Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Mempertahankan Surplus Dagang yang Berkelanjutan

07 Jan 2025

Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Namun, surplus perdagangan yang berkepanjangan juga memunculkan tantangan, seperti ketergantungan pada ekspor, potensi apresiasi mata uang, dan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih perlu memastikan strategi perdagangan tetap fokus, terutama untuk mencapai target ekspor 2025 senilai US$294,45 miliar dan US$405,69 miliar pada 2029.

Menteri Perdagangan berupaya memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki infrastruktur logistik, digitalisasi proses ekspor, dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui inovasi produk dan pemasaran.

Kesuksesan jangka panjang Indonesia dalam perdagangan global akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan daya saing produk.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Belum Tertata Rapi Program MBG

07 Jan 2025

MAKAN bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tertunda selama satu jam, Senin, 6 Januari 2025. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut. Kepala SDN 06 Pulogebang Paringgi Rismoko mengatakan kegiatan MBG di sekolahnya seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tapi makan bergizi tersebut terpaksa ditunda karena menunggu kedatangan pejabat pemerintah pusat yang akan berkunjung ke sekolahnya. “Ada pejabat, jadi mundur (jadwalnya),” kata Paringgi, Senin, 6 Januari 2025.

Kendala lain, mobil pengangkut menu MBG baru tiba di sekolah sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah makanan tiba, guru dan murid bergegas mengangkutnya ke kelas masing-masing. Proses mengangkut makanan dari mobil ke kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah makanan sudah siap di setiap kelas, murid SDN 06 Pulogebang belum bisa juga langsung menyantapnya. Mereka harus menunggu kedatangan Qodari. Qodari dan rombongan tiba pukul 10.15 WIB. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, ikut mendampingi Qodari. Tak lama setelah rombongan Qodari tiba, murid-murid baru dipersilakan menyantap hidangan MBG. Makanan disajikan dalam ompreng atau tempat makan stainless steel. Menu MBG tersebut berisi nasi dengan ikan dori, telur campur wortel, tumis taoge, dan buah-buahan.

Qodari dan rombongan pejabat negara itu berkeliling melihat para murid menikmati makanan tersebut. “Harapannya, kualitas gizi bisa meningkat. Belajar menjadi semangat dan ekonomi bisa berkembang,” ujar Qodari setelah berkunjung ke SDN Pulogebang 06. Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah Lebih Aktif

07 Jan 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) akan terus diperluas hingga menjangkau 19 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Ekspansi MBG bakal menggerakkan ekonomi daerah, hingga menu program ini berbasis kearifan lokal. Senin (6/1/2025), merupakan moment bersejarah bagi Indonesia, lantaran MBG mulia bergulir. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp 71 triliun. Di hari pertama pelaksanaan MBG, para pelajar mendapatkan menu bervariasi. Contohnya, di SD Negeri 5 Cilacap, Tapos, Kota Sepok, Jawa Barat, para pelajar mendapatkan menu berupa nasi, lauk ayam filet, lauk pendamping berupa tahu, wortel dan buncis, serta buah jeruk. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat, menu MBG terdiri dari atas nasi, ayam opor, satu potong buah semangka, sayur dan susu. Pemerintah sudah menetapkan nilai menu MBG Rp 10 ribu per porsi. Akan tetapi, pemerintah tidak menetapkan menu baku MBG yang berlaku di semua daerah. Intinya, MBG akan memberdayakan sumber pangan lokal. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

”Kerja Keras Pengabdian,Tagih Tukin Dibilang Beban” Tertulis di Papan Karangan Bunga

07 Jan 2025

Bunga papan berderet diteras lobi hingga halaman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, sejak Senin (6/1/2025) pagi. Papan itu berisi ucapan selamat atas pelantikan sejumlah pejabat baru kementerian. Di luar pagar gedung, di trotoar, beberapa dosen dengan tampilan sederhana mengawal bunga papan yang diantar petugas sebagai suara dari seluruh dosen di Indonesia. Pesan pada bunga papan didalam dan luar gedung Kemendiktisaintek begitu kontras. Papan karangan bunga didalam gedung berisi ucapan selamat dan sukses untuk pelantikan, sebaliknya bunga papan dari dosen berisi ucapan duka, kekecewaan, dan tuntutan agar kesejahteraan mereka secara serius diperjuangkan oleh menteri dan pejabat baru. ”Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas batalnya pencairan tunjangan kinerja dosen Kemendiktisaintek,” demikian isi bunga papan kiriman Forum Dosen Polman Negeri Babel.

