Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Saat Tak Jadi Ibu Kota, Bisnis Properti diprediksi Tetap Diminati
Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Status DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Presiden Prabowo meneken revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 30 November 2024. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim, masih terus berlangsung. Presiden Prabowo direncanakan pindah atau mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan pada September lalu kembali molor, yakni setelah Lebaran 2025 atau kemungkinan mulai April 2025 (Kompas.id, 10/12/2024). Perubahan nomenklatur Jakarta sebagai DKJ, serta rencana pemindahan ibu kota ke IKN, masih akan melalui sejumlah tahapan.
Namun, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara memicu pertanyaan sejumlah kalangan terkait kelangsungan aktivitas bisnis dan pasar properti di Jakarta setelah perpindahan kantor-kantor pemerintahan. Hasil kajian konsultan properti Colliers Indonesia meproyeksikan Jakarta akan menjadi lebih layak huni pascarelokasi ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta dan sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi (Jabodetabek), menempati peringkat kota terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang, berdasarkan wilayah metropolitan. Aglomerasi Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam perumahan dan sektor komersial.
Kawasan metropolitan Jakarta membentuk jaringan ekonomi, sosial, transportasi, dan infrastruktur yang terpadu dengan kota-kota di sekitarnya, yang saling terhubung melalui arus perjalanan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan pusat ekonomi nasional dipandang tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, serta keuangan. Kajian Colliers di sembilan kota besar dunia yang melepaskan status sebagai ibu kota pemerintahan juga memperlihatkan populasi penduduknya terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan berkembangnya kota-kota eks ibu kota itu sebagai pusat bisnis, perdagangan, ataupun pusat ekonomi.
Kota-kota itu ialah Kalkutta (India), Sydney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Almaty (Kazakhstan), Kuala Lumpur (Malaysia), Yangon (Myanmar), dan Seoul (Korsel). Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, mengemukakan, Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota. ”Dalam konteks (kekosongan gedung perkantoran) ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis,” kata Ferry, Jumat (13/12). (Yoga)
Iffah Rachmi, Kampanyekan Sanitasi dengan kreatif
Mengubah perilaku orang agar tidak buang air besar sembarangan tidaklah mudah. Bersama anak muda di Lampung, Iffah Rachmi membangkitkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya sanitasi dengan cara kreatif. Puluhan anak muda berkumpul di bantaran Sungai Way Belau di RT 046 Kampung Gudang Agen, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, akhir November 2024. Mereka menggelar acara Musik Tepi Sungai bertajuk ”Toilets: A Place for Peace”. Kegiatan itu bertujuan mengampanyekan pentingnya sanitasi. Sejumlah instalasi seni dan panggung musik disiapkan. Yang menarik adalah instalasi seni rupa tiga dimensi yang menggambarkan peta Kota Bandar Lampung yang tercemar sampah. Tak hanya sampah plastik dari rumah tangga, limbah dari kotoran manusia juga digambarkan mencemari air tanah hingga kawasan pesisir.
Ada kloset duduk yang sengaja diletakkan di pinggir sungai, sebagai pengingat bahwa urusan buang air besar sembarangan bukan masalah sepele karena bisa sampai mencemari sungai. Konsep acara yang memadukan seni, musik, dan edukasi sengaja dibuat untuk menarik minat masyarakat, khususnya anak muda. Lewat kegiatan itu, isu sanitasi yang kerap dianggap tak populer diharapkan bisa diterima semua orang. Kegiatan dibuka dengan pembacaan puisi, dilanjutkan diskusi. Para peserta, mulai anak muda kampung, mahasiswa, hingga penggiat lingkungan di Lampung hadir. Ada pula ibu-ibu rumah tangga, ketua RT, lurah, hingga camat. Acara ditutup dengan penampilan grup-grup music lokal. Para pengunjung bernyanyi dan berjoget di pinggir sungai.
