Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Kasus Pembunuhan Orang Tua oleh Anak

07 Dec 2024

PEMBUNUHAN ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta, merupakan alarm bagi para orang tua menjaga kesehatan mental anaknya. Ambisi orang tua agar anaknya sukses tak boleh membelenggu mereka. Apalagi jika keinginan tersebut disertai tekanan atau bahkan kekerasan psikis. Kepada polisi, MAS mengaku membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya karena kurang tidur serta mendengar “bisikan” yang membuatnya resah. Psikolog yang turut menggali keterangan MAS menemukan bahwa dia mengalami tekanan akademis. Nilai-nilainya di sekolah anjlok setelah dia mengikuti les coding yang memakan waktu hingga larut malam sehingga waktu tidurnya berkurang.

Kurangnya waktu tidur mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak tersebut. Pengakuan MAS bahwa ada “bisikan” sebelum dia melakukan pembunuhan menandakan gejala psikosis yang disebut halusinasi auditorik. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang yang mengalaminya tak bisa membedakan antara realita dan waham. Penyebab halusinasi ini di antaranya stres dan depresi. Fakta lain, MAS adalah anak tunggal dan sudah duduk di kelas X sekolah menengah atas meskipun baru berusia 14 tahun. Berdasarkan penggalian keterangan, MAS menghadapi ekspektasi tinggi orang tuanya. Sejauh ini, belum ditemukan kekerasan verbal ataupun fisik terhadap MAS agar memenuhi ekspektasi tersebut.

Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Dijerat Pasal Berlapis Walaupun begitu, orang tua keliru karena merampas hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, tekanan berlebihan terhadap anak termasuk kekerasan psikis. Ini yang kerap tak disadari orang tua. Umumnya, awam hanya mengenal kekerasan verbal, fisik, ataupun seksual. Dampak kekerasan psikis sering tak terlihat padahal tak kalah buruk, salah satunya kesehatan mental. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Drama Satu Babak Bubarkan Utusan Presiden Soal Kerukunan

07 Dec 2024

DRAMA satu babak berjudul “Gus Miftah dan Penjual Es Teh Keliling” segera berakhir. Bagi yang percaya semua hal di bumi ini “digerakkan Tuhan”, kedua pelaku sudah mendapatkan pahala dari karma (perbuatan) yang mereka lakukan. Miftah, yang nama panjangnya Miftah Maulana Habiburrahman, sudah mendapatkan pahala (ganjaran) berupa nama yang buruk plus ribuan caci maki. Dosanya, menistakan penjual es teh keliling dengan mengatakannya goblok. Sedangkan penjual es teh, Sunhaji, mendapat imbalan berupa donasi yang terhimpun secara spontan bernilai jutaan rupiah, ditambah janji mendapat hadiah umrah. Miftah meminta maaf dan Sunhaji memberi maaf. Mereka berpelukan.