Pada papan karangan bunga dari Papua Barat tertulis, ”Stop diskriminasi. Bayarkan tukin dosen ASN Kemendiktisaintek. Dosen sebagai fondasi pendidikan berhak atas penghargaan yang layak”. Bahkan, ada yang mengatasnamakan dosen paylater dengan pesan ”Kerja keras dibilang pengabdian, tagih tukin dibilang beban”.

Para dosen yang tergabung dalam Adaksi Semarang menuliskan, ”Kami dituntut cetak Indonesia emas, tapi hak tukin tidak jelas”. Koordinator Aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi), Anggun Gunawan, salah satu dosen ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di Jakarta, mengatakan, para dosen sepakat menyampaikan protes kepada pemerintah, khususnya Kemendiktisaintek. ”Kami diskusi mau pakai spanduk atau aksi massal, akhirnya sepakat memilih bunga. Karena bunga itu simbolik kritik halus ke kementerian.

Kami menuntut janji pembayaran tukin untuk dosen yang dijanjikan di era Menteri Nadiem yang seharusnya mulai Januari 2025, tetapi dibatalkan di pemerintahan baru karena anggarannya tidak ada,” tutur Anggun. Sejak 2020 peraturan terkait tukin dosen tidak direalisasikan. Janji manis di 2025 sirna ketika Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025), menyampaikan bahwa anggaran untuk membayar tukin dosen mulai Januari 2025 tidak ada. Meskipun Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah memperjuangkan untuk meminta tambahan anggaran, prosesnya tidak mudah karena harus ada peraturan presiden baru yang menjadi dasar pembayaran tukin untuk dosen. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kejahatan Tindakan Pelaku, Hotel untuk Kelabui Uang Hasil Judi Daring

07 Jan 2025

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss, hotel berbintang empat di Semarang, Jawa Tengah. Pendirian hotel senilai Rp 200 miliar itu diduga untuk menyembunyikan asal usul hasil bisnis judi dalam jaringan. Uang hasil bisnis judi daring tersebut berasal dari rekening yang digunakan untuk mengelola transaksi judi daring setidaknya daritiga platform, yakni Javabet, Agen138, dan Judi Bola. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol)HelfiAssegaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/1/2025), menyampaikan, Hotel Aruss di Semarang yang disita tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. ”Pengelolanya adalah PT AJP, dengan nilaiobyek (hotel) sekitar Rp 200 miliar,” kata Helfi.

Penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2024 dan surat perintah penyitaan dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri tanggal 3 Januari 2025. Berangkat dari transaksi Helfi menuturkan, penyitaan terhadap Hotel Aruss dilakukan setelah penyidik menelusuri berbagai transaksi keuangan terhadap para pemain sertaorang-orang yang diduga sebagai bandar judi daring. Hotel yang dikelola PT AJP tersebut mendapatkan dana yang ditransfer dari rekening milik FH yang dananya berasal dari lima rekening lain, yakni rekening milik OR, rekening milik RF, rekening milik MD, dan dua rekening milik KP. Selain itu, dari rekening tersebut penyelidik menemukan adanya hasil penarikan dan penyetoran uang tunai yang dilakukan oleh GP dan AS sebesar Rp 40,5 miliar. Rekening yang dipergunakan tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi da- ring Javabet, Agen138, dan Judi

Bola. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Diminta Makan Bergizi Gratis Dilakukan Konsisten

07 Jan 2025

Program Makan Bergizi Gratis dimulai Senin (6/1/2025) di 26 provinsi. Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias warga dengan beberapa catatan. Di Ternate, Maluku Utara, Kepala Madrasah Ibtidaiah Negeri2Jamal Laher menjelaskan, peserta didik antusias untuk mengikuti program ini. Ia berharap, program bisa konsisten dilaksanakan selama lima hari per minggu. Peserta program menerima menu nasi, ayam, tumis sayur, sepotong semangka, jeruk, dan air mineral. ”Ini bermanfaat untuk siswa yang tidak mampu sarapan pagi. Program ini bisa memotivasi mereka semangat sekolah,” ujar Jamal.

Di Ambon, Maluku, distribusi menu makanan dilakukan sejak pukul 07.30 WIT. Kepala MTs Al Muhajirin, Ambon, Mirna Saali mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena membantu 346 siswa mendapat makanan bergizi selama pembelajaran. Berbeda dengan rata-rata harga nasional, menu di Maluku disesuaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000 per porsi. Menu yang disediakan mulai dari ikan cakalang hingga daging ayam. Di Kota Medan, Sumatera Utara, salah satu lokasi MBG ada di SD Negeri 067246, yang berada di pinggiran kota. Kepala SD Negeri 067246 Rosdiana Samosir berharap sekolah mereka diprioritaskan untuk mendapat MBG. ”Makan Bergizi Gratis ini masih uji coba hanya untuk satu hari. Kami mendapat jatah 250 porsi,” kata Rosdiana.

