Sejumlah uji coba pengembangan vaksin penangkal virus korona (Covid-19) mulai memasuki babak akhir. Kabar terbaru, vaksin buatan pabrikan farmasi dari Amerika Serikat, Moderna, sudah disetujui dan siap diproduksi massal pada November 2020. Indonesia menyiapkan Rp 3,8 triliun untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Anggaran ini membayar pendaftaran The Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan uang muka vaksin pengadaan Covid-19.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menjelaskan dana itu akan dipergunakan untuk uang muka atau uang jaminan penyediaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia. “Baik untuk persiapan tahun ini maupun tahun 2021,” Terawan saat rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8).

Selain itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menambahkan, BUMN farmasi dikerahkan untuk pengadaan vaksin maupun memproduksi vaksin. Misalnya, Bio Farma sudah bekerjasama dengan Sinovac, produsen vaksin dari China. “Tidak hanya membeli produk jadi, ada alih teknologi. Kami juga ingin belajar membuat vaksin,” kata Erick sewaktu rapat kerja di Komisi VI DPR.

Kini, BUMN farmasi ini tengah mengadakan bahan baku untuk pembuatan 20 juta unit vaksin (satu orang dua kali suntik) di tahun ini. Adapun untuk tahun 2021 ada tambahan pengadaan untuk pembuatan 250 juta unit vaksin. “Kuartal I sebanyak 30 juta, sisanya kuartal II dan III,” kata Erick.

Kata Erick, sejauh ini uji klinis tahap ketiga vaksin kerjasama Sinovac dan Bio Farma kepada 1.620 relawan di Bandung tidak menunjukkan efek negatif. Uji klinis tahap III ini butuh 3 bulan - 6 bulan.

Eric menjelaskan, tahun ini, harga bahan baku dari Sinovac sebesar US$ 8 per unit vaksin. Tahun 2021, harga bahan baku turun menjadi US$ 6 – US$ 7 per unit vaksin. Dari bahan baku itu plus ongkos produksi, biaya vaksin dengan dua kali suntuk berkisar US$ 25 – US$ 30 per orang. Bio Farma juga bekerjasama dengan Lembaga Eijkman dan Kemenkes menyiapkan vaksin produksi sendiri atau vaksin Merah Putih. “Jangka panjang kita harus punya vaksin sendiri,” kata Erick.

Selain dari China, Indonesia akan membeli vaksin jadi dari G42 asal Uni Emirat Arab (UEA). Hasil uji klinik vaksin ini kepada 45.000 relawan dari 85 suku bangsa juga menunjukkan tanda positif. Pemerintah menargetkan, tahun ini ada 15 juta orang bisa divaksin Covid-19 jika uji klinis vaksin selesai sesuai harapan. Kata Erick, ada dua skema proses vaksinasi yang disiapkan. Pertama, sebagian vaksin dibiayai negara, terutama bagi masyarakat yang tak mampu. Kedua, jalur vaksin mandiri atau bayar sendiri bagi yang mampu.

Pemerintah dinilai terlalu sibuk mengutak-atik struktur organisasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau Komite PC-PEN ketimbang mengatasi masalah kesehatan. Akibatnya, problem kesehatan tak segera teratasi, perekonomian pun sulit pulih lagi.

Dalam rapat pleno Komite PC-PEN, Rabu (26/8/2020), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite PC-PEN. Perubahan pertama terkait struktur organisasi dan susunan keanggotaan. Perubahan Perpres No 82/2020 menyangkut penyederhanaan hierarki dan alur pelaksanaan tugas komite. Nanti hanya ada dua tingkatan, yaitu perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menilai, kinerja Komite PC-PEN senyap setelah dibentuk. Anggota komite dan pemerintah sibuk membenahi organisasi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan pemburukan kondisi ekonomi. “Sekarang anggota komite mayoritas dari (latar belakang) ekonomi, peran kesehatan semakin dieliminasi,” kata Faisal dalam diskusi tentang bagaimana meminimalisasi kerusakan ekonomi akibat pandemi dan membangkitkan perekonomian nasional, Kamis (27/8).

