Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

KPPU Mengatakan Para Terlapor dalam Dugaan Persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat

13 Jan 2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan para terlapor dalam dugaan persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan Electric Multiple Unit (EMU) pada proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project tidak mengakui adanya penyelewengan dalam perkara ini. Adapun, terlapor dalam dugaan persekongkolan di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ini, yaitu PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo. “Menyatakan menolak atau tidak mengakui dugaan pelanggaran,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 13 Januari 2025.

Dugaan persekongkolan dengan nomor perkara 14/KPPU-L/2024 awalnya muncul dalam sidang di KPPU pada Desember 2024. Ketika itu, Investigator Penuntutan KPPU menyampaikan langsung di muka sidang. Dalam sidang lanjutan pada Selasa, 7 Januari lalu, para terlapor menolak temuan KPPU ini. Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate Deswin mengatakan meski para terlapor menolak temuan KPPU, sidang akan tetap berlanjut tahan pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, KPPU akan menghadirkan saksi dan ahli yang diajukan investigator dan para terlapor.

“Dapat berlanjut ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan, guna menghadirkan berbagai saksi dan ahli yang diajukan oleh kedua pihak,” kata Deswin. Evaluasi Pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Lakukan Penyempurnaan Prasarana KPPU akan menggelar sidang lanjutan pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025. Dalam sidang ini, para terlapor akan menyampaikan bukti. “Sementara sidang Majelis untuk Pemeriksaan Lanjutan akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2025,” kata Deswin. Investigator KPPU sebelumnya menduga PT CRRC Sifang Indonesia yang juga merupakan panitia tender (Terlapor I) mengatur agar PT Anugerah Logistik Prestasindo (terlapor II) memenangi proyek pengadaan EMU senilai 70,3 miliar. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mencoba Merintis Bansos Beras dan Menjadikannya Sagu

13 Jan 2025

Jika berhasil, dalam beberapa tahun, Indonesia bakal memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu dan sorgum. Bahkan, bantuan sosial atau bansos beras di daerah tertentu bisa berupa sagu dan sorgum olahan. Saat ini, dua program prioritas pemerintah, yakni swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah berjalan. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga menggulirkan program Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program tersebut diharapkan dapat menopang swasembada pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Program itu juga diarahkan untuk melengkapi keanekaragaman menu program MBG. Apalagi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal itu sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Napas utama dari regulasi tersebut ialah mengurangi ketergantungan hanya pada satu sumber pangan, termasuk beras. Pemerintah bahkan menargetkan swasembada beras dapat terwujud pada 2027. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras (Kompas, 10 Desember 2024). Pada 6 Januari 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah menjalankan program itu. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah membentuk tim percepatan penganekaragaman pangan daerah. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan, melalui regulasi itu, Bapanas mendorong setiap pemerintah daerah mengembangkan potensi sumber pangan lokal. Pengembangan sumber pangan lokal itu bisa dilakukan di pekarangan rumah tangga, lahan masyarakat, bahkan swasta dan badan usaha milik daerah atau desa. Dengan begitu, daerah-daerah tersebut tidak bertumpu hanya pada satu atau dua komoditas, terutama beras dan terigu. Ke depan, Bapanas juga ingin Perum Bulog memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu, sorgum, dan jagung. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

2025: Resolusi Rencanakan Keuangan, Menuju Masa Depan Cerah

11 Jan 2025

Tahun baru identik dengan menyusun resolusi yang ingin dicapai sepanjang tahun, termasuk perencanaan keuangan di tahun 2025. Perencanaan keuangan di awal tahun memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi pencapaian dan tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 dan merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2025. Fenomena fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinion (FOPO) serta doom spending menjadi fenomena gaya hidup yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketiga gaya hidup ini cenderung menjerumuskan masyarakat ke pola hidup yang konsumtif. Merencanakan keuangan dengan baik akan membantu Anda terhindar dari pola hidup konsumtif dan mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. Agar perencanaan keuangan Anda di awal tahun dapat dilakukan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi pengeluaran di tahun sebelumnya. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun 2024 menjadi langkah awal dalam menyusun rencana keuangan di tahun 2025. '

Evaluasi akan membantu Anda untuk melihat keberhasilan dan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi selama 2024. Keberhasilan yang teridentifikasi dapat diaplikasikan kembali, sedangkan jika ditemukan tantangan, maka Anda dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh sumber pemasukan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dan penggunaan. Hasilnya, Anda akan mampu melihat pos pengeluaran terbesar, pos investasi, utang yang dimiliki, bahkan melihat apakah Anda boros atau tidak selama 2024. Kedua, setelah melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 2024, Anda dapat merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai tahun 2025. Tujuan finansial dapat berupa keinginan untuk membeli aset baru, menikah, keperluan ibadah atau target investasi.

