Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

”Kerja Keras Pengabdian,Tagih Tukin Dibilang Beban” Tertulis di Papan Karangan Bunga

07 Jan 2025

Bunga papan berderet diteras lobi hingga halaman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, sejak Senin (6/1/2025) pagi. Papan itu berisi ucapan selamat atas pelantikan sejumlah pejabat baru kementerian. Di luar pagar gedung, di trotoar, beberapa dosen dengan tampilan sederhana mengawal bunga papan yang diantar petugas sebagai suara dari seluruh dosen di Indonesia. Pesan pada bunga papan didalam dan luar gedung Kemendiktisaintek begitu kontras. Papan karangan bunga didalam gedung berisi ucapan selamat dan sukses untuk pelantikan, sebaliknya bunga papan dari dosen berisi ucapan duka, kekecewaan, dan tuntutan agar kesejahteraan mereka secara serius diperjuangkan oleh menteri dan pejabat baru. ”Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas batalnya pencairan tunjangan kinerja dosen Kemendiktisaintek,” demikian isi bunga papan kiriman Forum Dosen Polman Negeri Babel.

Pada papan karangan bunga dari Papua Barat tertulis, ”Stop diskriminasi. Bayarkan tukin dosen ASN Kemendiktisaintek. Dosen sebagai fondasi pendidikan berhak atas penghargaan yang layak”. Bahkan, ada yang mengatasnamakan dosen paylater dengan pesan ”Kerja keras dibilang pengabdian, tagih tukin dibilang beban”.

Para dosen yang tergabung dalam Adaksi Semarang menuliskan, ”Kami dituntut cetak Indonesia emas, tapi hak tukin tidak jelas”. Koordinator Aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi), Anggun Gunawan, salah satu dosen ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di Jakarta, mengatakan, para dosen sepakat menyampaikan protes kepada pemerintah, khususnya Kemendiktisaintek. ”Kami diskusi mau pakai spanduk atau aksi massal, akhirnya sepakat memilih bunga. Karena bunga itu simbolik kritik halus ke kementerian.

Kami menuntut janji pembayaran tukin untuk dosen yang dijanjikan di era Menteri Nadiem yang seharusnya mulai Januari 2025, tetapi dibatalkan di pemerintahan baru karena anggarannya tidak ada,” tutur Anggun. Sejak 2020 peraturan terkait tukin dosen tidak direalisasikan. Janji manis di 2025 sirna ketika Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025), menyampaikan bahwa anggaran untuk membayar tukin dosen mulai Januari 2025 tidak ada. Meskipun Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah memperjuangkan untuk meminta tambahan anggaran, prosesnya tidak mudah karena harus ada peraturan presiden baru yang menjadi dasar pembayaran tukin untuk dosen. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kejahatan Tindakan Pelaku, Hotel untuk Kelabui Uang Hasil Judi Daring

07 Jan 2025

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss, hotel berbintang empat di Semarang, Jawa Tengah. Pendirian hotel senilai Rp 200 miliar itu diduga untuk menyembunyikan asal usul hasil bisnis judi dalam jaringan. Uang hasil bisnis judi daring tersebut berasal dari rekening yang digunakan untuk mengelola transaksi judi daring setidaknya daritiga platform, yakni Javabet, Agen138, dan Judi Bola. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol)HelfiAssegaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/1/2025), menyampaikan, Hotel Aruss di Semarang yang disita tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. ”Pengelolanya adalah PT AJP, dengan nilaiobyek (hotel) sekitar Rp 200 miliar,” kata Helfi.

Penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2024 dan surat perintah penyitaan dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri tanggal 3 Januari 2025. Berangkat dari transaksi Helfi menuturkan, penyitaan terhadap Hotel Aruss dilakukan setelah penyidik menelusuri berbagai transaksi keuangan terhadap para pemain sertaorang-orang yang diduga sebagai bandar judi daring. Hotel yang dikelola PT AJP tersebut mendapatkan dana yang ditransfer dari rekening milik FH yang dananya berasal dari lima rekening lain, yakni rekening milik OR, rekening milik RF, rekening milik MD, dan dua rekening milik KP. Selain itu, dari rekening tersebut penyelidik menemukan adanya hasil penarikan dan penyetoran uang tunai yang dilakukan oleh GP dan AS sebesar Rp 40,5 miliar. Rekening yang dipergunakan tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi da- ring Javabet, Agen138, dan Judi

