Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Penghapusan ”Presidential Threshold" Disetujui Publik

13 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diamini publik. Ke depan, dengan dihapuskannya presidential threshold, pemilih punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 6-9 Januari 2025 yang menyebutkan, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan setuju jika semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam meng- ajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2029 nanti. Sikap publik ini seiring dengan putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini menyangkut syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres.

MK juga memberikan sejumlah pertimbangan bagi pembuat UU untuk menindaklanjuti putusan ini. Selain membuka peluang semua parpol peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres, MK jug mengingatkan bahwa pengusulan pasangan capres dan cawapres tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Hal ini makin menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak berlaku lagi di pemilihan presiden mendatang. Meskipun demikian, kepada pembuat UU, MK juga meng- ingatkan perlunya memperhatikan agar jumlah pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak sekaligus tidak terjadi dominasi dari kekuatan parpol tertentu, terutama dalam menjalin koalisi antarparpol. Hal ini juga terkait dengan ketentuan bahwa semua parpol peserta pemilu wajib mengusung pasangan capres-cawapres agar terhindar dari larangan mengikuti pemilu berikutnya.

Dari semua catatan di atas, MKmenyatakanperlunya pembuat UU melakukan rekayasa konstitusional dalam perubahan UU No 7/2017 dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu,termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Putusan MK ini sejalan dengan harapan publik yang berharap munculnya banyak calon alternatif capres dan cawapres. Sebab, dari mereka yang menyatakan setuju semua parpol bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, separuh dari kelompok responden ini beralasan agar pemilih punya banyak pilihan pasangan capres-cawapres. Alasan kedua yang paling ba nyak disebutkan adalah dengan putusan MK ini, semua parpol memiliki kesempatan menyalurkan kadernya untuk menjadi capres-cawapres di pilpres mendatang. Hal ini disampaikan hampir sepertiga dari kelompok responden yang setuju dengan putusan MK tersebut. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

MBG Masih Perlu Perbaikan

13 Jan 2025

Sepekan sudah program Makan Bergizi Gratis bagi para pelajar di sekolah-sekolah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak anak dan orangtua yang merasa terbantu, tetapitak sedikit pula yang memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut program tersebut. Di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, seorang anak menyayangkan tidak adanya sayur di dalam menu makan bergizi gratis (MBG). Hanya ada sepotong ayam, tahu bacem, sepotong se- mangka, dan sekotak kecil susu UHT. Ahli Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh, menilai, menu MBG di Sidoarjo itu belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Isi Piringku merupakan pedoman yang disusun Kemenkes dalam mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

”Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitu pun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari dan secara kualitas pun masih belum sesuai,” kata Lailatul, Minggu (12/1/2025). Pedoman ini menyarankan, dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk-pauk. Selain itu, Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Menurut Lailatul, prinsip makan bergizi adalah beragam, seimbang, aman, dan sesuai kebutuhan. Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air. Di sejumlah daerah pun para pelajar belum mendapatkan susu seperti yang dijanjikan pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Misalnya, di Jakarta, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah dan Halim belum menyuguhkan susu dalam menu MBG. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Bersama Kluivert, Siap Menghadapi Piala Dunia 2026

13 Jan 2025

Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert hanya mengusung satu tujuan pada empat gim tersisa di putaran ketiga Piala Dunia 2026, yaitu meraih poin maksimal demi mendampingi Jepang lolos langsung ke pesta sepak bola terakbar tahun depan. Kluivert akan mentransformasi skuad ”Garuda” menjadi tim berkarakter menyerang. Pada pengenalan resmi dirinya kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu (12/1/2025), di Jakarta, Kluiverttanpa ragu memasang target tinggi untuk merebut satu tiket tersisa dari Grup C putaran ketiga Pra-Piala Dunia 2026. Merujuk persaingan di Grup C hingga laga keenam, Jepang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi tim Asia pertama yang merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat,Meksiko, dan Kanada.

Di Grup C, lima tim lain masih punya kesempatan setara untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia edisi ke-23. Meski Australia duduk di peringkat kedua, ”Socceroos” yang mengemas tujuh poin hanya unggul satu poin dari empat tim di bawahnya, yakni Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Untuk merebut posisi kedua di Grup C, Kluivert menargetkan Indonesia bisa meraup tujuh poin dari empat pertandingan tersisa. Jumlah poin itu diperoleh dari satu poin pada gim tandang menghadapi Australia, Kamis (20/3), kemudian meraih kemenangan pada dua laga kandang kontra Bahrain, Selasa (25/3), dan China, Kamis (5/6). Adapun Kluivert tak menargetkan poin pada laga pamungkas melawan Jepang di Stadion Sepak Bola Kota Suita, 10 Juni 2025.

