Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Hotel-hotel Penghasil Pencucian Uang

08 Jan 2025

Yang yang berasal dari kegiatan terlarang atau kejahatan sering diistilahkan dengan ”uang panas”. Bagi sebagian kalangan, uang semacam itu langsung dihabiskan, sementara bagi sebagian lainnya uang diputar kembali untuk usaha legal. Modus penggunaan uang hasil kejahatan tampak dari dugaan tindak pidana pencucian uang terkait perjudian daring yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri baru-baru ini. Uang miliaran rupiah dari judi daring diduga digunakan untuk membangun sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah, bernama Hotel Aruss. ”Sebagai upaya layering atau pengelabuan untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selanjutnya, uang tersebut ditarik tunai dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss di Semarang,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Helfi menuturkan, penyitaan terhadap Hotel Aruss merupakan ujung atau hasil dari dugaan pencucian uang yang sebelumnya terjadi. Untuk bisa sampai ke sana, penyidik menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain dan bandar judi. Dari penelusuran, Hotel yang dikelola PT AJP tersebut mendapatkan dana yang ditransfer dari rekening milik FH dengan dana berasal dari lima rekening lain milik OR, RF, MD, dan dua rekening dari KP. Rekening itu diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi daring Javabet, Agen138, dan Judi Bola. Terjadi beberapa kali Catatan Kompas, penyitaan aset pencucian uang dalam bentuk hotel sudah terjadi beberapa kali. Dalam kasus pencucian uang terkait korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri (Persero), penyidik Kejaksaan Agung menyita beberapa hotel milik Benny Tjokrosaputro. Beberapa hotel yang disita terkait kasus korupsi tersebut adalah Hotel Goodway yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, dan Hotel Maestro di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Masih terkait kasus yang sama, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, penyidik menyita Hotel Brothers Inn. Di Jawa Tengah, penyidik menyita Hotel Brothers Inn, Sukoharjo. Kejaksaan Agung menyatakan, hotel-hotel yang disita tersebut merupakan hasil pencucian uang Benny Tjokrosaputro dari pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Hotel-hotel itu nantinya akan diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 22,78 triliun. Pengalihan uang hasil kejahatan menjadi aset atau barang tidak bergerak sudah jamak terjadi. Dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2017 berjudul ”Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang” disebutkan, salah satu tipologi atau modus pencucian uang adalah pembelian aset, seperti mobil, tanah, bangunan, dan properti, dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain. Masih dari laporan yang sama, tipologi pencucian uang dilakukan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Orangtua Tak Perlu Lagi Beri Uang Jajan untuk Anak-anaknya

08 Jan 2025

Satu per satu ibu-ibu datang ke sekolah, memarkirkan sepeda motor, lalu segera bergegas berkumpul bersama ibu-ibu lain di depan gerbang sekolah. Mereka berbincang ramai sambil menunggu anak-anak mereka bubaran sekolah. Topik hangat pada Selasa (7/1/2025) adalah Makan Bergizi Gratis. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sangat dinanti para ibu. Bagi mereka yang memegang kendali keuangan keluarga, Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membantu perekonomian rumah tangga. Farah (43) salah satunya. Warga Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, ini mengaku sangat terbantu program MBG. Sebab, sejak Senin, saat program MBG dimulai, Farah tidak lagi membawakan bekal untuk anaknya yang masih duduk di kelas 2 SD Barunawati, Slipi. Putrinya hanya dibawakan seperangkat alat makan dan botol air minum. Uang jajan Rp 10.000-Rp 15.000 yang biasanya diberikan juga distop sementara. Dia berdalih, ini sebagai bagian dari pendidikan karakter anak agar tidak makan sembarangan di sekolah.

