Konflik Manusia dan Gajah Berimbas Amuk Massa
Konflik menahun antara manusia dan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) berujung perusakan fasilitas konservasi satwa milik negara dan mitra Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Hingga Rabu (28/2) aparat kepolisian menelusuri kasus konflik antara manusia dan satwa di Tanjung Jabung Barat pada Senin dan Selasa (26-27/2). Sekitar 50 orang datang dan berunjuk rasa menuntut BKSDA Jambi agar memindahkan gajah-gajah di Desa Muara Danau, Kelurahan Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tidak berselang lama, massa terprovokasi merusak kendaraan operasional BKSDA Jambi. Satu mobil lapangan dan 2 sepeda motor hancur. Mereka juga merusak mes mitra BKSDA, Frankfurt Zoological Society (FZS), di Simpang Burut, Kecamatan Renah Mendaluh. Selanjutnya, massa turut merusak stasiun reintroduksi orangutan (Open Orangutan Sanctuary) Danau Alo yang berada tak jauh dari mes. Tak berhenti sampai di situ.
Mereka juga menahan lima petugas konservasi satwa yang ada di stasiun konservasi orangutan. Aparat Polsek Merlung lalu tiba dilokasi untuk mengevakuasi petugas. Mereka diselamatkan ke Markas Polsek Merlung. Kasus perusakan ini pun ditangani polisi. ”Proses (hukum) sedang berlangsung. Pemeriksaan saksi-saksi (dilakukan) di Polsek Merlung,” ujar Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki, Rabu. Agung mengingatkan masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan melakukan perusakan. Ia mengingatkan konflik itu jangan sampai berbuntut pada perburuan satwa dan meracuni gajah, orangutan, atau satwasatwa dilindungi lainnya. Dalam siaran pers tertulis, Kepala BKSDA Jambi Donal Hutasoit mengatakan, rentetan kejadian berawal dari laporan masyarakat Muara Danau. Petani sawit resah terhadap keberadaan tiga gajah di sekitar kebun garapan mereka yang berbuntut rusaknya tanaman. Petugas lalu mengecek ke lokasi sejak 20 Februari 2024.
”Setelah dicek di lapangan, kebun-kebun masyarakat berada di kawasan hutan produksi terbatas penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang merupakan habitat daerah jelajah gajah sumatera di Bentang Alam Bukit Tigapuluh,” ujarnya. Demi menekan konflik, petugas menggiring tiga gajah agar menjauhi kebun garapan. Namun, warga menginginkan gajah dipindahkan dari wilayah Desa Muara Danau. Pada 22-25 Februari, tim tetap menggiring tiga gajah itu ke arah utara Desa Muara Danau. Ketiganya sudah berada di kawasan yang berhutan. Namun, tiba-tiba beredar isu bahwa ada sekitar 40 gajah sedang bergerak dari Kabupaten Tebo menuju ke Muara Danau. Tim konservasi berupaya untuk mengecek dan mendapati isu itu tidak benar. Namun, warga telanjur tersulut amarah sehingga berunjuk rasa hingga merusak berbagai aset konservasi satwa. (Yoga)
Tak Tepat Bahas Anggaran Makan Siang
Pembahasanalokasi program makan siang gratis dalam RAPBN 2025
dinilai terlalu terburu-buru atau ”lancang” secara teknokratis. Program rezim
pemerintahan yang baru semestinya dibahas dalam APBN Perubahan yang akan
disusun setelah resmi menjabat. Alokasi anggaran untuk program itu seharusnya
bukan disisipkan untuk masuk dalam pembahasan anggaran oleh pemerintah
petahana, bahkan sebelum keluar penetapan resmi hasil pemilu. Penetapan
pemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Namun, sejak
26 Februari 2024, pemerintahan Jokowi sudah mulai membahas alokasi anggaran
untuk makan siang gratis, program unggulan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming Raka, dalam RAPBN 2025. Hal itu dibahas dalam sidang kabinet
paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2) dalam rangka perumusan
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Dokumen KEM-PPKF itu nantinya akan menjadi landasan dalam
penyusunan RAPBN 2025. Peneliti anggaran publik dari Sekretariat Nasional Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Bernard Allvitro, Rabu (28/2)
menilai, pembahasan rencana program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 terkesan
sangat prematur. Lepas dari fakta bahwa Prabowo-Gibran saat ini memang unggul
di sejumlah hasil hitung cepat, pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024 belum keluar.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, program itu diharapkan
sudah bisa dijalankan sesegera mungkin. Targetnya, jika sudah masuk dalam RAPBN
2025, bisa langsung dieksekusi pada Januari 2025. ”Bisa saja kita memulai dengan
budget yang jauh di bawah (Rp 120 triliun). Untuk tahun pertama ini bergantung
ruang fiskal yang tersedia dalam RAPBN 2025 dan kesiapan mencari sumber
penerimaan baru,” kata Drajad. (Yoga)
Divestasi Tak Jamin Kenaikan Harga Saham Vale Indonesia
Saham perusahaan tambang nikel PT ValeIndonesia Tbk yang
tercatat di bursa dengan nama INCO naik sesaat pascadivestasi saham, Senin
(26/2). Namun, tren ini dinilai analis tidak akan bertahan lama karena factor eksternal
yang memengaruhi perdagangan komoditas nikel. Pada perdagangan sesi pertama
Rabu (28/2), harga saham INCO menyentuh angka tertinggi Rp 4.120 per lembar, setelah
terus naik pada kisaran Rp 3.800 per lembar sejak dua hari sebelumnya. Namun,
harga itu mulai turun di pengujung perdagangan sesi pertama. ”Menurut saya, ini
karena sentimen divestasi berakhir. Sekarang INCO mencapai fase jenuh jual dan
mulai rebound,” kata pengamat pasar modal sekaligus founder WH-Project, William
Hartanto.
Sentimen itu terjadi setelah Pemerintah Indonesia melalui PT
Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id) resmi mengakuisisi 14 % saham dari
perusahaan pengendali lain, yakni Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining
Co Ltd (SMM). Dengan itu, perusahaan induk (holding) industri pertambangan BUMN
itu menjadi pemegang saham mayoritas, sebesar 34 %. Analis Henan Putihrai Sekuritas,
Ezaridho Ibnutama, berpendapat, kenaikan harga saham INCO hanya akan terjadi
sesaat. Bahkan, harga cenderung turun setelah PT Vale Indonesia Tbk menawarkan right
issue atau saham baru kepada investor di Bursa Efek Indonesia dengan harga Rp 3.050
per lembar. Harga tersebut adalah harga divestasi yang disepakati bersama. ”Top-line
(pendapatan) dan bottom-line (laba bersih) INCO akan mengalami kontraksi sampai
tahun depan jika kondisi ekonomi global masih ada banyak ketidakpastian,”
ujarnya. (Yoga)
EKSPEDISI RUPIAH BERDAULAT, Sisi Lain Maratua, Pulau Terpencil yang Menghadap Dua Negara
Pada pukul 09.30 Wita, sejumlah warga mulai mengisi
kursi-kursi kosong di balai Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kaltim, Senin
(26/2). Tak lama, rombongan perwakilan BI, TNI AL, dan Baznas yang sedang menempuh
Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil
(3T) pun datang. Berti (64), warga Desa Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, baru
saja tiba. Seorang prajurit berseragam loreng abu-abu mengantarkan nenek dengan
tiga cucu tersebut ke depan meja kasir layanan penukaran uang di balai
kecamatan. Sesampainya di meja kasir, Berti merogoh tas, selembar demi selembar
uang-uang lusuh dari dalamnya dan diletakkannya di atas meja. Petugas kasir pun
menghitung jumlah nominal uang lusuh milik Berti dan menumpuknya di salah satu sudut.