Menurut Faisal, pemerintah idealnya mengendalikan virus terlebih dulu melalui intervensi sosial. Setelah itu ekonomi akan secara otomatis naik kembali. Sepanjang cara mengatasi pandemi tidak berubah seperti saat ini, perekonomian akan semakin sulit dan lama untuk pulih.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim menuturkan, orientasi penanganan Covid-19 harus jangka panjang. Semakin lamban penanganan Covid-19, target pembangunan nasional akan terganggu. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat. Pengembangan vaksin dilakukan sembari mencegah dan mengendalikan virus. Jalan keluar agar Indonesia mampu menyelamatkan perekonomian dan target pembangunan adalah melakukan tes Covid-19 sebanyak mungkin dan menjamin pemerataan layanan dasar.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, resesi akan berdampak besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka kehilanganpendapatan, pekerjaan, dan harapan hidup sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Harga nikel bergerak dalam tren menguat. Ini memberikan prospek cerah pada bisnis PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kinerja INCO sudah terlihat positif di semester satu lalu. Tercatat, penjualan INCO meningkat sekitar 23,3% menjadi US$ 360,37 juta dari US$ 292,25 juta di semester I-2019. Laba bersih INCO di semester satu lalu juga meningkat signifikan, yaitu 102%, menjadi US$ 53,12 juta.

Di semester I-2019, laba bersih emiten ini sebesar US$ 26,2 juta. Kinerja INCO bisa tetap tumbuh di tengahj tekanan ekonomi akibat pandemi karena pengiriman nikel tetap naik. Tercatat, produksi dan pengiriman nikel matte di semester I-2020 masing-masing naik 18% dan 19% dibandingkan produksi dan pengiriman di semester I-2019,

Analis samuel Sekuritas Indonesia Dessy Lapagu mengatakan, kinerja INCO tetap tumbuh karena nikel yang diproduksi selalu terserap pasar. Pelanggan terbesar INCO adalah induk perusahaan emiten tambang ini, yaitu Vale Canada Ltd. “Hingga saat ini perusahaan induk masih mampu secara konsisten menyerap produksi dari INCO,” kata Dessy, Kamis (27/8).

Isnaputra Iskandar, analis Maybank Kim Eng Sekuritas, memperkirakan, volume penjualan INCO di tahun ini mencapai 71.025 ton. Sementara, volume penjualan INCO di sepanjang semester I-2020 sudah mencapai 51,5% dari proyeksi Isnaputra. “Kami melihat risiko penurunan volume penjualan akan rendah,” tulis Isnaputra dalam risetnya.

Volume penjualan INCO diperkirakan tetap tumbuh karena INCO memiliki perjanjian dagang jangka panjang dengan pasar Jepang, yang akan menyerap semua produksi INCO. Sentimen lain yang mempengaruhi INCO adalah proses divestasi saham perushaan ini. Tidak lama lagi, perusahaan induk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, yakni Mining Industry Indonesia (MIND ID), bisa menguasai 20% saham INCO. Divestasi ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Manajemen INCO mengatakan, setelah divestasi rampung, INCO membuka opsi untuk melakukan sinergi dengan BUMN tambang lain, seperti PT Aneka Tambang (ANTM) yang sama-sama memproduksi nikel. Kerjsama tersebut bisa terjadi karena INCO juga berencana membangun high pressure acid leaching process (HPAL) di Pomalaa. Sementara, ANTM telah lebih dulu memiliki infrastruktur tersebut.

Dessy menyebut, saat ini sentimen divestasi saham INCO sudah terfaktorkan dalam valuasi saham INCO. Namun ia berharap rencana bersinergi dengan BUMN tambang lain akan berdampak strategis pada kinerja INCO. Menurut Dessy, sinergi dengan BUMN dapat meningkatkan kesempatan INCO untuk mendorong produksi, sehingga bisa diserap oleh industri hilir. Apalagi, INCO kini dalam proses menyelesaikan pembangunan dua smelter. Dessy menilai perkembangan kinerja INCO tahun ini akan didukung tren kenaikan harga nikel. “Kami optimistis masih ada ruang penguatan harga di komoditas nikel,” kata dia.

Saat ini, permintaan dari industri stainless steel di China juga sudah mulai membaik. Oleh karena itu, dessy memperkirakan harga nikel bisa terdorong naik di semester tahun ini. Kenaikan harga berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Kenaikan harga nikel juga didukung dari terhentinya pasokan nikel ore asal Indonesia akibat aturan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 oleh Kementerian ESDM.

Isnaputra menambahkan, seiring dengan kembali dibukanya aktivitas ekonomi global secara perlahan, harga nikel berpotensi menguat ke US$ 14.300 per metrik ton untuk periode 2020-2021. Isnaputra menaikkan proyeksinya terhadap laba INCO menjadi US$ 58 juta. Ini dengan asumsi harga nikel di US$ 13.007 per metrik ton.

