Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Bio Farma Siap Produksi 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Direktur Utama Bio Farma Honesti
Basyir menerangkan, jika satu orang
membutuhkan dua kali dosis, vaksin
produksi Bio Farma bisa untuk 15 juta
orang, sedangkan vaksin impor untuk
1,5 juta orang. “Itu target minimal kita.
Tahap awal, vaksin yang masuk akan
diprioritaskan untuk tenaga kesehatan,” ujar dia, Rabu (9/12).
Honesti mengatakan, vaksin impor
sebanyak 3 juta dosis dari Sinovac
akan melalui uji klinis terlebih dahulu,
sebelum dipakai oleh masyarakat. Saat
ini, pihaknya menunggu emergency use
authorization (EUA) atau izin edar dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM). Namun, dia belum dapat
memastikan vaksin Sinovac aman disuntikkan kepada orang di atas 60 tahun.
Dia mengatakan, alasan mempercepat kedatangan vaksin Sinovac adalah
permintaan vaksin ini tinggi dan
menjadi rebutan banyak negara. Saat
ini, semua negara berlomba-lomba
mencari akses vaksin.
Dia menilai, Indonesia memiliki
kelebihan berupa kapasitas untuk
memproduksi vaksin dan pasar. Hal
ini membuat Indonesia bisa mendapatkan garansi akses vaksin yang
cepat. Namun, Honesti menegaskan,
pihaknya tidak ingin Indonesia hanya
sebagai pasar, tetapi juga ada transfer
teknologi.
Walau begitu, Honesti mengaku,
jumlah dosis itu masih kurang dari
target kebutuhan pemerintah sebanyak 246 juta dosis. Alhasil, Bio Farma
sedang menjalin komunikasi dengan
produsen vaksin Covid-19 lainnya,
seperti Novavax, Pfizer, dan AstraZeneca.
Kemenperin Terus Perkuat Industri Halal Agar Jago di Kancah Global
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memperkuat struktur industri, termasuk industri halal di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, serta mampu bersaing di kancah global.
“Upaya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2019-2024,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo di Jakarta, Rabu (9/12).
Menurutnya, di dalam kawasan industri halal tersebut, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service, termasuk laboratorium dan lembaga pemeriksa halal (LPH).
Potensi meningkatnya permintaan produk halal dalam negeri maupun luar negeri, kata dia, selain bisa menjadikan Indonesia sebagai regional and global halal hub untuk produksi dan perdagangan halal, juga mendorong kebutuhan terhadap logistik halal.
Berdasarkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, Indonesia berhasil naik ke peringkat 4 pada tahun ini, dibandingkan 2019 yang ada di posisi ke-5 dan 2018 di peringkat 10. Sedangkan dilihat dari nilai ekspor, Indonesia menempati urutan ke-4 yang mencapai 21,588 miliar dolar AS.
1,2 Vaksin Tiba, Sulsel Butuh Cold Room
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin untuk Covid-19 dari Sinovac telah tiba di tanah air, Senin (7/12/2020) dini hari. Vaksin disimpan di Bio Farma Bandung.
Kepala Dinas Kesehatan sulawesi Selatan (Kadinkes Sulsel) dr Muhammad Ichsan Mustari MHM saat dikonfirmasi menjelaskan masih belum ada penjelasan detail terkait pembagian vaksin hingga program pemberiannya ke warga Sulsel.
Saat ini, Ichsan menyebutkan, untuk fasilitas penyimpanan vaksin, Provinsi Sulawesi Selatan masih membutuhkan ruang tambahan. “Sulsel baru memiliki satu buah cold room storage yang dapat digunakan. Kita masih butuh satu cold room lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kadinkes Sulsel Muhammad Ichsan Mustari kehadiran vaksin tersebut belum bisa langsung digunakan. Di antaranya, menunggu Use Emergency Authorized atau Otorisasi Penggunaan Darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah itu penyediaan cold storage atau ruangan khusus untuk vaksin dalam jumlah besar, hingga menetapkan jumlah vaksin yang diberikan bagi setiap daerah melalui jalur subsidi maupun jalur mandiri.
Ichsan melanjutkan, mengenai prioritas pemberian vaksin berdasarkan peraturan yang ditetapkan Yakni pertama medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI dan Polri, serta seluruh tenaga pendidik.
Pengadaan Vaksin Covid-19, Pemerintah Kucurkan Insentif Rp50,95 Miliar
Pemerintah memberikan insentif senilai Rp 50,95 miliar untuk pengadaan vaksin Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin. Adapun fasilitas yang diberikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta dibebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.
menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari Insemtif dibagi untuk pembebasan bea masuk Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar. Selain memberikan insentif, pemerintah juga memfasilitasi mekanisme pengadaan dan persyaratan, hingga percepatan pengeluaran barang. Pemerintah telah mengganggarkan Rp 35,1 triliun untuk pengadaan vaksin dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Adapun alokasi pada 2021 sekitar RP 60,5 triliun sehingga total mencapai Rp 95,6 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan vaksinasi ada dua skema yaitu, vaksin yang berasal dari program pemerintah gratis, dan vaksin mandiri dipungt biaya.