Tapi, di luar pentas, perbincangan belum usai. Miftah itu penceramah agama kondang dan mengaku suka bercanda dalam menyampaikan syiar agama, termasuk menggoblokkan Sunhaji. Dia menyebutkan itu adalah gaya panggungnya dalam berceramah, sesuatu yang bisa dipertanyakan, kok ada syiar agama menggunakan kata yang merendahkan orang lain? Bukankah syiar agama harus berbahasa yang teduh dan menjaga adab dalam bertutur kata? Tapi, sudahlah, ini soal gaya, barangkali ada yang suka. Miftah juga bukan sembarang orang. Dia “utusan khusus presiden”. Dari era Kerajaan Majapahit, bahkan sebelum itu di zaman lahirnya Mahabharata dan Ramayana, seorang utusan raja adalah orang yang cerdas, sakti, dan kelasnya bukan kesatria biasa. Presiden Prabowo mengangkat tujuh “orang sakti” sebagai utusan khusus dan salah satunya adalah Miftah. Inilah jabatan Miftah secara resmi: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Sampai di sini kita lewati drama sebabak itu. Kita diingatkan hal yang lebih penting bahwa urusan presiden, para menterinya, serta para penasihat dan utusan khususnya adalah masalah kenegaraan. Mereka digaji dari uang rakyat lewat pajak dan berbagai pungutan lain. Jadi, ada hak kita bertanya, kenapa ada jabatan khusus itu dan kenapa orang yang dipilih seperti itu. Apakah jabatan ini diada-adakan karena ingin menempatkan orang yang sudah berjasa selama masa kampanye pemilihan presiden? Apakah Wiranto dan Muhadjir Effendy punya jasa besar dalam memilih Prabowo sehingga dibuatkan jabatan penasihat khusus? Apakah Raffi Ahmad dan Miftah, karena aktif membagi-bagi uang saat Prabowo berkampanye, lalu dibuatkan jabatan utusan khusus? Atau memang bidang yang “dikhususkan” itu penting? Kita tahu Prabowo punya tujuh penasihat khusus dan tujuh utusan khusus. Tapi kita kurang informasi, apa beda penasihat dan utusan itu. Dan apa kerjanya, kecuali informasi bahwa gaji mereka tergolong besar, setara dengan gaji menteri. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Reog, Kebaya, Kolintang: Warisan Budaya Mendunia

07 Dec 2024

UNESCO telah mengakui Reog Ponorogo, kebaya, dan kolintang sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dunia. Pengakuan ini dilakukan dalam sidang ke-19 Komite untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Asuncion, Paraguay, pada Desember 2024. Reog Ponorogo dan kebaya menjadi bagian dari daftar WBTb Indonesia yang diakui dunia, sementara kolintang, alat musik tradisional dari Minahasa, juga diakui dengan penetapan sebagai WBTb yang ke-16 asal Indonesia.

Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelestarian budaya tak benda, dan mencerminkan nilai lintas budaya yang dimiliki oleh alat musik seperti kolintang yang mirip dengan balafon dari Afrika Barat. Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, mengapresiasi pencapaian ini dan berharap dapat meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya serta mempererat kerja sama lintas negara. Dia juga berharap agar kolintang menjadi simbol pemersatu antar negara melalui musik, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan pada 2030.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mobilitas Nasional Diprediksi Capai 110 Juta Orang

06 Dec 2024

Periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pergerakan masyarakat diproyeksikan mencapai 110,67 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, menyebutkan bahwa pergerakan ini terbagi menjadi perjalanan antar-provinsi sebanyak 55,86 juta orang dan dalam provinsi sebanyak 54,81 juta orang. Daerah dengan pergerakan masyarakat tertinggi adalah Jawa Timur, diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Sumatra Utara. Mobil menjadi moda transportasi yang paling banyak dipilih, diikuti sepeda motor, bus, kereta api, dan pesawat terbang. Korlantas Polri akan fokus pada pengelolaan arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan serta memastikan keamanan masyarakat selama perjalanan.

Sosial, Budaya, dan Demografi

UMP 2025 Naik

06 Dec 2024

Warga, termasuk para pekerja kantoran yang pulang kerja, terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut diatur upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 naik 6,5 persen dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Di tengah kenaikan UMP tersebut, kenyataannya warga Jakarta masih menghadapi tantangan pemenuhan standar hidup layak. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penggunaan Motor Diluar Ojek Online Dianggap Berhak Membeli Pertalite

06 Dec 2024

Pengguna sepeda motor di luar driver ojek online (ojol) dinilai berhak memberi BBM bersubsidi Pertalite. Sebab, pengguna sepeda motor kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga berhak mendapatkan subsidi BBM. Selain itu, hal ini dinilai lebih mudah diterapkan. Ketimbang hanya memasukkan ojek online yang boleh mengakses bensin dengan oktan 90 tersebut. Sebab, dalam praktiknya, ada juga ojek pangkalan atau kurir paket yang menggunakan sepeda motor dalam mencari nafkah. Saat ini, pemerintah hanya menyiapkan kriteria konsumen BBM bersubsidi seiring bergulirnya kebijakan negatif subsidi subsidi tepat sasaran. Pertamina telah menyiapkan profile pengguna maupun transaksi BBM subsidi yang terekam melalui MyPertamina. Hingga kini, pengguna sepeda motor tidak terdata di platform tersebut. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Politisasi PMI Jangan Dibiarkan