Tujuan ini juga dapat berupa keinginan untuk lebih hemat, mengurang pengeluaran konsumtif, menambah pemasukan, dan sebagainya. Dengan tujuan finansial yang jelas, tekad yang kuat dan disiplin, tujuan finansial dimaksud akan dapat dicapai sesegera mungkin. Ketiga, langkah selanjutnya, Anda dapat memecah tujuan finansial yang ingin dicapai menjadi langkah-langkah kecil yang akan dilakukan termasuk menetapkan pos anggaran. Pos anggaran ditetapkan dengan memperhatikan sumber pendapatan, kondisi keuangan terkini, profil risiko, kebutuhan, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan menetapkan pos anggaran, Anda akan mampu melihat kondisi keuangan secara rutin sehingga jika dibutuhkan perubahan strategi pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesegera mungkin. Keempat, persiapkan dana darurat. Dana darurat atau dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada kondisi tidak terduga penting untuk dipersiapkan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menerka Mobil Pejabat Pelat RI 36 yang Sedang Viral...

11 Jan 2025

Mobil pejabat berpelat RI 36 menjadi sorotan warganet belakangan ini. Selama beberapa waktu, mobil itu menjadi salah satu topik perbincangan hangat di platform X. Hujatan dan kritik warganet mengalir deras. ”Alphard hitam mewakili hati rakyat. Digaji pake uang rakyat, belagu RI 36 melebihi Presiden @prabowo. Patwal nya Polri presisi ya Pak @ListyoSigitP pake nunjuk-nunjuk gitu. Patwal Presiden @prabowo aja ga sampe segitunya. Mhn atensinya,” tulis RieKa Aja atau @rieribet di akun media sosial X, Kamis (9/1/2025). Untuk menerka pemilik mobil itu, banyak pula yang mengacu pada daftar nomor pelat pejabat Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saat itu, RI 36 digunakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Jadilah warganet menumpahkan amarahnya kepada Ketua Umum Projo itu.

Budi Arie pun segera mengeluarkan rekaman yang membantah menggunakan mobil berpelat RI 36. Dia mengatakan, pelat nomor mobil Menteri Koperasi, jabatannya saat ini di Kabinet Merah Putih, adalah RI 27.9 dan mobilnya berwarna putih. ”Siapa pun pemilik pelat nomor itu, saya harap bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat karena pemerintahan ini berasal dari rakyat dan lahir dari kehendak rakyat,” tuturnya. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak petugas patroli pengawalan (patwal) bersepeda motor meliuk-liuk membuka jalan bagi mobil pejabat berpelat RI 36 di belakangnya. Namun, ada taksi yang sedang bergeser untuk masuk jalur paling kanan dan menghalangi rombongan pejabat ini.

Patwal bersepeda motor itu pun bergerak ke depan taksi, menghentikan sepeda motornya, dan menunjuk seakan memarahi pengemudi taksi. Setelah itu, rangkaian kendaraan yang mengiri mobil pelat RI 36 itu berbelok dan menyalip kendaraan yang sudah membelok lebih dulu. Karuan warganet mencaci perilaku pejabat ini. Mereka kesal dengan ulah rombongan pejabat yang selalu ingin mendahului ketika jalanan padat dan macet. ”Kalau jalanan macet, bagaimana kita buka jalan. Seharusnya pejabat urus dulu itu macet supaya terurai, baru minta jalan,” ujar Dion (44), warga Bogor. Alvin, pekerja yang tinggal di Ragunan, pun ikut curhat. ”Ke arah Jaksel apalagi. Banyak bener mobil pejabat pakai tuit tuit dan maksa minta jalan,” ujarnya kesal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jumat (10/1), mengatakan, perilaku berkendara para pejabat sesungguhnya sudah ditata dan akan semakin ditata. Ditanya mengenai insiden pengendara berpelat RI 36, Teddy juga mengatakan akan menegurnya. ”Pasti,” ucapnya kepada Kompas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rencana Amnesty Terus Dimatangkan Pemerintah

