Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.

Terkait penerapan program yang belum merata, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang selama periode Januari hingga April 2025. Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. “Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” katanya. Jakarta gandeng bank sampah dan pegiat maggot untuk kelola sampah MBG. Pemerintah Jakarta berencana mengelola limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan bank sampah dan penggiat maggot Black Soldier Fly (BSF). (Yetede)

DPR RI optimistis program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga di bawah satandar WHO, yaitu 20%. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. MBG dimulai pada awal 6 Januari 2025. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2023, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat dengan sasaran utama anak sekolah,  balita, dan ibu hamil. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat  mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp71 triliun. "Program ini diharapkan membantu menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Kurniasih menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG. Hal ini mencakup penguatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi  kepada masyarakat. (Yetede)

Kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi 59 tahun dari 58 tahun mulai 2025  memiliki implikasi positif dan negatif. Pemerintah diminta mengantisipasi dampak negatif kebijakan ini, karena bisa  menjadi bom waktu ekonomi. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPNVJ,  menyatakan, sisi positif kebijakan ini adalah memperpanjang  periode iuran pekerja ke program jaminan pensiun. Hal ini dapat meneingkatkan stabilitas dana pensiun dan mengurangi beban keuangan pemerintah dalam jangka panjang. "Dengan semakin banyaknya peserta aktif yang menyumbang ke dana pensiun, cadangan dana tersebut dapat dikelola lebih baik untuk menjamin manfaat pensiun yang memadai bagi peserta di masa depan," ujar Achmad. Namun, dari perspektif pekerja alias sisi negatif, dia menerangkan, penundaan masa pensiun dapat berarti waktu yang lebih lama untuk menikmati manfaat pensiun. Bagi mereka yang bekerja di sektor  informal atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk, kebijakan ini dapat dirasakan sebagai beban tambahan. Selain itu, dia menegaskan, perusahaan menghadapi kenaikan biaya dalam menyesuaikan lingkungan kerja dan memberikan  dukungan tambahan untuk pekerja usia lanjut, seperti perawatan kesehatan yang lebih insentif atau program pelatihan ulang. (Yetede)

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), melalui kuasa hukum mereka, Tri Wiyono, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemilihan ulang tanpa keikutsertaan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Permintaan ini diajukan dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur yang berlangsung di MK, Rabu (8/1).

MBG yang sudah bergulir mulai Senin (06/01/2025) lalu diperkirakan akan mendorong perputaran uang hingga rata-rata Rp 8 miliar setiap desa per tahun. Dengan demikian, program andalan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut secara otomatis akan meningkatkan perekonomian lokal. "Jika semua bahan baku MBG di produksi oleh petani lokal seperti cabe, buncis, kacang panjang, lauk pauk, dan bahan baku lainnya, maka akan ada perputaran uang di setiap desa sebesar 8 miliar setiao tahun," ujar Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taksin) Budiman Sujatmiko. Menurut Budiman, program MBG tersebut bukan hanya soal makan, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal, desa, dan kampung. Melalui program ini, negara akan membeli bahan makanan hasil produksi petani lokal, nelayan dan peternak. "Sehingga, program swasembada panganpun (bisa) tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo," tandas dia. Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran bagi anak sekolah serta Ibu hamil dan menyusui dipastikan membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Nantinya, akan ada 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia," pungkas dia. (Yetede)

Stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2024 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Meski demikian, tahun ini lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, harus mewaspadai  faktor-faktro risiko global secara berkala, guna mengukur kemampuan untuk menyerap potensi risiko yang terjadi. Sinyal higher to longer dari The Fed yang hanya akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin (bps) atau lebih rendah dari ekspektasi pasar 75-100 bps tentu mengindikasikan bahwa suku bunga global akan tetao tinggi lebih lama dari perkiraan. "Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan domestik. Karena itu, terkait prospek  perbankan 2025, meski OJK menyatakan sektor jasa keuangan masih stabil, tantangan yang dihadapi cukup kompleks," ungkap peneliti ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, dari sisi mikroprudensial, perbankan perlu memperkuat stress testing terutama pada aspek Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengantisipasi potensi credit loss, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding ratio (NSFR) guna memitigasi risiko likuiditas. (Yetede)