06 Dec 2024

SEBAGAI organisasi independen, Palang Merah Indonesia (PMI) idealnya menjadi wadah bagi individu yang murni berorientasi pada kepentingan publik. Upaya menempatkan tokoh politik sebagai ketua organisasi ini menyimpang dari prinsip dasar PMI, yakni kemanusiaan. Kabar tak sedap perihal rencana mengegolkan politikus Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi Ketua Umum PMI santer terdengar. Ia dinilai tepat mengisi posisi itu untuk periode mendatang dengan alasan klise: kedekatannya dengan pemerintah. Lewat Komite Donor Darah Indonesia, Agung ditengarai menggalang para pengurus PMI hadir dalam sebuah acara di Jakarta. Upaya menjadikan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu Ketua Umum PMI diduga diwarnai politik uang. Semua perwakilan PMI yang hadir dalam acara itu mendapat uang saku dan akomodasi.

Cara seperti ini seharusnya tidak terjadi di PMI, salah satu organisasi kemanusiaan tertua di Indonesia. Didirikan dengan semangat pengabdian untuk membantu sesama tanpa pamrih, PMI berperan dalam penanggulangan bencana, penyediaan darah, dan berbagai layanan kemanusiaan lain. Sudah sepatutnya tak ada pihak-pihak yang merecoki organisasi ini dengan menempatkan orang politik di dalamnya. Apalagi jika cawe-cawe itu punya agenda lain. Salah satunya bisnis plasma darah yang disebut-sebut menjadi incaran pemimpin PMI selanjutnya. Ditanya Status Gibran di Partai Golkar, Airlangga: Kartu Tanda Penduduk Sudah. Tak dapat dimungkiri, jabatan Ketua Umum PMI bukan hanya posisi strategis untuk mengatur kebijakan organisasi. Ia juga memiliki daya tarik politis mengingat popularitas PMI di masyarakat. Sejak 2009, PMI dipimpin oleh Jusuf Kalla, yang notabene juga berlatar belakang politik dan berasal dari Golkar.

Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai keuntungan karena koneksi politik dapat membuka akses sumber daya lebih luas bagi PMI. Namun, di sisi lain, keterlibatan tokoh politik dapat memunculkan kekhawatiran akan independensi dan fokus kemanusiaan organisasi. PMI sebaiknya menetapkan kriteria bahwa calon pemimpin organisasi adalah orang yang punya rekam jejak dalam kegiatan kemanusiaan. Untuk itu diperlukan pemilihan yang bersifat terbuka, transparan, demokratis, dan bebas politik uang. Jika proses pemilihannya diwarnai politisasi, bahkan intrik dan politik uang, kredibilitas PMI dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini bisa ambrol. Padahal masyarakat selama ini menyandarkan harapan tinggi kepada PMI. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Korupsi Rp 2,5 Miliar, Pj Walikota Pekanbaru terkena OTT

05 Dec 2024

Tiga orang, dari sembilan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru, Riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru, Novin Karmila. Dalam kasus ini, Risnandar diduga menerima aliran dana hasil korupsi dari pemotongan anggaran ganti uang pada Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 sebesar Rp 2,5 miliar. Adapun dari OTT terkait kasus ini, yang dilaksanakan di Pekanbaru dan Jakarta selama Senin hingga Rabu (2-4/12/2024) KPK menyita uang sekitar Rp 6,82 miliar.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu(4/12) dinihari, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan, pemotongan anggaran ganti uang di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru terjadi sejak Juli 2024. ”Diduga telah terjadi pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 untuk kepentingan RM (Risnandar Mahiwa) dan IPN (Indra Pomi Nasution),” ucapnya. Dalam kasus ini, Ghufron mengatakan, Novin dibantu staf Plt Bagian Umum, yakni Mariya Ulfa dan Tengku Suhaila yang berperan mencatat uang keluar dan masuk terkait dengan pemotongan anggaran ganti uang. Novin juga berperan menyetorkan uang kepada Risnandar dan Indra melalui ajudan Pj Wali Kota Pekanbaru. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Produktivitas dan Kualitas Beras turun akibat pemanasan global

