Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema ini sudah rampung dan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat kabinet terbatas. Skema baru tersebut melibatkan penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi harga produk BBM, dengan uji coba yang sedang dilakukan oleh BPH Migas.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menyatakan pihaknya telah menetapkan kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, untuk tahun depan sebanyak 31,2 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun ini. Selain itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait untuk mempersiapkan data penerima subsidi menggunakan pusat data tunggal berdasarkan tingkat kemiskinan. Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, belum termasuk kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

PT Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan MyPertamina guna memastikan subsidi BBM tepat sasaran, terutama bagi pengemudi ojek online.

Namun, sejumlah tantangan muncul. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai subsidi dalam bentuk BLT sulit diterapkan dan berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat perlindungan. Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE, mengusulkan skema campuran subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis.

Selain masih ada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sejumlah laporan yang diberikan diduga tidak benar. Ini mengisyaratkan perlunya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya di LHKPN dengan tidak benar. Hingga Rabu (11/12) KPK juga menyebutkan, dari 124 wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih, masih ada 47 orang belum menyampaikan LHKPN. Mereka yang belum menyampaikan LHKPN itu adalah 14 menteri/kepala lembaga setingkat menteri dan 25 orang yang berlatar belakang wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri. Untuk utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus yang belum lapor ada 8 orang.

Sesuai ketentuan, para pembantu Presiden Prabowo itu punya waktu menyampaikan LHKPN kepada KPK tiga bulan sejak mereka dilantik pada 21 Oktober lalu. Pada acara Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/12), Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkap, LHKPN dari pejabat publik banyak diisi dengan data abal-aba dan amburadul. Para pejabat ditengarai tidak melaporkan sesuai harta dan kekayaan yang mereka punya. Contohnya, ada pejabat yang meaporkan memiliki mobil Fortuner seharga Rp 6 juta. ”Pengisian LHKPN lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta, kami tanya di mana dapat Fortuner Rp 6 juta, kami pengin beli juga 10, gitu kan,” ujarnya. Terkait adanya LHKPN yang ditengarai diisi dengan data tak sesungguhnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tengah menyusun daftar pejabat yang diragukan kebenaran LHKPN-nya. Menurut rencana, data lengkapnya akan diumumkan akhir tahun ini. (Yoga)  

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti meminta para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju yang melanjutkan studi ke luar negeri untuk menerapkan ilmunya bagi Tanah Air. Ini merupakan kewajiban secara persyaratan ataupun moral agar para talenta unggul bisa berdampak untuk negara. Mu’ti mengatakan, para talenta unggul tidak hanya mampu menguasai keterampilan 4C, yakni critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), communication (berkomunikasi), dan collaboration (bekerja sama). Mereka juga harus menjaga character (karakter) dan citizenship (kewarganegaraan) sebagai warga negara Indonesia.

”Ketika nanti Anda mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri, jangan lupa Anda semua harus tetap berkepribadian Indonesia dan harus menjadi bagian dari anak-anak bangsayang memajukan negara kita,” kata Mu’ti kepada para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Program Persiapan S-1 Luar Negeri di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (11/12). BIM Program Persiapan S-1 Luar Negeri adalah program beasiswa yang diberikan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen guna mempersiapkan peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah untuk memperoleh kesempatan pendidikan S-1 di luar negeri. Menurut Mu’ti, para talenta unggul ini tetap bisa mengharumkan nama Indonesia walau berada di luar negeri. Karena itu, karakter dan kewarganegaraan harus diperkuat agar fenomena brain drain tidak terus terjadi. (Yoga)  

Surat berharga negara (SBN) masih menjadi penopang pendanaan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara pada 2025. Kenaikan penerbitan SBN diperkirakan dapat melampaui surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi bisnis hingga pembayaran utang jatuh tempo. Pemerintah memastikan mereka akan menarik utang baru sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025 atau 19,7 % dibanding target tahun 2024 yang di Rp 648,1 triliun. Target itu mayoritas akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,56 triliun, selain dari pinjaman Rp 133,30 triliun. Di luar target tersebut, Dirut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Irmawati Amran mengatakan, suplai SBN pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak dengan tambahan kebutuhan refinancing atau membayar utang SBN yang jatuh tempo pada 2025.