”Kami akan menghadapi empat gim final. Tujuan pertama dan utama saya adalah kami mendapatkan hasil dalam empat laga penentuan itu untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026,” ujar Kluivert di hadapan ratusan jurnalis, tamu undangan, serta pejabat utama PSSI, di antaranya Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta dua wakil ketua umum, Zainudin Amali dan Ratu Tisha. Demi meraih poin pada laga tandang di Australia, Klvert menuntut skuadnya dalam kondisi 100 persen secara fisik dan pikiran. Ia telah menyiapkan rencana latihan untuk membantu skuad Garuda tampil maksimal di tengah masa persiapan singkat. Dengan mempertimbangkan masa jeda kompetisi pada Maret mendatang, Kluivert akan memulai pemusatan latihan dalam dua gelombang. Ia akan mengumpulkan terlebih dahulu pemain yang berkiprah di BRI Liga 1 Indonesia 2024-2025 dan ligaAsiaTenggara pada 14 atau 15 Maret 2025. Setelah itu, tim bertolak ke Australia. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPPU Mengatakan Para Terlapor dalam Dugaan Persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat

13 Jan 2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan para terlapor dalam dugaan persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan Electric Multiple Unit (EMU) pada proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project tidak mengakui adanya penyelewengan dalam perkara ini. Adapun, terlapor dalam dugaan persekongkolan di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ini, yaitu PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo. “Menyatakan menolak atau tidak mengakui dugaan pelanggaran,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 13 Januari 2025.

Dugaan persekongkolan dengan nomor perkara 14/KPPU-L/2024 awalnya muncul dalam sidang di KPPU pada Desember 2024. Ketika itu, Investigator Penuntutan KPPU menyampaikan langsung di muka sidang. Dalam sidang lanjutan pada Selasa, 7 Januari lalu, para terlapor menolak temuan KPPU ini. Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate Deswin mengatakan meski para terlapor menolak temuan KPPU, sidang akan tetap berlanjut tahan pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, KPPU akan menghadirkan saksi dan ahli yang diajukan investigator dan para terlapor.

“Dapat berlanjut ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan, guna menghadirkan berbagai saksi dan ahli yang diajukan oleh kedua pihak,” kata Deswin. Evaluasi Pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Lakukan Penyempurnaan Prasarana KPPU akan menggelar sidang lanjutan pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025. Dalam sidang ini, para terlapor akan menyampaikan bukti. “Sementara sidang Majelis untuk Pemeriksaan Lanjutan akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2025,” kata Deswin. Investigator KPPU sebelumnya menduga PT CRRC Sifang Indonesia yang juga merupakan panitia tender (Terlapor I) mengatur agar PT Anugerah Logistik Prestasindo (terlapor II) memenangi proyek pengadaan EMU senilai 70,3 miliar. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mencoba Merintis Bansos Beras dan Menjadikannya Sagu

13 Jan 2025

Jika berhasil, dalam beberapa tahun, Indonesia bakal memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu dan sorgum. Bahkan, bantuan sosial atau bansos beras di daerah tertentu bisa berupa sagu dan sorgum olahan. Saat ini, dua program prioritas pemerintah, yakni swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah berjalan. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga menggulirkan program Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program tersebut diharapkan dapat menopang swasembada pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Program itu juga diarahkan untuk melengkapi keanekaragaman menu program MBG. Apalagi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal itu sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Napas utama dari regulasi tersebut ialah mengurangi ketergantungan hanya pada satu sumber pangan, termasuk beras. Pemerintah bahkan menargetkan swasembada beras dapat terwujud pada 2027. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras (Kompas, 10 Desember 2024). Pada 6 Januari 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah menjalankan program itu. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah membentuk tim percepatan penganekaragaman pangan daerah. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan, melalui regulasi itu, Bapanas mendorong setiap pemerintah daerah mengembangkan potensi sumber pangan lokal. Pengembangan sumber pangan lokal itu bisa dilakukan di pekarangan rumah tangga, lahan masyarakat, bahkan swasta dan badan usaha milik daerah atau desa. Dengan begitu, daerah-daerah tersebut tidak bertumpu hanya pada satu atau dua komoditas, terutama beras dan terigu. Ke depan, Bapanas juga ingin Perum Bulog memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu, sorgum, dan jagung. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

2025: Resolusi Rencanakan Keuangan, Menuju Masa Depan Cerah

11 Jan 2025

Tahun baru identik dengan menyusun resolusi yang ingin dicapai sepanjang tahun, termasuk perencanaan keuangan di tahun 2025. Perencanaan keuangan di awal tahun memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi pencapaian dan tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 dan merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2025. Fenomena fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinion (FOPO) serta doom spending menjadi fenomena gaya hidup yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketiga gaya hidup ini cenderung menjerumuskan masyarakat ke pola hidup yang konsumtif. Merencanakan keuangan dengan baik akan membantu Anda terhindar dari pola hidup konsumtif dan mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. Agar perencanaan keuangan Anda di awal tahun dapat dilakukan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi pengeluaran di tahun sebelumnya. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun 2024 menjadi langkah awal dalam menyusun rencana keuangan di tahun 2025. '