Iffah Rachmi(36) adalah inisiator terwujudnya kampanye kreatif itu. Sejak 2018, ia aktif menggerakkan anak muda agar peduli sanitasi. Lewat komunitas Youth Sanitation Concern (YSC) Indonesia, Iffah mengajak generasi Z dan milenial turun tangan mem benahi persoalan sanitasi di kwasan padat penduduk, yang bermula dari Youth Sannitation Camp yang digagas organisasi nirlaba Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga organisasi masyarakat lokal di Lampung. Kala itu, Iffah aktif berkegiatan di SNV. Kegiatan Youth Sanitation Camp dibuat untuk menjaring anak-anak muda yang peduli pada isu sanitasi. Selama tiga hari, peserta yang berusia 17-30 tahun diajak berkemah bersama. Di sela-sela kegiatan, mereka diajak berdiskusi tentang berbagai persoalan sanitasi, khususnya yang ada di Bandar Lampung.
Dari situ, Iffah menginisiasi komunitas YSC Indonesia. Hingga kini ada sekitar 100 pemuda yang menjadi sukarelawan di komunitas YSC Indonesia. Saat pandemi Covid-19, YSC Indonesia menggagas gerakan cuci tangan pakai sabun di Kampung Gudang Agen. Berbagai kegiatan edukasi digelar guna meningkatkan kesadaran warga soal sanitasi. Tak berhenti di situ, YSC Indonesia juga membantu masyarakat membenahi persoalan sanitasi di kampung itu. Salah satu proyek kolaborasi adalah perbaikan toilet komunal. Renovasi dilakukan agar limbah tinja dari dalam tangki septik toilet tidak lagi mengalir dan mencemari sungai. Hingga saat ini setidaknya ada tiga lokasi toilet komunal yang sudah direnovasi dan manfaatnya dirasakan warga. YSC Indonesia mengembangkan tangki septik berbasis teknologi Tripikon-S untuk menangani limbah tinja dari rumah-rumah panggung di atas laut di pesisir Bandar Lampung. (Yoga)
CBD PIK2 Incar Dana IPO Rp2,3 Triliun
Mengelola Likuiditas Perbankan di Tengah Persaingan
Ekonomi RI bakal Stagnan di 2025
Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.
Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)
Bisnis asuransi perlu perbaikan
Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).
Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.
Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)
Obat Jadi Mahal karena Biaya Pemasaran dan Distribusi
Mahalnya harga obat di Indonesia dibanding di luar negeri bukan sekadar akibat besarnya pajak yang berlaku. Biaya pemasaran dan distribusi serta kompleksnya rantai pasok produk farmasi turut memengaruhi besarnya harga obat yang harus dibayar masyarakat. Dibutuhkan transparansi untuk memastikan akses obat yang lebih terjangkau. Dalam sambutan pada acara IPMG Stakeholders Discussion Forum: Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Obat dan Vaksin Inovatif di Jakarta, Kamis (12/12) Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengakui, harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Harga obat di Indonesia bahkan bisa lebih mahal sampai lima kali lipat.