”Alhamdulillah, enggak perlu repot juga masak subuh-subuh, jadi sekarang sesekali saja bawain bekalnya. Uang jajan juga coba distop. Rewel sih dia, tapi, kan, sudah saya antar-jemput, enggak usah jajan, makan di rumah,” kata Farah di SD Barunawati Slipi. Ibu rumah tangga ini menghitung, jika MBG konsisten diberikan setiap bulan, ia bisa berhemat hingga Rp 250.000-Rp 300.000 karena tidak lagi memberikan uang jajan. Dana itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga lain, seperti membayar tagihan listrik dan air. Orangtua murid lainnya, Yeni (40), menambahkan, program MBG tak hanya menguntungkan orangtua dalam urusan finansial rumah tangga, tetapi turut membantu orangtua memastikan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Dia pun tidak lagi membawakan bekal untuk anaknya. ”Selama ini paling bekalin dia yang simpel-simpel, masak telur dadar, nuget, sosis, buncis. Begitu-begitu saja yang cepat saja, kan, masaknya subuh. Sekarang katanya MBG ini enggak boleh ada makanan olahan, ya, baguslah,” tutur Yeni. Bisa lebih fokus belajar Dengan begitu, orangtua tidak harus khawatir lagi soal asupan makanan selama di sekolah dan anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Anak-anak pun terlihat antusias menikmati menu sehat yang dimakan bersama teman setiap hari. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah akan Turunkan Tiket Pesawat dan Kapal Lebaran 2025

08 Jan 2025

DI pantai utara Tangerang, Banten, segregasi sosial akan terjadi secara nyata. Mereka yang berpunya kelak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland yang sedang dibangun. Yang miskin, yang terpaksa melepaskan lahannya kepada pengembang, mungkin menjadi penghuni kampung yang mengelilingi area tersebut. Pembangunan yang seharusnya menjadi proses memperluas kemerdekaan manusia, meminjam kutipan ekonom peraih Hadiah Nobel, Amartya Sen, justru memiskinkan dan memenjarakan. Menyisihkan yang lemah, PIK Tropical Coastland yang bersebelahan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 digdaya karena dilindungi negara lewat penetapannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Padahal jelas-jelas pembangunan PIK Tropical Coastland tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah karena sebagian besar areanya berada di dalam kawasan hutan lindung.

Dipaksakan menjadi PSN, PIK Tropical Coastland ditengarai merupakan imbal jasa pemerintah kepada Agung Sedayu Group, pengembang proyek itu. Pemberian status PSN kuat diduga merupakan kompensasi atas permintaan Joko Widodo kepada Agung Sedayu membiayai pembangunan sebagian Ibu Kota Nusantara, proyek ambisius yang membutuhkan banjir investasi. PIK Tropical Coastland juga menjadi bagian dari proyek besar pengadaan 3 juta rumah, pekerjaan raksasa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Berpartisipasi lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), manajemen PIK akan menggelontorkan Rp 60 miliar untuk pembangunan ratusan rumah sederhana. Tak ada makan siang gratis: sebagai imbalan, pengembang akan dilibatkan dalam pembangunan tanggul laut raksasa, pekerjaan bernilai Rp 700 triliun yang dipercaya akan melindungi Jakarta dari abrasi air laut.

Sepintas mulia karena dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi, tanpa tata kelola yang baik PSN sesungguhnya adalah cara lancung untuk melindungi pengusaha nakal. Dimulai pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, hingga Juli 2024 terdapat 233 PSN dengan total investasi mencapai Rp 6.247 triliun. Sebanyak 195 PSN telah rampung dan beroperasi penuh pada paruh pertama tahun ini. PIK Tropical Coastland adalah satu dari 14 PSN baru, yang sepenuhnya digarap swasta. Pangkal soalnya adalah, dalam melindungi PSN, instansi pemerintah dan aparat diberi wewenang berlebih, bahkan dengan melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah, misalnya, bisa mencabut atau mengganti peraturan yang menghambat pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan, pemerintah pun memberikan karpet merah. Sejumlah PSN juga tak memiliki standar operasi yang jelas dalam pengendalian dampak sosial dan lingkungan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto: Penyidikan Berlanjut

08 Jan 2025

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, terkait dugaan tindak pidana merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Penggeledahan dilakukan setelah Hasto mangkir dari panggilan penyidik pada Senin (6/1). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardina, mengonfirmasi langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti.