Dessy memperkirakan, harga nikel bisa kembali mencapai level US$ 13.000 per metrik ton, atau naik dari rata-rata harga selama paruh pertama tahun, yang sebesar US$ 12.300 per metrik ton. Dessy juga memprediksi harga nikel bisa lanjut menguat hingga US$ 14.300 per ton di 2021. Dessy merekomendasikan beli INCO dengan target Rp 4.000. Isnaputra juga merekomendasikan beli dengan target harga Rp 5.000. kompak, Delvin Teh, Analis BCA Sekuritas, jugan merekomendasikan beli INCO dengan target harga Rp 4.300.

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) akhirnya merampungkan beleid yang akan mengatur soal pengadaan vaksin virus korona Covid-19. Beleid berupa draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Pada Rabu (26/8) kemarin, Komite PC-PEN mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua Komite yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Tohir selaku Ketua Pelaksana. Rapat ini membahas hasil monitoring dan evaluasi selama sebulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, terutama terkait dengan efektivitas program dan realisasi penyerapan anggaran. Selain itu, “Kami telah menetapkan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan Perpres pengadaan vaksin,” kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, kemarin.

Pengaturan pengadaan vaksin terdiri dari beberapa poin. Pertama, penentuan jenis dan jumlah vaksin oleh Menteri Kesehatan. Kedua, pengadaan vaksin bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia (swasta) atau bisa melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Ketiga, pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, hingga organisasi profesi atau kemasyarakatan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan, Kemkes dapat menetapkan beberapa hal. Pertama, kriteria dan prioritas penerima caksin. Kedua, prioritas wilayah penerima vaksin. Kedua, prioritas wilayah penerima vaksin. Ketiga, jadwal dan tahapan vvaksinasi. Keempat, standar pelayanan vaksinasi. Soal pendanaan pengadaan vaksin, akan dilakukan secara tahun jamak alias multiyears, dengan cara pembayaran di muka atau uang muka yang lebih itnggi dari ketentuan saat ini, yakni maksimal 15%.

Untuk tahun 2020, pemerintah akan melakukan pengadaan sebanyak 20 juta-30 juta dosis vaksin. Selanjutnya pada kuartal I-2021, pemerintah siap mendatangkan vaksin 80 juta-130 juta dosis vaksin. Sementara itu, pada kuartal II hingga kuartal IV 2021, pemerintah akan mengimpor sebanyak 210 juta dosis vaksin sehingga total 340 juta dosis vaksin.

Harga kandidat vaksin bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per-dosis. Dengan asumsi kebutuhan 340 juta dosis, maka valuasi bisnis vaksin di Indonesia mencapai Rp 170 triliun hingga Rp 680 triliun. Hanya saja hingga kini pemerintah belum memperinci berasal dari mana saja impor vaksin tersebut akan di dapatkan, atau vaksin yang bisa di produksi di Indonesia.

Subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang telah lolos verifikasi akan ditransfer secara bertahap dengan target tuntas pada September 2020. Bantuan lanjutan akan ditujukan bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (BPU) di BP Jamsostek. Mereka umumnya adalah pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, dan tukang ojek; pekerja mandiri seperti seniman, pekerja paruh waktu, dan pegawai kontrak; serta pelaku usaha atau wirausaha.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno, saat dihubungi Selasa (25/8/2020), mengatakan, pemerintah merencanakan skema program berikutnya untuk mengakomodasi pekerja peserta BP Jamsostek yang saat ini belum tersentuh bantuan. Namun, implementasinya akan menunggu realisasi program subsidi upah tahap pertama yang rampung September 2020.

Sukses tidaknya program subsidi upah akan menentukan skema lanjutan untuk mengakomodasi peserta BP Jamsostek lain secara merata. “Kami punya tugas memikirkan peserta BP Jamsostek non-perusahaan. Targetnya semua (pekerja) peserta BP Jamsostek dapat ikut program ini, baik yang di daftarkan perusahaan maupun non-perusahaan,” kata Soes.

Soes mengatakan, skema lanjutan itu sedang direncanakan lintas kementerian/lembaga. “Pekerja non-BPJS dapat (bantuan) dari program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dan lainnya. Pekerja peserta BPJS dari perusahaan dapat dari program saat ini dan yang belum dapat nanti kami buat skema baru untuk mengakomodasi peserta non-perusahaan,” tutur Soes.

Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyatakan, kelompok yang membutuhkan bantuan langsung adalah pekerja informal dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. Akan tetapi, subsidi upah belum menyentuh pekerja informal dan korban PHK. Pemerintah berdalih pekerja korban PHK dan sektor informal ditangani lewat program Kartu Prakerja. Namun, Kartu Prakerja tidak spesifik menyasar korban PHK sebab program itu juga bisa diikuti pekerja aktif yang ingin meningkatkan kapasitasnya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar meminta penyaluran bantuan subsidi gaji juga menyentuh pekerja informal. Program subsidi upah juga harus bisa menjangkau pekerja yang tidak terdaftar di BP Jamsostek, mengingat masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BP Jamsostek, apalagi untuk pekerja berstatus pegawai kontrak dan alih daya. “Jangan sampai hanya karena tidak di daftarkan di BP Jamsostek, pekerja itu tidak bisa terjangkau bantuan,” ujarnya.

