Komisi Pemberantasan Korupsi meralat pernyataan mengenai penetapan dua tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa surat penyidikan untuk perkara dana CSR BI masih bersifat umum dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pada 17 Desember, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Inspektur Jenderal Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sudah ada dua tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR BI. Bahkan, ia mengungkapkan pula, penetapan tersangka itu sudah sejak beberapa bulan lalu. Kedua tersangka itu diduga memperoleh sejumlah dana yang bersumber dari dana CSR BI. ”Dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya (kasus dana CSR BI) ini masih bersifat umum, belumada tersangka di situ,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, meralat pernyataan Rudi Setiawan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Menurut dia, kemungkinan Rudi salah melihat surat atau tertukar dengan perkara lainnya. Sebab, surat perintah penyidikan (sprindik) kasus dugaan korupsi dana CSR BI yang terbit beberapa hari lalu tidak menyebutkan nama ataupun jumlah tersangka di dalamnya. Tessa pun membantah dugaan ralat ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir, mengenai wacana pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan hasil korupsi. Pasalnya, sprindik umum tanpa nama tersangka sudah terbit sebelum Prabowo berpidato di Kairo. Tak hanya itu, Tessa juga membantah ralat karena khawatir kalah lagi di praperadilan. Ia menegaskan, kesalahan persepsi tentang jumlah tersangka murni karena miskonsepsi perkara oleh Rudi. (Yoga)

Pengadilan Tinggi Perancis mendukung keputusan banding Pengadilan Paris yang menyatakan mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bersalah. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan cawe-cawe terhadap lembaga peradilan. ”Keputusan dan pidana yang dijatuhkan sudah final dan mengikat,” demikian keterangan Pengadilan Kasasi Perancis dalam putusan kasasi, Rabu (18/12/2024). Pengadilan ini menangani kasasi. Sebelumnya, oleh hakim Pengadilan Paris, Sarkozy (69) dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Namun, terkait vonis itu, ia hanya akan menjalani tahanan rumah karena ancaman pidana yang dihadapi di bawah 2 tahun penjara. Sebagai pesakitan, Sarkozy harus mengenakan gelang elektronik di pergelangan kaki yang memantau pergerakannya. Jika dia meninggalkan rumah, sensor dalam gelang akan memberikan sinyal kepada penegak hukum untuk menindak si tahanan.

Sarkozy mula-mula divonis bersalah oleh Pengadilan Paris pada 2021, tetapi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada 2023. Ia disebut berusaha menyuap panitera pengadilan untuk mendapatkan informasi kasus apa yang sedang diselidiki terhadap dirinya. Menanggapi vonis itu, Sarkozy melalui akun X tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia menambahkan akan bertanggung jawab dan menghadapi segala konsekuensi. Sarkozy bertekad membawa kasusnya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan berharap agar Republik Perancis dinyatakan bersalah telah menghukum dirinya. ”Saya akan memperjuangkan kasus ini seperti di kasus-kasus lainnya,” kata Sarkozy. Sarkozy merupakan presiden Perancis periode 2007-2012. Ia pensiun dari dunia politik pada 2017. Walau demikian, ia tetap memiliki pengaruh di kubu konservatif. Dia turut diundang dalam peresmian kembali Katedral Notre Dame, awal Desember 2024. Katedral itu terbakar lima tahun lalu. (Yoga)

Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan stimulus ekonomi yang menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, keadilan, dan gotong royong untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah utama adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yasonna Laoly, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dan eks Menteri Hukum dan HAM, terkait beberapa hal, termasuk buronan Harun Masiku. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna memberikan keterangan mengenai permintaan fatwa dari DPP PDIP kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai tafsir berbeda terkait suara caleg yang meninggal. Ia juga menyampaikan bahwa surat permintaan fatwa tersebut dia tandatangani setelah adanya uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.