“Tahun depan pemerintah butuh Rp 800 triliun untuk refinancing, lalu ada tambahan surat utang lagi, dengan rencana defisit APBN 2025, berkisar Rp 400 triliun-Rp 600 triliun. Jadi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan surat utang tahun depan,” katanya dalam paparan kepada media secara daring, Rabu (11/12). Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 akan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. Nilai ini naik dari defisit Rp 522 triliun atau 2,29 % pada 2024. Dengan kebutuhan dana yang bertambah, pemerintah menargetkan imbal hasil SBN tetap menarik di level 7 %. Target ini dinilai kontradiktif dengan tren penurunan suku bunga dunia sejak September 2024. Sementara, target ini berpotensi ikut mengerek imbal hasil atau suku bunga surat utang korporasi.

Pefindo memproyeksikan, korporasi akan menerbitkan surat utang dengan kisaran nilai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun pada 2025. Adapun nilai outstanding atau nilai utang berjalan pada tahun yang sama diperkirakan Rp 150 triliun-Rp 155 triliun. Ekonom Pefindo, Suhindarto, menjelaskan, penyerapan penerbitan surat utang korporasi juga bisa melambat karena faktor penerbitan produk Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sejak diperkenalkan pada 15 September 2024, SRBI menjadi salah satu instrument pengelolaan likuiditas dalam bentuk rupiah berbasis SBN. Suhindarto berpendapat, SRBI yang bertenor pendek, mayoritas 12 bulan, akan dibuat lebih menarik bagi investor asing guna menstabilkan rupiah di tengah kebijakan moneter yang masih akan kaku di tahun depan karena ancaman pelemahan rupiah setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ASt. ”Faktor substitusi SRBI patut diwaspadai karena produk ini jadi daya tarik asing, selain SBN yang memiliki tenor menengah,” kata Suhindarto. (Yoga)  

Di saat ruang fiscal makin sempit, menteri-menteri Kabinet Merah Putih justru meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Kemenkeu selaku bendahara negara tengah mengkaji berbagai usulan dan memastikan permintaan sejumlah kementerian akan dikabulkan. Saat ini, sejumlah kementerian tercatat telah meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Tujuh kemenko di Kabinet Merah Putih, misalnya, telah meminta kenaikan anggaran hingga total Rp 5,18 triliun. Kementerian teknis lain juga meminta tambahan anggaran. Ada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta tambahan anggaran hingga Rp 20 triliun, Kemenlu ngusulkan tambahan Rp 4,1 triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 60,6 triliun.

”Untuk tahun 2025 ada tambahan. Kami menerima banyak usulan dari K/L-K/L dan sedang ditelaah,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmawatarwata dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (11/12). Mayoritas kementerian mengajukan tambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lembaga. Misalnya untuk dukungan manajemen yang umumnya dipakai untuk pemenuhan SDM, kebutuhan rapat dan pertemuan, serta alat perkantoran. Menurut Isa, penambahan anggaran setiap K/L dilakukan secara formal tahun depan. Meskipun pemerintah telah rampung menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk 2025, penyesuaian alokasi pagu anggaran setiap K/L bisa dilakukan. DIPA yang selesai disusun sejauh ini berpatok pada susunan anggaran yang sudah disepakati pemerintah bersama DPR saat mengesahkan APBN 2025. Namun, menurut Isa, dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah rinci itu masih bisa diubah. (Yoga)  

Kejahatan perdagangan orang di Batam, Kepri, seperti tak ada habisnya. Korban terjerat tipu daya sindikat hingga terpuruk dengan utang tak sedikit. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, polisi telah mengungkap belasan kasus dan meringkus puluhan tersangka. Di atas Kapal Polisi (KP) Bharata, Mahyudin (42) menyadari mimpinya merantau ke Malaysia kandas. Ia dan tiga warga NTB lainnya diselamatkan polisi dari tipu daya sindikat perdagangan orang di Batam. ”Katanya saya mau dikasih kerja di kebun sawit di Malaysia, tetapi akhirnya malah begini,” kata Mahyudin, Rabu (11/12). Selama ini, ia bekerja musiman sebagai buruh tani dengan pendapatan Rp 80.000 per hari. ”Enggak setiap hari bisa kerja  jadi buruh (tani),” ujarnya. Untuk membayar biaya keberangkatan ke Malaysia, Mahyudin menggadaikan motor keponakannya. Uang pinjaman Rp 13 juta disetor ke seseorang berinisial J yang berjanji membantunya bekerja di perkebunan sawit.