”Perbedaan (harga)-nya antara 150 % hingga 500 % atau 1,5 kali hingga lima kali lipat. Saya terima argumen bahwa kita punya masalah di pajak. Namun, jika pajak sekitar 11 %, sementara perbedaan harga sampai 500 %, itu tidak masuk akal,” katanya. Itu sebabnya, Budi berpendapat, besarnya pajak bukan penyebab utama tingginya harga obat di Indonesia. Menurut dia, biaya pemasaran dan rantai distribusi yang rumit di Indonesia membuat harga obat dan alat kesehatan menjadi mahal. Produk dengan harga impor Rp 100.000 bisa dijual di apotek atau rumah sakit sampai Rp 500.000. Harga itu bisa berbeda di tiap-tiap rumah sakit. ”Kita butuh transparansi untuk tahu di mana masalahnya. Banyak sekali layer di situ (marketing dan distribusi) yang mesti diberesin,” ucapnya. Selain itu, sistem layanan kesehatan yang tidak transparan turut menyebabkan akses yang tidak terjangkau di masyarakat. Saat ini, sistem pelayanan ke- sehatan, termasuk penyediaan obat-obatan bagi masyarakat, lebih banyak dipengaruhi sisi pasokan (supply), termasuk pada penyedia layanan kesehatan. (Yoga)
Membengkaknya Subsidi BBM
Penyaluran BBM bersubsidi bisa terus membengkak jika pengendalian atau pengaturan tepat sasaran tidak dijalankan. Pemerintah telah membahas reformasi subsidi energi, terutama untuk BBM dan listrik, dan kini menunggu keputusan Presiden Prabowo. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi pada Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12) mengatakan, peningkatan konsumsi BBM memang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dalam hal ini, BPH Migas terus memastikan pengawasannya bersama badan usaha untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Di sisi lain, perlu didorong juga penggunaan BBM dengan hemat. ”Sebab, saat konsumsi BBM naik, di saat bersamaan kapasitas penyimpanan sama atau menurun. Lalu, impornya naik. Jika melihat data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan sepeda motor sekitar 5 juta unit per tahun dan mobil 1 juta unit per tahun. Ini, memerlukan BBM. Apabila itu adalah BBM subsidi, (subsidi) diprediksi akan tetap tinggi,” kata Saleh. Sejauh ini, kata Saleh, BPH Migas turut mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Termasuk bersama Pertamina yang melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kode respons cepat (QR code).
Dengan upaya itu, pertumbuhan konsumsi BBM yang disubsidi pemerintah menggunakan APBN diharapkan tidak terlalu tinggi. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang juga ketua tim subsidi tepat sasaran, akan ada kombinasi bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang. Namun, akan dilaporkan dulu kepada Presiden untuk diputuskan. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menuturkan, pihaknya terus mendorong tata kelola kebijakan BBM dengan baik. ”Transformasi kebijakan subsidi (BBM) sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan bisa diputuskan Pak Presiden. Setelah itu juga akan mempercepat (peningkatan) dari sisi kualitas bahan bakar,” katanya. (Yoga)
Turunnya Perekrutan Karyawan Baru
Tren perusahaan yang menambah tenaga kerja baru pada 2025 diperkirakan lebih sedikit. Pembukaan lowongan pekerjaan cenderung ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong, seperti karyawan yang mengundurkan diri, bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Mercer Indonesia (perusahaan konsultan sumber SDM) kepada 585 perusahaan di Indonesia ditemukan, hanya 25 % dari total perusahaan yang disurvei mengatakan mau menambah karyawan baru pada 2025. Sebelumnya, dengan jumlah perusahaan yang sama, 35 % dari total perusahaan menyatakan menambah karyawan baru sepanjang 2024.
Temuan seperti itu merata di seluruh sektor industri. Di sektor industri otomotif, 23 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru pada 2024, pada 2025, hanya 18 % yang berencana menambah karyawan baru. Di sektor barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods). Pada 2024, sebanyak 35 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, di tahun 2025, turun menjadi 33 %. Di sektor teknologi tinggi, pada 2024, sebanyak 25 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, turun jadi 19 % pada 2025.
”Meskipun bidang pekerjaan yang diminati dapat meningkatkan produktivitas, perekrutan dan mempertahankan talenta saat ini untuk bidang-bidang tertentu menjadi semakin menantang,” ujar Market Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata dalam konferensi pers, Rabu (11/12) di Jakarta. Ada tiga bidang pekerjaan yang sedang sulit untuk direkrut dan dipertahankan, yaitu; penjualan, pemasaran, dan manajemen produk; insinyur dan ilmu sains; serta teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Selain kondisi perekonomian nasional yang semakin menantang dan salah satunya dipengaruhi oleh deflasi lima bulan berturut-turut, factor perkembangan teknologi yang terus berubah juga menyebabkan perekrutan baru cenderung lebih sedikit pada 2025. (Yoga)
Siniar Jela$in Dong Tempo Raih Anugerah Jurnalistik CISDI
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