Program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih berjalandi 12 sekolahdari ratusan sekolah di sana. Program ini ada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibantu Kodim 1417 Kendari. Kepala SDN 10 Kendari

Husnah Faizal menyambut positif program ini. Dengan program ini, anak didiknya mendapatkan asupan makanan dengan lauk yang seimbang dan bergizi. Terlebih lagi, siswa sekolah ini sebagian besar berasal dari kalangan warga berpenghasilan rendah. Orangtua siswa bekerja sebagai pemulung, tukang bangunan, dan pekerjaan tidak tetap lainnya. DiBandung, JawaBarat, pelaksanaan MBG dilakukan di tiga lokasi, dua lokasi di Kecamatan Cicendo, satu lokasi di Kecamatan Sukajadi. Di SD 193 Caringin, Kecamatan Sukajadi, misalnya, ratusan siswa menyambut antusias program ini. Menu yang diterima siswa adalah nasi, ayam goreng, sayur-sayuran, buah semangka, dan susu kemasan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peringatan dari Bumi Ewako: Saatnya Waspada

06 Jan 2025

Potensi banjir besar diperkirakan melanda Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan pada Januari 2025 akibat curah hujan ekstrem yang diproyeksi mencapai 300-500 milimeter. Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan bahwa banjir sebelumnya pada Desember 2024 menjadi peringatan penting untuk meningkatkan langkah mitigasi. Pemerintah kota bekerja sama dengan BMKG Wilayah IV dan lintas instansi untuk menyusun strategi yang lebih matang demi meminimalkan dampak bencana.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca dan tetap siaga.

Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kewaspadaan nelayan terhadap gelombang tinggi dan meminta semua kepala daerah di Sulsel untuk bersiaga. Untuk mendukung mitigasi, Menko PMK Pratikno telah menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan.

Upaya mitigasi yang komprehensif, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik dan mengurangi kerugian akibat bencana.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Opsen Pajak: Antara Beban dan Peluang

06 Jan 2025

Opsen pajak, senjata baru untuk menggali penerimaan daerah yang diterapkan mulai kemarin, Minggu (5/1), dianggap sedikit tumpul. Sebab pada saat bersamaan pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menebar insentif pengompensasi opsen pajak.

Hal ini menegaskan bahwa masa transisi selama tiga tahun tak dimanfaatkan dengan maksimal. Kini, pemerintah bak terjebak opsen pajak.Di satu sisi harus meningkatkan penerimaan, sedangkan di sisi lain dituntut memberikan stimulus. Dua kebijakan yang dinilai kontraproduktif.

Memang, kebijakan ini membuat pelaku ekonomi lega. Namun hal yang perlu diperhatikan, ada konsekuensi bagi fiskal negara apabila opsen tak berjalan sesuai rencana. Satu lagi yang wajib dipahami, opsen secara konseptual tidak akan menambah beban bagi wajib pajak.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mengurai Kebingungan Soal Opsen Pajak

06 Jan 2025

Kebijakan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Kekhawatiran publik mengenai beban pajak tambahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang opsen pajak, yang sebenarnya adalah pengaturan ulang distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan pungutan baru.

Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa opsen pajak mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema ini memberikan kabupaten/kota pendapatan langsung yang lebih stabil dan memudahkan perencanaan anggaran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah provinsi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan pelaksanaan yang transparan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami bahwa opsen tidak menambah beban pajak dan dana hasil opsen digunakan untuk program yang bermanfaat, seperti infrastruktur jalan dan transportasi publik.

Dengan pengelolaan yang baik, opsen pajak dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPK: Perkara Besar, Tapi Masih Abu-Abu

06 Jan 2025

Kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia masih dalam tahap penyidikan oleh KPK, namun belum ada nama tersangka yang ditetapkan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pemeriksaan baru dilakukan terhadap beberapa pihak, sehingga penyelidikan masih bersifat umum dan belum spesifik.

Setyo menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan bukti-bukti akan menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum, meskipun saksi, seperti anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dan Satori, menyebutkan bahwa program CSR Bank Indonesia diterima oleh seluruh anggota komisi tersebut.

KPK akan terus mengembangkan penyidikan secara hati-hati untuk memastikan kebenaran fakta, didukung dengan bukti dan keterangan yang valid, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.