Kepala Subdirektorat Patroli Air Direktorat Polisi Air Baharkam, Kombes Dadan mengatakan, anggota sindikat J yang berinisial S diringkus pada Jumat (6/12). S menerima uang dari J untuk memberangkatkan empat pekerja migran tanpa dokumen dari Batam ke Malaysia. ”Sesuai perintah dari Wakapolri dan program Astacita dari Presiden, kami melakukan kegiatan penindakan terhadap kegiatan ilegal,” kata Dadan saat konferensi pers di atas KP Bharata. Polisi kini memburu J yang diduga menjadi salah satu dalang sindikat perdagangan orang di Batam. Kisah miris orang-orang yang berjuang mengubah hidupnya tidak boleh terus terjadi. Sekali terjebak, hidup mereka yang sudah susah malah terlilit utang akibat tipuan sindikat perdagangan orang. (Yoga)  

Penguatan perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi menjadi kunci penting mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga menjadi pusat inovasi, riset, dan kolaborasi yang mendukung industrialisasi serta pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, di Jakarta, Selasa (10/12) mengatakan, pengembangan pendidikan tinggi telah disiapkan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045. Ada pula Buku Putih Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Dengan peta jalan tersebut, perencanaan pembangunan ekonomi dan industri diselaraskan dengan perencanaan pembangunan SDM. Hal ini memungkinkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ditopang perguruan tinggi.

”Peran perguruan tinggi perlu semakin menonjol dengan membangun pusat keunggulan sesuai bidang keilmuan dan keahlian serta keunggulan atau potensi sumber daya dan industri di daerah,” kata Amich pada peluncuran Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Koordinator Sumber Daya Pendidikan Tinggi Bappenas, Dimas Suryo Sudarso mengatakan, pengembangan perguruan tinggi dan industri tak boleh lagi sektoral. Perguruan tinggi sebagai produsen SDM dan iptek belum menyediakan SDM sesuai kebutuhan industri. Sementara industri belum sepenuhnya terbuka memberikan informasi tentang kebutuhan SDM dan bidang keahlian yang perlu disiapkan. ”Padahal, perguruan tinggi bisa menjadi pusat unggulan inovasi untuk mendukung industri, termasuk untuk pelatihan dan pembinaan. Sebaliknya, industri juga bisa mendukung inovasi di perguruan tinggi dengan dukungan sumber daya yang ada di industri,” ucap Dimas. (Yoga)  

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan mencegah korupsi di Indonesia. Namun, Ketua KPK Nawawi Pomolango pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Jakarta, Senin (9/12) meragukan kebenaran laporan harta kekayaan pejabat itu. KPK masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi pada LHKPN. KPK menemukan pula kelemahan di berbagai sektor pemerintahan dalam sistem administrasi (Kompas.id, 9/12/2024). Padahal, LHKPN adalah salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan itu rutin diperiksa KPK dan menjadi pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat.

Penyelenggara negara diminta melaporkan LHKPN sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Fakta lain menunjukkan, kepatuhan pejabat publik terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaannya masih jauh dari memadai. Data KPK menunjukkan, dari 52 menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, hanya 36 orang (58 %) yang melaporkan LHKPN hingga batas waktu awal Desember lalu. Hal yang sama terjadi pada posisi wakil menteri, penasihat khusus, dan staf presiden, yakni tingkat pelaporannya juga belum mencapai 60 %.

Ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN hanya mempertegas lemahnya integritas sebagian pejabat publik. KPK memang tidak bisa memaksakan penyelenggara negara mematuhi kewajiban ini, sebab LHKPN tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi pejabat yang lalai. Akibatnya, upaya pencegahan korupsi sering tereduksi menjadi sekadar imbauan moral, tanpa dampak nyata. Masyarakat perlu terus mengawal pelaporan LHKPN dan menuntut komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan. Reformasi birokrasi yang mencakup penguatan regulasi LHKPN harus segera diwujudkan pula. (Yoga)