Bola. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Diminta Makan Bergizi Gratis Dilakukan Konsisten

07 Jan 2025

Program Makan Bergizi Gratis dimulai Senin (6/1/2025) di 26 provinsi. Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias warga dengan beberapa catatan. Di Ternate, Maluku Utara, Kepala Madrasah Ibtidaiah Negeri2Jamal Laher menjelaskan, peserta didik antusias untuk mengikuti program ini. Ia berharap, program bisa konsisten dilaksanakan selama lima hari per minggu. Peserta program menerima menu nasi, ayam, tumis sayur, sepotong semangka, jeruk, dan air mineral. ”Ini bermanfaat untuk siswa yang tidak mampu sarapan pagi. Program ini bisa memotivasi mereka semangat sekolah,” ujar Jamal.

Di Ambon, Maluku, distribusi menu makanan dilakukan sejak pukul 07.30 WIT. Kepala MTs Al Muhajirin, Ambon, Mirna Saali mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena membantu 346 siswa mendapat makanan bergizi selama pembelajaran. Berbeda dengan rata-rata harga nasional, menu di Maluku disesuaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000 per porsi. Menu yang disediakan mulai dari ikan cakalang hingga daging ayam. Di Kota Medan, Sumatera Utara, salah satu lokasi MBG ada di SD Negeri 067246, yang berada di pinggiran kota. Kepala SD Negeri 067246 Rosdiana Samosir berharap sekolah mereka diprioritaskan untuk mendapat MBG. ”Makan Bergizi Gratis ini masih uji coba hanya untuk satu hari. Kami mendapat jatah 250 porsi,” kata Rosdiana.

Program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih berjalandi 12 sekolahdari ratusan sekolah di sana. Program ini ada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibantu Kodim 1417 Kendari. Kepala SDN 10 Kendari

Husnah Faizal menyambut positif program ini. Dengan program ini, anak didiknya mendapatkan asupan makanan dengan lauk yang seimbang dan bergizi. Terlebih lagi, siswa sekolah ini sebagian besar berasal dari kalangan warga berpenghasilan rendah. Orangtua siswa bekerja sebagai pemulung, tukang bangunan, dan pekerjaan tidak tetap lainnya. DiBandung, JawaBarat, pelaksanaan MBG dilakukan di tiga lokasi, dua lokasi di Kecamatan Cicendo, satu lokasi di Kecamatan Sukajadi. Di SD 193 Caringin, Kecamatan Sukajadi, misalnya, ratusan siswa menyambut antusias program ini. Menu yang diterima siswa adalah nasi, ayam goreng, sayur-sayuran, buah semangka, dan susu kemasan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peringatan dari Bumi Ewako: Saatnya Waspada

06 Jan 2025

Potensi banjir besar diperkirakan melanda Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan pada Januari 2025 akibat curah hujan ekstrem yang diproyeksi mencapai 300-500 milimeter. Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan bahwa banjir sebelumnya pada Desember 2024 menjadi peringatan penting untuk meningkatkan langkah mitigasi. Pemerintah kota bekerja sama dengan BMKG Wilayah IV dan lintas instansi untuk menyusun strategi yang lebih matang demi meminimalkan dampak bencana.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca dan tetap siaga.

Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kewaspadaan nelayan terhadap gelombang tinggi dan meminta semua kepala daerah di Sulsel untuk bersiaga. Untuk mendukung mitigasi, Menko PMK Pratikno telah menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan.

Upaya mitigasi yang komprehensif, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik dan mengurangi kerugian akibat bencana.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Opsen Pajak: Antara Beban dan Peluang

06 Jan 2025

Opsen pajak, senjata baru untuk menggali penerimaan daerah yang diterapkan mulai kemarin, Minggu (5/1), dianggap sedikit tumpul. Sebab pada saat bersamaan pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menebar insentif pengompensasi opsen pajak.

Hal ini menegaskan bahwa masa transisi selama tiga tahun tak dimanfaatkan dengan maksimal. Kini, pemerintah bak terjebak opsen pajak.Di satu sisi harus meningkatkan penerimaan, sedangkan di sisi lain dituntut memberikan stimulus. Dua kebijakan yang dinilai kontraproduktif.