Evaluasi akan membantu Anda untuk melihat keberhasilan dan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi selama 2024. Keberhasilan yang teridentifikasi dapat diaplikasikan kembali, sedangkan jika ditemukan tantangan, maka Anda dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh sumber pemasukan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dan penggunaan. Hasilnya, Anda akan mampu melihat pos pengeluaran terbesar, pos investasi, utang yang dimiliki, bahkan melihat apakah Anda boros atau tidak selama 2024. Kedua, setelah melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 2024, Anda dapat merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai tahun 2025. Tujuan finansial dapat berupa keinginan untuk membeli aset baru, menikah, keperluan ibadah atau target investasi.

Tujuan ini juga dapat berupa keinginan untuk lebih hemat, mengurang pengeluaran konsumtif, menambah pemasukan, dan sebagainya. Dengan tujuan finansial yang jelas, tekad yang kuat dan disiplin, tujuan finansial dimaksud akan dapat dicapai sesegera mungkin. Ketiga, langkah selanjutnya, Anda dapat memecah tujuan finansial yang ingin dicapai menjadi langkah-langkah kecil yang akan dilakukan termasuk menetapkan pos anggaran. Pos anggaran ditetapkan dengan memperhatikan sumber pendapatan, kondisi keuangan terkini, profil risiko, kebutuhan, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan menetapkan pos anggaran, Anda akan mampu melihat kondisi keuangan secara rutin sehingga jika dibutuhkan perubahan strategi pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesegera mungkin. Keempat, persiapkan dana darurat. Dana darurat atau dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada kondisi tidak terduga penting untuk dipersiapkan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menerka Mobil Pejabat Pelat RI 36 yang Sedang Viral...

11 Jan 2025

Mobil pejabat berpelat RI 36 menjadi sorotan warganet belakangan ini. Selama beberapa waktu, mobil itu menjadi salah satu topik perbincangan hangat di platform X. Hujatan dan kritik warganet mengalir deras. ”Alphard hitam mewakili hati rakyat. Digaji pake uang rakyat, belagu RI 36 melebihi Presiden @prabowo. Patwal nya Polri presisi ya Pak @ListyoSigitP pake nunjuk-nunjuk gitu. Patwal Presiden @prabowo aja ga sampe segitunya. Mhn atensinya,” tulis RieKa Aja atau @rieribet di akun media sosial X, Kamis (9/1/2025). Untuk menerka pemilik mobil itu, banyak pula yang mengacu pada daftar nomor pelat pejabat Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saat itu, RI 36 digunakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Jadilah warganet menumpahkan amarahnya kepada Ketua Umum Projo itu.

Budi Arie pun segera mengeluarkan rekaman yang membantah menggunakan mobil berpelat RI 36. Dia mengatakan, pelat nomor mobil Menteri Koperasi, jabatannya saat ini di Kabinet Merah Putih, adalah RI 27.9 dan mobilnya berwarna putih. ”Siapa pun pemilik pelat nomor itu, saya harap bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat karena pemerintahan ini berasal dari rakyat dan lahir dari kehendak rakyat,” tuturnya. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak petugas patroli pengawalan (patwal) bersepeda motor meliuk-liuk membuka jalan bagi mobil pejabat berpelat RI 36 di belakangnya. Namun, ada taksi yang sedang bergeser untuk masuk jalur paling kanan dan menghalangi rombongan pejabat ini.

Patwal bersepeda motor itu pun bergerak ke depan taksi, menghentikan sepeda motornya, dan menunjuk seakan memarahi pengemudi taksi. Setelah itu, rangkaian kendaraan yang mengiri mobil pelat RI 36 itu berbelok dan menyalip kendaraan yang sudah membelok lebih dulu. Karuan warganet mencaci perilaku pejabat ini. Mereka kesal dengan ulah rombongan pejabat yang selalu ingin mendahului ketika jalanan padat dan macet. ”Kalau jalanan macet, bagaimana kita buka jalan. Seharusnya pejabat urus dulu itu macet supaya terurai, baru minta jalan,” ujar Dion (44), warga Bogor. Alvin, pekerja yang tinggal di Ragunan, pun ikut curhat. ”Ke arah Jaksel apalagi. Banyak bener mobil pejabat pakai tuit tuit dan maksa minta jalan,” ujarnya kesal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jumat (10/1), mengatakan, perilaku berkendara para pejabat sesungguhnya sudah ditata dan akan semakin ditata. Ditanya mengenai insiden pengendara berpelat RI 36, Teddy juga mengatakan akan menegurnya. ”Pasti,” ucapnya kepada Kompas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rencana Amnesty Terus Dimatangkan Pemerintah

