Kategori
Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )
Sekolah Libur Selama Ramadan
17 Jan 2025
Wacana libur sekolah selama bulan suci Ramadan diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025. Abdul Mu'ti mengatakan ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur Ramadan. Misalnya, ada yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan dan kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Usulan kedua adalah libur sebagian, misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai empat hari atau lima hari Ramadan pertama. Kemudian masuk seperti biasa dan menjelang Idul Fitri juga libur. Terakhir usulan agar tidak ada libur sekolah selama Ramadhan. Pada intinya, kata dia, semua usulan itu masih akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian.
"Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tetapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada SE bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar, mudah-mudahan dalam waktu singkat," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu. Menurut Antara, pada 1930 pemerintah penjajahan Hindia Belanda memutuskan untuk meliburkan sekolah selama sebulan penuh saat bulan Ramadan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengambil hati umat muslim Indonesia dan menghindari perlawanan umat muslim terhadap kolonialisme Belanda. Libur selama bulan puasa sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat Indonesia sejak dulu. Bahkan Perang Jawa pun libur saat puasa. Pangeran Diponegoro berpesan kepada Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda Hendrik Mercus de Kock melalui utusannya Jan Baptist Cleerens bahwa selama bulan puasa ia tidak akan melakukan pembicaraan apapun terkait perang. Pertemuan hanya dilakukan untuk silaturahmi saja. De Kock pun menyetujui hal itu. (Yetede)
Tukin Dosen ASN Pacu Peningkatan Kinerja
16 Jan 2025
Para dosen terus mendesak pemerintah memenuhi janji untuk membayarkan tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara atau ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Langkah menyejahterakan dosen ASN secara adil ini diharapkan memacu peningkatan kinerja dan profesionalisme dosen menjalankan tridarma perguruan tinggi. Perjuangan para dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ini mendapat dukungan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) danForum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia. Kini, penghasilan tambahan dosen ASN di PTN berbeda-beda bergantung status PTN (satuan kerja/satker, badan layanan umum/BLU, atau badan hukum/BH) serta kemampuan PTN mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang kuliah mahasiswa maupun kerja sama.
”Tukin untuk dosen itu penting. Jika ini dibayarkan, menjadi langkah awal untuk mendukung peningkatan kinerja dosen yang lebih baik. Pasti akan ada dampak baik bagi dosen dan perguruan tinggi. Karena sudahada aturannya, tugas kementerian untuk memperjuangkan anggarannya sehingga dosen menerima tukin seperti tenaga kependidikan di PTN ataupun dosen ASN di kementerian lain,” kata Ketua MRPTNI Eduart Wolok yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/1/2025). Menurut Eduart, yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo, sejak Desember 2024, MRPTNI sudah menanyakan perkembangan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN yang dijanjikan akan dibayarkan mulai tahun 2025. Dalam rapat MRPTNI di awal tahun ini, pembahasan tukin bagi dosen juga menjadi perhatian pimpinan PTN di Indonesia. Eduart mengakui, ada remunerasi yang diterima dosen di PTN,terutama di PTN BLU dan BH. ”Namun, besarnya berbeda-beda, tergantung pendapatan PTN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran remunerasi atau semacam pengganti tukin dosen yang dibayarkan tiap PTN, untuk PTN yang di luar Jawa, lebih kecil dari besaran tukin yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia menyatakan, tukin bagi dosen tetap penting direalisasikan dan diperjuangkan anggarannya. Mengacu pada aturan terbaru, besaran tukin dosen untuk asisten ahli kelas jabatan 9 se- besar Rp 5.079.200; lektor kelas jabatan 11 sebesar Rp 8.757.600; lektor kepala kelas jabatan 13 sebesar Rp 10.936.000; dan profesor kelas jabatan 15 sebesar Rp 19.280.000. Secara terpisah,KetuaForum Direktur Politeknik Neger se-Indonesia Mohammad Nurdin mengatakan, meskipun ada 14 politeknik negeri sudah berstatus BLU, baru dua politeknik yang memberikan remunerasi kepada dosen. Ketika politeknik/PTN berstatus BLU, pendapatan yang didapat dari uang kuliah mahasiswa dan kerja sama dengan pihak luar dapat dipakai untuk memberikan insentif atau disebu remunerasi
bagi dosen. (Yoga)
Dua dari Tiga Prajurit TNI AL Disebut Lakukan Pembunuhan Secara Berencana
16 Jan 2025
Dua dari tiga anggota TNI Angkatan Laut yang menjaditersangka penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil, di Rest Area Kilometer 45 Jalan Tol Tangerang-Merak, dijerat pasal pembunuhan berencana. Komisi Kepolisian Nasional pun mengingatkan agar dalam proses penyidikan kasus ini dilihat rangkaian peristiwanya yang disebut mulai dari dugaan penggelapan mobil hingga penembakan. Ketiga prajurit TNI AL yang terlibat dalam penembakan yang menewaskan Ilyas itu adalah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala (KLK) BA. Dua prajurit berasal dari satuan Komando Pasukan Katak TNI AL. Satu prajurit lain bertugas di KRI Bontang. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksda Sasmita, yang didampingi Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma Farid Ma’ruf, Kepala Oditur Militer (Kaotmil) II 07 Jakarta Kolonel Sus Riswandono, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma I Made Wira Hady, di Jakarta, Rabu (15/1/2025), mengungkapkan, telah diperoleh cukup bukti bahwa para tersangka melakukan pembunuhan terhadap Ilyas. ”Cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan dakwaan primer 340 KUHP jo 55 Ayat 1, dakwaan subsider 338 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan 408 jo Ayat 55 KUHP.
