator atas instruksi pengetatan impor. “Hal ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis regulasi ini akan berjalan dengan selaras dan lancar sehingga dapat memitigasi risiko dengan baik,” katanya, Kamis (29/2). Sejauh ini, dia melanjutkan Kemendag telah melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan baru yang akan berlaku efektif pada 10 Maret 2024. Sosialisasi melibatkan sejumlah asosiasi serta importir terkait secara daring dan luring. Dia berharap kegiatan sosialisasi itu bisa tersampaikan secara luas dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pelaku usaha. Terkait dengan usulan penundaan aturan itu oleh Kadin Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan siap membahas lebih lanjut usulan Kadin tersebut. Akan tetapi, dia belum bisa memastikan bakal mengabulkan permintaan penundaan implementasi beleid tersebut. Kadin Indonesia memang meminta implementasi aturan pengetatan pengawasan impor dalam Permendag No. 36/2023 ditunda. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan bahwa implementasi aturan impor terbaru itu diperlukan sistem elektronik dan aturan teknis yang memadai paling lambat setidaknya 3—6 bulan sebelum beleid tersebut dijalankan. “Kami mengimbau perlu adanya penambahan grace period selama 3—6 bulan, setelah sistem elektronik terkait serta seluruh peraturan tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait,” ujar Juan dalam keterangan resmi, Jumat (23/2). Para pengusaha berharap ada kebijakan pengetatan pengawasan impor dari post border menjadi border tidak akan menambah biaya seperti demurrage yang berisiko melemahkan daya saing produk dalam negeri. Sebaliknya, kemudahan berusaha dan ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing justru dianggap lebih penting diwujudkan. Sebaliknya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) tidak sejalan dengan usulan Kadin Indonesia yang meminta pemerintah menunda implementasi Permendag No. 36/2023 tentang Pengaturan Impor. Wakil Ketua Bidang Logistik Kepelabuhan dan Kepabeanan Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Erwin Taufan mengatakan bila aturan tersebut ditunda, potensi kerugian importir umum akan berlipat ganda hingga ratusan triliun. Di sisi lain, Erwin menegaskan, jika usulan Kadin untuk menunda aturan tersebut, importir umum akan tumbang dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 19.800 karyawan.

Kehadiran jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 150 kilovolt Tanjung Selor—Tana Tidung diharapkan dapat memperluas pemerataan energi setrum di Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus menciptakan sumber-sumber ekonomi baru. Tak ayal, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) terus melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tanah Borneo. Salah satu proyek strategis yang sedang berlangsung adalah interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Timur (Kaltim)—Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan meningkatkan pasokan setrum ke dua provinsi tersebut. General Manager PLN UIP KLT Raja Muda Siregar mengungkapkan bahwa interkoneksi ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan, Kaltara yang kini dapat menikmati daya listrik dari pembangkit di Kaltim lewat Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Tanjung Redeb—Tanjung Selor. Namun, kini pembangunan backboneitu diperpanjang hingga ke Tidang Pale, Kabupaten Tana Tidung, Kaltara. “Melalui pembangunan SUTT 150 kV Tanjung Selor—Tidang Pale, PLN UIP KLT berupaya dalam memberikan daya listrik yang andal dan prima,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (29/2). Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan merupakan respons PLN UIP KLT terhadap pertumbuhan permintaan listrik yang terus meningkat di wilayah ini. Dia berharap bahwa dengan tersedianya sistem kelistrikan yang kuat dan andal, maka tidak akan ada lagi defi sit daya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemerataan jaringan kelistrikan menjadi isu yang disoroti oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang sejak awal tahun ini. Pada awal Januari, bahkan dia secara simbolis memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kepada masyarakat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Zainal mengungkapkan bahwa di Kaltara, masih banyak rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki sambungan instalasi rumah dengan sumber listrik dari PLN. Pemprov Kaltara juga terus berupaya meningkatkan rasio elektrifi kasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Selama 2020—2023, program ini telah menjangkau ratusan kepala keluarga (KK). Perinciannya, 2020 dialokasikan 85 KK, 2021 ada 150 KK, 2022 sebanyak 50 KK, dan 2023 sekitar 300 KK. Khusus tahun lalu, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menjadi prioritas utama. “Saat ini kita sedang memetakan lokasi pemasangan listrik di semua kabupaten/kota se–Kaltara, Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung,” kata Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Abdul Muis.

Presiden Jokowi menyanggah informasi mengenai harga beras yang masih tinggi di pasar ritel. Dari hasil pantauan ke sejumlah pasar, Presiden mengklaim harga beras sudah mulai turun. ”Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Dicek lagi ke Pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik, cek di Pasar Johar,” ujar Presiden seusai membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). Panel Harga Pangan Bapanas per 28 Februari 2024 menunjukkan, harga rerata nasional beras kualitas medium turun tipis, dari Rp 14.330 per kg pada Selasa (27/2) menjadi Rp 14.300 per kg pada Rabu (28/2). Namun, harga rata-rata beras menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis bertahan Rp 15.800 per kg selama dua hari itu.

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, tingginya harga beras saat ini dipengaruhi produksi beras yang masih relatif rendah pada Januari hingga Februari 2024. Perhitungan Kementan dan Bapanas menunjukkan adanya defisit karena produksi beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan pada Januari-Februari 2024. Selain itu, biaya produksi di tingkat petani juga naik. ”Produksi saat ini lebih rendah daripada biasanya karena musim tanam mundur akibat El Nino tahun lalu. Ada juga yang gagal tanam,” ujarnya. Di sejumlah daerah, harga gabah kering panen di tingkat petani berangsur turun seiring meluasnya panen padi.

Hal itu akan diikuti penurunan harga beras. Namun, penurunan harga beras diperkirakan berjalan lambat lantaran musim panen raya padi beririsan dengan masa Ramadhan-Lebaran. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, misalnya, panen padi telah berlangsung sejak Februari 2024 dan akan memuncak pada akhir Maret hingga awal April 2024. Harga gabah kering panen (GKP) di petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg. ”Pada puncak panen raya nanti, harga GKP ditingkat petani akan terus turun. Harga terendahnya diperkirakan Rp 6.500 per kg,” kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Rabu. (Yoga)