Uang-uang itu terdiri dari berbagai macam pecahan, dari Rp
1.000, Rp 2.000, hingga Rp 50.000. Secara keseluruhan, uang lusuh itu bernilai
Rp 150.000. Petugas kasir segera mengambil beberapa pecahan uang layak edar
tahun emisi 2022 dan memberikan kepada Berti. Sehari-hari berdagang bubur di
kompleks TK, tidak jarang Berti menerima uang dalam kondisi lusuh. Wajar,
anak-anak kerap menyimpan uang secara asal-asalan di dalam kantong. Kini
dagangan Berti tidak seramai sebelumnya. Kenaikan harga beras telah memaksanya
menaikkan harga bubur yang dijualnya. Harga beras medium menembus Rp 400.000
per 25 kg atau Rp18.000 jika dijual per kg. Padahal, rata-rata harga beras
medium nasional per 26 Februari 2024 dibanderol Rp 14.300 per kg. Menurut
Berti, harga beras di Maratua biasanya Rp 17.000 per kilogram.
Sukanto (64) juga merasakan hal serupa. Harga bahan pokok,
terutama beras, dirasakannya lebih tinggi ketimbang kebutuhan lain. Maratua
merupakan salah satu dari 31 gugus pulau di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau,
Kaltim. Sebagai pulau 3T, Maratua terletak di Laut Sulawesi yang berbatasan
dengan Sabah di Malaysia timur dan Filipina bagian selatan. Untuk sampai ke
sana, hanya ada dua akses, yakni melalui jalur laut dengan perahu cepat
(speedboat) dan melalui jalur udara dengan penerbangan perintis. Camat Maratua
Ariyanto menjelaskan, Pulau Maratua sebagai wilayah terluar sekaligus
perbatasan menghadapi permasalahan utama, yakni keamanan. Di sisi lain, ketahanan
pangan menjadi isu di pulau tersebut, lantaran pulau ini memiliki kultur tanah yang
tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. (Yoga)
Energi Surya di Sumsel Diharapkan Tumbuh dari Atap-atap
Realisasi pemanfaatan energi surya di Indonesia,termasuk di
Sumsel, masih jauh dibandingkan potensinya. Sejumlah tantangan masih mendera,
seperti keterbatasan lahan dan investasi yang relatif belum menguntungkan.
Namun, pembangkitlistrik tenaga surya atau PLTS diharapkan tumbuh setidaknya
dari atap-atap untuk kebutuhan kelistrikan mandiri. Berdasarkan data Dinas ESDM
Sumsel, kapasitas terpasang energi surya di Sumsel saat ini sebesar 7,75 megawatt-peak
(MWp). Jumlah tersebut masih jauh di bawah potensi energi surya di Sumsel yang
sebesar 17.233 MWp.
PLTS di kompleks Jakabaring Sport City, Palembang, dengan
kapasitas terpasang 2 MWp, menjadi salah satu proyek yang menopang realisasi energi
surya di Sumsel. PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN atau on grid itu mulai
beroperasi pada 2018 atau bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 di
Jakarta dan Palembang. Ali Kartili, Manajer Operasi PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)
BUMD Sumsel yang juga operator PLTS Jakabaring, di Palembang, Selasa (27/2) mengatakan,
proyek itu lebih bersifat prestise untuk Asian Games 2018. Proyek itu juga hasil
dari joint crediting mechanism (JCM) antara Indonesia dan Jepang dalam
pembangunan rendah karbon untuk pencegahan perubahan iklim.
”Proyek ini tidak menguntungkan karena tarif (harga jual listrik
ke PLN) yang hanya Rp 889 per kWh (kilowatt jam). Kami perkirakan BEP (break
even point/titik impas) setelah 17 tahun (sejak awal operasi). Ini lebih pada keuntungan
ekologi,” ujar Ali di sela-sela kunjungan peserta Jelajah Energi Sumsel yang
digelar Institute for Essential Services Reform (IESR). Kendati tidak ekonomis,
pihaknya meyakini bisa mengoperasikan PLTS hingga mencapai BEP. Namun, di sisi
lain,Ali berharap ada perbaikan tarif PLTS, misalnya jadi di atas Rp 1.000 per
kWh, agar lebih menguntungkan. Tarif yang ideal, bagaimanapun, diperlukan oleh
pelaku usaha. (Yoga)
GoTo Andalkan Layanan ”On-Demand” dan Tekfin
Lini bisnis layanan on-demand dan teknologi finansial menjadi
andalan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dalam memperluas jangkauan dan
monetisasi pasar selama 2024. Kedua lini bisnis ini juga dianggap bisa membantu
perseroan mengejar laba. Direktur/Presiden Teknologi Finansial GoTo Hans Patuwo
saat sesi paparan publik, Rabu (28/2) di Jakarta, mengatakan, laporan riset E-Conomy
SEA2023 yang dirilis Google,Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, layanan
on-demand, seperti transportasi dan pengantaran makanan, di Indonesia
diprediksi akan tumbuh sekitar 20 miliar USD pada 2030. Industri layanan
pembayaran digital diperkirakan tumbuh 760 miliar USD dan pembukuan pinjaman
digital tumbuh 40 miliar USD pada 2030. ”Riset itu menggambarkan potensi bisnis
yang besar bagi segmen on-demand dan teknologi finansial,” ujarnya.
Menurut Hans, pada triwulan IV-2023, adjusted EBITDA, atau
laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang disesuaikan, pada
GoTo positif. Nilai adjusted EBITDA GoTo terus membaik dalam tujuh triwulan
terakhir. Untuk memperkuat kinerja, GoTo menyusun strategi guna mencapai
adjusted EBITDA grup positif tahun 2024. Pilar pertamanya adalah meningkatkan
frekuensi pelanggan lamaserta terus memperluas jangkauan pasar, melalui
produk-produk yang menjangkau konsumen dengan karakteristik suka
memprioritaskan harga, seperti GoCar hemat, GoFood hemat, dan aplikasi GoPay. Pilar
keduanya, meningkatkan monetisasi melalui produk teknologi finansial yang mampu
menghasilkan take rate atau komisi lebih tinggi, seperti GoPayLater, GoPay
Pinjam, dan GoPay Tabungan yang bekerja sama dengan Bank Jago. Di luar kedua
pilar itu, perseroan juga berkomitmen disiplin mengelola beban usaha yang
mencakup beban infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi, beban
operasional tetap, serta insentif dan promosi. (Yoga)
Kisah ”Padi Lesus” di Tengah Limbung Beras
Belum makan kalau belum ketemu nasi masih jadi prinsip
sebagian besar masyarakat. Buktinya, kelangkaan gabah karena keterbatasan
produksi yang menaikkan harga beras belakangan ini membuat geger masyarakat.
Namun, situasi tersebut tidak banyak memengaruhi penikmat ataupun petani beras organik,
yakni beras dari padi yang diklaim tahan lesus atau puting beliung dan bebas
zat kimia. Hal ini diakui Bibong Widyarti, perempuan yang pernah memperkenalkan
beras organik Indonesia ke Konferensi Perubahan Iklim COP28 di Dubai, awal
Desember 2023. ”Beras organik tetap laku, petani juga masih bisa menyimpan stok
gabah untuk konsumsi pribadi,” ujar pegiat produk organik dari Yayasan Alifa
dan Rumah Organik ini, beberapa waktu lalu.
Beras yang dijual pelaku usaha organik lebih mahal daripada
beras konvensional. Saat ini, harga beras organik ada di kisaran Rp 35.000 per
kg, dua kali lipat lebih dari harga beras konvensional. Per Rabu (28/2) data
Badan Pangan Nasional menunjukkan rata-rata harga beras premium Rp 16.410 per kg
dan beras medium Rp 14.300 per kg. Harga beras organik itu bukan hanya layak
untuk menutup biaya produksi petani, melainkan juga untuk menjamin kualitas
beras yang dinikmati konsumen. Kualitas produk pun dipatenkan dengan sertifikasi
Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO) yang diakui oleh negara atau
Penjaminan Organik Berbasis Komunitas (Participatory Guarantee System/PGS).
”Ada sistem kebersamaan dari kami, petani produsen dengan konsumen, karena yang
dijual value dan kualitas,” ujarnya. (Yoga)