Di sisi lain, Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli, menuding penggeledahan ini sebagai upaya KPK mengalihkan isu laporan Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menobatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai salah satu finalis tokoh terkorup dunia 2024. Menurutnya, langkah ini disinyalir dilakukan untuk mengurangi sorotan publik terhadap pemberitaan tersebut.

Guntur juga mengklaim bahwa beberapa LSM dan aktivis mendorong KPK agar menindaklanjuti laporan OCCRP. Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara KPK dan PDIP, serta kemungkinan adanya dimensi politik dalam penanganan kasus ini.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Membangkitkan Ekonomi Biru Melalui Industri Perkapalan 2025

08 Jan 2025

Pembangunan kemaritiman menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mencapai target pendapatan per kapita US$23.000–US$30.000 pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045. Target ini mencakup kontribusi PDB maritim sebesar 15% melalui pengembangan ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti pentingnya menjaga sumber daya laut dari ancaman seperti illegal fishing, yang sepanjang 2024 menyebabkan kerugian hingga Rp3,1 triliun. Selain itu, Bappenas menekankan penguatan industri perkapalan sebagai salah satu pilar utama ekonomi biru dalam Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru 2023–2045.

Ketua Iperindo, sebagai perwakilan industri, mencatat kebutuhan kapal nasional yang signifikan pada 2025, 80 kapal tanker Pertamina, 800 kapal tunda dan tongkang untuk pertambangan, 3.000 kapal ikan, 1.650 kapal niaga untuk peremajaan, 12 kapal selam untuk kebutuhan pertahanan nasional.

Meski galangan kapal nasional memiliki kapasitas besar, dengan 36.000 dock space untuk reparasi dan 900 untuk pembangunan, bahan baku masih 70% impor, memberikan peluang bagi industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama komponen seperti plat baja dan besi siku.

Skema pembiayaan kompetitif, karena industri perkapalan termasuk usaha berisiko tinggi. Keringanan pajak, terutama PPh impor, untuk mendukung efisiensi biaya produksi.

Jika kendala ini diatasi, industri perkapalan dapat menjadi sektor strategis yang memberikan multiplier effect besar, termasuk menyerap tenaga kerja, mendukung UMKM, dan memperkuat kedaulatan maritim.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Surplus Ruang Kantor di Jakarta, Permintaan Lesu

08 Jan 2025

Colliers Indonesia memprediksi bahwa ruang kantor komersial yang tidak terpakai di Jakarta berpotensi meningkat akibat pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, menjelaskan bahwa gedung-gedung pemerintah yang kosong berjumlah sekitar 40 unit, dengan total area mencapai 1,33 juta meter persegi, yang dapat memperburuk kondisi pasar perkantoran yang sudah mengalami kelebihan pasokan.

Ferry menilai bahwa kehadiran gedung pemerintah akan memberikan tekanan pada bisnis perkantoran komersial yang dikelola oleh investor swasta, mengingat gedung pemerintah berada di lokasi strategis. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tingginya nilai buku aset gedung pemerintah dan rendahnya pendapatan sewa, yang menyulitkan pencapaian hasil ideal.

Ferry juga menyarankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan lebih menguntungkan jika pemerintah membuka opsi untuk menjual asetnya. Sementara itu, model bisnis build operate transfer (BOT) yang sebelumnya cukup menarik bagi investor, mungkin bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dengan memperpanjang periode konsesi untuk membuat skema tersebut lebih layak.

Sosial, Budaya, dan Demografi

PSSI Lirik Pelatih Asal Belanda untuk Masa Depan

07 Jan 2025

PSSI secara resmi mengakhiri kontrak kerja dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (STY), sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia menuju final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang selama beberapa bulan, dengan mempertimbangkan aspek komunikasi dan kecocokan taktik.