Memang, kebijakan ini membuat pelaku ekonomi lega. Namun hal yang perlu diperhatikan, ada konsekuensi bagi fiskal negara apabila opsen tak berjalan sesuai rencana. Satu lagi yang wajib dipahami, opsen secara konseptual tidak akan menambah beban bagi wajib pajak.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mengurai Kebingungan Soal Opsen Pajak

06 Jan 2025

Kebijakan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Kekhawatiran publik mengenai beban pajak tambahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang opsen pajak, yang sebenarnya adalah pengaturan ulang distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan pungutan baru.

Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa opsen pajak mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema ini memberikan kabupaten/kota pendapatan langsung yang lebih stabil dan memudahkan perencanaan anggaran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah provinsi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan pelaksanaan yang transparan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami bahwa opsen tidak menambah beban pajak dan dana hasil opsen digunakan untuk program yang bermanfaat, seperti infrastruktur jalan dan transportasi publik.

Dengan pengelolaan yang baik, opsen pajak dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPK: Perkara Besar, Tapi Masih Abu-Abu

06 Jan 2025

Kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia masih dalam tahap penyidikan oleh KPK, namun belum ada nama tersangka yang ditetapkan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pemeriksaan baru dilakukan terhadap beberapa pihak, sehingga penyelidikan masih bersifat umum dan belum spesifik.

Setyo menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan bukti-bukti akan menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum, meskipun saksi, seperti anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dan Satori, menyebutkan bahwa program CSR Bank Indonesia diterima oleh seluruh anggota komisi tersebut.

KPK akan terus mengembangkan penyidikan secara hati-hati untuk memastikan kebenaran fakta, didukung dengan bukti dan keterangan yang valid, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Talenta Unggul Melalui Sekolah Garuda

06 Jan 2025

Talenta unggul dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau STEAM disiapkan melalui sekolah unggulan khusus di sejumlah daerah di Indonesia. Para talenta unggul di jenjang SMA Unggulan Garuda menjalani seleksi khusus secara nasional. Pendidikan di sekolah unggulan Garuda menurut rencana dijalankan dengan kurikulum khusus sebagai bagian dari pendidikan pra-universitas agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, konsep SMA Unggulan Garuda berbeda dengan SMA pada umumnya. Pengembangannya dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan mendirikan sekolah baru ataupun meningkatkan status sekolah yang sudah ada di daerah-daerah.

Satryo memaparkan, para talenta unggul disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di lembaga riset dan pengem bangan dan industri. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang memberi nilai tambah. Oleh karena itu, pengembangan talenta unggul juga perlu dibarengi dengan pengembangan industri relevan yang memanfaatkan sains dan teknologi untuk mampu berdaya saing global. Sementara itu, Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie mengatakan, pengembangan pendidikan SMA Unggulan Garuda untuk mempercepat pengembangan talenta nasional di bidang sains dan teknologi dengan asas pemerataan. ”Segala program sedang disusun dengan saksama. Hal ini untuk keadilan karena begitu banyak lapisan masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan berkualitas, terutama di bidang STEAM,” ungkapnya. Stella menekankan, tidak ada dikotomi sekolah favorit dan tak favorit dengan kehadiran SMA Unggulan Garuda. Sekolah ini dibutuhkan karena pembangunan ekonomi perlu didukung talenta dari tiap lapisan menengah dan tinggi. ”Jadi bagaimana talenta dibangun, termasuk untuk mendukung sains dan teknologi,” ujarnya.

Satryo mengatakan, SMA Unggulan Garuda yang akan dibangun baru di tahun ini antara lain di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Khusus untuk IKN masih dilihat lebih lanjut karena terkait jumlah penduduk yang belum banyak. Ada juga dengan meningkatkan status SMA unggulan yang sudah ada. Targetnya 40 SMA Unggulan Garuda yang dikembangkan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Menurut Satryo, secara prinsip, SMA Unggulan Garuda berada di atas rata-rata dan merupakan pre-university. ”Mengenai pemilihan siswa dan sebagainya sudah ada mekanismenya. Yang pasti akan memilih calon-calon yang terbaik dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi tidak eksklusif, tetapi inklusif Ada dari wilayah Indonesia semuanya terwakili dan dari kelompok ekonomi juga terwakili,” katanya. Praktik di negara lain Peningkatan pengajaran dan pembelajaran STEM (sains, teknologi, rekayasa, dan matematika)/STEAM di kalangan siswa dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas menjadi perhatian banyak negara dan dianggap penting. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kehadiran Perguruan Tinggi Harus Berdampak pada Pembangunan Nasional