Program subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja akan mulai disalurkan pada akhir Agustus 2020. Penyerahan dilakukan bertahap tiap pekan. Pada tahap pertama pekan ini, ada 2,5 juta pekerja calon penerima bantuan yang mendapatkan subsidi upah Rp 1,2 juta. Bantuan di transfer ke nomor rekening masing-masing. Setelah melalui validasi tiga tahap di BP Jamsostek, data calon penerima bantuan akan dicek ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah butuh waktu empat hari untuk mengecek ulang identitas dan nomor rekening pekerja. Pengecekan itu untuk memastikan nomor rekening yang terdaftar benar-benar atas nama pekerja bersangkutan. “Setelah selesai melakukan check list, kami akan menyerahkan data kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kementerian Keuangan untuk dicairkan uangnya. Nanti akan disalurkan ke bank-bank pemerintah selaku penyalur,” tutur Ida.

Dunia usaha perlu insentif yang berdampak langsung terhadap pengurangan biaya operasional. Oleh karena itu, insentif yang diberikan pada masa pandemi Covid-19 sebaiknya mempertimbangkan struktur biaya perusahaan.

Pemerintah berencana menerbitkan sejumlah stimulus baru bagi dunia usaha, antara lain penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pembebasan biaya beban atau abnomen listrik bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri. Tahun ini alokasi anggaran insentif bagi dunia usaha Rp 120,61 triliun.

Ekonom bidang industri perdagangan, dan investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berpendapat, pemberian insentif mesti melihat struktur biaya dunia usaha. Jika tidak, insentif akan sia-sia karena tidak dimanfaatkan pengusaha. “Setiap sektor memiliki ‘penyakit’ yang berbeda sehingga ‘obat’ juga harus berbeda. Namun, yang dibutuhkan saat ini arahnya ke pengurangan biaya operasional” ujar Heri.

Dilihat dari struktur biaya, pengeluaran terbesar dunia usaha adalah konsumsi energi dan tenaga kerja. Stimulus pemerintah mesti diarahkan untuk meringankan pengeluaran dunia usaha di kedua aspek tersebut. Keringanan bahan biaya operasional setidaknya membuat perusahaan dapat bertahan di tengah pandemi. Pemerintah memetakan dampak negatif dan positif sektor-sektor yang terkena dampak Covid-19, termasuk potensi pembiayaan perbankan.

Pemetaan itu seharusnya jadi landasan untuk menghitung skema insentif bagi dunia usaha. “Yang terjadi saat ini, pengusaha mengelhkan masalah apa, tetapi pemerintah memberikan solusi apa. Tidak sinkron,” kata Heri. Menurut Heri, pemberian insentif berupa pengurangan pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh), belum efektif saat ini. Banyak perusahaan tidak meraup penghasilan sehingga tidak memanfaatkan insentif.

Malaysia dan Filipina mengidentifikasi adanya mutasi virus korona baru SARS-CoV-2 yang dikelompokan dalam D614G. Kelompok mutasi ini diduga lebih menular. Virus SARS-CoV-2 dengan clade atau dikelompok D614G dilaporkan ditemukan di kelompok Malaysia yang terdiri atas 45 kasus dimulai dari seseorang yang kembali dari India. Sebelumnya, strain D614G juga ditemukan di salah satu sampel Covid-19 di Surabaya pada Juni 2020. Temuan strain D614G di Malaysia ini dilakukan oleh Institut Penelitian Medis Malaysia dan dilaporkan Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah.

Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Supolo Sudoyo mengatakan mutasi virus sangat lazim mereplikasi apalagi SARS-CoV-2 merupakan virus RNA. Menurutnya dari 15 total genom SARS-CoV-2 yang dianalisis dari sampel pasien di Jakarta belum ditemukan strain D614G. Akan tetapi, D614G sebelumnya telah dilaporkan pada salah satu sampel yang ditemukan rekan di Unair dari sampel di Surabaya.

Kendati mengakui adanya praktik pemasaran produk non-bank, yakni Forward Trade Confi rmation (FTC) oleh pengawai banknya, tetapi Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas membantah bahwa nilai transaksi FTC itu mencapai triliunan rupiah.