Sebagai pengganti, PSSI akan mendatangkan pelatih baru dari Belanda, yang diharapkan dapat membawa pendekatan taktis yang lebih sesuai dengan kebutuhan Timnas. Kendati Erick Thohir belum mengungkapkan secara resmi nama pelatih tersebut, salah satu kandidat kuat yang disebut adalah Patrick Kluivert, mantan pemain AC Milan.

Pelatih baru dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, dengan waktu persiapan tersisa sekitar 2,5 bulan untuk menghadapi empat pertandingan terakhir Timnas. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memajukan sepak bola Indonesia di kancah dunia.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mempertahankan Surplus Dagang yang Berkelanjutan

07 Jan 2025

Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Namun, surplus perdagangan yang berkepanjangan juga memunculkan tantangan, seperti ketergantungan pada ekspor, potensi apresiasi mata uang, dan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih perlu memastikan strategi perdagangan tetap fokus, terutama untuk mencapai target ekspor 2025 senilai US$294,45 miliar dan US$405,69 miliar pada 2029.

Menteri Perdagangan berupaya memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki infrastruktur logistik, digitalisasi proses ekspor, dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui inovasi produk dan pemasaran.

Kesuksesan jangka panjang Indonesia dalam perdagangan global akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan daya saing produk.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Belum Tertata Rapi Program MBG

07 Jan 2025

MAKAN bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tertunda selama satu jam, Senin, 6 Januari 2025. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut. Kepala SDN 06 Pulogebang Paringgi Rismoko mengatakan kegiatan MBG di sekolahnya seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tapi makan bergizi tersebut terpaksa ditunda karena menunggu kedatangan pejabat pemerintah pusat yang akan berkunjung ke sekolahnya. “Ada pejabat, jadi mundur (jadwalnya),” kata Paringgi, Senin, 6 Januari 2025.

Kendala lain, mobil pengangkut menu MBG baru tiba di sekolah sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah makanan tiba, guru dan murid bergegas mengangkutnya ke kelas masing-masing. Proses mengangkut makanan dari mobil ke kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah makanan sudah siap di setiap kelas, murid SDN 06 Pulogebang belum bisa juga langsung menyantapnya. Mereka harus menunggu kedatangan Qodari. Qodari dan rombongan tiba pukul 10.15 WIB. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, ikut mendampingi Qodari. Tak lama setelah rombongan Qodari tiba, murid-murid baru dipersilakan menyantap hidangan MBG. Makanan disajikan dalam ompreng atau tempat makan stainless steel. Menu MBG tersebut berisi nasi dengan ikan dori, telur campur wortel, tumis taoge, dan buah-buahan.

Qodari dan rombongan pejabat negara itu berkeliling melihat para murid menikmati makanan tersebut. “Harapannya, kualitas gizi bisa meningkat. Belajar menjadi semangat dan ekonomi bisa berkembang,” ujar Qodari setelah berkunjung ke SDN Pulogebang 06. Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah Lebih Aktif

07 Jan 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) akan terus diperluas hingga menjangkau 19 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Ekspansi MBG bakal menggerakkan ekonomi daerah, hingga menu program ini berbasis kearifan lokal. Senin (6/1/2025), merupakan moment bersejarah bagi Indonesia, lantaran MBG mulia bergulir. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp 71 triliun. Di hari pertama pelaksanaan MBG, para pelajar mendapatkan menu bervariasi. Contohnya, di SD Negeri 5 Cilacap, Tapos, Kota Sepok, Jawa Barat, para pelajar mendapatkan menu berupa nasi, lauk ayam filet, lauk pendamping berupa tahu, wortel dan buncis, serta buah jeruk. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat, menu MBG terdiri dari atas nasi, ayam opor, satu potong buah semangka, sayur dan susu. Pemerintah sudah menetapkan nilai menu MBG Rp 10 ribu per porsi. Akan tetapi, pemerintah tidak menetapkan menu baku MBG yang berlaku di semua daerah. Intinya, MBG akan memberdayakan sumber pangan lokal. (Yetede)