06 Jan 2025

Pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Namun, sivitas akademika belum maksimal berkarya dan berkolaborasi dengan industri ataupun pemerintah daerah untuk memecahkan masalah di masyarakat. ”Kampus belum maksimal berproses atau berkarya. Mahasiswa juga belum maksimal belajar. Hal ini disebabkan masih banyak hambatan regulasi. Padahal, perguruan tinggi itu entitas yang otonominya tinggi. Karena itulah, pemerintah ingin memastikan investasi pendidikan dan industri harus jalan sama-sama dan dibangun secara baik supaya kehadiran perguruan tinggi memberikan dampak baik bagi pembangunan ekonomi,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (3/1/2025), di Jakarta. Menurut Satryo, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak produktif. Indonesia masih termasuk dalam negara berpendapatan menengah karena peningkatan ekonominya bukan akibat produksi, melainkan konsumsi.

”Ini harus diubah dengan mendorong industri bernilai tambah tinggi dan basisnya pengembangan sains dan teknologi. Tujuannya supaya bisa bersaing di tingkat global. Untuk itu, perlu sumber daya manusia dan talenta mumpuni serta hasil riset dan pengembangan yang dapat menjadi industri start up atau industri hitech lainnya sehingga pada 2029 Indonesia sudah bisa punya industri yang signifikan,” ucap Satryo. Oleh karena itu, potensi Indonesia yang besar, termasuk jumlah penduduknya yang besar, dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Salah satunya, mobil listrik nasional. ”Kalau mau dikomersialkan, harus ada afirmasi dari APBN untuk dapat bersaing. Misalnya, wajib beli mobil listrik nasional untuk mobil dinas kementerian hingga pemerintah daerah,” ujarnya. Satryo ingin memastikan bahwa Kemendiktisaintek mampu menjadikan pendidikan tinggi sebagai agen pembangunan ekonomi supaya pendidikan tinggi mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk itu, Kemendiktisaintek berperan dalam mencapai swasembada pangan, energi, air, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Selain itu, juga memperkuat kesetaraan jender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta pe-nyandang disabilitas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

MK dan Kado Ketatanegaraan Tahun 2025

06 Jan 2025

Setelah pengujian berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, akhirnya lembaga pengadilan ketatanegaraan mengabulkan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui putusannya Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1069), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK ini mengakibatkan Pasal 222 UU No 7/ 2017 tentang Pemilu harus dihapus dari struktur hukum positif Indonesia, terhitung sejati dibacakan putusan tersebut.Putusan MK ini juga membawa implikasi penting dalam bidang hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dampak ketatanegaraan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7/2017 akan membawa beberapa dampak penting di bidang hukum ketatanegaraan, khususnya dalam pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Pertama, pencalonan presiden pada 2029 tak akan dikooptasi lagi oleh partai politik pemilik kursi terbanyak di DPR. Bagaimanapun, ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur oleh Pasal 222 telah menguburkan cita-cita dan ambisi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan kadernya menjadi presiden. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi dari kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya telah menghukum mereka. Dalam kondisi yang terhukum tersebut, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR hanya bertindak sebagai pengekor atau pendukung dan tidak diberi kewenangan sebagai pengusung.

Padahal, kader-kader partai yang tidak memiliki kursi di DPR tidak kalah dari sisi kualitas dan kapabilitas dibandingkan dengan kader-kader partai politik pemilik kursi di DPR. Namun, apa daya, mereka dari awal sudah diblok dengan ambang batas pencalonan presiden yang kuat dugaan merupakan hasil persekongkolan di antara partai-partai besar pemilik kursi di parlemen. Kedua, kompetisi pencalonan presiden lebih dinamis pada tahun 2029. Sebelum ketentuan ambang batas dihapus oleh MK melalui putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, bakal calon yang dihidangkan dan disajikan parpol atau gabungan parpol menjadi terbatas. Selama pemberlakuan ambang batas, baru pada Pemilu 2024, pasangan capres-cawapres ada tiga pasang, sementara sebelumnya hanya dua pasang. Dua pasang calon berhadapan secara tajam, seperti pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan masyarakat berada pada dua kutub yang berlawanan secara tajam. Alhasil, bukan pilpres yang sehat diperoleh, melainkan pilpres yang merusak kohesi sosial di tengah masyarakat. (Yoga)