11 Jan 2025

Rencana pemberian amnesti atau pengampunan bagi 44.000 narapidana masih terus dimatangkan oleh pemerintah. DPR berpandangan akan lebih baik jika kebijakanitu dilandasi payung hukum yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menuturkan, saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pemberian amnesti tersebut. Secara umum, mekanismenya adalah nama-nama narapidana yang akan diberi amnesti akan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Kementerian Imipas akan membuat penilaian atau assessment bagi calon narapidana yang berhak menerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Beberapa kriteria narapidana yang berhak diberikan amnesti itu adalah tahanan politik, seperti aktivis Papua yang bukan terkait kasus bersenjata, narapidana kasus penghinaan terhadap presiden yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), narapidana yang menderita sakit berat seperti HIV/AIDS, dan narapidana pengguna narkoba. Setelah penilaian oleh Kementerian Imipas itu tuntas, barulah Kementerian Hukum akan mengajukannya ke DPR untuk meminta pertimbangan parlemen. ”Pemerintah melalui Menteri Hukum akan meminta pertimbangan DPR, dalam hal ini Komisi XIII DPR,” kata Eddy, Jumat (10/1/2025). Sebaiknya UU sendiri Terkait wacana itu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berpandangan bahwa akan lebih bagus jika amnesti dan abolisi dibuat dalam undang-undang tersendiri untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Alasannya, undang-undang tersebut sudah terlalu lama usianya, sedangkan situasi saat ini sudah berganti. Undang-undang juga harus diperbarui untuk menghadapi masa depan sosial Indonesia. Namun, jika niat dasar pemberian amnesti itu adalah untuk meninggikan nilai kemanusiaan, hal itu dianggapnya jauh lebih penting. ”Ada adagium hukum lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujar Willy. Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, amnesti sudah banyak dilakukan. Amnesti adalah praktik ketatanegaraan yang biasa, tetapi karena jumlahnya banyak mencapai 44.000, kemudian menjadi perhatian publik. ”Dalam praktik ketatanegaraan kita, peraturan yang dipakai adalah keputusan presiden karena memang amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan itu kepada Presiden,” katanya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Sudah Dua Kali Terjadi Pemagaran Laut

11 Jan 2025

Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, bukan yang pertama. Sebelumnya terjadi pemagaran laut sepanjang 5 kilometer lebih, tetapi sudah dicabut. Kejadian laut dipagari ini merugikan lingkungan dan masyarakat, khususnya nelayan. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengusut tuntas dan menindak tegas pihak terkait agar tidak berulang. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Banten Ahmad Budiman menyebutkan, ada dua laporan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang sejak tahun lalu. Laporan pertama, pemagaran berjarak 200 meter lebih dari bibir pantai dengan panjang 5 km lebih. Adapun laporan kedua adalah kasus pemagaran sepanjang 30,16 km yang kini menjadi polemik di tengah publik.

Pagar bambu berlapis sejauh 1 km lebih dari bibir pantai ini telah disegel PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (9/1/2025), setelah ramai jadi perbincangan publik. ”Laporan masuk sejak tahun lalu. Ada dua kasus. Pertama, pemagaran oleh salah satu perusahaan dan sudah beres. Pagarnya sudah dicabut. Lalu tiba-tiba ada lagi pemagaran terbaru yang viral, 30 kilometer lebih, sekitar 1 kilometer dari bibir pantai,” kata Ahmad, Jumat (10/1). PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Banten sudah menginspeksi pagar laut yang membentang dari Kronjo sampai Teluknaga sebelum disegel. Secara keseluruhan, pagar laut ini melewati enam kecamatan. Menurut Ahmad, pihaknya hanya bertemu pekerja di lokasi pada saat inspeksi tahun lalu. Pekerja ini juga telah diminta untuk menghentikan pemagaran laut. Akan tetapi, pekerjaan tetap berlanjut hingga penyegelan pada Kamis (9/1).