Jangan Lelah Lawan Korupsi
Sebagai anak muda yang bangga diikutsertakan pemerintah untuk mempelajari pemberantasan korupsi dan turut terlibat menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KPK, saya menjawab mantap, yakin negeri ini akan lebih baik, lebih bersih, meskipun KKN belum sepenuhnya hilang. Indonesia akan terbebas dari KKN, mirip Singapura. Setidak-tidaknya lebih bersih, seperti Malaysia.
Komitmen penyelenggara negara, termasuk Presiden, untuk mendahulukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus digaungkan. Upaya pelemahan terhadap KPK pun terus terjadi, hingga yang terakhir tahun lalu saat pemerintahan Presiden Joko Widodo berkompromi dengan wakil rakyat untuk mengubah UU KPK dan melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019.
Revisi terhadap UU KPK mengecewakan publik meskipun harus diakui pula, luas wilayah dan banyaknya penduduk di negeri ini di satu sisi menjadi kekuatan, tetapi di sisi lain membuat setiap upaya pencegahan pemberantasan korupsi tidak mudah.
Harus diakui, sampai hari ini sikap dan kemauan politik pemerintah di semua tingkatan, terutama Presiden, cenderung ”naik turun”. Akibatnya, kepercayaan diri masyarakat pada KPK juga pasang surut. Setelah sempat berada di titik nadir, gegara UU KPK yang diubah dan citra pimpinan KPK yang baru, saat-saat ini kepercayaan masyarakat pada badan antikorupsi itu tumbuh lagi karena penangkapan terhadap (mantan) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyentak.
Lelah, jangan lelah Korupsi, yang berakar, antara lain, dari kolusi dan nepotisme, adalah penyakit yang membawa kesengsaraan rakyat, di mana pun belahan dunia. Untuk memberantas korupsi, apalagi yang sudah menjadi penyakit akut, seperti di Indonesia, dibutuhkan kesabaran. Itu pun tidak mungkin korupsi dikikis habis, tetapi hanya diminimalkan.
Ketidakpastian pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini karena tarik-menarik kepentingan membuat rakyat lelah. Tak sedikit warga yang akhirnya tidak menolak, pasrah, atau mencari cara pintas, termasuk dengan memberikan suap agar mendapatkan layanan publik yang baik, yang seharusnya menjadi haknya. Kita lelah melawan korupsi. Janganlah lelah melawan korupsi.
Aparat Ungkap Penyelundupan Benih Lobster di Batam
Aparat gabungan mengungkap penyelundupan benih lobster atau benur senilai Rp 4,3 miliar di Batam, Kepulauan Riau. Tiga pelaku yang menumpang Kapal Motor Kelud dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, berencana menyelundupkan 42.500 benur ke Vietnam melalui Singapura.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Susila Brata, menyatakan, pengungkapan berawal dari laporan warga bahwa ada tiga penumpang KM Kelud membawa benur. Mereka berangkat dari Jakarta, hari Jumat (4/12/2020), dan tiba di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Minggu (6/12) pukul 08.30.
Berdasarkan informasi itu, petugas Bea dan Cukai Batam berkoordinasi dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk memeriksa barang bawaan penumpang KM Kelud. “Ditemukan tiga karung baju yang dicampur bungkusan plastik berisi benih lobster,” kata Susila, Minggu.
Ia menuturkan, total ditemukan 157 plastik berisi benur yang terdiri dari 152 kantong benur jenis pasir dan 5 kantong benur jenis mutiara. Setelah dihitung, diketahui jumlah benur jenis pasir 41.500 ekor dan benur jenis mutiara 1.000 ekor.
Kepala BKIPM Kelas I Batam Agung Gede mengatakan, harga benur jenis pasir sekitar Rp 100.000 per ekor. Adapun harga satu benur jenis mutiara ditaksir Rp 150.000. Maka, nilai dari 42.500 benur selundupan itu apabila ditotal mencapai Rp 4,3 miliar.
Tata Kelola Penyaluran Bansos Harus Dibenahi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Jabodetabek 2020.
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa KPK sejatinya telah memberikan petunjuk dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 untuk mencegah kasus korupsi. Petunjuk tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020.
Firli menyebut KPK dan Kementerian Sosial telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk Menteri Sosial yang mendatangi KPK untuk membahas mekanisme pencegahan korupsi. Selain memberikan surat edaran untuk pengadaan barang dan jasa, KPK juga mengeluarkan SE Nomor 11 tahun 2020. “Disebutkan bagaimana tentang distribusi bantuan sosial berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS),” jelas Firli.
