Warga, termasuk para pekerja kantoran yang pulang kerja, terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut diatur upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 naik 6,5 persen dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Di tengah kenaikan UMP tersebut, kenyataannya warga Jakarta masih menghadapi tantangan pemenuhan standar hidup layak. (Yoga)

Tiga orang, dari sembilan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru, Riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru, Novin Karmila. Dalam kasus ini, Risnandar diduga menerima aliran dana hasil korupsi dari pemotongan anggaran ganti uang pada Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 sebesar Rp 2,5 miliar. Adapun dari OTT terkait kasus ini, yang dilaksanakan di Pekanbaru dan Jakarta selama Senin hingga Rabu (2-4/12/2024) KPK menyita uang sekitar Rp 6,82 miliar.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu(4/12) dinihari, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan, pemotongan anggaran ganti uang di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru terjadi sejak Juli 2024. ”Diduga telah terjadi pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 untuk kepentingan RM (Risnandar Mahiwa) dan IPN (Indra Pomi Nasution),” ucapnya. Dalam kasus ini, Ghufron mengatakan, Novin dibantu staf Plt Bagian Umum, yakni Mariya Ulfa dan Tengku Suhaila yang berperan mencatat uang keluar dan masuk terkait dengan pemotongan anggaran ganti uang. Novin juga berperan menyetorkan uang kepada Risnandar dan Indra melalui ajudan Pj Wali Kota Pekanbaru. (Yoga)

Beras merupakan tanaman yang sensitif cuaca. Riset terbaru menunjukkan bahwa kenaikan suhu, terutama yang terjadi pada malam hari, bisa menurunkan kualitas beras, termasuk penampilan, kelezatan, dan kandungan gizinya. Penelitian yang dipublikasikan dalam Geophysical Research Letters pada Selasa (3/12) mengungkap penurunan kualitas beras bersamaan dengan perubahan suhu. Studi ditulis Xianfeng Liu dari School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, China, dan tim. Menurut laporan Liu dan tim, beras merupakan makanan pokok bagi miliaran orang di seluruh dunia, dengan permintaan yang meningkat dua kali lipat selama 50 tahun terakhir.

Sebagian besar tanaman padi ditanam di Asia dan sensitif terhadap kondisi cuaca. Pemahaman akan bagaimana hasil panen dipengaruhi oleh perubahan iklim menjadi sangat penting untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan di masa mendatang. Liu dan rekan-rekannya menggunakan data yang dikumpulkan selama 35 tahun untuk mengeksplorasi pola kualitas beras dari Jepang dan China, didasarkan pada head rice rate (HRR), yang merupakan ukuran fraksi biji beras giling yang mempertahankan 75 % dari panjangnya setelah penggilingan, sementara sekam dan dedak dibuang. Dari kajian ini, para ilmuwan menemukan bahwa suhu malam hari merupakan pendorong utama penurunan kualitas beras.

Faktor penentu berikutnya adalah curah hujan harian. Curah hujan yang lebih sedikit menyebabkan HRR yang lebih rendah. Adapun faktor terakhir adalah defisit tekanan uap siang hari, di mana di luar ambang batas 0,5-1 kilopascal (kPa), maka nilai HRR akan menurun. Dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di Indonesia juga diprediksi terjadi. Riset Edvin Adrian dan Elza Surmani dari BRIN menunjukkan, Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080 dan naik menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100 akibat pemanasan global (Kompas, 24/11/2022). (Yoga)

Pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam upaya konservasi terus menurun. Inovasi dalam pendanaan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Ammy Nurwati mengatakan, pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui APBN cukup terbatas. Anggaran yang disiapkan juga menurun akibat belanja pegawai yang bertambah secara signifikan. Dari total anggaran, sebanyak 70 % digunakan untuk belanja pegawai.

”Kalau kita bicara dari besaran (anggaran) konservasi per hektar itu tidak sampai Rp 50.000 per hektar. Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena ada alternatif pendanaan lain yang kita upayakan sebagai strategi,” katanya di sela-sela acara media gathering perayaan 10 tahun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (4/12). Saat ini, luasan kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektar yang terbagi atas 573 unit kawasan, termasuk cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam. Adapun anggaran pemerintah melalui APBN untuk pendanaan konservasi pada 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu menurun untuk pendanaan yang direncanakan di tahun 2025 menjadi sekitar Rp 1,5 triliun. Untuk itulah, Ammy menyampaikan, adanya sumber alternatif pendanaan terus didorong agar upaya konservasi tetap berjalan dengan optimal.

Selain dari APBN, alternatif pendanaan tersebut, antara lain, melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam penggunaan APBD, kerja sama dengan mitra, serta pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu. Ammy menambahkan, tantangan yang juga dihadapi dalam upaya konservasi, seperti pencemaran lingkungan termasuk pencemaran akibat sampah laut, aktivitas di kawasan konservasi seperti pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal, serta persinggungan antara masyarakat dan kawasan konservasi. ”Untuk itulah, kita harus terus meningkatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjawab berbagai  tantangan yang ada, termasuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Ammy. (Yoga)

Tiga minggu menuju akhir tahun 2024, namun, pemerintah tidak kunjung memberi kepastian soal kenaikan tarif PPN yang mestinya berlaku mulai 1 Januari 2025. Saat pemerintah menggantung nasib kenaikan PPN, harga barang dan jasa berpotensi mulai naik di pasaran untuk mengantisipasi kenaikan PPN tahun depan. Beberapa perusahaan pun sudah mulai mengumumkan penyesuaian harga barang dan jasa per 1 Januari 2025 seiring kenaikan tarif PPN menjadi 12 %. Raksasa teknologi Google, pekan ini mengumumkan pungutan tarif PPN baru atas berbagai produk barang dan jasa digitalnya di Indonesia. ”Penyesuaian pungutan PPN tersebut akan dicantukan dalam lembar tagihan dan invoice layanan Google Cloud Anda,” demikian keterangan dari The Google Payments Team.

Pengumuman itu dengan gamblang menyampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN diberlakukan untuk mematuhi persyaratan pajak yang berlaku di Indonesia seiring kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai tahun depan. ”Tim Google tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pajak. Silakan kontak petugas pajak tempat Anda untuk menanyakan perihal perubahan tarif ini,” demikian pernyataan disclaimer atau sangkalan dari Google. Dalam surat yang disebar kepada nasabah, Mandiri Sekuritas mengumumkan adanya perubahan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % yang akan berdampak pada penyesuaian biaya transaksi. Perubahan itu efektif berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi obyek PPN. (Yoga)