”Kami tidak ketemu orang yang bertanggung jawab atas itu (pagar laut). Sampai sekarang belum ketemu juga siapa yang sedang memproses izin atau sudah terbitizin dari kementerian untuk pemanfaatan ruang laut di lokasi,” kata Ahmad. PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Banten berkoordinasi dengan KKP perihal status hukum pagar lauttersebut, apakah bakal dicabut atau nantinya diserahkan kepada masyarakat sekitar. ”Status hukumnya seperti apa, ada yang punya atau tidak, itu menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Ahmad. Tindak tegas Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pemagaran laut, kemudian menindak tegas pihak terkait agar tidak berulang. Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengatakan, ada laporan soal pemagaran laut dari pemerintah daerah, DPRD Banten, dan masyarakat. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen

11 Jan 2025

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite

Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menanti Realisasi Subsidi Motor Listrik

11 Jan 2025

Pemerintah akan melanjutkan insentif untuk motor listrik pada 2025 dengan skema baru berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), menggantikan subsidi pembelian sebesar Rp 7 juta per unit yang berlaku pada 2024. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza memastikan skema ini tengah dalam pembahasan, meskipun besaran PPN DTP untuk motor listrik belum ditentukan.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi, menekankan pentingnya kepastian program insentif karena ketidakjelasan subsidi menyebabkan penurunan penjualan motor listrik hingga dua digit. Akibatnya, stok motor listrik menumpuk di pabrik dan dealer, dan produsen terpaksa mengurangi produksi.

Hal serupa diungkapkan oleh Tekno Wibowo, Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), yang melaporkan penjualan motor listrik Polytron anjlok 80% setelah subsidi berakhir. Produsen berharap pemerintah segera memberikan kejelasan agar konsumen tidak ragu membeli motor listrik dan perencanaan bisnis dapat berjalan lebih baik.

Program subsidi sebelumnya terbukti efektif, dengan kuota subsidi motor listrik pada 2024 mencapai 63.145 unit. Dengan skema PPN DTP yang akan diterapkan, pemerintah diharapkan tetap mendukung pertumbuhan pasar motor listrik sekaligus mendorong transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kredit Sindikasi Mengalir Lancar untuk Proyek Jalan

11 Jan 2025

Kredit sindikasi yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir diproyeksikan kembali meningkat pada 2025, terutama didorong oleh proyek strategis nasional seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Royke Tumilaar, Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia (BNI), optimistis bahwa keberlanjutan proyek-proyek ini akan mendukung peningkatan kredit sindikasi. BNI mencatat pertumbuhan pangsa pasar kredit sindikasi menjadi 15,09% pada 2024 dan terlibat dalam proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua senilai Rp 2,6 triliun.

Agus Noorsanto, Direktur Wholesale & Institution Business Bank Rakyat Indonesia (BRI), menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kredit sindikasi pada proyek pemerintah. Meskipun nilai sindikasi BRI pada 2024 menurun dibandingkan 2023, proyek KPBU seperti Jalan Trans Papua diharapkan menjadi landasan keberhasilan proyek lain.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia (BCA), menyebutkan bahwa BCA aktif menyalurkan kredit sindikasi dengan nilai partisipasi Rp 41,42 triliun dari total Rp 142,11 triliun yang dikelola per Desember 2024. Tren ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,95% di kuartal III-2024. Kredit sindikasi diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program MBG Telah Dimulai danTerus Disempurnakan

11 Jan 2025

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program MBG yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi ini, secara bertahap. Perbaikan dilakukan tidak hanya dari sisi pelaksana secara teknis, variasi menu, juga perluasan sasaran penerima manfaat. Pemerintah juga terbuka terhadao kritikan dari masyarakat dengan menyediakan saluran melalui aplikasis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Lapor. Sementara apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makanan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing. "Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silahkan," kata Juru Bicara Kantor Konunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Prita Laura, Hingga hari kelima pelaksanaan MBG, telah menyasar anak-anak sekolah mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Adapun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok usia balita, berlangsung mulai Jumat (10/1/2025. (Yetede)