05 Dec 2024

Beras merupakan tanaman yang sensitif cuaca. Riset terbaru menunjukkan bahwa kenaikan suhu, terutama yang terjadi pada malam hari, bisa menurunkan kualitas beras, termasuk penampilan, kelezatan, dan kandungan gizinya. Penelitian yang dipublikasikan dalam Geophysical Research Letters pada Selasa (3/12) mengungkap penurunan kualitas beras bersamaan dengan perubahan suhu. Studi ditulis Xianfeng Liu dari School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, China, dan tim. Menurut laporan Liu dan tim, beras merupakan makanan pokok bagi miliaran orang di seluruh dunia, dengan permintaan yang meningkat dua kali lipat selama 50 tahun terakhir.

Sebagian besar tanaman padi ditanam di Asia dan sensitif terhadap kondisi cuaca. Pemahaman akan bagaimana hasil panen dipengaruhi oleh perubahan iklim menjadi sangat penting untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan di masa mendatang. Liu dan rekan-rekannya menggunakan data yang dikumpulkan selama 35 tahun untuk mengeksplorasi pola kualitas beras dari Jepang dan China, didasarkan pada head rice rate (HRR), yang merupakan ukuran fraksi biji beras giling yang mempertahankan 75 % dari panjangnya setelah penggilingan, sementara sekam dan dedak dibuang. Dari kajian ini, para ilmuwan menemukan bahwa suhu malam hari merupakan pendorong utama penurunan kualitas beras.

Faktor penentu berikutnya adalah curah hujan harian. Curah hujan yang lebih sedikit menyebabkan HRR yang lebih rendah. Adapun faktor terakhir adalah defisit tekanan uap siang hari, di mana di luar ambang batas 0,5-1 kilopascal (kPa), maka nilai HRR akan menurun. Dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di Indonesia juga diprediksi terjadi. Riset Edvin Adrian dan Elza Surmani dari BRIN menunjukkan, Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080 dan naik menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100 akibat pemanasan global (Kompas, 24/11/2022). (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pendanaan Konservasi butuh alternatif

05 Dec 2024

Pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam upaya konservasi terus menurun. Inovasi dalam pendanaan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Ammy Nurwati mengatakan, pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui APBN cukup terbatas. Anggaran yang disiapkan juga menurun akibat belanja pegawai yang bertambah secara signifikan. Dari total anggaran, sebanyak 70 % digunakan untuk belanja pegawai.

”Kalau kita bicara dari besaran (anggaran) konservasi per hektar itu tidak sampai Rp 50.000 per hektar. Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena ada alternatif pendanaan lain yang kita upayakan sebagai strategi,” katanya di sela-sela acara media gathering perayaan 10 tahun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (4/12). Saat ini, luasan kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektar yang terbagi atas 573 unit kawasan, termasuk cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam. Adapun anggaran pemerintah melalui APBN untuk pendanaan konservasi pada 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu menurun untuk pendanaan yang direncanakan di tahun 2025 menjadi sekitar Rp 1,5 triliun. Untuk itulah, Ammy menyampaikan, adanya sumber alternatif pendanaan terus didorong agar upaya konservasi tetap berjalan dengan optimal.

Selain dari APBN, alternatif pendanaan tersebut, antara lain, melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam penggunaan APBD, kerja sama dengan mitra, serta pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu. Ammy menambahkan, tantangan yang juga dihadapi dalam upaya konservasi, seperti pencemaran lingkungan termasuk pencemaran akibat sampah laut, aktivitas di kawasan konservasi seperti pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal, serta persinggungan antara masyarakat dan kawasan konservasi. ”Untuk itulah, kita harus terus meningkatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, termasuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Ammy. (Yoga)