;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Kenapa KPK Menetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Sekarang

27 Dec 2024
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 yang baru menjabat beberapa hari langsung menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Kasus yang berhubungan dengan buron Harun Masiku itu sudah mandek di KPK sejak 2020.  Ketua KPK yang baru, Setyo Budiyanto, mengumumkan penetapan Hasto dan kader PDIP lain, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka pada Rabu, 25 Desember 2024. Setyo menyatakan pihaknya sebenarnya sudah mengetahui keterlibatan Hasto sejak empat tahun lalu saat penyidik lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu cs. Namun Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka saat ini karena adanya alat bukti yang cukup. "Ini karena kecukupan alat buktinya. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik," kata Setyo saat konferensi pers penetapan tersebut pada Rabu, 25 Desember 2024.

Empat tahun lalu, tepatnya pada 8 Januari 2020, penyidik KPK menggelar OTT dan menangkap delapan orang. Dari delapan orang itu, tiga di antaranya Wahyu Setiawan; kader PDIP, Saeful Bahri; dan eks anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustina Tio Fridelina, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Harun Masiku. OTT itu berhubungan dengan suap untuk memuluskan Harun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. PDIP menginginkan Harun menjadi pengganti Nazarudin dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Padahal calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak kedua, di bawah Nazarudin, dalam Pemilihan Umum 2019 adalah Riezky Aprilia. Untuk menggeser posisi Riezky itulah kemudian Harun menyerahkan uang sebesar S$ 57.630 atau sekitar Rp 600 juta kepada Wahyu melalui Saeful dan Tio. KPK sebenarnya saat itu sudah mengincar Hasto, Harun, dan Donny. Menurut tulisan majalah Tempo berjudul “Di Bawah Lindungan Tirtayasa”, OTT tersebut bocor sehingga ketiganya lolos setelah drama penyanderaan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Harun Masiku pun masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. (Yetede)



Kementerian Pendidikan Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru Jalur Zonasi

27 Dec 2024
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Sistem penerimaan dengan jalur zonasi tersebut kerap disalahgunakan, baik oleh pihak sekolah, panitia PPDB, maupun orang tua, agar calon siswa baru diterima di sekolah unggulan. Jalur zonasi pertama kali diberlakukan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 2017. Saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Dua kementerian itu lantas digabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, melanjutkan sistem PPDB jalur zonasi. Namun ia memperbaiki sistem tersebut. Nadiem mengatur kuota empat metode PPDB, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Adapun untuk komposisi kuota keempat sistem penerimaan siswa baru tersebut, jalur zonasi minimal 50 persen dari total siswa baru yang diterima, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan sisanya jalur prestasi 0-30 persen. Kuota setiap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di tengah jalan, berbagai pihak mulai mengakali jalur zonasi agar calon siswa baru dapat diterima di sekolah unggulan.

Misalnya, orang tua calon siswa baru mengubah alamat domisilinya sehingga berdekatan dengan sekolah unggulan yang dikehendaki atau memberikan uang kepada sekolah dan panitia PPDB sehingga memenuhi syarat lolos lewat jalur zonasi. Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2024, Abdul Mu’ti mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berbagai pihak memunculkan tiga opsi, yaitu menghapus atau menghentikan, tetap mempertahankan, atau memperbaiki jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Kesimpulan atas hasil evaluasi tersebut akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026. (Yetede)

Berburu Diskon demi Berhemat diakhir Tahun

26 Dec 2024

Menjelang tahun baru, sejumlah toko di pusat perbelanjaan hingga lokapasar menawarkan potongan harga atau diskon besar-besaran. Momen ini dimanfaatkan warga Jakarta untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan sebelum PPN 12 % diberlakukan awal 2025. Sebelum berbelanja, Yunita Sari (32), warga Jakbar, memastikan membuat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Khusus akhir tahun ini, ia akan berbelanja untuk keperluan hingga tiga bulan ke depan. ”Saya list barang-barang rumah tangga yang perlu dibeli, seperti beras (premium), makanan dan minuman kaleng, minyak goreng, detergen, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan barang-barang atau kebutuhan pokok lain yang bisa disimpan dalam jangka lama,” kata Yunita, Rabu (25/12). Menurut Yunita, pada momen khusus, seperti saat 12.12 atau 12 Desember, dirinya bisa menghemat hingga jutaan rupiah.

Salah satunya, ia membeli paket minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak enam bungkus di lokapasar (marketplace) dengan harga Rp 188.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 260.000. Yunita juga membeli paket beras premium kemasan 5 kg sebanyak lima bungkus seharga Rp 360.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 416.000. Menurut rencana, ia membeli lagi jika diskon masih ada. ”Pengeluaran mulai 1 Januari 2025 akan lebih besar karena PPN menjadi 12 %. Jadi, sebisa mungkin menyetok beberapa barang dengan harga diskon. Saya takut tahun depan barang-barang ini harganya semakin naik,” ujarnya. Menurut Yunita, jika ingin berhemat tanpa mengganti merek, seseorang harus pandai mencari promo. Ia biasanya mengaktifkan notifikasi pemberitahuan promo di aplikasi belanja daring miliknya untuk mendapatkan diskon,flash sale, atau penawaran khusus lain. (Yoga)  


Pengertian Diferensiasi, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya

26 Dec 2024

Diferensiasi adalah istilah yang menyatakan proses, cara, atau perbuatan untuk membedakan maupun pembedaan, sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diferensiasi juga bermakna perkembangan tunggal, dari sederhana ke rumit, dari homogen ke heterogen, atau pembedaan hak dan kewajiban antarwarga negara. Melansir laman Merriam Webster, kata diferensiasi yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai differentiation, berasal dari bahasa Latin, yaitu differiation, differiatio, atau differiare, yang berarti membedakan. Berikut informasi lengkapnya. Menurut laman etheses.iainkediri.ac.id, diferensiasi merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan penawaran di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan banyak pelanggan. Proses diferensiasi melibatkan integrasi antara konten, konteks, dan infrastruktur dari penawaran yang diberikan kepada pelanggan.

Kemudian, mengacu pada repository.iainkudus.ac.id, diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dengan pesaing. Selain itu, diferensiasi juga didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara kompetitor dalam rangka membentuk nilai terbaik di mata pelanggan. Maybank Indonesia Luncurkan 2 Layanan Asuransi Berbasis Syariah dengan Fitur Wakaf hingga 45 Persen. Senada dengan hal itu, melansir repositori.unsil.ac.id, diferensiasi merupakan semua usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan agar mendapatkan nilai terbaik dari konsumen. Pengertian diferensiasi lainnya, yaitu sesuatu yang bersifat inovasional dan biasanya ditanggapi positif oleh pembeli, karena memiliki mutu yang lebih baik dan memenuhi selera yang berkembang. Sebuah perusahaan dapat membedakan produk secara fisik, seperti konsistensi, mutu, keawetan, keandalan, atau dapat diperbaiki. Implementasi diferensiasi produk berdasarkan hasil survei, wawancara, observasi kepada konsumen, dan sebagainya dengan memperhatikan anggaran. (Yetede)

Cara Daftar Penerima Bansos 2025 dan Syaratnya

24 Dec 2024
Pemerintah berencana akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada 2025. Alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp504,7 triliun. Bagi masyarakat yang merasa berhak, tetapi belum mendapatkan bansos, dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Lantas, bagaimana cara mendaftar sebagai penerima bansos 2025? 

Melansir unggahan cerita (story) akun Instagram @kemensosri, setiap calon penerima manfaat bansos harus terdaftar di DTKS. Namun, setelah masuk ke dalam basis data DTKS, masyarakat tidak otomatis mendapatkan bansos, karena setiap program memiliki syarat dan mekanismenya masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara. “Jika sudah terdaftar di DTKS, maka bisa diusulkan untuk memperoleh program bansos dan pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Kemensos. 

Agar bisa masuk ke dalam DTKS, masyarakat bisa mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK). Selain itu, masyarakat juga dapat mengusulkan dirinya melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store. (Yetede)

Perantau Rindu Kembali ke Kampung Halaman

24 Dec 2024
Tidak semua orang merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Ada yang terpaksa menunda pulang karena pekerjaan atau menghindari lonjakan harga. Namun, di pengujung 2024 ini, ada juga warga yang tidak berlibur karena gamang menghadapi kondisi ekonomi di tahun depan. Leo (41), karyawan swasta di Jakarta, misalnya, memilih untuk menghabiskan akhir tahun di rumah saja. Untuk kesekian kali, ia memutuskan untuk menunda mudik ke Manado, Sulawesi Utara, dan berkumpul bersama keluarga dalam suasana Natal dan Tahun Baru. ”Tahun ini berarti sudah empat kali (Natal di Jakarta) karena terakhir saya mudik waktu Natal itu tahun 2020,” ujarnya, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Selain memikirkan harga tiket pesawat yang tinggi, Leo juga melihat kondisi ekonomi pada tahun depan bakal kian pelik. Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dikhawatirkan berujung pada naiknya harga barang-barang kebutuhan.

Oleh karena itu, hidup hemat dan belanja sesuai kebutuhan menjadi solusi bagi dia. Dalam beberapa tahun terakhir, Leo tidak membeli banyak barang saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Cara itu juga masih akan diterapkan saat ini. ”Untung dari dulu sudah biasa tidak terlalu berlebihan merayakan Natal. Dulu, saya sering belanja dalam momen Natal dan Tahun Baru. Kalau sekarang, beli barang-barangnya kalau lagi perlu saja. Paling tahun depan saya juga lebih memilih-milih lagi barang mana yang akan dibeli,” ujarnya. Cindy Silviana (36), warga Jakarta lainnya, memilih untuk tetap berlibur di Jakarta. Biasanya ia vakansi ke Bandung atau Bogor, Jawa Barat, untuk merayakan libur akhir tahun. Ia ingin di Jakarta saja karena malas terjebak macet sekaligus tidak ingin melakukan perjalanan jauh. Agar tidak terlalu mati gaya, dia dan keluarga menginap di salah satu hotel di Jakarta, akhir pekan lalu. Hotel di bilangan Jakarta Pusat itu terbilang mewah. (Yoga)

Menikmati Liburan Sembari Mengencangkan "Ikat Pinggang"

23 Dec 2024

Deonisus Pradipta (27), karyawan swasta di Jakarta, kali ini memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Berlibur dinilainya sebagai ruang menikmati hasil kerja dan jerih payah selama ini dengan orang-orang terkasih. Berbelanja barang-barang baru bukan inti dari sebuah perayaan Natal dan Tahun Baru. Perayaan bersama keluargalah yang kini dicarinya. ”Tetapi, kalau diajak tukar kado, boleh-boleh saja. Kalau untuk pribadi, enggak wajib punya sesuatu yang baru,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/12/2024), di Jakarta. Hal serupa diutarakan karyawan lainnya, Faustina Galuh (29). Liburan kali ini, ia dan keluarga tidak pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Pasalnya, ia ingin menghabiskan waktu hanya bersama keluarga inti guna menghindari kemacetan di jalan. Meski demikian, mereka tetap antusias jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ragam dekorasi Natal mulai dipasang di rumahnya. ”Sekarang, beli hiasan Natal hanya untuk Sejumlah penghargaan pun telah diterima Kompas dari beberapa pihak, yang menandakan bahwa kualitas jurnalistik masih diakui baik oleh banyak pihak. Meski begitu, sejumlah tantangan perlu diantisipasi pada tahun mendatang. Pada tahun 2024 ini terbit sebuah buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Anne Applebaum, Autocracy Inc.: The Dictators Who Want to Run The World (London: Allen Lane, 2024), yang menjadi pemenang Penghargaan Pulitzer dan disebutkan oleh The New York Times sebagai salah satu buku nonfiksi terbaik tahun ini.

Penulisnya sendiri adalah seorang kolumnis di The Atlantic dan menjadi senior fellow di Johns Hopkins University. Dari halaman pertama saja, buku ini sudah menggedor pembacanya: ”Sistem pemerintahan otokrasi (pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang dengan kekuasaan yang absolut) hari-hari ini tidak dijalankan oleh satu orang jahat, tetapi oleh jejaring yang rumit yang dijalankan oleh struktur keuangan yang kleptokratif, layanan keamanan yang kompleks (militer, paramiliter, polisi), dan ahliteknologi yang menyediakan pengawasan, propaganda, dan disinformasi. Anggota jejaring ini terhubung tidak hanya antara satu orang dan orang lainnya dalam negara tersebut, tetapi juga berjejaring dengan mereka yang berada dalam negara otokrasi yang lain, kadang-kadang mereka juga menyebut diri mereka sebagai negara demokratis” (Applebaum, 2024, hlm 1). Perusahaan yang korup dan dikuasai negara di satu pemerintahan diktator, berbisnis dengan perusahaan korup dan dikuasai negara di pemerintahan lainnya. Polisi dari suatu negara bisa saja mempersenjatai, melengkapi, dan melatih polisi di negara lainnya. Di dunia ini mungkin ada sekitar tiga lusin (kurang lebih 36 negara) yang dikuasai oleh orang kuat ini, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan masyarakat sipil dan menghindari transparansi dalam pemerintahan. Sesama orang kuat dari berbagai negara ini berusaha memelihara agar sesama anggota mereka akan tetap berkuasa, dan walaupun dunia internasional mengecam pimpinan sejumlah negara ini, tetapi di antara sesama negara otokrasi akan menunjukkan dukungannya, terutama dari sisi bisnis (Applebaum, 2024, hlm 2-4). (Yoga)

Belum Usai Persoalan Tambang Ilegal

23 Dec 2024

Sumatera Barat diberkati kekayaan alam melimpah, termasuk mineral dan hasiltambang lainnya.Namun, kekayaan itu seolah menjadi kutukan bagi masyarakat ketika dikelola tangan-tangan para perusak lingkungan yang didukung para pembeking. Masyarakat kecil jadi korban tambang ilegal, sedangkan pemodal dan pembeking meraup keuntungan dan bebas tanpa hukuman. Sepanjang 2024, belasan nyawa melayang akibat tambang ilegal di Sumbar. Di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, misalnya, 13 orang meninggal dan 12 orang luka-luka akibat longsor di lokasi tambang emas ilegal pada Kamis (26/9/2024). Selama 2019-2024, setidaknya ada 41 orang meninggal akibat kecelakaantambang ilegal di Sumbar. Sebanyak 36 korban di tambang emas ilegal dan 5 korban di tambang galian ilegal. Korban terbanyak di Solok Selatan, yakni 21 orang. Peneliti politik lingkungan dan dosen ilmu politik Universitas Andalas, Dewi Anggraini, dalam diskusi publik di Padang, Sumbar, Rabu (4/12), mengatakan, jumlah korban tambang ilegal bisa lebih banyak, tetapi tak terekspos. ”Banyak kejadian 1-2 orang pelaku tambang ilegal tenggelam atau tertimbun longsor. Namun, karena korban sedikit, beritanya tidak begitu muncul ke permukaan,” kata Dewi. Perkara tambang ilegal juga merenggut nyawa polisi. Pada Jumat (22/11), Kepala Satreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Ashar meninggal karena ditembak Kepala Bagian Operasional Ajun Komisaris Dadang Iskandar.

Dadang diduga pembeking tambang ilegal. ”Pertama kali terjadi di Sumbar. Polisi dihabisi di kantor polisi. Institusi Polri seperti tidak ada wibawanya di hadapan penjahat lingkungan,”kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Wengki Purwanto, Rabu (4/12). Wengki mengatakan, aktivitas tambang ilegal marak di Sumbar, seperti di Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Padang, Pasaman Barat, dan Pasaman. Di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, misalnya, kata Wengki, berdasarkan data 2022-2023, luas total tambang ilegal di hulu DAS Batanghari mencapai 7.662 hektar. Bukaan tambang emas ilegal terbesar terdapat di Solok Selatan, seluas 2.939 hektar, disusul Dharmasraya 2.179 hektar, Solok 1.330 hektar, dan Sijunjung 1.174 hektar. Sementara itu, di DAS Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar. Selain korban jiwa dan luka-luka, aktivitas tambang ilegal merusak kawasan hutan dan lingkungan. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat, pada 2023, Sumbar kehilangan tutupan hutan seluas 8.756,04 hektar akibat tambang emas ilegal.

