Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaksimalkan layanan digitalnya kepada para peserta. Yang terbaru adalah program “Pandawa” akronim dari Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp.

“Kami agresif sosialisasikan 'Pandawa' ke seluruh cabang BPJS Kesehatan, termasuk di Jawa Timur (Jatim). Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan PSBB di masa pandemi Covid-19,” kata i Made Puja Yasa, Deputi Direksi BPJS Jatim.

Sejak dikenalkan pada Oktober 2020, respons peserta BPJS Kesehatan di Jatim cukup tinggi. Karena hampir sebagian besar peserta telah memiliki dan menggunakan aplikasi WhatsApp ini.

Penduduk Jatim yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sampai akhir September 2020 mencapai 30,3 juta. Jumlah itu sudah mencapai 74 persen dari total penduduk Jatim yang mencapai 40 juta lebih.

Sementara itu iuran, diakui masih mengalami defisit dibanding klaim. Sampai September2020, penerimaan luran BPJS Kesehatan Jatim mencapai Rp 5,7 triliun Sedangkan klaim dan biaya operasional lainnya telah mencapai Rp 10,5 trillun.

Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp10,25 triliun untuk membiayai sebanyak 100.176 unit rumah per Jumat (6/11) pekan lalu. Adapun total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 2020 telah mencapai 755.778 unit atau senilai Rp 54,62 triliun.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Arief Sabaruddin optimistis, pihaknya dapat menyalurkan dana FLPP sesuai target yang ditetapkan Pemerintah hingga akhir tahun ini.

Penyaluran dana FLPP tahun ini disalurkan oleh 41 bank pelaksana dari 42 bank yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020. Dana FLPP tertinggi disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebanyak 39.942 unit.

Kemudian disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebanyak 13.003 unit, Bank BRI Syariah sebanyak 11.228 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB sebanyak 4.491 unit.

Lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebanyak 4.116 unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2.501 unit, Bank NTB Syariah sebanyak 1.658 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.460 unit dan sisanya oleh bank pelaksana lainnya.

Rencana pemerintah menjadikan Pulau Rinca (Taman Nasional Komodo) sebagai kawasan wisata superpremium mendapat sorotan. Sejumlah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di NTT, Labuan Bajo (terutama wilayah Pulau Rinca dan Pulau Komodo) menjadi daerah yang kini disorot. Penyebabnya,rencana pembangunan infrastruktur diwilayah itu bersinggungan langsung dengan wilayah habitat komodo (Varanus komodoensis) yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Pemerintah memandang kekayaan hayati di pulau ini merupakan asset berharga bagi pengembangan pariwisata dan mendongkrak pendapatan negara di sektor tersebut. Posisi Labuan Bajo merupakan titik awal menuju lokasi Taman Nasional Komodo (TNK). Dari sana, jarak menuju Pulau Komodo sekitar 50 kilometer dan menuju Pulau Rinca sekitar 40 kilometer.

Pulau Rinca menurut rencana menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark. Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca dengan segala bangunan yang menunjang keperluan wisata.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/IV-Set/2012 tertanggal 24 Februari 2012, TNK memiliki luasan 173.300 hektar, terdiri dari 34.311 hektar zona inti dan 22.187 hektar zona rimba.

Menanggapi isu itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa tidak ada upaya privatisasi kawasan. KLHK menegaskan bahwa izin ini berada di ruang usaha pada zona pemanfaatan. Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan juga sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibukanya izin pembangunan oleh pihak swasta ini, masyarakat setempat cemas akan bahaya kerusakan lingkungan sekitar dan kawasan yang mereka huni saat ini. Misalnya, dilakukan penggalian sumur bor untuk mengambil air demi kebutuhan hotel dan infrastruktur lainnya, sementara NTT masih rentan bencana kekeringan air setiap tahun.

Jika melihat kembali rencana KSPN,terdapat dua pulau lagi yang disasar, yakni Pulau Muang dan Bero (Pulau Rohbong). Keduanya terletak di antara Pulau Rinca dan Golo Mori. Dua pulau ini masing-masing menjadi zona rimba dan zona inti TNK. Pulau Muang merupakan tempat bertelur penyu, sementara Pulau Bero atau Rohbong menjadi habitat kakaktua kecil jambul kuning.

Maka, proyek KSPN berhadapan dengan dilema antara kepentingan mendongkrak pendapatan negara dan usaha konservasi lingkungan serta pembangunan masyarakat setempat. Perlu ada mediasi dan pembangunan berbasis lingkungan hidup yang didasari penelitian yang akurat. Jangan sampai percepatan ekonomi mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan kelestarian alam.

Terdakwa Willy Gunawan yang tinggal di Perumahan Citra Land Rafles Garden disidangkan dalam kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rabu (4/11).

Pria 50 tahun, warga Rungkut Lor, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya ini, diduga melakukan tindak pidana jual beli kapal tug boat dan kapal tongkang senilai Rp 35 miliar.

Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yaitu pembeli kapal. Diceritakan, pembelian kapal tug boat dan tongkang itu berasal dari penawaran terdakwa Willy kepada ayah saksi.

 Sesudah deal, kesepahaman, transaksi jual beli berlangsung, Saksi mengatakan, saat terjadi kesepahaman, Willy menyakinkan kepada ayahnya, kapal tugboat dan tongkang akan diserahkan jika pembayarannya lunas.

Atas permintaan Willy, ayah saksi membayar ke rekening terdakwa, rekening saksi Novita Eka dan rekening perusahaan terdakwa. Terjadi pembayaran secara berkala sejak Januari 2017 sampai April 2017.

“Pembayaran melalui tranfer bank ada yang Rp 5 miliar, ada yang Rp 4,5 millar dan mencapai total pembayaran Rp 35 millar seperti kesepahaman awal,” imbuhnya.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Eddy, saksi menyebutkan, setelah lunas dan terjadi akta jual beli di notaris Oktober 2018, tiga kapal tug boat dan tiga kapal tongkang tidak kunjung diserahkan.

Enam kendaraan laut itu hingga kemarin tidak ada barangnya. Kepada Jaksa Ferry Hary dan Beatrix N Temmar, saksi menilai, Willy dianggap menguasai objek itu dan mengoperasionalkannya untuk kepentingan pribadi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dukungan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Ada tiga lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang diluncurkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Pertama, SPBKLU di Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang, Banten, yang dimotori Grab Indonesia dan Kymco. Kedua, SPBKLU di Alfamart Gandaria 3 Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Oyika. Ketiga, SPBKLU di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Saat ini tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU. Sebanyak 6 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Kota Tangerang, dan 2 unit di Tangerang Selatan. Sesuai dengan peta jalan SPBKLU, nantinya ditargetkan akan tersedia SPBKLU sebanyak 10.000 unit pada 2025 dan 15.625 unit pada 2030.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluneurkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Selasa (3/11).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini terdapat sembilan unit SPBKLU. Enam unit SPBKLU berada di Jakarta Selatan, satu unit berada di Tangerang dan dua unit lainnya berada di Tangerang Selatan (Tengsel).

Pembentukan SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Menteri ESDM No. 13/2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Berdasarkan Permen tersebut, pemerintah menyediakan dua jenis stasiun pengisian.

Lebih lanjut, pemerintah memiliki peta jalan bahwa sampai 2025 nanti diharapkan akan terbangun 10.000 unit SPBKLU di seluruh Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 15.625 SPBKLU pada tahun 2030 mendatang.

Adapun terkait SPKLU, saat ini jumlahnya ada 62 unit yang tersebar di 37 lokasi berbeda. Di tahun 2025 nanti, jumlah SPKLU ditargetkan tumbuh hingga 2.465 unit sedangkan ditahun 2030 diharapkan SPKLU yang terpasang mencapai 7.146 unit.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, dengan mulai berkembangnya penggunaan kendaraan listrik, mau tidak mau infrastruktur penunjang kendaraan tersebut harus ikut berkembang dengan pesat. Kehadiran SPBKLU ini pun dipercaya akan semakin menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.”Makin merebaknya kendaraan listrik beserta infrastruktur penunjangnya membawa dampak yang positif bagi lingkungan, “ kata dia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Edhi Rahmanto Hidayat mengungkapkan, Pematangsiantar pada periode Oktober 2020, mengalami inflasi sebesar 0,46 persen (mtm) atau secara inflasi tahunan sebesar 1,21 persen (yoy).

Sementara itu, tekanan inflasi pada periode Oktober berlanjut setelah pada periode September 2020 mengalami inflasi sebesar 0,29 persen (mtm) serta lebih tinggi dibanding historis inflasi bulan Oktober selama 5 tahun terakhir, yang secara rata-rata mengalami inflasi sebesar 0,40 persen (mtm). Adapun pada periode laporan, Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi sebesar 0,47 persen (mtm) atau secara tahunan inflasi sebesar 0,69 persen (yoy).

Tekanan inflasi pada periode Oktober disebabkan, peningkatan harga cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan udang basah. Komoditas cabai merah naik sebesar 42,43 persen (mtm), dengan inflasi andil sebesar 0,28 persen, disusul kenaikan daging ayam ras sebesar 10,20 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Komoditas bawang merah memberikan tekanan inflasi sebesar 13.49 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0.08 persen dan udang basah memberikan tekanan inflasi sebesar 9.10 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0.04 persen.

Peningkatan tekanan inflasi dari komoditas cabai merah juga terjadi di 5 kota IHK di Provinsi Surnatera Utara. Andil peningkatan cabai merah tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli dan Kota Sibolga, dengan inflasi masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,51 persen, disusul Kota Padangsidimpuan dengan inflasi 0,32 persen.

Tak cuma upah minimum provinsi (UMP) saja yang oleh pemerintah pusat ditetapkan tidak naik tahun depan, gaji pegawai negeri juga tidak akan naik di 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, tahun depan, tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS atau pensiunan. Tapi, pemerintah memastikan, akan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berlaku juga untuk pensiunan.

“Besaran (belanja pegawai) sama dengan tahun 2019, tapi lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Dengan begitu, kenaikan konsumsi belanja pegawai tetap naik di 2021 dibanding 2020,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (3/11).

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok Rp 1.032 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dari pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun. Belanja ini untuk empat hal, dua diantaranya untuk menopang konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Selain itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan bansos produktif sebesar Rp 2,4 juta dengan target peneriman manfaat sebanyak 15 juta usaha mikro. Lalu, program subsidi gaji, dengan target dapat tersalurkan ke 12,4 juta pekerja. Harapannya, program tersebut bisa membuat ekonomi tumbuh 5% di 2021.