Pemerintah memeriksa keamanan semua pesawat milik badan usaha milik negara yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Memasuki pekan kedua periode libur akhir tahun, terdapat sekitar 6 juta penumpang yang bepergian. Mayoritas merupakan penumpang penerbangan domestik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo berkunjung ke PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/12/2024). Ia memeriksa ruangan Pusat Kontrol Operasi PT Garuda Indonesia dan juga PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, anak perusahaan Garuda Indonesia di bidang pemeliharaan pesawat terbang. Ditemani sejumlah unsur pimpinan media massa, Tiko juga mengecek suasana di Airport Operation Control Centre (AOCC) PT Angkasa Pura Indonesia. Saat ditemui seusai pemeriksaan, Kartiko mengatakan, semua pesawat milik BUMN, seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air, sudah diinspeksi. Berdasarkan hasil inspeksi itu, ia memastikan semua pesawat berada dalam kondisi aman.

Tidak hanya itu, ketepatan waktunya (on time performance) juga terjaga. ”Kami pastikan bahwa semua pesawat Garuda, Citilink, dan Pelita Air layak terbang. Dan, tentunya, pusat operasi di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia terus menjaga kelayakan dan keselamatan dari pesawat-pesawat kita,” ujarnya dalam jumpa pers Dalam jumpa pers itu, ia didampingi Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi, dan Direktur Utama PT Sarinah Fetty Kwartati. Jumlah penumpang naik Di Bandara Soekarno-Hatta, terdapat pula posko angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang beroperasi selama 19 hari, yakni mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga hari ke-12 atau 29 Desember 2024, PT Angkasa Pura Indonesia mencatat telah melayani 6 juta penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka itu diklaim naik sekitar 10 persen. ”Ini hal positif, yang mungkin salah satunya disebabkan oleh harga tiket yang lebih terjangkau,” ujar Faik.

Harga tiket lebih terjangkau yang dimaksud tidak terlepas dari pemberlakuan kebijakan potongan harga tiket pesawat 10 persen. Diskon untuk semua jenis penerbangan itu berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Sementara itu, Wamildan Tsani Panjaitan melaporkan, ada 58 pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tanpa menyampaikan angka secara detail, ia menyebut bahwa jumlah penumpang Garuda Indonesia melonjak 24 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mayoritas penumpang berasal dari penerbangan domestik. ”Untuk penerbangan internasional ada juga terjadi peningkatan, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama negara Asia Tenggara, dengan alasan harga tiket pesawat lebih murah. Menurut dia, sudah pasti penerbangan internasional lebih mahal karena tdak diatur batasannya. (Yoga)

Kualitas demokrasi bangsa ini belum dalam kondisi yang menggembirakan. Setidaknya dengan mengacu pada berbagai indeks yang memotret kondisi demokrasi di negeri ini, hingga pengukuran sepanjang 2023, ada kecenderungan penurunan kualitas demokrasi di negeri ini. Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mencatat pada 2023, kualitas demokrasi negeri ini sebesar 79,51 dari skala 1-100. Indeks yang ditopang oleh 3 aspek, 11 variabel, dan 30 indikator pengukuran ini menempatkan demokrasi negeri ini dalam kondisi ”sedang”. Hal yang agak mengkhawatirkan, jika dibandingkan dengan skor indeks tahun sebelumnya, capaian 2023 terbilang menurun. Tahun 2022, skor indeks demokrasi tercatat 80,41. Penyumbang terbesar penurunan tampak pada aspek kebebasan. Sebelumnya, skor kebebasan mencapai 82,80, kali ini merosot jadi 77,48. Sisi kapasitas kelembagaan demokrasi pun tampak menurun, dari semula 78,22 menjadi 76,46. Dalam indeks ini, peningkatan skor terjadi hanya pada aspek kesetaraan, dari semula skornya 80,28 berubah menjadi 83,74. Penurunan kualitas demokrasi dinyatakan pula dalam indeks demokrasi global yang dibangun oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dengan menggunakan lima indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara, antara lain ”proses pemilu dan pluralisme”, ”kebebasan sipil”, ”partisipasi politik”, ”fungsi dan kinerja pemerintah”, serta”budaya politik”, skor Indonesia di tahun 2023 sebesar 6,53 (dari skor tertinggi 10). (Yoga)

Pajak, upeti, atau setoran kepada pemerintah atau penguasa menjadi kunci pengembangan peradaban. Setelah ribuan tahun peradaban manusia, pajak terus berkembang jenisnya. Kini, salah satu wujudnya bernama Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Hingga 31 Desember 2024, Filipina memegang rekor sebagai pemungut PPN tertinggi di ASEAN. Indonesia akan menyamainya mulai 1 Januari 2025, yakni PPN 12 persen. Sebaliknya, Thailand dan Vietnam malah mempertahankan penurunan tarif PPN. Dalam ”VAT in the Digital Era: Unilateral and Multilateral Options for Reform”, Yan Xu menulis PPN sebagai kreasi pajak modern paling sukses. PPN, yang di negara lain kadang disebut VAT atau GST, disukai pemerintah sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Dana Moneter Internasional (IMF), antara lain lewat buku VAT dari Alan Tait, mendukung gagasan itu.

PPN disebut sebagai ”pajak yang adil”. Siapa pun yang belanja, secara teoretis, harus membayar PPN. Berbeda dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang hanya dibayar kelas menengah atas atau Pajak Penghasilan (PPh) yang, lazimnya, dibayar oleh warga dengan pekerjaa formal. Karena itu, sejak ekonom Perancis, Maurice Lauré, mengusulkannya tujuh dekade lalu, hampir semua negara memberlakukanPPNdengan segala macam bentuknya. Hanya sedikit negara, seperti Kuwait dan Brunei Darussalam, yang tidak mengutip PPN. Selain Brunei Darussalam, semua anggota ASEAN memberlakukan berbagai varian PPN. Thailand, Vietnam, dan Singapura menerapkan tarif PPN masing-masing 7, 8, dan 9 persen. Adapun Kamboja, Laos, dan Malaysia memungut 10 persen. PPN di Singapura, disebut GST oleh pemerintah dan warga setempat, sudah naik dua kali. Pada 2022, tarifnya 7 persen. Lalu, naik 1 persen pertahun pada 2023 dan 2024 sehingga kini menjadi 9 persen. Sebagai kompensasi, warga Singapura mendapatkan bantuan langsung tunai. Anggarannya mencapai 10 miliar dollar Singapura pada 2023. (Yoga)