Mulai awal tahun depan, harga meterai bakal naik menjadi Rp 10.000 per meterai dari yang sebelumnya terdapat dua jenis yakni meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kepastian ini setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).

Saat menyampaikan tanggapan pemerintah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Penyesuaian besaran tarif dimaksud masih dalam rentang yang wajar dalam kerangka peningkatan penerimaan bea meterai tanpa memberatkan dan membebani masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih tetap berjalan di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, “Saat ini masih jalan terus, masih dikerjakan tetapi dengan kecepatan yang berbeda,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (29/9).

Wahyu bilang saat ini terdapat 52 PSN yang ditargetkan rampung pada akhir 2020. Target ini ditetapkan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. “Estimasi yang dibuat tahun lalu, tidak memperhitungkan kendala Covid-19,” terang Wahyu.

Proyek yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatra itu terbentang sepanjang 131 km dengan biaya Rp 12,18 triliun.Sebulan lalu, Jokowi juga telah meresmikan jalan tol Banda Aceh - Sigli seksi IV sepanjang 14,7 km pada Selasa (25/8).

Tiga hari berselang, tepatnya Jumat (28/8), giliran proyek Bandara International Yogyakarta diresmikan. Agar memastikan proyek infrastruktur tak terhalangi pandemi, pekan lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas degan para menteri membahas percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Proyek pelabuhan Patimban bernilai Rp 43,2 triliun ini ditargetkan bisa mulai beroperasi akhir tahun ini dan menjadi pelabuhan andalan untuk ekspor produk otomotif. Pemerintah tetap menjadikan infrastruktur sebagai tumpuan. Alokasi dana belanja infrastruktur pada tahun depan mencapai Rp 414 triliun. “Proyek infrastruktur penting di tahun 2021 karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, “ ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

Sejumlah pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melihat peluang menarik untuk menggarap pasar ekspor, khususnya produk alat pelindung diri (APD) dan masker.

Direktur Utama PT Trisula International Tbk (TRIS), Santoso Widjojo menyatakan, di tengah ancaman pandemi korona pihaknya mencari peluang dengan melakukan diversifikasi produk untuk APD baju hazmat dan masker non-medis. “Untuk baju hazmat dan masker non-medis, TRIS masih ada permintaan. Saat ini kami mulai menyasar pasar internasional untuk produk baju hazmat dan masker non -medis, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris. Kami juga sedang membidik Singapura,” ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (25/9).

Produsen garmen lainnya, PT Pan Brothers Tbk telah berhasil melanjutkan produksi selama pandemi untuk memenuhi order dari global brands dan beradaptasi untuk membuat divisi APD yang telah meningkatkan profitability di semester I 2020. Sepanjang semester I-2020, produk APD dan masker berkontribusi 10% terhadap total pendapatan PBRX yang mencapai US$ 326,21 juta.

Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto memproyeksikan, penjualan selama Januari hingga Desember tahun ini akan meningkat 10%-15 % dari realisasi penjualan tahun lalu.

Peminat produk APD Pan Brothers di luar negeri berasal dari berbagai negara. PBRX melihat pasar yang paling utama adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia dan Spanyol. Pan Brothers juga sudah berkomunikasi dengan negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika Selatan dan Singapura.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga mengekspor produknya ke Jerman, Jepang dan AS. “Kami akan meningkatkan kapasitas jika permintaan terus bertambah,” jelas Direktur Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto.

Operator maskapai penerbangan nasional limbung. Selama pandemi, penumpang pesawat terbang sepi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. Tak pelak, tingkat keterisian penumpang alias load factor merosot tajam hingga di bawah 50%.

Di sisi lain, maskapai terjepit aneka biaya operasional yang besar, mulai dari biaya bahan bakar avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan pesawat, biaya kebandaraan serta gaji karyawan. Itu pula gambaran yang sedang dialami para operator penerbangan nasional Lion Air Group, misalnya.

Lion Air Group memang menguasai lebih dari setengah pangsa pasar maskapai penerbangan domestik Indonesia. Selama Januari-Mei 2020, market share Lion Air Group berkisar 56%-59%.

PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) juga menghadapi masalah keuangan serius. Dengan load factor hanya 40%-50%, kinerja keuangannya berdarah-darah. Semester I-2020, CMPP meraih pendapatan Rp 1,34 triliun, turun 55,18% year-on-year (yoy). Alhasil, maskapai asal Malaysia ini menanggung kerugian Rp 909,07 miliar hingga akhir Juni 2020.

Maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menghadapi kondisi keuangan yang berat. Per semester I-2020, GIAA menderita rugi US$ 712,73 juta atau Rp 10,19 triliun. Celakanya, dana talangan pemerintah Rp 8,5 triliun yang dinantikan tak kunjung cair. Pencairan masih terus berproses hingga kini, ujar Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra, kemarin.

Per 1 Juli 2020, Garuda memiliki saldo utang usaha dan pinjaman bank senilai US$ 2,2 miliar (Rp 31,9 triliun). Perinciannya, sebesar US$ 905 juta berasal dari utang jangka pendek, dan sisanya US$ 645 juta adalah utang tenor panjang.

Indonesia mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar negatif 1 persen hingga negatif 2,9 persen. Kendati proyeksi itu lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32 persen, Indonesia belum beranjak dari zona negatif.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menegaskan, BCA berkomitmen menggerakkan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. BCA tidak fokus pada sektor tertentu kendati mengkaji debitor dan calon debitor secara mendalam.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, resesi yang akan dialami Indonesia sudah diminimalisasi. Caranya, pemerintah mengintervensi jaring pengaman sosial, kesehatan, keuangan, dan sektor riil untuk mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19.

Menurut rencana, tambah Raden, pemerintah akan merealokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Jumlah itu sekitar 99,99 persen dari unit usaha di Indonesia. Adapun peran UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia 61,07 persen.

Pemerintah terus berupaya menggeber realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 16 September, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,6% dari total pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren penyerapan anggaran PEN sudah cukup membaik sejak Juli 2020 lalu. Terhitung sejak Presiden RI Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran tiap program.

“Kami terus melakukan monitoring dan memberikan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pos-pos yang tidak bergerak sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat membantu seluruh masyarakat dan dunia usaha seperti yang direncanakan,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran program PEN sudah cukup meningkat. Hal ini karena pemerintah sudah mendesain ulang program maupun mempermudah regulasi penyalurannya. “Banyak dari ini program ini adalah program baru dan menantang dari sisi tata kelola, namun pemerintah tetap responsive”, tuturnya (22/9).

Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat. Meskipun demikian, Ekonom Indef Abra Talattov memprediksi anggaran program PEN 2020 tidak terserap 100% di akhir tahun ini karena ada beberapa pos rawan tersendat.

Ia menyarankan segera pemerintah merealokasi anggaran PEN yang susah realisasi itu ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga demand naik. “Survei terbaru BPS, pendapatan usaha kecil menurun karena daya beli yang hampir tidak ada”, katanya kepada KONTAN, Rabu (23/9).

Tak hanya program PEN Ekonom Senior Fauzi Ichsan daya serap belanja negara di Kementerian dan Lembaga ditingkatkan. Malah sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartal IV-2020 ada akselerasi.

Pemerintah memperkirakan penyaluran anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mendekati 100% hingga akhir tahun. Sebagai perbandingan, per 16 September 2020, akumulasi penyerapan dana PEN baru mencapai 36,6%.

Program PEN yang tingkat penyalurannya masih rendah antara lain sektor kesehatan. “Kami terus mendorong belanja Kementerian Lembaga (KL) dan pemda agar PEN terealisasi baik sampai akhir tahun.  Anggaran PEN kami harapkan bisa mendekati 100% di akhir tahun,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemsenterian Keuangan, Selasa (22/9).

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede optimistis anggaran PEN bisa terserap 100%. Ia bilang, saat ini penyaluran bansos yang semula lambat terus mengalami perbaikan sehingga alokasi anggaran ditambah Rp 38,1 triliun menjadi total Rp 242.01 triliun. “Ini realokasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial juga subsidi gaji, subsidi gaji honorer, kuota internet bagi pelajar dan guru, diskon listrik dan dana bergulir UMKM dan bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM,” kata Raden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berharap pemerintah merealisasikan belanja PEN dengan optimal seperti untuk sektor kesehatan. “Harus ada cara lain untuk mendorong program belanja kesehatan,” katanya.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan dsalurkan melalui Asian Development Fund (ADF). Dana itu untuk membantu penguatan sektor kesehatan, risiko bencana, adaptasi perubahan iklom, infrastruktur dan tata laksana pemerintahan yang baik.

Mengteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua nega-negara konstituen Suite 5 harus memainkan peran penting di tingkat internasional kendati dalam kondisi serba terbatas. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS.