Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.

Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.

Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.

Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin virus korona atau Covid-19 akan transparan. Salah satu upaya dengan menyiapkan big data yang terintegrasi atas produksi, pengiriman, pendistribusian sampai ke penyuntikan. Lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah tengah mengebut persiapan big data ini.

Salah satunya dengan meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma sebagai agregatornya. “Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (24/11).

Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan, Telkom memang melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN. Menurutnya, sistem informasi ini dibuat Telkom mencakup beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.

Cuaca hujan lebat ditambah bencana-bencana yang membuat terputusnya sejumlah ruas jalan memicu kenaikan cabai rawit. Harga cabal rawit meroket dari kisaran Rp 25.000 per Kg menjadi Rp 35.000 per Kg saat ini. Atau naik sekitar Rp 10.000 per Kg sejak awal pekan ini.

Setelah kita melakukan penelusuran mendalam, ternyata kenaikan harga cabai rawit terjadi karena pasokan dari Sidikalang mengalami gangguan, ungkap Ketua Tim Pemantau Harga Bahan Pangan Gunawan Benyamin, Selasa (24/11).

Karena saat ini di Sidikalang intensitas hujan sangat tinggi, kata Gun, membuat petani enggan untuk turun ke ladang. Untuk cabai merah, harganya masih stabil di kisaran Rp 37.000 hingga Rp 40.000 per Kg untuk kualitas medium. Jadi memang masih bertahan mahal, ujarnya.

Untuk harga komoditas lainnya, kabar baik yakni datang dari bawang merah yang perlahan sudah mulai turun. Bawang merah saat ini dijual di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per Kg. Selain itu harga daging ayam juga sama, saat ini perlahan mengalami penurunan.  Harganya saat ini dijual Rp34.000 per Kg.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan bahwa pembahasan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim sudah selesai dilakukan sejak Jumat (20/11).

“Rekomendasi UMK 2021 di 38 kabupaten/kota sudah ada pada Ibu Gubernur. Itu hasil sidang dengan berbagai pertimbangan yang masuk dan sudah dirumuskan Dewan Pengupahan,” ujar Himawan, Sabtu (21/11).

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengatakan bahwa ada sekitar 20 daerah yang tidak menaikkan UMK karena berbagai pertimbangan. Ini berarti, mayoritas UMK 2021 di Jatim tidak naik dibanding UMK 2020.

Sementara ada 5 daerah di ring 1 yang dipastikan akan naik UMK-nya. “Untuk Ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, red) semua usulannya naik, Persentasenya nanti menunggu yang sudah disahkan gubernur, “ ungkapnya.

Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan

Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada kegiatan yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, Akshaya Hotel, Karawang, Jumat (20/11/2020) Huda mengatakan, Komisi X bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berkomitmen membuat afirmasi khusus untuk program desa wisata pada 2021.

Tujuannya sebagai terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kata dia, agar mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf, sejak saat ini setiap desa harus berinisiatif membuat konsep terbaik. “Program ini nggak mungkin diberikan kepada kepala desa yang belum ada inisiatifnya. Kalau yang sudah kelihatan paling tidak setengahnya mau berkembang, nanti kita intervensi melalui Kemenparekraf,” tegasnya.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan 1.023.617 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Sumut sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) bantuan presiden (Banpres) Rp2,4 juta per usaha.

Pada tahap I, pemerintah telah memberikan Banpres produktif kepada 9,16 juta pelaku UMKM. Selanjutnya, pencairan bantuan tahap II akan menyasar 3 juta penerima. Bantuan yang diberikan senilai Rp2,4 juta setiap pelaku UMKM. Secara total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp28 triliun untuk program Banpres produktif.

Pemerintah sendiri telah membuka pendaftaran Banpres produktif tahap II pada 13 Oktober lalu. Pendaftaran rencananya berlangsung hingga 25 November ini.

Kemudian, penerima juga memiliki saldo di bank penyalur biasanya Bank BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU). Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Banjar menyelenggarakan Rapat Persiapan Evaluasi Tahap I dalam rangka program Gerakan Menuju 100 Smart City, di Aula Barakat Martapura, Rabu (18/11) pagi.

Rapat tersebut dibuka oleh Sekda Banjar DRHM Hilman dan didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Banjar Cornelius Kristiyanto.

Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.

Gerakan ini bertujuan untuk membimbing kabupaten/kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Lembaga auditor negara, baik internal maupun eksternal, tengah melakukan kajian untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah menyusul adanya potensi penyalahgunaan dalam penyaluran dana bantuan sosial program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial. Mulai dari masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga lemahnya validasi data.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa belum optimalnya proses penyaluran bantuan kepada masyarakat disebabkan oleh sejumlah persoalan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait penyaluran bantuan.

Menurutnya, banyak aturan yang berubah dan membutuhkan penyesuaian di level pengambil kebijakan. Perubahan aturan tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanganan Covid-19 tidak berjalan cepat.

Kedua, penyaluran program yang cenderung salah sasaran. Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak diperbarui menjadi pangkal masalah penyaluran program tersebut.

Ketiga, BPK menyoroti skema penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui perbankan juga berisiko memunculkan masalah. Achsanul menjelaskan bahwa saat ini akses masyarakat, terutama menengah ke bawah terhadap perbankan masih sangat minim.

Atas dasar itulah saat ini BPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan komunikasi agar program perlindungan sosial dan subsidi untuk pelaku usaha kelas bawah lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum merespons pertanyaan Bisnis terkait dengan catatan BPK tersebut. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR belum lama ini memaparkan beberapa perkembangan program perlindungan sosial. Dia mengklaim bahwa cakupan perlindungan sosial makin luas dan dengan target yang makin baik pula. Menurut Menteri Keuangan, hampir seluruh rumah tangga di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penyaluran berbagai bantuan melalui rekening perbankan maupun rekening ponsel justru meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam kaitan itu, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo berpendapat persoalan terberat dari penyaluran bantuan sosial terletak pada data. Apalagi program tersebut terkait dengan mitigasi Covid-19, sehingga sasarannya bukan hanya yang terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, menurut dia, DTKS membutuhkan banyak perbaikan lantaran masih banyak inclusion dan exclusion error.