Dengan telah selesainya Puspomal, hari ini akan kami limpahkan ke Oditur Militer II 07 Jakarta,” kata Sasmita dalam jumpa pers yang turut dihadiri keluarga Ilyas. Jadi penadah Kaotmil II07 Jakarta Kolonel Sus Riswandono, mengatakan, di sidang akan terbukti siapa saja yang melakukan pembunuhan berencana. Ia merinci, ada dua tersangka, yaitu KLK B dan Sertu AA yang kena pasal pembunuhan berencana, yaitu Pasal 340 KUHP. Pasal itu berlapis dengan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Selain itu, juga ada pasal penadahan. Riswandono mengatakan, dari rekonstruksi terlihat bahwa salah satu tersangka, Sertu RH, tidak ada di lokasi. Ia akan dikenai pasal penadahan. Pada kesempatan itu, diserahkan pula berkas perkara para tersangka dari Puspomal kepada Oditur Militer atau jaksa militer. Sasmita kemudian menyampaikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi serta menyita barang bukti berupa Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api, 5 butir selongsong peluru, baju korban, bukti transfer uang, serta beberapa bukti lain. Dari seluruh penyelidikan dan penyidikan, disimpulkan bahwa para tersangka melakukan pembunuhan berencana. (Yoga)
Kerugian NelayanRp 7,7 MiliarPer Bulan Akibat Pagar Laut
16 Jan 2025
Kerugian nelayan akibat keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang melintasi enam kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, ditaksir mencapai Rp 7,7 miliar per bulan. Kerugian ini berasal dari melambungnya biaya operasional untuk melaut dan menurunnya hasil tangkapan. Penghitungan ini disampaikan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, setelah meninjau pagar laut di kawasan Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025). Dari hasil investigasi Ombudsman sejak Agustus 2024, pagar laut tersebut terbukti mendatangkan kerugian yang signifikan bagi nelayan. Terhitung ada 3.888 nelayan yang biasa mencari ikan di kawasan tempat pagar laut itu berdiri. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar karena harus memutar saat mencari ikan. Hasil tangkap menurun karena waktu perjalanan lebih panjang dan daerah tangkap terusik pagar laut.
Kerugian nelayan sekitar Rp 100.000 per hari. Jika hari kerja rata-rata 20 hari per bulan, kerugian 3.888 nelayan mencapai Rp 7,7 miliar per bulan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, selain merugikan ribuan nelayan, keberadaan pagar laut itu juga merugikan sekitar 500 pembudidaya hasil laut lainnya. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup Ardyanto Nugroho mengatakan, jika dari hasil analisis terbukti memicu terjadi kerusakan alam, seperti hilangnya biota laut atau kerusakan lain, pembuat pagar laut bisa dijerat sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Diminta keterangan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Halid Yusuf menegaskan, pihaknya terus mendalami siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Sampai saat ini, ada beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan terkait hal itu. ”Dengan penyegelan ini, kami berharap akan ada yang datang sebagai pihak yang bertanggung jawab,” kata Halid. Kalaupun nantinya tidak ada yang mau bertanggung jawab, pemerintah akan bertindak tegas dan segera membongkar pagar laut itu secara bertahap. ”Mengenai kapan akan dibongkar, akan diputuskan dua hari ke depan,” ujarnya. ”Kami juga berharap adanya partisipasi warga jika nanti pagar laut ini jadi dibongkar,” tambah Halid. Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN Eko Prianggodo memastikan, pagar laut itu masih Kesenjangan Masih Lebar Penurunan kemiskinan harus nyata dan berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial. (Yoga)
Rudi Valinka Buzzer Jokowi Jadi Staf Khusus
16 Jan 2025
Rudi Sutanto alias Rudi Valinka dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bidang Strategis Komunikasi pada Senin, 13 Januari 2025. Rudi dikenal sebagai pendengung atau buzzer pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa. Pilihan editor: Soal Usulan Dana Makan Bergizi Gratis Pakai Zakat, Ketua Baznas: Sasarannya Fakir Miskin Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan Rudi ditunjuk menjadi staf khusus bidang strategi komunikasi sesuai dengan latar belakang keahliannya. Nantinya, Rudi akan memimpin para pegawai Komdigi dalam mengelola media sosial.