Kajian tahun 2017 menyebut kandungan organik dan logam berat di sekitar DAS Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, relatif tinggi dan tidak layak konsumsi akibat tambang emas ilegal. Bahkan, kandungan merkuri (Hg) di sekitar DAS itu 0,0078 mg/L, melampaui baku mutu yang hanya 0,001 mg/L. Keberadaan tambang ilegal juga merugikan masyarakat dan negara. Contohnya, tambang galian C ilegal marak di DAS atau Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kompas bersama Depati Project menjumpai titik-titik tambang pasir dan batu ilegal di DAS Anai, Jumat (13/12). Aktivitas tambang ilegal yang masif menyebabkan erosi parah yang merusak badan dan sempadan sungai. Warga sekitar DAS kehilangan sumber air bersih, kehilangan lahan pertanian, hingga kehilangan rumah. Di Korong Lasung Batu, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, misalnya, erosi Batang Anai menghancurkan 13 rumah. Ernawati (52), warga Korong Lasung Batu, mengatakan, keluarganya kehilangan empat rumah sejak 2016, yaitu rumahnya, rumah ibu, dan dua rumah bibinya. ”Rumah ibu saya yang terakhir kena, tahun 2022. Jika terus dibiarkan, habis kampung kami,” katanya. Tambang ilegal di DAS Anai juga mengancam jalan nasional Padang-Bukittinggi, jembatan, hingga sekolah. Bangunan baru SD 05 Lubuk Alung yang digunakan sejak 2013 terancam erosi. Jembatan Kayu Gadang sepanjang 101,8 meter dan lebar 7 meter di DAS Anai roboh pada Mei 2023. Jembatan senilai Rp 25,4 miliar ini hanya bertahan dua tahun. (Yoga)

Menlu Sugiono Tak Hadir, ASEAN Bahas Myanmar

21 Dec 2024

Thailand memberi tahu junta Myanmar bahwa negara-negara anggota ASEAN menginginkan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pemilu yang akan digelar tahun depan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiam pongsa di Bangkok, Thailand, Jumat (20/12/2024), seusai pertemuan dua hari yang membahas isu Myanmar. ”Jika digelar pemilu (di Myanmar), ASEAN menginginkan proses inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Maris dalam wawancara bersama seusai pertemuan, seperti dilansir kantor berita Reuters. Sejumlah menteri luar negeri hadir dalam pertemuan pada Jumat, termasuk Menlu Singapura VivianBalakrishnan,Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Menlu Filipina Enrique Manalo, dan Menlu Laos Thongsavanh Phomvihane. Menlu Indonesia Sugiono, yang sebelumnya direncanakan datang, tidak hadir dalam pertemuan itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat saat dihubungi mengatakan, Indonesia mengirim Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu Sidharto R Suryodipuro dan Utusan Khusus Indonesia untuk Urusan Myanmar I Ngurah Swajaya dalam pertemuan  di Bangkok. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menginisiasi pertemuan tersebut. Pertemuan hari pertama, Kamis (19/12), digelar antara junta Myanmar dan negara-negara non-Asia Tenggara yang langsung berbatasan dengan Myanmar. Mereka, antara lain, Bangladesh, India, Laos, Thailand, dan China. Pertemuan hari kedua, Jumat (20/12), diikuti perwakilan negara-negara ASEAN. Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu Thailand Bolbongse Vangphaen mengungkapkan, junta Myanmar tidak diikutkan pada pertemuan hari kedua. Bolbongse menambahkan, ASEAN masih menunggu detail rencana pelaksanaan pemilu dari junta Myanmar. ASEAN juga masih harus menentukan posisi bersama mengenai rencana pemilu tersebut. (Yoga)