11 Jan 2025

Rencana pemberian amnesti atau pengampunan bagi 44.000 narapidana masih terus dimatangkan oleh pemerintah. DPR berpandangan akan lebih baik jika kebijakanitu dilandasi payung hukum yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menuturkan, saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pemberian amnesti tersebut. Secara umum, mekanismenya adalah nama-nama narapidana yang akan diberi amnesti akan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Kementerian Imipas akan membuat penilaian atau assessment bagi calon narapidana yang berhak menerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Beberapa kriteria narapidana yang berhak diberikan amnesti itu adalah tahanan politik, seperti aktivis Papua yang bukan terkait kasus bersenjata, narapidana kasus penghinaan terhadap presiden yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), narapidana yang menderita sakit berat seperti HIV/AIDS, dan narapidana pengguna narkoba. Setelah penilaian oleh Kementerian Imipas itu tuntas, barulah Kementerian Hukum akan mengajukannya ke DPR untuk meminta pertimbangan parlemen. ”Pemerintah melalui Menteri Hukum akan meminta pertimbangan DPR, dalam hal ini Komisi XIII DPR,” kata Eddy, Jumat (10/1/2025). Sebaiknya UU sendiri Terkait wacana itu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berpandangan bahwa akan lebih bagus jika amnesti dan abolisi dibuat dalam undang-undang tersendiri untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Alasannya, undang-undang tersebut sudah terlalu lama usianya, sedangkan situasi saat ini sudah berganti. Undang-undang juga harus diperbarui untuk menghadapi masa depan sosial Indonesia. Namun, jika niat dasar pemberian amnesti itu adalah untuk meninggikan nilai kemanusiaan, hal itu dianggapnya jauh lebih penting. ”Ada adagium hukum lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujar Willy. Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, amnesti sudah banyak dilakukan. Amnesti adalah praktik ketatanegaraan yang biasa, tetapi karena jumlahnya banyak mencapai 44.000, kemudian menjadi perhatian publik. ”Dalam praktik ketatanegaraan kita, peraturan yang dipakai adalah keputusan presiden karena memang amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan itu kepada Presiden,” katanya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Sudah Dua Kali Terjadi Pemagaran Laut

11 Jan 2025

Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, bukan yang pertama. Sebelumnya terjadi pemagaran laut sepanjang 5 kilometer lebih, tetapi sudah dicabut. Kejadian laut dipagari ini merugikan lingkungan dan masyarakat, khususnya nelayan. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengusut tuntas dan menindak tegas pihak terkait agar tidak berulang. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Banten Ahmad Budiman menyebutkan, ada dua laporan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang sejak tahun lalu. Laporan pertama, pemagaran berjarak 200 meter lebih dari bibir pantai dengan panjang 5 km lebih. Adapun laporan kedua adalah kasus pemagaran sepanjang 30,16 km yang kini menjadi polemik di tengah publik.

Pagar bambu berlapis sejauh 1 km lebih dari bibir pantai ini telah disegel PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (9/1/2025), setelah ramai jadi perbincangan publik. ”Laporan masuk sejak tahun lalu. Ada dua kasus. Pertama, pemagaran oleh salah satu perusahaan dan sudah beres. Pagarnya sudah dicabut. Lalu tiba-tiba ada lagi pemagaran terbaru yang viral, 30 kilometer lebih, sekitar 1 kilometer dari bibir pantai,” kata Ahmad, Jumat (10/1). PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Banten sudah menginspeksi pagar laut yang membentang dari Kronjo sampai Teluknaga sebelum disegel. Secara keseluruhan, pagar laut ini melewati enam kecamatan. Menurut Ahmad, pihaknya hanya bertemu pekerja di lokasi pada saat inspeksi tahun lalu. Pekerja ini juga telah diminta untuk menghentikan pemagaran laut. Akan tetapi, pekerjaan tetap berlanjut hingga penyegelan pada Kamis (9/1).

”Kami tidak ketemu orang yang bertanggung jawab atas itu (pagar laut). Sampai sekarang belum ketemu juga siapa yang sedang memproses izin atau sudah terbitizin dari kementerian untuk pemanfaatan ruang laut di lokasi,” kata Ahmad. PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Banten berkoordinasi dengan KKP perihal status hukum pagar lauttersebut, apakah bakal dicabut atau nantinya diserahkan kepada masyarakat sekitar. ”Status hukumnya seperti apa, ada yang punya atau tidak, itu menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Ahmad. Tindak tegas Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pemagaran laut, kemudian menindak tegas pihak terkait agar tidak berulang. Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengatakan, ada laporan soal pemagaran laut dari pemerintah daerah, DPRD Banten, dan masyarakat. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen

11 Jan 2025

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite

Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)