"Dan keterampilan untuk berkomunikasi di sosial media ini butuh tenaga-tenaga yang cakep. Salah satunya Pak Rudi Sutanto," ucap Nezar saat ditemui usai menjadi pembicara dalam forum Semangat Awal Tahun di Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Januari 2025. Nezar menegaskan bahwa Rudi dipilih secara profesional berdasarkan curriculum vitae yang diterima Komdigi. Rudi dinilai telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. "Kami lebih melihat kepada CV gitu ya. Kami memberikan perhatian terhadap skill yang dia miliki," tuturnya. Meutya Hafid Bilang Tak Tahu Latar Belakang Rudi Valinka Saat ditanya soal latar belakang Rudi sebagai pendengung, sambil tersenyum Nezar mengatakan bahwa saat ini Rudi telah meniti karir barunya sebagai staf khusus menteri. Nezar memastikan bahwa Rudi akan menjalankan Astacita sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
"Lalu kemudian dia akan menjauhi semua praktek-praktek negatif ya, termasuk misalnya judi online, dan semua kegiatan-kegiatan yang kira-kira merusak nama baik," ujar Nezar. Nezar juga mengatakan penunjukan Rudi sebagai staf khusus sudah melalui evaluasi dan backgorund check oleh Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat di Kementerian Komdigi. Sebagai informasi, Rudi Valinka dikenal sebagai pendengung kontroversial. Pada bio X miliknya, akun @kurawa tercatat bergabung ke Twitter sejak Juni 2009. Pengikutnya hingga 14 Januari 2025 pukul 05.30 WIB tercatat berjumlah sekitar 454 ribu pengikut. (Yetede)
Harun Masiku Dikabarkan Masih di Indonesia
16 Jan 2025
Harun Masiku, yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020, dipastikan berada di Indonesia. Hal ini berdasarkan data perlintasan imigrasi yang menunjukkan bahwa Masiku kembali ke Tanah Air pada 7 Januari 2020. Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, yang juga diperiksa oleh KPK terkait peranannya dalam kasus ini. Selain itu, Saffar mengungkapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, turut terlibat dalam pembentukan tim yang memeriksa riwayat keimigrasian Masiku. KPK terus mendalami kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku dan sejumlah tersangka lainnya.
The Prakarsa Ingatkan Tantangan Food Waste Paling Mengerikan
15 Jan 2025
Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan The Prakarsa mewanti-wanti keberadaan food waste atau sampah makanan yang dihasilkan program makan bergizi gratis (MBG) akan berdampak buruk. Sampah sisa makanan ini, selain akan merepotkan pihak sekolah dalam mengelolanya, tapi juga akan menimbulkan berbagai persoalan baru. “Saya yakin tantangan food waste paling mengerikan,” kata Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan saat diskusi terfokus di Gedung Tempo, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025. Maftuchan mengatakan sampah makanan ini berpotensi menumpuk karena dalam pelaksanaan program unggulan Prabowo Subianto ini terdapat kendala distribusi. Selain itu, di beberapa sekolah para siswa juga tak menghabiskan makanan gratis dari pemerintah ini.
Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis “Menu tidak sesuai, dikirim melampaui masanya, dan kita punya kendala distribusi. Jadi sampah,” kata dia. Selain itu, sampah makanan ini juga akan merepotkan sekolah dalam mengelolanya. Selain akan menimbulkan lingkungan tidak sehat, penanganan limbah ini juga membutuhkan tambahan anggaran. “Bisa berdampak ke kerepotan lain, biaya lagi,” ujarnya. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura meminta masyarakat untuk melihat keberadaan food waste atau sampah makanan yang dihasilkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai sebuah peluang bisnis. Menurut dia, pengolahan food waste dari program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu berkontribusi pada perputaran perkonomian lokal.
“Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal,” ujarnya usai meninjau pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat, 10 Januari 2025. Ia memberikan contoh, pengolahan limbah makanan tersebut dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos hingga membangun budi daya maggot atau larva. Dia menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat. “Nah yang paling penting adalah, ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sendiri untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri maggot, seperti itu,” kata dia. (Yetede)
Gugatan Praperadilan Hevearita Ditolak
15 Jan 2025
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, alias Mbak Ita, terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal, Jan Oktavianus, pada Selasa (14/1), permohonan praperadilan yang diajukan Mbak Ita ditolak secara keseluruhan, termasuk eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihaknya.
Mbak Ita, yang juga merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang melibatkan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, yang mencakup pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, serta pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi di Semarang. Selain Mbak Ita, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk suaminya, Alwin Basri (Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), serta beberapa pihak swasta dan pejabat lainnya.
Dengan ditolaknya gugatan praperadilan tersebut, status tersangka Mbak Ita tetap sah, dan kasus ini akan berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Pengawasan Bandara Diperketat, Waspada HMPV
15 Jan 2025
Petugas kesehatan di bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memperketat pengawasan terhadap potensi penyebaran HMPV. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri melalu Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma diawasi dengan ketat guna mencegah penyebaran virus tersebut. Thermal scanner atau alat pendeteksi suhu tubuh telah lama terpasang di sejumlah pintu kedatangan internasioanl di kedua bandara tersebut. Selain itu, penumpang dari luar negeri diwajibkan mengisi Satu Sehat Health Pass (SSHP) sebagai bagian dari proses risk based assessment (RBA). "Kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap orang yang datang ke Indonesia melalui Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma," ujar Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta Naning Nugrahini. Berdasarkan data SSHP, status risiko penumpang akan ditandai dengan warna tertentu, yaitu merah artinya penumpang menunjukkan gejala, oranye artinya penumpang kontak erat, kuning artinya penumpang berasal dari negara terpapar, dan hijau artinya penumpang tidak termasuk dalam katagori risiko. (Yetede)
Perlu Evaluasi untuk MBG
15 Jan 2025
Program yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2024 itu awalnya diberi nama Makan Siang Gratis. Sejak Mei 2024 Makan Siang Gratis berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG), menyesuaikan jam belajar siswa. Adapun MBG menyasar 19,47 juta penerima. Selain anak balita jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), serta anak sekolah hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, program ini juga menyasar ibu menyusui dan ibu hamil. Tahun ini pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyiapkan anggaran Rp 71 triliun, dengan harga per porsi MBG Rp 10.000. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu untuk pemenuhan gizi nasional Rp 63,36 triliun dan sisanya untuk pengoperasian.
Pemerintah menetapkan empat target dalam program ini, mulai dari mendorong akses makanan bergizi dan pola makan sehat, meningkatkan prestasi dan kehadiran siswa, memanfaatkan bahan pangan lokal, hingga mengurangi kemiskinan. Yang perlu segera diintervensi pemerintah melalui program MBG ialah pemenuhan gizi. Meski banyak anak dan orangtua merasa terbantu, tak sedikit yang memberi masukan terkait menu MBG belum sesuai pedoman gizi seimbang. Di sejumlah daerah, menu MBG secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari dan mutunya belum sesuai. Selain tanpa sayuran dan susu, lauk yang jadi sumber protein hewani terlalu sedikit. Ada juga siswa yang mencium aroma tak sedap dari tempe goreng dalam menu MBG.
Sementara target program MBG untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM pun belum terwujud. Nama UMKM belum ada dalam daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi jantung program itu. Sejumlahsyarat yang ditetapkan sulit dipenuhi pelaku usaha kecil. Terkait hal itu, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara berkala terkait ketersediaan dan mutu makanan sesuai sasaran dan kandungan gizi pada menu. Aspek lain adalah tingkat kepuasan penerima program MBG, terutama dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Evaluasi juga menyangkut tingkat penerimaan siswa terhadap rasa dan variasi makanan, kepuasan guru, siswa, dan orangtua, serta keluhan terkait distribusi makanan dan persentase makanan termakan atau terbuang oleh siswa. Dampak program MBG juga perlu dievaluasi mulai dari status gizi pada anak, prestasi akademik dan kesehatan, serta kesadaran gizi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023