Tujuan surat edaran itu agar Bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 tepat sasaran, tepat guna, dan tidak disalahgunakan. Bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,3 juta paket dengan nilai Rp 300.000 per paket. Bersamaan dengan itu Pemda DKI Jakarta juga menyalurkan 1,1 juta paket.
Dari jumlah tersebut, anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler mencapai Rp 128,78 triliun. Realisasi anggaran untuk program tersebut juga telah lebih dari 98%.
Alat Kesehatan Untuk Vaksin, Indofarma Jamin Ketersediaan Jarum Suntik
PT
Indofarma Tbk. memastikan
kebutuhan alat kesehatan
untuk mendukung pemberian
vaksin Covid-19 secara massal
yang rencananya dilakukan
pada tahun depan.
Direktur Utama Indofarma
Arief Pramuhanto mengatakan
bahwa pada dasarnya kegiatan vaksinasi hanya
membutuhkan jarum suntik
dan alat antiseptik. Saat ini
kapasitas produksi jarum
suntik perseroan sudah
mencapai 30 juta per bulan.
Sisi lain, rencana untuk
menggandeng produsen
vaksin Novavax untuk turut
menyediakan pilihan vaksin
mandiri di Tanah Air saat
ini masih berjalan. Meski
belum bisa memberikan
kepastiannya, tetapi Arief
menduga arahnya akan positif.
Saat ini, lanjut Arief, perseroan bersama Holding
BUMN Farmasi masih akan
berfokus pada persiapan
distribusi vaksin massal
dari yang sudah pasti
dikerjasamakan. Sayangnya,
Arief pun belum menyebut
peluang pertumbuhan dari
vaksinasi massal nantinya
karena harga vaksin yang
masih dipastikan.
BI Optimis 2021 Ekonomi Sumut Membaik Jika 3 Tantangan Diatasi
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat menyatakan optimis ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 akan membalk berada kembali di posisi 4,8 % - 5,2%
Dia merinci ada tiga tantangan besar yang perlu diatasi yakni pertama, bagaimana mengatasi Covid-19 ini, bagaimana vaksinnya, apakah sudah bisa dengan baik. Katanya perkiraan ekonomi tumbuh 4,8 - 5,2% itu jika kesehatan lebih dulu bisa ditangani lebih baik.
Dikatakannya, pada triwulan IV 2020 diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh positif di kisaran 0,4 - 0,8 % atau bahkan 1 %. Jadi pada Januari 2021 semua indikator yang dilihat juga akan membaik.
Pada triwulan IV 2020 sampai triwulan I - IV 2021, Investasi akan membaik, ekspor produk unggulan akan meningkat seiring dengan makin terbukanya ekspor ke negara tujuan sehingga ekspor produk unggulan seperti CPO, karet dan kopi sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Kita melihat negara China dan India sudah membuka peluang, ujarnya.
Begitu pula inflasi tahun 2021 akan berada di 2,5 % plus minus 1 %. Inflasi di tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada masalah artinya membaik, karena potensi demand yang naik. Jadi di tahun 2021 inflasi diperkirakan akan naik namun tetap berada di kisaran 2,5 % plus minus 1 % Wiwiek berharap ekonomi Sumut membaik dengan adanya sinergi dan semua pihak, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Bank Dunia: 75% Pekerja Terhenti pada Mei sudah Bekerja Kembali
Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
mengatakan, 74% lebih pekerja yang
berhenti bekerja pada Mei 2020
karena terdampak Covid-19, saat
ini telah bekerja kembali. Hal ini
berdasarkan survei yang dilakukan
oleh Bank Dunia terkait dampak
pandemi Covid-19 dalam kurun
waktu Mei hingga Agustus 2020.
Ia mengatakan, mayoritas atau
sekitar 70% masyarakat telah kembali ke pekerjaan yang sama seperti
sebelum Covid-19. Adapun kepala
keluarga pencari nafkah yang berhenti bekerja juga proporsinya turun dari 24% menjadi 10%.
Ia mengatakan, employment sudah pulih secara signifikan di seluruh kelompok pendapatan dan
seluruh lokasi yang disurvei.
Ia mengatakan, employment sudah pulih secara signifikan di seluruh kelompok pendapatan dan
seluruh lokasi yang disurvei.
Selanjutnya untuk jumlah pengangguran di Indonesia tembus
9,77 juta orang pada Agustus 2020.
Angka itu naik 2,67 juta orang
dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus
2020 melonjak menjadi 7,07%. Realisasi itu naik dari posisi Agustus
2019 yang sebesar 5,23%. TPT tertinggi tercatat di DKI Jakarta, yakni
10,95% sementara TPT terendah di
Sulawesi Barat sebesar 3,32%.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