FTC berisikan perjanjian pembelian saham Bank Harda milik PT Hakimputra Perkasa (HPP), yakni pemegang saham pengendali (PSP) Bank Harda. Dana nasabah pembeli produk tersebut masuk kantong HPP, meskipun dipasarkan melalui Bank Harda.

Dana nasabah yang terkumpul dari pemasaran produk itu diperkirakan sudah lebih dari Rp1 triliun. Bahkan, ada salah satu nasabah yang menempatkan dana hingga Rp800 miliar. Menurut Harry, informasi tersebut tidak benar. Penjulanan produk itu oleh oknum pegawai hanya Rp32 miliar, jauh lebih rendah dibanding dana yang dikumpulkan pada 2015 lalu.

Harry mengatakan manajemen Bank Harda tidak pernah menugaskan pegawai untuk menjual FTC. Instruksi tersebut datang langsung dari HPP kepada oknum pegawai bank. Manajemen telah melakukan upaya mitigasi berupa pengawasan rekening pegawai terutama bagian pemasaran. Manajemen juga akan mengawasi kegiatan transaksi yang dilakukan pegawai.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan dengan sangat ketat dengan mengambil tindakan tegas sesuai aturan.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat BBHI akan sulit melakukan ekspansi atau bahkan penanganan kredit bermasalah (NPL) pada periode pandemi ini. Meski masih mampu mencetak laba, dia mencatat Bank Harda sudah melakukan restrukturisasi kredit yang cukup signifi kan pada paruh pertama tahun ini. Hal ini ditengarai akibat penyaluran kredit yang tidak hati-hati.

Menurut Trioksa, dugaan tindakan PSP akan merugikan daya tawarnya dalam menjual banknya. Meski potensi penjualan saham kepada pihak lain belum ada, tetapi opsi ini akan sangat menyulitkan PSP untuk menjual dengan harga yang layak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat PSP saat ini perlu bertanggung jawab dengan melakukan penyuntikan modal. Di lain pihak, OJK perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk memberikan BBHI kepada investor yang memiliki kemampuan lebih baik.

Data kependudukan di Indonesia belum komplit lantaran masih berserakan di berbagai instansi. Padahal, basis data sama, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Ke depan pemerintah ingin menyatukan data ini dalam kebijakan Single Identity Number (SIN).

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) selaku pemegang kendali data KTP-el menyatakan saat ini tengah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menerapkan SIN tersebut. SIN ini akan memuat data NIK, Surat Izin Mengemudi (SIM), nomor rekening perbankan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), hingga nomor telepon seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arief Fakrulloh saat dihubungi KONTAN, Selasa (11/8) bilang, secara bertahap tengah mengumpulkan data agar kedepan bisa diintegrasikan di satu data kependudukan. Zudan optimistis, saat ini rencana tersebut terus bergerak maju. Nantinya data tersebut bisa dimunculkan dalam satu aplikasi dengan basis NIK KTP-el.

Kemdagri terus bekerjasama dengan berbagi lembaga terkait integrasi data masyarakat yang bersifat pribadi ini. “Sudah lebih dari 2.100 lembaga (pemerintah dan swasta) yang bekerjasama dengan Kemdagri untuk integrasi data,” terang Zudan.

Kemdagri selain pengendali data dan memberikan akses verifikasi data KTP-el ke berbagai pihak, juga berwenang untuk minta data masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga atau disebut data balikan. Zudan tidak merinci data balikan seperti apa yang telah dikumpulkan Kemdagri sejauh ini. Namun, bila data balikan ini terkumpul, maka bukan tak mungkin dalam setiap data NIK tercantum data lainnya yang memungkinkan untuk menerapkan SIN ini.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai penerapan SIN sebagai data tunggal kependudukan tiap warga negara sangat berisiko tinggi bila bocor dan diakses oleh orang yang salah. “Saat ini data NIK terpampang jelas di KTP-el tiap pribadi, dan sudah seharusnya NIK ini tidak dilihat oleh orang lain selain si pemilik KTP-el, karena di NIK ini akan sangat sensitif bila jadi pintu masuk penerapan SIN,” ujar dia.

Operasional Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dihentikan sementara karena dua tenaga staf positif Covid-19. Selama laboratorium itu ditutup, sampel uji virus dikirimkan ke Jakarta. 

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani mengatakan sterilisasi butuh waktu  sekitar 2 pekan. Selama menunggu hasil laboratorium warga yang telah diambil sampel diminta isolasi mandri. Penelusuran dan pemeriksaan terhadap warga yang diduga terpapar Covid-19 tetap dilakukan. Pada Minggu, ada penambahan 31 warga positif Covid-19 sehingga jumlah total kasus di Aceh menjadi 578 orang.